tiga) kartu diturunkanberurutan dengan nomor 123 dengan gambar atau warna yang sama,maka sisa kartu yang berjumlah 4 (empat) lembar dari 7 (tujuh) kartu yangdibagikan tadi harus dapat diselesaikan atau dihabiskan yang dinamakanpok dengan contoh 4 (empat) lembar kartu diturnkan dengan angka yangsama contok 5555 atau dapat menyelesaikan dengan menurunkan kartuseperti pada awal yang dinamakan remi . apabila diantara para pemaintidak dapat mendahului atau mengakhiri permainan, maka para pemainwajib menghitung

Dan setelahpermainan selesai masingmasing pemain menghitung kartu yang beradaditangan masingmasing, apablia dari salah satu pemain judi kartu remidapat memenangkan permainan maka pemain yang kalah wajibmembayar uang taruhan sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) yang akandibayarkan oleh masingmasing pemain yang kalah kepada pemain yangmenang.

Dan setelahpermainan selesai masingmasing pemain menghitung kartu yang beradaditangan masingmasing, apablia dari salah satu pemain judi kartu remidapat memenangkan permainan maka pemain yang kalah wajibmembayar uang taruhan sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) yang akandibayarkan oleh masingmasing pemain yang kalah kepada pemain yangmenang.e Dalam permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tidakmembutuhkan keahlian khusus, karena kemungkinan untuk untungsematamata tergantung pada

Dan setelahpermainan selesai masingmasing pemain menghitung kartu yang beradaditangan masingmasing, apablia dari salah satu pemain judi kartu remidapat memenangkan permainan maka pemain yang kalah wajibmembayar uang taruhan;Bahwa uang taruhan adalah sebesar Rp.5.000., (lima ribu rupiah) yangakan dibayarkan oleh masingmasing pemain yang kalah kepada pemainyang menang.Bahwa dalam permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh paraterdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus, karena kemungkinan untukuntung

Dan setelahpermainan selesai masingmasing pemain menghitung kartu yang beradaditangan masingmasing, apablia dari salah satu pemain judi kartu remidapat memenangkan permainan maka pemain yang kalah wajibmembayar uang taruhan;Bahwa uang taruhan adalah sebesar Rp.5.000.

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45357/PP/M.II/27/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut Pemohon :Menurut Majelis: Pajak Penghasilan Final: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapperbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 15 yang mengakibatkan koreksi positifatas Pajak Penghasilan Pasal 15 Final yang terutang Masa Pajak Juni 2009sebesar Rp141.334.199,00;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 15 UU PPh, maka NormaPenghitungan Khusus untuk menghitung

atas Objek Pajak (DPP) PPh Pasal 15.bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 15 terhutang karenatarif PPh Pasal 15 menurut Terbanding tarifnya adalah sebesar 0,370%sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar 0,352% sehingga terdapatselisih sebesar 0,018%.bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : Lap169/WPJ.07/KP.0700/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan keterangan Pemohon Banding dalampersidangan, tahun buku Pemohon Banding adalah April 2009 sampai denganMaret 2010.bahwa Terbanding menghitung

tarif PPh Pasal 15 sebesar 0,370% karenamenurut Terbanding telah sesuai dengan Pasal 15 UU PPh, yaitu NormaPenghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajaktertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah Keputusan MenteriKeuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentangNorma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak LuarNegeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia danperaturan pelaksanaan di bawahnya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal

PajakNomor: KEP667/PJ./2001 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE2/PJ.03/2008.bahwa sesuai dengan contoh pada pada angka 3 huruf a Surat Edaran DirekturJenderal Pajak nomor SE2/PJ.03/2008 tentang Penegasan Atas PenerapanNorma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak LuarNegeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason Office) Di Indonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untukKantor Perwakilan Dagang Jepang di Indonesia adalah sebagai

berikut: PPh atas penghasilan kena pajak terhutang (30% x 1%) 0,300%BUT (branch profit tax) 10% x (10,30)% 0,070%Total 0,370% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju denganformula yang digunakan Terbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namunoleh karena salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15adalah Tarif PPh Badan untuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, dimanatarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36tahun 2008) yang berlaku sejak

