Ditemukan 51523 data
16 — 0
Banjarnegara.Dengan calon isteri:Calon Isteri Nama Anak Pemohon, Umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP,pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut :1 Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuanhukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhikecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun.2 Bahwa pernikahan tersebut sangat
28 — 10
ini yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telahmempunyai alas an hukum, karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatuntuk kembali rukun membina rumah tangganya, dan oleh karena Tergugat belummengajukan Jawaban maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa yang mendasari
47 — 39
Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandengan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal13 Februari 2013, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUNJKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal5 Maret 2013, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Adapun alasanalasan dan faktafakta yang mendasari
11 — 0
Bahwa adapun alasan yang mendasari PEMOHON mengajukanpermohonan ini adalah:a. PEMOHON dengan calon istri PEMOHON telah saling mengenalsatu sama lain selama 3 (tiga) tahun dan saling jatuh cinta;b. TERMOHON Mempunyai Gangguan Pada Kesehatannya;c. Calon istri kedua bersedia dimadu oleh PEMOHON;d. PEMOHON sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya apabilatelah diberi ijin oleh Pengadilan Agama Surabaya;5. Bahwa PEMOHON sanggup memenuhi persyaratan permohonansebagai berikut:a.
15 — 3
Kecamatan Benowo Kota Surabaya , sesuai Foto copyKutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;1 Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telahmelakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 1 oranganak bernama : XXXX, Umur 1,5 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus perawan usia 21 tahunyang bernama :XXXX ;3 Bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk poligamiadalah4 Pemohon dengan calon isteri Pemohon
10 — 18
Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po.hal 4PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
118 — 77
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT46456/PP/M.XIII/1 6/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp11.599.280.470,00;bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPPPPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik
dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, sertamemberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasilanalisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;: bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuanbandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari
192 — 35
material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari
35 — 4
warna biru yang berisikan 1 bungkusbungkusan plastic bening / cetik didalamnya berisi 25 buah plasticbening / cetik dan 1 buah plastic yang didalamnya berisi 7 buahperalatan hisap yang terbuat dari kaca;= 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale DND warna hitam kombinasisilver;= Alat hisap Narkotika goll jenis shabu yang terdiri dari 3 buah alat hisap /bong yang terbuat dari kaca dan palstik dan beberapa buah pipet yangterbuat dari plastic dan kaca serta 4 buah korek api gas;Menimbang, bahwa mendasari
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keterangan terdakwaserta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidanayang dimaksud
PDM204/PKN/04/2014tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.
Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan PenyalahgunaanNarkotika Golongan I Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barangbukti, dan keterangan terdakwa Selasa tanggal 22 Pebruari 2014 = sekirapukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi EKA OARMAWAN (berkas terpisah)melalui handphone untuk membeli shabushabu sebanyak setengan jieuntuk digunakannya sendiri dan besepakat untuk bertemu di J1.Yos SudarsoRumbai Pekanbaru dan ditempat tersebut EKAmenyerahkan 1 (satu) bungkusplastic
1.Zaitun
2.Teuku Mirza Raja Muhammad
Tergugat:
Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
90 — 28
KU.602/A-SDW/1426/2009 tanggal 05 Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugat dengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat dan Perusahaan Alm.
Suami/ Ayah Penggugatdan mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh kelokasi Pekerjaan;7. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangandengan total nilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Alm. Suami/Ayah Penggugat benar masih terdapat sisa nilai volume pekerjaan yangbelum dilakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah yang disebutkanAlm.
Suami/ Ayah Penggugat yang telah terlilit hutangakibat membayar harga bahan material yang telah digunakan dalammenyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK Tergugatdengan mendasari pada standar bunga Bank Pemerintah, Tergugat akanmengusulkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun dalammenentukan kelayakan dan kewajarannya, bukanlah domain/kewenanganTergugat, akan tetapi merupakan Domain dan kewenangan dari Institusi laindiluar Institusi Tergugat untuk mengesahkannya dalam APBA/APBAPerubahan
KU.602/ASDW/1426/2009 tanggal 05Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PengamanTebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak KecamatanPeusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugatdengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaanPenanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum sertamengikat Tergugat dan Perusahaan Alm. Suami/Ayah Penggugat;3.
22 — 2
No. 0716/Pdt.G/2014/PA.Bdwbahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis danbahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja ataunafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan
bernama TUMYANI binti ISMAIL, ibu Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama TUMYANI binti ISMAIL dan ENI ROHMANIYAH binti TAUFIK, dandua orang saksi dari Tergugat masingmasing bernama ABDUS SYUKUR bin MOH.HOLID dan ABDUL AuJIS bin ADAM telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
13 — 0
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
208 — 143
Menyatakan girik-girik dan akta-akta yang mendasari peralihan hak dari Tergugat I atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C. 87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 1 April 1999 jo.
Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum.6. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005,jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.
Dasar Aktanya adalah akta No. 8 jo akta No. 52 dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH.e Bahwa setelah itu ada aktaakta lain yaitu akta pemindahan danpenyerahan hak (cessie), yang mendasari peralihan 15 giriktersebut, Bahwa peralinan hak dari PT. ISO kepada PT. GMN dibuatdengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie).e Bahwa yang diganggu hanya kavling 67 dan 68, sedangkankavling lain tidak diganggu.
