putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPemohon agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidakberhasil; #70 2 2 29 = 2222 22 nne ene === === Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat oleh buktiP.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suamiistri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari

XXX Xumur 10 tahun;Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama : XX XX , umur 39 tahun, pendidikanterakhir SD , agama Islam pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya;Bahwa alasan yang mendasari permohonan tersebut adalah; 1 Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah saling mengenal satu samalain karena calon istri Pemohon adalah mantan istrinya Pemohon; 2 Termohon kurang mampu menjalankan

hendaklahdianggap sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugatadalah sebagaimana terural diatas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untukmemberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga dapatrukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari

Suwarno di rubah menjadi Suwarno.Adapun yang mendasari permohonan tersebut adalah sebagai berikut :1. Duplikat Kutipan Akte Perkawinan Angka :40/C/1978 Nama Pemohon dalamKutipan Akte Perkawinan tersebut : Suwarno NIK : 3314091606550003;2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam ljazah Akta IV nama PemohonSuwarno;3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan AktaKelahiran : Suwarno;4.

tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan Berita AcaraPersidangan di Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2016 No.29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama yang mendasari

Oleh karena itu) perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Sb .U I J IJ St YrArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,Namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak ~ syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasanyang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (HIRpasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

tetapi tidak pernah terbit sampai sekarang; Bahwa tujuaan Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan itsbatnikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak serta untuk kepentinganhukum lainnya;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

XXXX, umur 12 tahun ;Bahwa Pemohon berkehendak akan beristeri lebih dari seorang (Poligami) denganseorang perempuan berstatus perawan yangbernama :XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan swasta,bertempat tinggal di XX XX, Kota Surabaya ;Bahwa alasan yang mendasari permohonan iniadalah :1. Pemohon dengan calon isteri Pemohon telah saling mengenal satu sama lainselama 5 tahun, dan telah saling jatuh2.

datangmenghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus denganverstek (pasal 125 ayat (1) HIR) Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibin juz IVhalaman 238 yang berbuny; dg Gaal ONS 5) jilajJxig sigs adaallye y allige Guile gle eluzalllyArtinya : Mengadili terhadap Tegugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabilaPenggugat mempunyai hujjah / bukti ; .Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) menyampaikan:Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwasurat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat(3a) UndangUndang KUP, dan bukan merupakankeputusan;Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf dUndangUndang KUP yang mendasari

Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017diajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama PurwokertoNomor S1740/WPuJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumyang mendasari pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP;Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agakSKPKB PPN Nomor

Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;Halaman 17 dari 34 Halaman.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten

,b) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;Cc) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada PeraturanMenteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan normayang berlaku serta anggaran dasar

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yangmenyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCGadalah prinsip prinsip yang mendasari suatu proses danHal 41 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum : a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Obscure Libel atau tidak jelas dankabur/samarsamar, karena Penggugat Rekonvensi dalam menyusungugatan tidak terang isinya, dengan kata lain formulasinya tidak jelas.Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatanharus jelas dan tegas (duidelijk) ;Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam menyusun posita(fundamentum petendi tidak menerangkan dasar fakta (fatelijke grond),tidak menerangkan kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan, tidakmenerangkan

pokoknya Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan PenggugatRekonpensi semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalihdalih TergugatRekonpensi kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya ;Bahwa tidak benar jika Tergugat Rekonpensi mendalilkan gugatan PenggugatRekonpensi kabur (obscuur libel), karena menurut Penggugat Rekonpensi gugatantersebut sudah tepat dan benar, jelas serta tidak kabur, yaitu : Bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi sudah mencantumkan posita(dalil/alasan) yang mendasari

Yang benar adalahmestinya menurut kaidah hukum, dalam hal ini adalah hukum acaraperdata.Bahwa sangat tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi dalam menyusun posita(fundamentum petendi) yang langsung menyebutkan sejumlah uang sebagaituntutan hak haknya mengenai nafkah Iddah, Iddah, nafkah lampau, nafkah anakdengan tidak menerangkan dasar fakta (fatelijke grond), tidak menerangkankejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan, tidak menerangkan pula dasarhukumnya (rechtsgrond), dengan kata lain Penggugat

ANGGY MALINO Alias ANGGY Bin MILO;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Para Terdakwa sesuaidengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa I. DODY KISWANTO Alias BOY Anak dariDEDY LEOBERT SALOMO dan Terdakwa II.

NarkotikaGolongan I, sehingga hal tersebut tidak dapat di pakai sebagai keterangan saksidalam hal pembuktian Para Terdakwa telah melakukan menjadi perantara dalampenyerahan sabu, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke27 KUHAP, bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalamperkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwapidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri denganmenyebut alasan dari pengetahuannya ini;Menimbang, bahwa mendasari

artinya apabila salahsatu Komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakidalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslahditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari

keberatan pertama, setelah membaca danmeneliti berkas perkara Terdakwa dan BAS No:BAS/059K/PM Il 09/AD/II11/2010,Majelis tidak menemukan adanyakeberatan keberatan Terdakwa terhadap penahananapalagi selama Terdakwa menjadi anggota JINI seringmelakukan tindak pidana.Terhadap keberatan kedua, di dalam menjalankantugasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memilikikewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahanpemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa karenapenjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinasMiliter mendasari

Essensial dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan mendasari pasal 26 ayat (1) MKUHPM tersebutadalah ketidaklayakan lagi seseorang Militer untuktetap berada dalam dinas kemiliteran yang dihadapkandengan perbuatan yang telah dilakukannya.Dengan demikian keberatan Terdakwa sepanjangmengenai penahana dan yang berkenaan denganpenjatuhan pidana tambahan pemecatan haruslahdikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer O02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengkuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenisshabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun Oditurdan hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Mendasari pasal 194 ayat (1)huruf d dan e UU No.31 Tahun 1997 bahwa putusan pemidanaan yangdisusun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak memedomani pasaltersebut diatas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturanyang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal127 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankansesual dengan roh/jiwa atau lazim disebut original of content dari padapasal 127 undangundang No 35 tahun 2009 itu sendiri.

Pertamina); Sebelah Barat Jalan Jenderal Sudirman Senopati, Terusan JenderalSudirmanSenopati: Sebelah Timur Apartemen Senopati dan Kav. 67:Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sahdan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putusan Nomor 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, Jo.Nomor 285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 Jo

No.31 PK/PDT/201510.11.Terdiri dari 2 girik, yaitu girik C Nomor 778, seluas kurang lebih 4.500 M2(empat ribu lima ratus persegi) dan Girik C.530 seluas kurang lebih 1.200M2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan batasbatas: Sebelah Selatan Tanah ex Asrama CPM (PN Pertamina); Sebelah Utara Kav. 67 dan Jalan Jenderal Sudirman; Sebelah Barat JIn Jend Sudirman Senopati, Terusan Jend Sudirman Senopati: Sebelah timur Apartemen Senopati;Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihan hak dariTergugat

perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

.: Bahwa mendasari pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakanpelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan AngkatanBersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilanHal.4 dari 26 hal.

Putusan Nomor 88K/PM.III18/AL/VII/2019Menimbangdengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraanpertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastianhukum = serta =untuk menghindari agar tidakdisalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat inimasih melekat sebagai anggota TNI untuk halhal yangdapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagailangkah positif dalam percepatan penyelesaian perkaradesersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untukkepastian hukum tentang status diri Terdakwa dandengan mendasari

111997 dan bukan dengan Akta Jual Beli yang dibuatPejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan satusatunyaPejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat Akta Tanah.Dengan demikian telah jelas bahwa kwitansi jual beli dibawah tangantersebut tidak sah dan Perbuatan Tergugat dengan pihak penjualyang melakukan jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunanseluas 188 m2 yang mendasari terbitnya SHM No. 1336 tgl 23102001tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena obyek jual belitersebut

Menyatakan pengumuman tgl 1272000 No. 19/PENG/V1112000yang diterbitkan Tergugat IV yang mendasari terbitnya SHM No.1336 tidak sah / batal demi hukum ;5. Menyatakan SHM No.1336 seluas 188 m2 (diterbitkan tgl 23102001) surat ukur No .17P.Kulon/2001 tgl 253200 1 tidak sah /batal demi hukum ;6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;7. Menyatakan Penggugat adalah pembeli lelang yang beritikat baikdan harus dilindungi UndangUndang ;8.