Ditemukan 8758 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2420 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — PT. MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA diiwakili oleh SONNY SETYABUDI TJANDRAHUDADA selaku Direktur vs PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
103 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut sehingga hal tersebut menimbulkankerugian bagi Pemohon Kasasi;Hal ini juga dapat dilinat dalam Rapat Pemegang Saham danDewan Direksi Termohon Kasasi tanggal 22 Februari 2013(vide Bukti P28 sebagaimana kami lampirkan bersamaaslinya dalam Bahasa Inggris pada Lampiran1) dimanadibahas mengenai adanya masalah yang terjadi karenaTermohon Kasasi diduga menggunakan pupuk yangterindikasi menggunakan bahan baku pupuk bersubsidi danTermohon Kasasi menyatakan akan melakukan koreksi danmemastikan agar isu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1607 — 1230
  • Tidakada komunikasi lain terkait dengan jabatan saksi.Bahwa mengenai rekomendasi KASN, reaksi menteri agamaterkait isu KASN meminta saksi agar menghadapi saja,kemudian seolah saksi menganggap menteri telah pasangbadanHal 95 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa setelah penyerahan uang dari MUAFAQ WIRAHADIkepada Terdakwa, tidak ada komunikasi dengan MUAFAQuang telah diserahkan, sudah OTTBahwa dibacakan BAP saksi nomor 133 pemeriksaan tanggal10 Mei 2019 : terjadi percakapan antara
    Jadi itulah caramenindaklanjuti aspirasi yang didapat di daerah.Hal atau isu yang disampaikan rakyat sekalipun bukan darikonstituen dari seorang anggota DPR bisa saja dijadikanaspirasi tetapi bila itu mau diformilkan atau disampaikankepada mitra mereka maka menurut Ahli, /egally harusdisampaikan melalui mekanisme persidangan, misalnya sajaseorang ketua umum partai datang ke kampung lalu ada orangyang menyampaikan sesuatu, menurut Ahli, formilnya aspirasitersebut disampaikan kepada mitranya melalui
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
125 — 34
  • Juli 2013 (closing report),namun kenyataannya belum selesai dan hingga desember 2013 barudiantar 98,3 %, kendala yang dihadapi karena kondisi geografis yangsulit ditempuh seperti tapak tuan, kotacane, gungung sitoli, danlhoksumawe,Tanggal 5 Juni 2013 dilakukan pertemuan di Regional Medan yangdatang semua Kantor Pos yang waktu itu Kepala Area saksi Antoni,saksi membahas tentang teknis KPS lalu Kepala Kantor Pos (KKP)menanyakan biaya yang Rp. 500, tidak cukup untuk antaran.Tanggal 26 Juni 2013 ada isu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
752 — 796
  • namun sejalan dan justrumenciptakan konvergensi diantara keduanya.Termohon Keberatan/KPPU tidak hanya memilikitugas untuk mengawasi namun juga memilikikewenangan untuk mengambil tindakan hukumterhadap pelaku usaha yang melanggar UU No. 5Tahun 1999, sedangkan BRTI sebagaimana ketentuandi dalam KM 31 Tahun 2003 tersebut hanya memilikikewenangan untuk mengawasi saja;Hal tersebut didukung dengan fakta adanya kerjasamayang harmonis antara Termohon Keberatan/KPPUdengan BRITI selama ini terkait dengan isu
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS vS. - H. TAJANG HS
130 — 20
  • melaksanakan kewajiban Terdakwa yaitu debitur bayarpokok dan bunga ;Bahwa Terdakwa belum pernah terima surat atau pemberitahuan yangmenyatakan bahwa kredit Terdakwa sudah macet ;Bahwa Terdakwa tidak tahu ada monitoring dari BRI sehubungandengan permasalahan kredit saudara ;Bahwa sumber pembayaran pokok berhubungan dengan piutang 22,5milyar rupiah sudah bayar 11 milyar rupiah yang membuktikan adanyabayar piutang, sedangkan piutang Terdakwa cukup besar tidak bisawajib karena user PT.A Tiga dengar isu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
206 — 89
  • Pst.Multiers sehingga amanya bagi si perusahaan ;Bahwa sepengetahuan saksi tidak benar adanya isu bahwaDPRD tidak setuju dengan Proyek PLTD itu dan dari awalpada prinsipnya kami mendukung proyek ini, kalau tidaksudah pasti Raja Ampat gelap ;Bahwa sepengetahuan saksi semua itu sesuai dengan apayang telah dilakukan Eksekutif, cocok semuanya dan tidak adamasala ; 22020202022Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya APBD dan APBDtersebut sudah digunakan untuk PLTD dan tidak ada keberatandari para Anggota
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
568 — 374
  • Patut dicatat bahwa tender dalam perkara aquo adalahmengenai konversi minyak tanah ke LPG yang merupakan isu keamanan energinasional.Apakah KPPU mempertimbangkan dampak pemeriksaan terhadap kelancarandan keberlangsungan suatu proyek pembangunan negara? Akan sangat sulit bagipeserta tender proyek pemerintah untuk berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaandengan baik bila ia harus dihantui dengan kemungkinan dinyatakan batalnyasuatu tender.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. RIDWAN,S.Sos.,M.Si
115 — 137
  • KdiBahwa pada pertemuan di SMP 3 Poasaa tsb yang saksi lihat hanya banyakKepala Sekolah yang datang pada saat itu, setelah pertemuan dan pada saatitulah saksi mendengar isu dan informasi ada kegiatan pemeliharaan yang maudiarahkan untuk di SPJkan, namun Kepala Sekolah SD tidak ada yangmenandatangani.Bahwa Kepala Sekolah SD di Kec.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2016 — H.MOHAMAD HAIDAR HILMI Als H.ENCENG SOLEH.
125 — 60
  • Bintang Jaya Proteina Feedmill;Bahwa Terdakwa sebagai costumer perusahaan saksi;Bahwa situasi peternakan adalah isu nasional karena peternakan ayambaik PMA maupun lokal yang rugi, karena adanya UndangUndangNo.8/2009 yang berpihak kepada PMA;Bahwa perkembangan PMA menguasai 80%, sedangkan usaha rakyatkurang dari 5% dan sisanya 0% usaha negara;Bahwa sehingga market di pasar luas dikuasai dan dimonopoli PMA;Bahwa sebesar 16% PMDN, 80% PMA dan 4% peternakan rakyat;Bahwa sarana produksi peternakan ayampun
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. A. GUNAWAN, SE.,M.Si
102 — 61
  • Bahwa pada pertemuan di SMP 3 Poasaa tsb yang saksi lihat hanya banyakKepala Sekolah yang datang pada saat itu, setelah pertemuan dan pada saatitulah saksi mendengar isu dan informasi ada kegiatan pemeliharaan yang maudiarahkan untuk di SPJkan, namun Kepala Sekolah SD tidak ada yangmenandatangani. Bahwa Kepala Sekolah SD di Kec. Asinua sebanyak 7 Sekolah dan merekasudah menyatakan dan memang tidak ada yang terima dana dan tidak pernahmendapat barang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
158 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • meringankan Pemohon Peninjauan Kembaliapabila Pemohon Peninjauan Kembali dianggap bersalah;Bahwa khusus tentang pertimbangan berdasarkan (alat bukti)dugaan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakartabahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menimbulkanketidakpercayaan rakyat Papua dan mendorong. timbulnyakelompokkelompok radikal yang menuntut kemerdekaan Papuakarena kegagalan pembangunan di Papua, adalah "dugaan yangsangat tidak berdasar dan tidak rasional karena pada faktanyasudah menjadi isu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - RUSLAN ABDUL GANI
308 — 102
  • keluar pada pertengahan tahun 2011, dalam LHP tersebut padanaskah hasil pemeriksaan disebut ada teguran untuk panitia dan PPK untuktahun yang akan datang, kemudian setelah dilakukan teguran olehTerdakwa, lalu setelah ada pembuktian, di LHP temuan tersebut tidakmuncul lagi;Bahwa RAMADHANI ISMY tidak pernah menyampaikan ada temuan terkaitpenunjukan PPK yang tidak sesuai ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat LHP BPK atas pelaksanaan proyekDermaga Sabang;Bahwa di Aceh secara umum salah satu isu
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
1650 — 862
  • lahan yang kedua dimana padasaat itu tim dari Manggala Agni bergerak mundur karena adanya angin putingbeliung sehingga muncullah kebakaran lahan di lokasi ke dua ;Bahwa ada 3 (tiga) menara pemantau api yang dilengkapi dengan teropongdan 1 (Satu) buah drone telah sesuai dengan ketentuan, hanya saja masihkurang dalam kelengkapan jumlah personil ;Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa didepan direksi dan Dinas LingkunganHidup menyampaikan tentang adanya lahan okupasi yang dikuasai olehmasyarakat dan isu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Dede Suhandi
87 — 9