.530 seluas kurang lebih 1.200 M2 yang batasbatasnyasebagai berikut:Sebelah Selatan : Tanah ex Asrama CPM ( PN Pertamina)Sebelah Utara : Kav. 67Sebelah Barat : Jin Jend Sudirman Senopati, Terusan JendSudirman SenopatiSebelah timur : Apartemen SenopatiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapetitum ke empat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum ke 5 yang menyatakan girikgirik dan aktaaktayang mendasari
dihubungkan dengan bukti P4 sampai dengan P14:e Bahwa Kav.63 sampai dengan Kav.68 sudah dibeli PT.GrahaMetropolitan Nuansa (GMN)/Penggugat dari Tergugat dan Tergugat IIsesuai dengan Akta No.8 tanggal 1 Nopember 1989 Jo.Akta No.52tanggal 6 Februari 1990 ;e Bahwa Kav.67 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 568 dan girik C. 87dan Kav.68 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 778 dan girik C. 530.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurutMajelis Hakim girik girik dan akta akta yang mendasari
Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihnan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo.No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.
157 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);4.2. Tidak jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum;4.3. Tidak jelas objek sengketa;4.4. Petitum tidak jelas;4.5. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;4.6.
Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);5.2. Tidak jelas objek sengketa;5.3. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;5.4. Posita tidak singkron atau saling bertentangan;5.5. Posita dan petitum saling bertentangan;6. Dasar tuntutan ganti rugi bukan merupakan dasar tuntutan ganti rugiperbuatan melawan hukum dan tidak diuraikan dasar perhitungantimbulnya ganti rugi a quo;Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.
1.DANI DWI SETIAWAN
2.NORMA DWI LESTARI
Tergugat:
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk. Kantor Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Surabaya Diponegoro
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG SIDOARJO
Turut Tergugat:
3.PEMERINTAH RI c/q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR c/q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
4.PEMERINTAH RI c/q KANTOR REGIONAL 4 OTORITAS JASA KEUANGAN SURABAYA
36 — 5
Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari
Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.
12 — 1
Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, ketentramanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;Selama berumah tangga Tergugat tidak menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari
Selama berumah tangga Tergugat tidak $=menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari keputusankeputusan yangdiambil untuk kesejahteraan keluarga (Penggugat dan anakanak);b. Selama berumah tangga, Tergugat tidak jujur, tidak terbuka dan tidaktransparan tentang kondisi keuangan, jalannya usaha maupun hasil usahayang didapatkan Tergugat.
73 — 37
Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenarandan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabayamemperkuat putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor : 159K/PM.III16/AD/IX/2013 tanggal 13 Pebruari 2014.Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim TingkatBanding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah perkara perdata,mendasari
Mendasari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim TingkatBanding menilai bahwa perkara Terdakwa adalah perkara pidanayaitu Penipuan sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal378 KUHP, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwadalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan haruslahditolak.Bahwa terhadap kontra Memori Banding Oditur Militer Majelis HakimTingkat Banding dapat menerimanya dan oleh karena sifatnyasependapat dengan Putusan Pengadilan Militer IIl16 MakassarNomor : 159K/ PM Ill16
Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan Terdakwa tidakmampu mengembalikan uang yang ia pinjam dari Saksi 2(Sdr.Jamuddin) dan mobil yang Terdakwa berikan kepada Saksi 2(Sdr.Jamuddin) sebagai jaminan juga sudah diambil olehTerdakwa, sehingga Saksi 2 (Sdr.Jamuddin) dirugikan atasperbuatan Terdakwa uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluhdua juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis HakimPengadilan Militer IIl16
185 — 34
Dalam haltersebut Tergugat menolak untuk memberikan persetujuan danmembubuhkan tandatangannya, hal itulan yang mendasari Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaan.Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:1. Terhadap harta bawaan, apabila obyek tanah adalah harta bawaanPenggugat sebagai hadiah dari lbu Penggugat maka dalam Proses Jual Bellitanah tidak memerlukan persetujuan istri sah baik hal tersebut dibuktikandalam Perjanjian Kawin.
TAAdapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonpensi adalahsebagai berikut1. Bahwa dalildalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggapdipergunakan Kembali untuk Rekonvensi;2. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensidahulu adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. tanggal 29 Mei 2006 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan ...Kab.Tulungagung.3.
Dalam hal tersebut Penggugat Rekonvensimenolak untuk memberikan persetujuan dan membubuhkantandatangannya, hal itulah yang mendasari Tergugat Rekonvensi untukmengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaan.6. Bahwa Penggugat Rekonvensi curiga terhadap Tergugat Rekonvensiyang mengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaanguna mengalihkan obyek tanah yang terletak di ...
53 — 30
EKSEPSI OBSCUUR LIBEL1 Bahwa gugatan Pemohon, tidak hanya dianggap cukup dalam menyajikanperistiwa hukum bak majalah dinding, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan (feitelijke grond) yang mendasari gugatan. Surat gugatan tidakterang (Onduidelijk) serta formulasi gugatan yang tidak jelas.
Tentang Obscuur Libel1 Bahwa penyampaian permohonan Pemohon harus mudah dipahami dandimengerti oleh Pemohon dan PihakPihak yang berkepentingan dalam permohonanPemohon, dasar Hukum dan fakta Hukum yang mendasari permohonan sudah Pemohonsampaikan dan telah memenuhi syarat formil Permohonan.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapatPemohon tidak keliru dalam mendudukkan XXXXX binti XXXXX untuk dijadikansebagai Termohon, oleh karenanya eksepsi Termohon I mengenai Error In Personadinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa di dalam eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTermohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon,tidak cukup dalam menyajikan peristiwa hukum, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskandasar hukum dan fakta yang mendasari
22 — 18
., tanggal 27 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya CeraiGugat Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor3180/Pdt.G/2015/ PA.Tgrs., dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan gugatan penggugat
hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian halnyadengan perceraian yang pada dasarnya diperbolehkan/dihalalkan dalam ajaranIslam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarangsepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa beradasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makagugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dipertimbangkanlebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari