Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dan Tergugat II kepada penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebesarRp.52.749.800, (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribudelapan ratus rupiah) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Suratpengakuan Hutang, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2013 ;Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat danTergugat II sekaligus lunas dengan angsuran yang meliputi angsuran pokok danbunga dalam 1 kali

angsuran masingmasing sebesar Rp.52.749.800, (limapuluh dua juta tujun ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).Angsuran tersebut harus dibayar selambatlambatnya tanggal 25 Oktober 2013pada bulan angsuran yang bersangkutan.

Untuk menjamin pinjamannyaTergugat & Il memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan denganbukti kKepemilikan Akta Jual Beli No. 47/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atasnama HASANI yang terletak di Desa Widoro Kecamatan Krejengan KabupatenProbolinggo;Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan makaPenggugat berhak untuk menjual selurunh agunan, baik dibawah tangan maupundimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan YangBerhutang/Tergugat & II ataupun Pemilik Jaminan

macettersebut ;Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat & Il tersebut, Penggugat telahmelakukan penagihan kepada Tergugat & Il Secara rutin, baik dengan datanglangsung ke tempat domisili Tergugat & Il sebagaimana laporan kunjungannasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatankepada Tergugat & Il;Bahwa kerugian yang ditanggung sesuai Surat Pengakuan HutangNo.B.1023/6522/4/2013 tanggal 24 April 2013 seharusnya Tergugat & Ilmembayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar

;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa perkara ini untukmengetahui apakah gugatan yang diajukan beralasan menurut hukum atau tidak ;halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN KrsMenimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa gugatanPenggugat serta jawaban lisan Para Tergugat, Hakim menemukan jika didalamgugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dan TergugatIl telah memperoleh fasilitas kredit (pinjaman) dari Penggugat dan pinjaman tersebutharus dibayar

Penetapan No.18/Padt.P/2021/PA.MjLingkungan Karema Selatan, bernama Abdul Rauf, dengan maskawin berupacincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri olen dua orang saksi masingmasing bernama Ismail dan Muhammad Arifin;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undangundang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatusgadis

Idris T; Bahwa yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Karema Selatan,bernama Abdul Rauf; Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ismail dan MuhammadArifin; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa cincinemas 2 gram dibayar tunai;Hal. 3 dari 11 Hal.

Idris T;Bahwa yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Karema Selatan,bernama Abdul Rauf;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ismail dan MuhammadArifin;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa cincinemas 2 gram dibayar tunai;Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon Ilberstatus gadis;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluargaatau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa itsbat nikah para Pemohon

tunai dibayar tunai, dengan status jejaka dan perawan,keduanya samasama menerangkan bahwa antara Pemohon dengan PemohonIl tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungansepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragamaIslam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihakpihak lainyang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sehingga telah sejalan danmendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke(4)

Idris T yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ImamLingkungan Karema Selatan, bernama Abdul Rauf, dengan maskawin berupacincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masingmasing bernama Ismail dan Muhammad Arifin; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon Ilberstatus gadis; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atausesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon denganPemohon Il; Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan

Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01Agustus 2010, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah KantorHal. 1 dari 10, Penetapan No. 1396/Pdt.P/2018/PA.SrgUrusan Agama Kecamatan Petir dengan wali nikah Paman bernama Sukaribin Markodi, dan yang mengakadnikahkan adalah penghulu bernama Sukaribin Markadi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama Zaenal Muttagin dan Muhit, dengan mas kawin berupa Emas 5Gram, dibayar tunai;2.

tunai dibayar tunai;bahwa kedua saksi tahu Pemohon pada saat menikah berstatusJejaka dalam usia 30 dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia24:bahwa sepengetahuan kedua saksi, Pemohon tidak memiliki isteri lainselain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suamiselain Pemohon ;bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon dan Pemohon II tidak adaada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak adahalangan untuk melaksanakan akad nikah;bahwa sepengetahuan kedua saksi, Pemohon dan