  • Namun menjadi penting untuk melihatterkait waktu dan tempat pelaksanaan penandatanganan kontrak yangHalaman 205 dari 276 halaman Putusan No. 11/Pid.SusTPkK/2018/PN Bdgdituangkan pada bagian SPK yang memuat penggunaan tempat dan waktupenandatanganan, yang memiliki isu hukum penting seperti penggunaantempat penandatanganan dan waktu penandatanganan.Terkait dengan sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320KUHPerdata.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 08-12-2014 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-09-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2015/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2016 — 1. Widodo, Dkk. (Para P), 2. Koniman, Dkk. (Para P Intv) Vs 1. Bupati Konawe Selatan (T), 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (T II Intv 1), 3. Adnan, Dkk. (Para T II Intv 2), 3. Achmad Malaka (T II Intv 3)
149 — 109
  • :SKEP/33/XI1/1986; Bahwa, di lokasi objek sengketa terdapat banyak rumah penduduk selain ParaPenggugat dan Para Penggugat Intervensi, selain itu juga terdapat MarkasKomando BRIMOB serta perumahan translok Polri; Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilaibahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa a quo adalah apakah tanah seluas 120Ha sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan objek sengketa yangdiperuntukkan untuk lokasi persiapan Ressettelement Polri merupakan tanah
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
139 — 88
  • Kdi Bahwa pada pertemuan di SMP 3 Poasaa tsb yang saksi lihat hanya banyakKepala Sekolah yang datang pada saat itu, setelah pertemuan dan pada saatitulah saksi mendengar isu dan informasi ada kegiatan pemeliharaan yang maudiarahkan untuk di SPJkan, namun Kepala Sekolah SD tidak ada yangmenandatangani. Bahwa Kepala Sekolan SD di Kec. Asinua sebanyak 7 Sekolah dan merekasudah menyatakan dan memang tidak ada yang terima dana dan tidak pernahmendapat barang.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
469 — 766
  • mengatakan pekerjaan sedang berjalan ;Bahwa waktu itu Terdakwa tidak tahu dana pada PT.RET dan PT.STE adapenyimpangan karena berdasarkan laporan terakhir dana masih utuh dalamPT.RET dan PT.STE, saksi selalu fokus ke PT.RET dan PT.STE untuk listrik,apakah ada pinjaman BLJ ke anak usaha lain Terdakwa tidak tahu, karenaselain dana penyertaan Rp.300 milyar untuk listrik, masin ada danasebelumnya pada PT.BLJ untuk dikembangkan ;Bahwa Terdakwa tahu ada masalah dengan dana PT,RET dan PT.STEsetelah ada isu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
156 — 68
  • Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana tahapanpencairan anggaran SPT.hal 65 Bahwa saya hanya mendengar isu tentang pemotongan tapi saya tidaktahu secara pasti tentang hal tersebut.6. ZULKARNAEN., oi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saya tidak tahu sama sekali dengan tersangka bernama PahalaTua, S.Sos, MM Bin E. Sidauruk. Saya tidak pernah bertemu mukamaupun berbicara dengan seseorang bernama Pahala Tua, S.Sos, MMBin E. Sidauruk.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
291 — 110
  • asumsi dasar untuk pola pikir melakukan perhitungan kerugian negaraadalah adanya exspos analisa PPATK, kemudian data yang disajikan padaahli adalah terkait data transaksi di Perbankan ;Bahwa beda BPKP dengan BPK itu terletak pada masalah pertanggungjawaban, BPK atasannya DPR, sedangkan BPKP Lembaga PengawasInternal / Eksekutif dibawah Presiden ;Bahwa BPKP melaksanakan audit tidak hanya berdasarkan perintah Presidentetapi bisa atas permintaan lembaga vertikal lainnya misalnya untuk Raskinkalau ada isu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
117 — 32
  • .> Tanggal 26 Juni 2013 ada isu bensin akan naik dari Rp. 4.500, menjadi6.500, perliter lalu pada waktu itu diusul oleh KKP untuk dinaikkan olehArea untuk diteruskan ke Pusat, namun usulan tersebut tidak direspon diPusat.> Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2013 dilakukan rapat di Bilique HotelLembang Bandung tujuan rapat koordinasi pertanggungan dan pelaporanbiaya distribusi KPS, Undangan ditujukan untuk Kepala Area kemudianKepala Area mengajak saksi untuk mendapingi.