Keterangan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE, menerangkanbahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut karena milik orang tua nya danyang mendasari kepemilikan lahan tersebut adalah Surat pemberitahuanpajak terutang (SPPT) dan menurut Terdakwa sendiri bahwa dirinyapernah mendapat ganti rugi dari PT.

UndangUndang No. 12 Tahuni985 yang menegaskan dan mengaturbahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu buktimutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut;Dari yurisprudensi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan paraTerdakwa yang menerangkan bahwa yang mendasari kepemilikan lahantersebut adalah Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), menurut Jaksa/Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebutbukanlah merupakan alas hak karena

JUDEX FACTI KELIRU MENILAI BUKTI TAMBAHAN.1.Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam penerapanhukum dengan mendasari pada bukti Termohon kasasi bukti P22 dan P23 yang merupakan bukti tambahan diajukan Termohon kasasi padasaat mengajukan banding;. Bahwa pengajuan bukti tambahan tersebut adalah sangat janggal karenabukti tersebut jelas dibuat belakangan menurut versi Termohon kasasi,setelah mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerangtersebut;.

Bahwa dengan mendasari pada bukti tambahan P.22 yang hanyalahberupa catatan pembelian kendaraan antara Termohon kasasi denganPemohon kasasi, judex facti telah mengaburkan bukti Pemohon kasasi(T.1 dan T.2) yang jelasjelas sah dan meyakinkan adanya aliranpembayaran dana dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untukpembayaran harga jual beli Mobil Suzuki Carry, sehingga judex factitelah melakukan penafsiran yang keliru, sehingga berakibat salah dalammenerapkan hukum;.

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut benar, karena Pemohonkurang bertanggung terhadap keluarga, nafkah tidak mencukupi dan apabila dimintaselalu marahmarah; e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon sering melawan kepada Pemohon/tidak patuh pada nasehat Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membantah

Halaman 5mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon sering pergi dijemput orang

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonislagi, maka

Bahwa mendasari akte Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2015Tergugat melakukan Perjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kavling denganbeberapa customer Penggugat yang diberi tanda dan didaftar dalam register TurutTergugat IV. Atas perjanjian tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menyetujuiPerjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kaviing tersebut dikarenakan proses JualBeli tanah antara Penggugat dan Tergugat masih belum PPJB dan atau AJB dinotaris.5.

Bahwa mendasari hal tersebut, perbuatan Tergugat dengan merubahharga yang tertuang dalam kesepatakan secara sepihak merupakan perbuatanwanprestasi karena tidak Sesuai dengan isi kesepakatan.12.

dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Oditurat Militer IV19 Ambonmelimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III18Ambon dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita AcaraPemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saat persidanganPengadilan Militer IIl18 Ambon yang bersidang di Ambon, ternyataTerdakwa hadir ke persidangan memenuhi panggilan Oditur Militerkepada Terdakwa sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan OditurMiliter yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXXtanggal 14 November 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon , dimana tertulis dalam buku nikah, XXXXX, padahal yangsebenarnya, PEMOHON , yang mendasari surat dari KUA KecamatanXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor :XXXXXX, tertanggal 18 Juni 2019;4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan namaPemohon tersebut untuk untuk menyesuaikan dengan KTP,KartuKeluarga,serta dokumen lainya;5.

tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, serta dua orangsaksi yang diajukan oleh Tergugat masing masing bernama XXX danXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

tidakberwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding Idan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan ~ banding haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkantahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitanobjek sengketa diterbitkan mendasari

kepada Peraturan Pemerntah Nomor: 10Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertamayang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundangundangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadapkeberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehinggasangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/XI/2013, tanggal 17 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata, yangdirencanakan terlebih dahulu) dan mengakibatkan luka,sebagaimana diatur dalam : Pasal 107 ayat (1) Jo ayat (2)KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

cenderung tidak loyal kepada atasandengan tidak patuh hukum, perbuatan Terdakwa tersebutsangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwaselaku prajurit TNI.Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yangbertugas di Kesatuan Polisi Militer sebagai penegak hukum,disiplin dan tata tertib prajurit di lingkungan militer, seharusnyaTerdakwa dalam kapasitas tersebut dapat menjadi contohdalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum,namun Terdakwa justru melakukan pelanggaran hukum.Bahwa mendasari

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilantingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yangdiajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justrumengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugatdikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan12perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkanrasa keadilan.;.

Kit. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudahbenar, demikian pula pertimbanganpertimbangan hukum yangdisampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan.e Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelishakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan selatanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusantersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.Menimbang

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 1984 tentang besarnya pembayaran ganti rugi kepadabekas pemilik atau kepada pemegang hak penguasaan atas tanah yangbersangkutan;Bahwa sesuai fakta hukum yang mendasari terjadinya kasus ini karenaTergugat Il Badan Pertanahan Kabupaten Bone dan Tergugat selakuHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012Pemohon tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Dra. Hj.

lain yang lebih dahulumemohon ke Kantor Agraria/Badan Pertanahan untuk memperoleh SertifikatHak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa yakni orang tua Penggugat.Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan Pelepasan Hak atas hakpenguasaan atas tanah sengketa dan membayarkan ganti rugi kepadapemegang hak penguasaan yang terdahulu yakni kepada Rajja Alias Jaksaatau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri DalamNegeri yang mendasari

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama HADI WISONO BIN RESO UTOMO, dan MUSTOFA BIN HASAMI,,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Akan tetapi berdasarkan faktahukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermuladari perbuatan wanprestasi para Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah wanprestasi maka Tergugatmelakukan Parate Ekskusi terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo. Pelaksanaan Parate Ekskusi tersebut telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka halini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telahtidak cermat, tidak jelas dan rancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjaditidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telahwanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;4.

terdaftar bagi AssosiasiKontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;Bahwa Tergugat II telah secara diamdiam dan menutup mata atas kekuranganpersyaratan yang dimiliki oleh Assosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukmemuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat DewanPengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga, Tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasikepada Tergugat I ;Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan PengurusLPJKN (Terbanding I/Termohon Kasasi I) menyetujui atau menolakpermohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan AKA berdasarkanRekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat(3).c Bahwa objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas dasarrekomendasi tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus2010 perihal Rekomendasi status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukterdaftar di LPJKN.Anehnya kedua Judex Facti di satu sisi mendasari

kesimpulannya pada ketentuanPasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor 5 Tahun 2009 yang mengambil kesimpulan bahwa penerimaan ataupenolakan permohonan pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ke LPJKN(Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) finalnya adalah pada KeputusanLPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon J), tapi disisi lain Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendasari pada ketentuanpasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan

Tergugat I/Terbanding I) sebagai syarat yang harusdipenuhi oleh Asosiasi Kontraktor Aceh guna dapat diterbitkan Objek sengketa Ioleh (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) yang disengketakan antaraPara Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat /ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi.Dengan demikian kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil dengan mendasari

00245/2020 atas nama Terlawan II;

Hal ini didasari oleh alasanalasan sebagai berikut:Bahwa YAHYA HARAHAP menjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atasalasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yang mendasari gugatan,serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatan. Atau bisajuga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground).

Dan juga termasuk siapa yang memicuterjadinya pertengkaran;2 Dalil Posita Gugatan Tidak Menyebut Dasar Hukum yang MendasariGugatanDalam gugatan a quo, PENGGUGAT ternyata tidak menyebutkan dasar hukum atauketentuan hukum yang mendasari gugatan a quo diajukan kepada PengadilanAgama Jakarta Barat.

Karena mengenai Dasar Hukum yang mendasari GugatanPENGGUGAT telah PENGGUGAT uraikan danjelaskan secara detail sertaspesifik pada Bab II Tentang analisa Yuridis sebagaimana terdapat padaHalaman 3 sampai dengan selesai.b. Bahwa jika dicermati dan dianalisis secara seksama, maka seharusnyaTERGUGAT dapat melihat bahwa dalam posita (fundamentum petendi)sudah terdapat kesesuaian antara dasar hukum (rechts grond) denganperistiwa hukum.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po.hal 4PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT46456/PP/M.XIII/1 6/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp11.599.280.470,00;bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPPPPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik

dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, sertamemberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasilanalisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;: bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuanbandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari