Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 25-11-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA PARIGI Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 16
  • Penggugat;Bahwa saksi kenal Tergugat sejak akhir 2015 karena sama sama aktifdiorganisasi dan di partai:Bahwa saksi tidak tahu di mana mereka tinggal setelah menikah, yangsaksi ketahui Tergugat tinggal di kos di belakang Kantor Camat Parigitepatnya di Kelurahar@i>Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di kos bersama dengan temantemannya;Bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di kosnya:Bahwa tidak setiap hari Tergugat menetap di kosnya, Tergugat jugabiasa menginap di tempat lain atau di kantor partai
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 24-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BATAM Nomor 72/Pdt.Bth/2021/PN Btm
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
77 — 43
  • Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1814 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Februari 2013 — PT. SUKANDA JAYA vs MOHAMMAD SOBARI,dk
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1814 K/Pdt/2012e Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam ABTmengikat kepada diri penandatangan.1) Syarat formil ABT.Syarat formilnya, terdiri dari :a) Berbentuk tertulis atau tulisan.b) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum.c) Ditandatangani oleh para pihak.d) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.2) Syarat Materiil.Mengenai syarat materiil dapat dijelaskan dengan ringkas halhalberikut :a) Keterangan yang tercantum
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 29/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
YOEL KAMURI, S.TP
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
126 — 53
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2341 K/PID.SUS/2016
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. Eddy Syofian, MAP
132 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusan.d. Surat Keterangan Domisili.e. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI.f.
    fotokopi Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor 15/K/2012 & Nomor 188.44/755/KPTS/2012 tentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bendel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel fotokopi Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusan.d. Surat Keterangan Domisili.e. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI.f. Surat Keterangan Terdaftar.g. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 03/PFP/III/013 tanggal 14Maret 2013 perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.Dokumen Yayasan Sosial Prestasi Lanjut Usia Sumatera Utaraterdiri dari:Hal. 110 dari 225 hal. Put.
    fotokopi Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor 15/K/2012 & Nomor 188.44/755/KPTS/2012 tentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bendel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember20111 (satu) bendel fotokopi Pemandangan Umum Anggota DewanAtas Nama Fraksi Partai
    No. 2341 K/Pid.Sus/201671.72.1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 010/YPFP/IX/012 tanggal 12September 2012 perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik.Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusan.Surat Keterangan Domisili.Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI.Surat Keterangan Terdaftar.1 (satu) bundel fotokopi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 20 September 2017 — H. AHMAD SURYANA Bin USUP SUKARMA.
78 — 24
  • sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untukmemberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANa. menjadi pengurus partai
    sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANA. menjadi pengurus partai
    kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.Halaman 64dari 113Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgLARANGANa. menjadi pengurus partai
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 21 Mei 2013 — SRI DARTUTIK
68 — 54
  • tertanda2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
    ,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 89 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
    SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 151 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 21-10-2010 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Oktober 2010 — 1. ASEP TATANG SURYATA H 2. KUSDANARWATI
499 — 296
  • Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja), Harus ada Akta Pendirian perusahaan, Membayarpremi asuransi sesuai dengan prodruk Polis yang disepakati oleh calonpemegang Polis, Adanya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belahpihak ; Bahwa Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepada pemegangPolis auransi adalah sebagai berikut : Mengajukan permohonan klaim secara tertulis dari pemegang
    BEBI, OB (Office Boy) yaitu SULARTO ;Bahwa jenis produk Polis ASKUM 3 Jakarta dan sebagai persyaratan yangharus dipenuhi adalah sebagai berikut :Hal.98 Putusan pidana No.123/Pid/B/2010/PN.Jkt.Pst Jenis Prodak Polis Askum Kantor Cabang Askum Jakarta 3 AJB BumiPutera 1912 adalah Asuransi Kesehatan/Asuransi Rawat Inap danPembedahan (ARIP), Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa/kematian,Asuransi Program Kesejahteraan Karyawan ; Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai
    Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum (PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja) ; Harus ada Akta Pendirian perusahaan. Membayar premi asuransi sesuai dengan prodrak Polis yang disepakati olehcalon pemegang Polis.
    Koperasi, Partai Politik, CV, DanaPensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja). Harus ada Akta Pendirian perusahaan. Membayar premi asuransi sesuai dengan prodrak Polisyang disepakati oleh calon pemegang Polis. Adannya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belah pihak.Prosedur membayaran klaim asuransi Kumpulan kepadapemegang Polis asuransi adalah sebagai berikut :a.
    Syaratsyarat pemegang Polis Askum adalah harus berbadan Hukum(PT.Koperasi, Partai Politik, CV, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, DanaPensiun Pemberi Kerja) ;Harus ada Akta Pendirian perusahaan ;Membayar premi asuransi sesuai dengan produk Polis yangdisepakati oleh calon pemegang Polis ;Adannya perjanjian bilamana dikehandaki kedua belah pihak ;Menurut saksi Prosedur pembayaran klaim asuransi Kumpulankepada pemegang Polis asuransi adalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-12-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2014 — - dr. WESLI NAPITUPULU
54 — 11
  • saksi tidak kenal dengan Sipahutar ;Dibacakan kepada saksi Berita acara Pemeriksaan di Penyidik Poin 8 sampaidengan poin 21, saksi membenarkannya ; === =Bahwa setahu saksi kegiatan terdakwa seharihari adalah sebagai Dokter;Bahwa saksi tidak tahu terdakwa bisa mengatur proyek di T obasa ;Bahwa saksi tidak ada hubungan proyek dengan terdakwa ;Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan proyek di Rumah Sakit Toba Samosir ;Bahwa pada waktu itu saya bersama Terdakwa di undang oleh Halman Tobingselaku pengurus Partai
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 79/Pid.B/2019/PN Skh
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RISZA KUSUMA,SH
Terdakwa:
1.ARI WIBOWO alias BOWO bin SUHARDI
2.Eko Purnomo alias Eko bin Sarno
60 — 6
  • tersebut dan Terdakwa juga menerima uang pembayaransejumlah Rp 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah).Bahwa setelah selesai transaksi pulangnya Terdakwa woroworo keWA Group Trompolink Crew, dalam WA Group tersebut Terdakwa adakenalan namanya OKKY tetapi yang datang mengantar Saksi pulang bukanOKKY melainkan teman OKKY yang tidak dikenal nama maupunidentitasnya, dan Terdakwa diantar sampai Pasar Baki Kec.BakiKab.Sukoharjo, selanjutnya malam itu Terdakwa langsung mengikuti kegiatanpenyuluhan Partai
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 23-07-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 27 Desember 2021 — Penggugat:
Sukarmin
Tergugat:
1.ISMIANI
2.YANUAR SETIAWAN
3.HERU ISWANTO
4.ALVIN YOGA HERLAMBANG
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI
78 — 43
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. ;. Bahwa kemudian jika dikaitkan dengan perkara a quo dimanaPENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT mempunyai hubunganhukum dengan alm. Ruyoto (vide posita gugatan poin 1) akan tetapiPENGGUGAT malah menarik pihak BPN Kab.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-03-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 44/PID.SUS/2014/PN.PSB
Tanggal 2 Juni 2014 — MARWAN NASUTION Bin TUNAS NASUTION Pgl MARWAN
55 — 27
  • 44/Pid.B/2014/PN Psbe Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadapterdakwa yang dilakukan oleh saksi ASPIA bersamasamadengan saksi HERWANDI pada hari Kamis tanggal 16 Januari2014 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Jalan Padang PanjangJorong Lubuk Puding Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak NanDuo Kabupaten Pasaman Barat karena terdakwa disangka telahmemiliki dan membawa ganja keringe Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul17.45 WIB saksi sedang berada di sebuah posko partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 15-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1995 K/PID/2011
Terdakwa; Yulius Maronda, dkk
128 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkebundi atasnya tanpa seizin terlebin dahulu kepada pemilik, itu pelanggarankeras.Bahwa memang awalnya PTPN XXVII digantikan PTPN XIV Perseromasuk dengan cara menyerobot, setelah tanah masyarakat sudahdikuasai baru cari siapa pemiliknya, istilah hamil dulu bari dinikahi artinyamain spekulasi.Bahwa dalam hal memainkan spekulasi mempergunakan kekuatan TNIdan menakutnakuti masyarakat pemilik lahan dengan ancaman bahwabarang siapa yang menghalangi program pemerintah dan menghalangipembangunan adalah PKI (Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
  • permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
BURHANUDIN
Tergugat:
PEMERINTAH KAB.LOMBOK TENGAH KEC.PRINGGARATA KEPALA DESA MURBAYA
264 — 203
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Putus : 03-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Psp
Tanggal 3 Desember 2013 — H. S U T O R S I R E G A R (Penggugat) 1. HJ. ARJUNA SARI NASUTION dan 2. Ir. RAJA SAHLAN NASUTION (Tergugat)
339 — 87
  • rugi ; menurut dan berdasarkan surat pelepasanpenguasaan atas tanah dengan ganti rugi No : 594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak dalam gugatanPenggugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehingga tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumahperkara ;Bahwa tindakan Penggugat menarik para Tergugat bertentangan dengan prinsip partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-04-2010 — Putus : 11-10-2010 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 11 Oktober 2010 — -LEKAN AJANG vs -BUPATI KUTAI TIMUR
240 — 146
  • undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnyayang diberikan oleh undangundangMenimbang, bahwa ketentuan Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 C ayat(1) UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan : MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang27Undang Dasar, memutus pembubaran partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
650 — 1044
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Kepegawaian, menyatakan :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-11-2011 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 168/Pid.B/2011/PN Pwk
Tanggal 8 Nopember 2011 — WAHYU bin AGUS
49 — 6
  • ditanam dari tanaman semua semua tanaman genuscannabis, termasuk daun, biji danbuahnya ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksiSuparyanto,Frima Suparman,Ganjar Resi Permadi dan saksi Sri Djuningsihyang kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan denganketerangan terdakwa dan barangbarang bukti yang diajukan dalampersidangan terungkap faktafakta bahwa berawal dari laporanlaporanyang diterima ole pihak kepolisian bahwa terdakwa memiliki aktifvitasmenjual narkotika jenis ganja dalam partai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1083/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
Andi Nurul Huda
Tergugat:
Rennier Abdul Rachman Latief
167 — 56
  • ., Sebagai Tergugat II tersebut, penggugat tidak terlibat sebagaipihak dalam perkara yang bersangkutan ;Bahwa sesuai Prinsip kontrak partai (party contract) sebagaimana yangdigariskan dalam pasal 1340 KUH Perrdata yang menegaskan bahwaperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada parapihak penggugat dan tergugat.