Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
239 — 166
  • kebenaran dan keabsahan Akta Wasiat Nomor : 103,tertanggal 20 Januari 1990 tersebut, memang benar;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat laporkan NotarisChufran Hamal, SH, ke Polda Metro Jaya, dengan LaporanMemasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, Pasal 264Jo 266 KUHP;Bahwa pada tanggal 04 November 2009, laporan Penggugattersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya, karena dianggap bukanYurisdiksi Pidana, begitu juga Chufran Hamal, SH, pada masa itusebagai Anggota DPRRI, di Komisi Il dari Partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
  • Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi,Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi nonpemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatprovinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
140 — 41
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama Perceraian
Register : 22-08-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA SINTANG Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Stg
Tanggal 22 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 1
  • menjemputnya diPontianak bersama anaknya karena anak wanita tersebut akan mendaftaruntuk kuliah di Akademi Keperawatan Sintang, benar bahwa wanita tersebutberasal dari Riau dan menginap di kediaman bersama selama 10 (sepuluh)hari namun tidak benar bahwa Pemohon mengaku wanita tersebut adikangkat Pemohon, melainkan wanita tersebut adalah teman sekolah (adiktingkat) Pemohon dahulu sewaktu sekolah di Pontianak, setelah 10 (sepuluh)hari saya memang benar berangkat ke Singkawang untuk menghadiripertemuan partai
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 27-05-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 47/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 28 Juli 2015 — SITI SUTIDJAH melawan MOCH. MUKSIN dkk
51 — 31
  • Merupakan akta otentik yang bersifat partai yang diatur dalampasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialahakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuatb.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
131 — 67
  • Sebagian tanah persil30 ; (selanjutnya akan disebut sebagai tanah waris) ;Putusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 13 dari 156Bahwa almarhum Neneng Sastramidjaja semasa hidupnya maupunsegenap ahli warisnya, in casu Penggugat belum pernah melakukanmengalihkan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun atas tanah waris aquo kepada siapapun ; Bahwa orang tua Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a guo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun1965 dengan timbulnya Gerakan Partai
    Ketika itu, karena orang tua Penggugattidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiorganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Bahwa oleh karena situasi politik Indonesia tahun 1965 yang tidakmenentu itu, sehingga dengan didasarkan pertimbangan untuk menjagakelangsungan pendidikan 7 (tujuh) orang anaknya
    yangdiatur dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) sebagaimana Pasal1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh Tergugat dan pihakpihak lainnya (yang tidakdijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitu dimana Tergugat selamalebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukumobjek tanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan,sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2015 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor /2015/PN. Smr
Tanggal 31 Agustus 2015 — Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si. Bin H. A.RASYID AZIZ Alias Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR, M.SI. Bin H. A. RASYID AZIZ
337 — 209
  • Saksi KAHARUDDIN MUSTAFA Bin MUSTAFA, menerangkan ; Bahwa sebagai Ketua tim pemenangan dari partai PKS untuk sdr. syamsulHal. 65 dari115 Put. No. 02/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr.qamar sebagai calon Bupati Sinjai pada tahun 2013 dari pengusung yaituPartai PKS, PKB, PDK, dan PDIP) untuk mendaftar di KPU ; Bahwa saksi pernah meminta nomor rekeningnya Sdr. Imam Rohani, ST,dengan Nomor Rek : 1520094100704 Bank Mandiri pada tahun 2013 Atas permintaan Sdr.
    Koordinasi Tim Pilkada, struktur partai dengan kandidat sebesarRp. 2.250.000,;b. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Barat sebesar Rp,1.500.0, ;c. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Tengah sebesarRp. 1.300.000,;d. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Selatan sebesarRp. 1.000.000,;e. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Utara sebesar Rp.1.0. OOO, ; 222 222222 222 reer eeef.
    Biaya ATK sebesar Rp. 2.450.000,; Total Rp. 94.950.000, (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa penggunaan tanggal 18 September 2012 s/d 29 Desember 2012untuk biaya pemenangan, yang ditanggulangi sebelumnya oleh yangdiambikan dari kas partai PKS Sinjai sejumlah Rp. 9.000.000, dan barudiganti uangnya setelah dana pemenangan tersebut diterima ; Bahwa yang membuat daftar penggunaan uang tersebut saksi sendiri dantim pemenangan di kantor DPD PKS sinjai pada bulan April
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-03-2009 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Kdi
Tanggal 3 Maret 2009 — SARJONO HONANDAR LAWAN PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk
176 — 116
  • buktibukti surat yang diajukanPenggugat dipersidangan yakni bukti Pl sampai dengan P6, P8 dan Pil sampaidengan P14, maka dapatlah diketahui bahwa hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III adalahdidasarkan pada Perjanjian Kerjasama Guarantor Line ;Menimbang, bahwa buktibukti Pl sampai dengan P6,P8 dan P11Sampai dengan P14 tersebut, ditinjau clari segi bentuk dan isinya maka buktibukti tersebut adalah merupakan bukti otentik (authentike akte) yang bersifatAkta Partai
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 22 Agustus 2013 — DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO
69 — 55
  • waktu sosialisasi terjadi penolakan karenaDesa sudah menyelenggarakan Musrenbang terhadap keberatan tersebutBupati menghendaki program terus jalan ; Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs SUYATMO, MM Bin SISWOSUWIRYO pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : 1Bahwa, Herry Karmawan pada tahun 2007 pernah mengajukanproposal dan dititipkan pada saksi untuk diteruskan kepada PakSlamet Staff Bupati untuk ditujukan kepada Bupati ; bahwa, untuk mengurus proposal saksi menghadap Rujimantosebagai pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA VS HERRY TUA BUTAR-BUTAR, S.E.
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian,Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuai dengan SuratUndangan Walikota Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 November2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterima Penggugat pada tanggal 06November 2012 pada jam pukul 12.00 WIB dari Kasubbag UmumSekretariat KPU Kota Pematangsiantar dan pada saat yang bersamaanPenggugat akan melaksanakan Konsultasi Dinas ke Sekretariat KPUKabupaten Simalungun tentang Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual18 Partai
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 25-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 46
  • Perdata, bersifat partai,memuat tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan serta ditanda tangani olehpejabat yang membuat karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil, akantetapi dari segi materiil terjadi pertentangan antara dalil gugatan dengan materiketerangan P1 karena ternyata dalam bukti P1 yang bertindak sebagai pihakpembeli adalah Le Amin, bukan Inaq Jumani alias Inaq Joang, padahalPenggugat mendalilkan bahwa setelah Alm Amaq Rembot membagi hartawarisan dari Inaq Rembot kepada keduan anaknya
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 23/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
HI. ARMEN PATRIA, SKP
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
217 — 89
  • Hal. 1119.yang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, c.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 108/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
Ir.EFFENDI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
69 — 44
  • PTUN.BKLTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,yang menyatakan:PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahunYO aera dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatanjJabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-01-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Juli 2017 —
102 — 99
  • Bahwa benar setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa untukhubungan selanjutnya kami sering berinteraksi karena banyakkegiatan di partai PDIP karena juga menjelang pemilu tahun 2014.
    Bahwa benar yang mengenalkan Louis Gunawan Khoe dan YacubTanoyo dengan Terdakwa adalah saksi, awalnya ketika saksiHal 59 dari 175 Hal Putusan No. 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Selsedang aktif di partai saat itu Terdakwa menyampaikan kepadaSaksi bahwa apakah ada Klien Saksi yang pengusaha yang punyamodal kuat karena ada bisnis yang bagus di bidang jual beliKernel, CPO, MIKO, lalu saat itu jawaban saksi, ya sudah nantisaksi cari siapa tahu ada klien atau rekan saksi yang berminat.Bahwa benar sekitar 1 minggu
    PN.Jkt.SelBenar sehat jasmani dan rohani.Benar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar belum pernah dihukum.Benar saat ini Terdakwa adalah Anggota DPR RI aktif, menjadiAnggota DPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019 berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai
    PDI Perjuangan,jadi awalnya bukan orang partai namun selanjutnya mengikuti seleksidan mengajukan menjadi Calon Legislatif dari PDI Perjuangan danterpilin ketika baru 1 kali mencalonkan dan saat ini baru menjadiKader dari PDI Perjuangan.Benar awalnya Terdakwa ditugaskan di Komisi VI, hal itu sejak tahun2014 sampai dengan pertengahan tahun 2016, di Komisi VI Terdakwasebagai Anggota, Komisi VI membidangi perdangan, perindustriandan BUMN, namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat iniTerdakwa dipindah
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 79/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
285 — 219
  • No.79/PDT/2019/PT.DKI12.13.e permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa,e sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,e berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas,Pelawan tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah Gugatanatau Permohonan dan juga Pelawan atau
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
AWALUDDIN SIREGAR
Tergugat:
PT. SERBA HUTA JAYA
114 — 32
  • TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI RI Nomor : B.157/PHIJSK/KPHI/IV/07 tgl.04April 2007, Telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti inimenerangkan bahwa : SATPAM adalah sebagai pekerja yang menerimaperintah kerja dari Perusahaan dan digaji olen Perusahaan seperti pekerjalainnya, dengan demikian SATPAM adalah pekerja/buruh yang mempunyaihak kebebasan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota SP/SBdan tidak dapat dihalanghalangi/dilarang oleh siapapun termasukPengusaha, Pemerintah, maupun partai
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
MASCHAROBIYUN
Tergugat:
1.MUHAMMAD KUSNAN
2.KARJAM
3.HERU WANTO
Turut Tergugat:
MINTOHARDJO SUSETIO
118 — 30
  • Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menarik ParaTergugat dalam perkara jua beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Turut Tergugat tentang perkara yang disengketakan.Tindakan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata;4.
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-06-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN STABAT Nomor 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb.
Tanggal 3 Juni 2013 — SURIONO Alias BONGGOL;
40 — 23
  • ., Advokat yang berkantordi LBH Partai Gerindra Kota Binjai di Jalan Ikan Bawal No. 7 Kelurahan TanahTinggi Kecamatan Binjai Timur, Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 12 / SKHLBHGerindraBuJl / Ill / 2013,tertanggal 20 Maret 2013;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan denganperkara ini ;Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri StabatNomor : 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 14 Maret 2013, tentang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : SARINA Diwakili Oleh : KUSMIRAN, SH dan Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUTIONO SOELAIMAN
Terbanding/Tergugat III : NINING DWI RETNOWATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI CABANG PALEMBANG
174 — 80
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 20 Juli 2016 — 1. USMAN, dan 2. TEUKU SYAFRIZAL lawan BUPATI ACEH BARAT DAYA,
138 — 72
  • ;Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999, menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, danberserikat untuk maksudmaksud damai. " ; Pasal 74 UU 39/1999, menyatakan: Halaman 18 dari 134 HalamanPutusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNATidak satu ketentuanoun dalam Undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihakmanapun dibenarkan mengurangi, merusak ataumenghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasaryang diatur dalam Undangundang ini ; Pasal 18 UU 12/2005 menyatakan