Hakimmenyatakan telah terungkap faktafakta hukum di persidangan sebagai berikut : Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01Agustus 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Petir, Kabupaten Serang,wali nikah PamanPemohon II bernama Sukari, berwakil kepada Penghulubernama Sukari bin Markadi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikahbernama Zaenal Muttagin dan Muhit, bersamasama dengan anggotakeluarga Para Pemohon dan masyarakat yang hadir, serta dengan maskawinberupa Emas 5 Gram, dibayar

tunai dibayar tunai; Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak ada halanganperkawinan menurut hukum Islam, baik karena hubungan nasab/darah atauhubungan sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihaklain; Bahwa, setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga dalamkeadaan rukun dan harmonis, belum pernah bercerai, tidak ada pihak yangmurtad dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau merasadirugikan; Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernamaa.

tunai dibayar tunal;Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syaratsyarat dan rukunrukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapatadanya larangan dan/atau halangan pernikahaan menurut syara, seperti yangdilarang oleh Allah SWT. dalam Surat AnNisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29,Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangan

Penghitungan PPN Kurang Bayar 0a. ay yang harus dipungut/dibayar sendiri (tar if x 1.4.2 atau 325.000 73.541.926 4.479.587b. Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 0 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 325.000 325.000 325.000b.5 Lainlain 0 0 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 325.000 325.000 325.000ic. Diperhitungkan : 0c.1 SKPPKP 0 0 0id.

Putusan Nomor 383/B/PK/PJK/2016Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonankeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagaiutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a);Pasal 27 ayat (5c)Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan bandingbelum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Bandingditerbitkan;Bahwa dengan demikian kewajiban pelunasan 50% pajak yang terutangharus dibayar menjadi tertangguhkan; Namun

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 20.119.112 4.479.587b. Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 325.000 325.000b.5 Lainlain 0 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 325.000 325.000ic. Diperhitungkan:ic. SKPPKP 0 0id. Jumlah pajak vang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 325.000 325.000le.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 29.295.286 6.148.788Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47865/PP/M.Il/16/2013, tanggal 22 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIHalaman 13 dari 49 halaman.

Rasuna Said Blok X2 Nomor 1, Jakarta Selatan 12950,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp 44.895.866,00Pajak Keluaran Rp 4.489.587,00PPN Yang Dapat Diperhitungkan Rp 335.000,00PPN yang kurang dibayar Rp 4.154.587,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 1.994.201,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 6.148.788,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47865/PP/M.II/16/2013,tanggal

Dibayar sendiri PPh 22 Rp. 758.163.914c. Fiskal Luar Negeri Rp. 0d. Jumlah yang dapat dikreditkan Rp. 781.711.0906.

Pajak yang lebih dibayar Rp. 781.711.0090Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116496.15/2014/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP00166/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 21Juni 2017, tentang keberatan Wajib Pajak

Putusan Nomor 3615/B/PK/Pjk/2019Pajak yang lebih dibayar Rp 186.961.142,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2019 dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 28 Februari 2019;Menimbang,

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp186.961.142,00; dengan perinciansebagai berikut

: Penghasilan Netto Rp 15.036.277.267,00Kompensasi kerugian (Rp 12.658.886.832,00)Penghasilan Kena Pajak Rp 2.377.390.435,00Pajak Penghasilan terutang Rp 594.347.609,00Kredit Pajak Rp 781.308.751,00Pajak yang lebih dibayar Rp 186.961.142,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

(karena pembetulan) Rp 0.00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 10,441,900.00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0.00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 10,441,900.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2016, Kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP534/WPJ.10/2015 tanggal 18 Februari2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009Nomor 00020/207/09/509/14 tanggal 20 Februari 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.600.166.1509.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanJuncto Pasal 4 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

(karena pembetulan) Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 10.441.900,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 38/B/PK/Pjk/2018Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 10.441.900,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71881/PP/M.VIIIA/16/2017, tanggal 20 Juni 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar

X 10%) 06 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.206.188.4607 Jumlah PPN KB/(LB) (5. 6.) (1.206.188.460)8 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.206.188.4609 IPPN yang Kurang Dibayar (7. + 8.) 010 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 011 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 26 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71881/PP/M.VIIIA/16/2017, 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap

PPN yang Kurang Dibayar (7. + 8.) NIHIL Halaman 2 dari 7 halaman.

Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

PPN yang Kurang Dibayar (7. + 8.) NIHIL Halaman 5 dari 7 halaman.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 1.417.692.424 Pajak yang tidak/ kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp Nihilb. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rpc. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP Rpd. Kenaikan Pasal 13A KUP Rpe.

Jumlah sanksi administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp ;(Terbilang: Nihil)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84690/PP/M.

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23Masa Pajak April 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 770.818.071.2822 PPh Pasal 23 Terutang 1.417.692.4283 PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan 1.417.692.4284 PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar (23) Nihil5 Sanksi Administrasi Nihil6 Jumlah yang masih harus dibayar (4+5) Nihil .

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp615.483.626,00; dengan perincian sebagai berikut: No.

Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 91.611.437.202,002 Pajak Penghasilan (PPh) terutang 1.833.559.743,003 Kredit Pajak 1.417.692.428,004 Pajak yang Kurang Bayar 415.867.315,005 Sanksi Administrasi 199.616.311,006 Jumlah PPh yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 615.483.626,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam denganwali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama: WALI NIKAH, dan yang mengakad nikahkan adalah, PENGHULUHalaman 1 dari 7 halamandengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSINIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluhribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohonldengan Pemohonll tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama KecamatanPegantenan, Kabupaten

tinggal di) KABUPATEN PAMEKASAN, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksitetangga dari Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Selasatanggal04 Juni 2005;Halaman 3 dari 7 halaman Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)dibayar

tuna dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon !

pekerjaanSWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksitetangga dari Pemohon ; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Selasatanggal04 Juni 2005; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)dibayar

tuna dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ; Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 20tahun dan cerai mati dalam usia 30 tahun, dan antara keduanya tidakada hubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam; Bahwa Pemohon!

berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor807/WPJ.22/ BD.06/2012, tanggal 1 Agustus 2012, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2009 Nomor 00112/507/09/414/11, tanggal 16 Juni 2011, atas nama PTWilmar Benih Indonesia, NPWP 01.509.606.8414.000, beralamat di JalanJababeka X Blok F Nomor 9 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi,sehingga pajak yang harus dibayar

dihitung kembali menjadi:Dasar Pengenaan Pajak:Ekspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 0,00Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Dikurangi:PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Rp 0,00STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Lainlain Rp 0,00SKPPKP Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp (0,00)Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 00Jumlah yang lebih dibayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp NIHILHalaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan

Desember 2010 Nomor 00008/240/10/062/13 tanggal 26 Juli 2013, atas nama PT Lekom Maras, NPWP01.313.952.2062.000, alamat: Gedung Ratu Prabu 1, Jalan TBSimatupang Kavling 20, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehinggadihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 11.171.028.384,00PPh Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 918.795.676,00Kredit Pajak (Rp 20.434.231 ,00)Pajak yg kurang dibayar Rp 898.361.445,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 431.213.494,00Jumlah PPh yang

masih harus dibayar Rp 1.329.574.939,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 12 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1599/WPJ.04/2014 tanggal 14 Oktober2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 Nomor 00008/240/10/062/13 tanggal 26 Juli 2013, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.313.952.2062.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 430/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.329.574.939,00; dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 11.171.028.384,00,00PPh Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 918.795.676,00Kredit Pajak (Rp 20.434.231 ,00)Pajak yg kurang dibayar Rp 898.361.445,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 431.213.494,00Jumlah

PPh yang masih harus dibayar Rp 1.329.574.939,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor

X2 Nomor 5, Jakarta Selatan 12950, dengan perhitunganPajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp0,00PPh Pasal 15 Final yang terutang Rp0O,00Kredit Pajak Rp0O,00Pajak yang kurang (lebih) dibayar Rp0O,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp0,00Jumlah PPh Kurang/(Lebih) dibayar Rp0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Desember 2007Nomor 00030/241/07/053/13 tanggal 02 Desember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.757.989.7053.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP)sebesar Rp297.991.229.158,00; yang tidak dipertahankan oleh MajelisHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 15 Final yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang (lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Kurang/(Lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali

PPN Yang Kurang Dibayar 11.651.606,005. Sanksi Administrasi Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3166/B/PK/Pjk/2018 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 11.651.606,00 6.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 23.303.212,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 24 November 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal24 November 2017:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali

Putusan Nomor 3166/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp23.303.212,00; dengan perincian sebagai berikut : No.Uraian(Rp) 1.Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:a.1. Ekspor 2.128.951.691,00a.2. an yang PPNnya harus dipungut 1.770.961,629,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut 0.00Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari0,00pengenaan PPNa.6.

PPN yang kurang dibayar 11.651.606,005. Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 11.651.606,006.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 23.303.212,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor

Putusan Nomor 1066 B/PK/Pjk/2018nama Penggugat, NPWP 02.648.202.6073.000, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu gugatan atas Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP15515/NKEB/WPJ.06/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, yang dikabulkan

Putusan Nomor 1066 B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut : Uraian Rp1. Pajak yang harus dibayar 0,002. Telah Dibayar 0003. Kurang Dibayar 0,004.

Jumlah yang masih harus dibayar 000 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan Kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14

Gatot Subroto Kavling 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta,sehingga dihitung kembali menjadi: Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 269.456.546,00Pajak Masukan cfm Majelis Rp 24.011.584.874,00Ro (23.742.128.328,00)Jumlah Perhitungan PPN (Lebih)/Kurang BayarKelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikanke Masa Pajak Berikutnya Rp 23.827.906.350,00Pajak yang Kurang Bayar Rp 85.778.022,00Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 85.778.022,00Jumlah Yang Masih Harus Dibayar

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 4530/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp171.556.044,00; dengan perincian sebagai berikut: Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 269.456.546,00Pajak Masukan cfm Majelis Rp 24.011.584.874,00Jumlah Perhitungan PPN (Lebih)/Kurang Bayar

Rp (23.742.128.328,00)Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikanke Masa Pajak Berikutnya Rp 23.827.906.350,00Pajak yang Kurang Bayar Rp 85.778.022,00Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 85.778.022,00Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 171.556.044,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar

Nomor 1120/B/PK/Pjk/2020(Dalam Rupiah Penuh) Keterangan Jumlah Dasar Pengenaan Paiak Ekspor 12.140.024.617 Penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri 13.891.923.372 Penyerahan yang PPNnya Dipungut Pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya Tidak dipungut 1.157.315.259Jumlah Seluruh Penyerahan 27.189.263.248Pajak Keluaran yang harus dipungut 1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar

Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2450/WPJ.07/2014 tanggal 17September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan

Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011 Nomor00358/207/11/054/13 tanggal 28 Juni 2013, atas nama PT Indal AluminiumIndustry, Tok., NPWP 01.122.535.6054.000, beralamat di Desa Sawotratap,Gedangan, Sidoarjo 61254, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 27.189.263.248,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.389.192.343,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.318.160.619,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (3.928.968.276,00

Pajak PPN Rp 27.189.263.248,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.389.192.343,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.318.160.619,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (3.928.968.276,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 3.928.968.276,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