Putusehl Pd gAB/MiaPyakK I SatibtJeRryapPdrtambahan NilaiTanapPajakPdkabinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp209.058.382,00;Mbahbyut PenbahdmBanding tidak konsisten dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harusdipungut sendiri berdasarkan surat banding, Pemohon Banding menghitung nilai impor adalah harga jual+ bea masuk, sedangkan dalam surat keberatan berdasarkan

harga ratarata bahan baku impor x jumlahsisa bahan baku yang dijual lokal, dimana jumlah sisa bahan baku yang dijual lokal jumlahnya juga tidakkonsisten/berbeda dengan surat keberatan;bahwa selain itu Pemohon Banding dalam surat keberatan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Imporyang harus dipungut kembali memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran atas penjualan scrap/sisa bahan baku yang di jual lokal hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Mbahbyxt FemohurPBarmhog Banding

Tambahan Banding Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 November 2013;bahwa setelah Majelis mempelajari data dan dan keterangan serta dokumendokumen baik yang adadalam Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta yang diserahkan dalam persidangandapat diperoleh halhal sebagai berikut:bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembali oleh Pemohon Bandingberbeda pada saat pengajuan keberatan dan pengajuan bandingnya;bahwa dalam Surat Keberatannya, Pemohon Banding menghitung

harga satuan bahan baku imporberdasarkan nilai ratarata dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dipungut kembaliberdasarkan jumlah sisa hasil produksi atau bahan baku yang rusak yang dijual di daerah pabeandikalikan dengan harga ratarata satuan pada saat impor dengan perhitungan sebagai berikut:Penjualanlimbah/scrapeks fasiltasimpor:Jumlah = RpRatarata = Rpharga satuanDPP 7 RpPPN (PK) = RpPajak atasimpor:Jumlah = RpRatarata = Rpharga satuanDPP = RpPPN (PM) 7 RpPajak yang = Rpmasih harusdibayar

bakutetap sebesar Rp3.618,14 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung

Putusehl Bed sAB/MiaPyBKISatibtJeRryapPdrtambahan NilaiTanapPajakPdkabinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp111.323.312,00;Mbahbyut PenbahdmBanding tidak konsisten dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harusdipungut sendiri berdasarkan surat permohonan banding, Pemohon Banding menghitung nilai imporadalah harga jual + bea masuk, sedangkan dalam surat permohonan

keberatan berdasarkan harga rataratabahan baku impor x jumlah sisa bahan baku yang dijual lokal, dimana jumlah sisa bahan baku yang dijuallokal jumlahnya juga tidak konsisten/berbeda dengan surat permohonan keberatan;bahwa selain itu Pemohon Banding dalam surat permohonan keberatan menghitung Pajak PertambahanNilai Impor yang harus dipungut kembali memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran ataspenjualan scrap/sisa bahan baku yang di jual lokal hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan

Tambahan Banding Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 November 2013;bahwa setelah Majelis mempelajari data dan dan keterangan serta dokumendokumen baik yang adadalam Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta yang diserahkan dalam persidangandapat diperoleh halhal sebagai berikut:bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembali oleh Pemohon Bandingberbeda pada saat pengajuan keberatan dan pengajuan bandingnya;bahwa dalam Surat Keberatannya, Pemohon Banding menghitung

harga satuan bahan baku imporberdasarkan nilai ratarata dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dipungut kembaliberdasarkan jumlah sisa hasil produksi atau bahan baku yang rusak yang dijual di daerah pabeandikalikan dengan harga ratarata satuan pada saat impor dengan perhitungan sebagai berikut:Penjualanlimbah/scrapeks fasiltasimpor:Jumlah =Ratarata = Rpharga satuanDPP = RpPPN (PK) 7 RpPajak atas = Rpimpor:Jumlah = RpRatarata = Rpharga satuanDPP 7 RpPPN (PM) = RpPajak yang = Rpmasih harusdibayar

bakutetap sebesar Rp3.436,55 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung

Imei: 355305050010572; ----------------------------------------------------------------- 4 (empat) lembar kertas rekapan kupon putih;------------------------------------------ 2 (dua) buah bollpoint; ------------------------------------------------------------------- - 5 (lima) buah spidol; ----------------------------------------------------------------------- 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna silver; --------------------------------- 2 (dua) buah buku tulis untuk menghitung jumlah

penjara selama 6 (enam)bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan denganperintah agar tetapditahan; 3 Menetapkan agar barang bukti berupa1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver type E72 dengan No.Imei : 352724048076383; e 1 (satu) unit handphone China merk ZOID Z 55 warna putih silver dengan No.Imei: 355305050010572; e 4 (empat) lembar kertas rekapan kupone 5 (lima) buah spidol;e (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna silver;e 2 (dua) buah buku tulis untuk menghitung

ARVINPERDANA SIREGAR dengan disaksikan oleh saksi ALFIAN RIDONI terhadapTerdakwa beserta dengan kantongan plastik yang dibawanya, dari hasil penggeledahandi dalam kantong plastik yang dibawa Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertasrekapan kupon putih untuk berjualan angka, 2 (dua) buah buku rincian angka kuponputih, (satu) unit kalkulator untuk menghitung jumlah rekapan, 5 (lima) lembar uangkertas yang berjumlah Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualankupon putih, serta 2 (dua

KUHAP, makapemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver type E72 dengan No.Imei : 352724048076383;, e 1 (satu) unit handphone China merk ZOID Z 55 warna putih silver dengan No.Imei: 355305050010572; ===e 4 (empat) lembar kertas rekapan kupone 5 (Jima) buah spidol;e (satu) unit kalkulator merk CITIZEN warna silver;e 2 (dua) buah buku tulis untuk menghitung

ARVIN PERDANASIREGAR menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan padasaat itu ditemukan kantongan plastik yang dibawa Terdakwa yang di dalamkantong plastik yang dibawa Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertasrekapan kupon putih untuk berjualan angka, 2 (dua) buah buku rincian angkakupon putih, (satu) unit kalkulator untuk menghitung jumlah rekapan, 5 (lima)lembar uang kertas yang berjumlah Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah)hasil penjualan kupon putih, serta 2 (dua) unit handphone

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

;3. bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum = yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan Rp 75.942.442Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum; Memerintah kepada Tergugat I baik sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk segera membuat laporan pertanggung-jawaban atas penggunaan uang sebesar Rp. 3.304.441.200,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan dilengkapi bukti pendukung yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Penggugat, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung

tentu ada hitungannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka sudah selayaknya apabila Tergugat baik sendiri maupun bersamasama dengan Tergugat Il dan Tergugat Ill dihukum untuk segera membuatlaporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang Rp. 3.304.441.200,00(Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu RibuDua Ratus Rupiah), dengan dilengkapi bukti pendukung yang dapatdipertanggungjawabkan kepada Penggugat, selanjutnya dilakukanperhitungan untuk menghitung

sendiri maupun bersamasama denganTergugat Il dan Tergugat Ill telan melakukan perbuatan melawan hukum;e Memerintah kepada Tergugat baik sendiri maupun bersamasamadengan Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk segera membuat laporanpertanggungjawaban atas penggunaan uang sebesar Rp.3.304.441.200,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat RatusEmpat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan dilengkapi buktipendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat,selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung

jumlah kredit pada papan layar mesin Doraemon denganjumlah 750 poin yang dimainkan pemain sambil menggunakan kalkulator,kemudian wasit saksi ANNA menghitung jumlah uang dan berjalan kearah saksiLIM TIE SENG kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LIM TIE SENG menghitung uangyang diterimanya tersebut dan pada saat menghitung uang, saksi AFRIYONbersama saksi YOKI NEDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksiLIM TIE SENG dan saksi ANNA pada saat itu berdiri disampingnya, sambilmemperlihatkan surat perintah tugas sambil mnegatakan Polisi dari Polda dan Hal. 3 dari 20 hal. Put.

jumlah kredit pada papan layar mesin Doraemon denganjumlah 750 poin yang dimainkan pemain sambil menggunakan kalkulator,kemudian wasit saksi ANNA menghitung jumlah uang dan berjalan kearah saksi Hal. 5 dari 20 hal.

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LIM TIE SENG menghitung uangyang diterimanya tersebut dan pada saat menghitung uang, saksi AFRIYONbersama saksi YOKI NEDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksiLIM TIE SENG dan saksi ANNA pada saat itu berdiri disampingnya, sambilmemperlihatkan surat perintah tugas sambil mnegatakan Polisi dari Polda dankemudian saksi AFRIYON menghubungi team yang berada diluar arena Gelpermasuk kelokasi Gelper dan langsung melakukan penangkapan, selanjutnyaberdasarkan

No: 607/Pid.B/2014/PN.BTMBahwa sekitar jam 23.00 Wib, saksi Lim Tie Seng (Terdakwa dalamperkara terpisah) yang duduk dibelakang saksi yang jaraknya hanyasekitar 1 Meter, saksi melihanya lagi bermain mesin Doraemon tibatibamengatakan cancel dan tidak lama kemudian datang petugas Gelperlainnya yaitu saksi Anna yang kemudian saksi tahu jika orang tersebutadalah wasit yang bertugas untuk menghitung poin yang diperolehpemain;Bahwa setelah saksi Anna selesai menghitung poin yang diperoleh olehsaksi Lim

terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak April 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 89.977.434Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2007sesuai Pasal 3 KMKNomor 252)KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 118.631.036Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

menanyakan apakah diperbolehkan terdakwa menukar uang, padasaat Saksi SANDI sedang menelpon, tibatiba terdakwa merebut handphonetersebut dan berbicara dengan Saksi HADE mengatakan saya AZIZ dari PTAngkasa Pura II, Saya mau tukar uang klo ada Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) untuk pencairan atau pembebasan tanah lalu terdakwa mematikansaluran telpon dan memberikan handphone tersebut kepada saksi HEIGAsambil mengatakan bahwa Saksi HADE menyetujui, Kemudian terdakwamengajak Saksi HEIGA untuk menghitung

Kemudian terdakwa menyuruh saksiHEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa dan meletakkan uang di dalamdashboard mobil, Lalu saksi HEIGA menghitung uang dan menyimpan uangsejumlah Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) di dalam dashboard mobil,sesampainya di kawasan Soewarna, terdakwa memutar balik mobilnya danmenyuruh saksi HEIGA membeli materai untuk membuat surat perjanjian danHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2019/PN Tngsaksi mengatakan bahwa di Central Office ada materai, namun terdakwa

Kemudian terdakwa menyuruh saksiHEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa dan meletakkan uang di dalamdashboard mobil, Lalu saksi HEIGA menghitung uang dan atas perintahterdakwa, saksi HEIGA menyimpan uang sejumlah Rp. 13.000.000, (tiga belasjuta rupiah) di dalam dashboard mobil, sesampainya di kawasan Soewarna,terdakwa memutar balik mobilnya dan menyuruh saksi HEIGA membeli materaiuntuk membuat surat perjanjian dan saksi mengatakan bahwa di Central Officeada materai, namun terdakwa tetap menyuruh

Kemudian terdakwa menyuruh saksiHEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa dan meletakkan uang di dalamdashboard mobil, sesampainya di kKawasan Soewarna, terdakwa memutar balikmobilnya dan menyuruh saksi HEIGA membeli materai untuk membuat suratperjanjian dan saksi mengatakan bahwa di Central Office ada materai, namunterdakwa tetap menyuruh saksi HEIGA untuk turun membeli materai.

Kemudianterdakwa menyuruh saksi HEIGA untuk menghitung uang yang ia bawa danmeletakkan uang di dalam dashboard mobil, sesampainya di kawasanSoewarna, terdakwa memutar balik mobilnya dan menyuruh saksi HEIGAmembeli materai untuk membuat surat perjanjian dan saksi mengatakan bahwadi Central Office ada materai, namun terdakwa tetap menyuruh saksi HEIGAuntuk turun membeli materai.

Adanya perbedaan cara perhitungan penghasilan netto yang dilakukan.Dalam menghitung penghasilan netto pihak Terbanding pada saatpemeriksaan maupun pihak Terbanding pada saat keberatan menggunakanNorma, sedangkan Pemohon Banding menggunakan Perhitungan, mengacupada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep536/PJ/2000 tanggal29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto;Halaman 2 dari 22 halaman.

penghasilan neto, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto;Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)juga telah menandatangani Pemberitahuan PenggunaanNorma Penghitungan dalam menghitung Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007.

Dalam surat permohonan bandingnya, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) menghitung besarnyapenghasilan netto dengan menggunakan pembukuan;6.8.

Sehingga, harga beli net (diluar PPN) adalah sebesar Rp 1.059,09;d) Selanjutnya, dari kesepakatan harga jual dan harga bellisebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian tersebut di atas,Majelis menghitung besarnya laba Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut :Halaman 12 dari 22 halaman.

/menghitung Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007.Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitunganterlampir;Artinya, dari kedua fakta tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa penggunaan Norma PenghitunganPenghasilan Neto merupakan kemauan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri;Disetujuinya penggunaan pembukuan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaidasar dalam menghitung besarnya penghasilan neto (olehMajelis Hakim), menunjukkan dan membuktikan bahwaMajelis Hakim

Surat KeputusanKeberatan;. bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa / fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;sehiPenDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukanpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan

SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti/penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak September 2004sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 78.231.427,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Rp 1RpRp

PuPurta Pai RBM Ray as/ Nod20d4JeRryfapPdrtambahan NilaiTanapPajakPdkahinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp335.822.718,00;Mbahyut PenbahdmBanding tidak konsisten dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harusdipungut sendiri berdasarkan surat banding, Pemohon Banding menghitung nilai impor adalah harga jual+ bea masuk, sedangkan dalam surat keberatan berdasarkan

harga ratarata bahan baku impor x jumlahsisa bahan baku yang dijual lokal, dimana jumlah sisa bahan baku yang dijual lokal jumlahnya juga tidakkonsisten/berbeda dengan surat keberatan;bahwa selain itu Pemohon Banding dalam surat keberatan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Imporyang harus dipungut kembali memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran atas penjualan scrap/sisa bahan baku yang di jual lokal hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Mbahwa RangabtmabemHajak Pertambahan

Tambahan Banding Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 November 2013;bahwa setelah Majelis mempelajari data dan dan keterangan serta dokumendokumen baik yang adadalam Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta yang diserahkan dalam persidangandapat diperoleh halhal sebagai berikut:bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembali oleh Pemohon Bandingberbeda pada saat pengajuan keberatan dan pengajuan bandingnya;bahwa dalam Surat Keberatannya, Pemohon Banding menghitung

harga satuan bahan baku imporberdasarkan nilai ratarata dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dipungut kembaliberdasarkan jumlah sisa hasil produksi atau bahan baku yang rusak yang dijual di daerah pabeandikalikan dengan harga ratarata satuan pada saat impor dengan perhitungan sebagai berikut:Penjualan limbah/ = scrap eks fasiltas = impor: = Jumlah Ratarata harga satuanDPPPPN (PK)Pajak atas impor:JumlahRatarata harga = satuanDPPPPN (PM)Pajak yang masihharus dibayar (PM PK) bahwa datam

bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan Pemohon Banding berikut dengan buktibukti pendukung yang disampaikannya;bahwa selain itu Majelis juga berpendapat bahwa perhitungan Terbanding dalam menghitung

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto, Pemohon Banding telahmenggunakan Norma Perhitungan sebesar 20% dari PeredaranUsaha, dengan demikian Penghasilan Neto Pemohon Banding adalahsebesar 20% x Rp590.000.000,00= Rp118.000.000,00;Bahwa Terbanding menghitung Peredaran Usaha Pemohon Bandingberdasarkan dokumen Pemohon Banding, yang berasal dari print outLaporan R/L dan rekap penjualan dari bulan Juni sampai denganDesember 2008 sebesar Rp3,948.634.647,00;Bahwa untuk Peredaran Usaha Pemohon Banding dari bulan Januarisampai

dengan Mei, Terbanding menghitung dengan cara merataratapenjualan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008 sebesarRp3.948.634.647,00 per bulan dikalikan dengan 5 bulan denganperhitungan sebagai berikut:(Rp3.948.634.647,00: 7) x 5 Rp2.820.453.319,00;Bahwa dengan demikian jumlah penjualan Pemohon Banding dalamtahun 2008 adalah sebesar Rp3.948.634.647,00+Rp2.820.453.319,00= Rp6.769.087.966,00;Bahwa terkait dengan print out Laporan R/L dan rekap penjualan daribulan Juni sampai dengan Desember 2008

Sedangkan besarnya penjualan bulan Junis.d Desember 2008 adalah sesuai print out yang diberikan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebesar Rp 3.948.634.647,00;Bahwa pertimbangan = menghitung penjualan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari bulanHalaman 16 dari 22 halaman.

omset TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk masapajak Januari s.d Mei 2008 dengan cara menghitung rataratapenjualan dari bulan Juni s.d Desember 2008 per bulan dikalikan5 bulan menjadi sebesar Rp 2.820.453.319,00;Bahwa meskipun penghitungan penjualan masa pajak Januari s.dMei 2008 secara jabatan tersebut merupakan anggapan atauasumsi, namun penghitungan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember

2007, yaitu menghitungpenjualan secara jabatan dalam hal wajib pajak tidak memenuhisebagian atau seluruh permintaan peminjaman dan PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor 04//PJ/2012 tanggal 3 Februari2012 yaitu menghitung penjualan dengan metode tidak langsung,yaitu. teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukanHalaman 18 dari 22 halaman.