.0203/2011, tanggal 5 Oktober 2011, atas nama SaifulBakhry, NPWP 07.842.356.3.541000, beralamat di Jalan Kaliurang Km. 5Gang Gayamsari III Nomor 2, Karangwuni, RT/RW 008/003 Caturtunggal,Depok, Sleman, alamat sesuai KEP Jalan Timoho II/28, Muja MujuYogyakarta, sehingga Pajak dihitung kembali sebagai berikut: Penghasilan Netto Rp 412.702.514,00PTKP Rp 21.120.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 391.582.514,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 67.895.500,00Kredit Pajak Rp 66.645.918,00Pajak yang kurang dibayar

Rp 1.249.582,00Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 349.882,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 1.599.464 00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2014, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padaHalaman 2 dari 7 halaman.

menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP333/ WPJ.23/BD.06/2012, tanggal 14Mei 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2009 Nomor0001 4/205/09/541/11, tanggal 22 Maret 2011, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/WPJ.23/KP.0203/2011,tanggal 5 Oktober 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP07.842.356.3.541000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1292/B/PK/Pjk/2020yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002, tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.599.464,00; dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Netto Rp 412.702.514,00PTKP Rp 21.120.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 391.582.514,00Pajak

Penghasilan yang terutang Rp 67.895.500,00Kredit Pajak Rp 66.645.918,00Pajak yang kurang dibayar Rp 1.249.582,00Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 349.882,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 1.599.464, 00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan

KEP02863/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 November2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Nomor 00175/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018Masa Pajak Oktober 2016 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta 12980,sehingga perhitungannya sebagai berikut: Pajak yang harus dibayar

0,00Telah Dibayar 0,00Kurang Dibayar 0,00Sanksi Administrasi: Denda Pasal 14 (4) KUP 198.093.734,00 Jumlah Sanksi Administrasi 198.093.734,00Jumlah Pajak yang masih harus dibayar 198.093.734,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2/7 Februari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Juni 2020, dengan disertai alasanalasannya

dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP02863/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00175/107/16/058/18 tanggal 20April 2018 Masa Pajak Oktober 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajid Pajak, atas nama Penggugat, NPWP01.854.614.3.058000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:b Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00277/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00002/206/11/055/16tanggal 11 Februari 2016 Tahun Pajak 2011, atas nama PT Asano GearIndonesia, NPWP 01.869.685.6055.000, beralamat di Jalan RayaPegangsaan Dua Blok A3, RT 004, RW 04, Kelapa Gading, Jakarta Utara,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 yang masihharus dibayar

menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Netto 101.878.974.262,00Penghasilan Kena Pajak 101.878.974.262,00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 25.469.743.399,00Kredit Pajak 25.460.580.500,00PPh Kurang/ (Lebih) Dibayar 9.162.899,00Sanksi Administrasi 4.398.192,00Jumlah PPh yang masih harus/ (Lebih) dibayar 13.561.091,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Oktober 2018,Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2020yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp13.561.091 ,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 101.878.974.262,00Penghasilan Kena Pajak Rp 101.878.974.262,00Pajak Penghasilan

(PPh) Terutang Rp 25.469.743.399,00Kredit Pajak Rp 25.460.580.500,00PPh Kurang/ (Lebih) Dibayar Rp 9.162.899,00Sanksi Administrasi Rp 4.398.192,00Jumlah PPh yang masih harus/ (Lebih) dibayar Rp 13.561.091,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini

Dibayar sendiric.5. Fiskal Luar Negeri 18.

Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19f18)) (378.422.656) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut097079.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2326/WPJ.07/2015 tanggal13 Juli 2015 tentang

PPh Pasal 23 340.996.656,00Jumlah 378.422.656,00Pajak yang Tidak/Kurang Bayar (378.422.656,00)Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0,00Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar (378.422.656,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 3 Agustus 2018 dengan disertai alasanalasannya

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2326/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/406/11/059/14 tanggal 22April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.419.082.9059.000,sehingga pajak yang lebih dibayar

PPh Pasal 23 340.996.656,00Jumlah 378.422.656,00Pajak yang Tidak/Kurang Bayar (378.422.656,00)Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0,00Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar (378.422.656,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon