Ditemukan 873303 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-03-2011 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42890/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 25 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12645
  • Desember 2011 yangpada pokoknya mengemukakan sebagai berikutbahwa menurut Pemohon Banding, atas pemeriksaan nilai pabean:bahwa menurut pendapat Pemohon Banding pembayaran Royalti tersebut telah benar tidakdimasukkan ke dalam penghitungan nilai pabean sesuai dengan peraturan nilai pabean yangberlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabeanuntuk Penghitungan Bea Masuk, oleh karena itu seharusnya tidak ada Bea Masuk dan PajakDalam Rangka Impor yang kurang dibayar
    ;bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan PMK No. 160/PMK.04/2010, Lampiran 1mengenai ketentuan nilai transaksi menyatakan bahwa Royalti dan biaya lisensi adalah biaya yangditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, sepanjangmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a.
    Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;b. Merupakan persyaratan penjualan barang impor;bahwa menurut Pemohon Banding, dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskanmembayar Royalti atau biaya lisensi.
    KMK Nomor: 680/KMK.01/2001;.bahwa Terbanding dalam persidangan hari yang yang sama menyampaikan tanggapan yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut:bahwa menurut Terbanding, untuk pembayaran Royalty kepada kepada BMS sebesar 5,5%, tidakdisetujui oleh Pemohon Banding yaitu Royalty yang harus dibayar ke Brystol Myers Squibb(BMS) sebesar Rp.642.793.000,00;bahwa menurut Terbanding, dalam Closing Conference, Pemohon Banding memang tidak setujuatas pembayaran Royalti kepada BMS dan pembebanan bea
    Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP16/KPU.01/2011tanggal 27 Januari 2011 atas nama : PT XXX, dengan membatalkan tagihan atas Royalty yangharus dibayar kepada Brystol Myers Squibb (BMS) sebagaimana tercantum pada Lampiran AKKA No. 2E dan menolak selebihnya dengan menetapkan tarif bea masuk barang impor sesuaipenetapan Terbanding pada Lampiran A KKA Nomor: 04B LHA Nomor: LHA16/KPU.01/BD.10/1U/2011 tanggal 21 Januari 2011, dengan bea masuk
Register : 11-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN BATAM Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Btm
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
Indrayanti
5318
  • Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dimanadiperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehPara Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.966.700, (lima juta sembilanHalaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.GS/2020/PN.
    Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehyang berhutang tiaptiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yangmeliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kaliangsuran masingmasing sebesar Rp. 5.966.700, (lima juta sembilan ratusenam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayarsetiap tanggal 19 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan,akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan.
    Btm.membayar angsuran / menunggak selama 3 bulan sehingga kredit ParaTergugat menjadi macet.Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasarwanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secararutin tiaptiap bulan, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhankewajibannya.
    Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehTergugat dengan pembayaran setiap 1 (Satu) bulan dalam jangka 48 (empatpuluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalahsebesar Rp 5.966.700, (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ributujuh ratus rupiah) sampai dengan lunas;3.
    Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahtangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaanPenggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat tidakmelaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugatdengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.b.
Putus : 18-11-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4387/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
12948 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPM yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1l.al2 atau 1.d.7atau NIHIL)b. Dikurangi :bl. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang samab2. Pajak masvukan yang dapat diperhitungkanb3. STP (Pokok kurang bayar)baA. Dibayar dengan NMPWP sendirib.5. Lainlainbe. Jimilah (b.1+b.2+b.3+b.4+6 5)cil. SEPLEcl. SKPPEP3. Jwmiah (c.1+c2)d. PPM yang seharusnya tidak terutangd2. Dibayar dengan NPWP sendiri4.3. Telah dipungutd4. 0 Jumiah (d.14+0.240.35)e.
    DKI Jakarta 11410, dengan perhitunganjumlah Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 37.095.562.426,00a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut sendiri Rp 1.599.084.917,00a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya dipungut oleh Pemungut PPN' Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.228.000,00a.5.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 159.908.492,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.463.004.892,00 Lainlain Rp 0,00 Jumlah Rp 2.463.004.892,00c. Diperhitungkan : SKPPKP Rp 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.463.004.892,00e.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp2.303.096.400,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan
    PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 159.908.492,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.463.004.892,00 Lainlain Rp 0,00 Jumlah Rp 2.463.004.892,00c. Diperhitungkan : SKPPKP Rp 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.463.004.892,00e.
Register : 02-04-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA RENGAT Nomor 106/Pdt.P/2015/PA.Rgt.
Tanggal 27 April 2015 — PEMOHON I PEMOHON II
166
  • Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXX,Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II bernama XXXXXX dan disaksikan oleh XXXX danXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)dibayar tunai;2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurutsyar? at Islam;3. Bahwa pada wakru akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon IIberstatus perawan;Hal. 1 dari & hal.
    adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996di Desa Pematang Manggis, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten IndragiriHulu, dan telah dikaruniai dua orang anak; Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IIdilaksanakan, akan tetapi tidak melihat ketika akad nikah; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IIadalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXX, akan tetapi saksipernikahan saksi tidak tahu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) dibayar
    adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996di Desa Pematang Manggis, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten IndragiriHulu, dan telah dikaruniai dua orang anak; Bahwa saksi hadir sewaktu pernkahan Pemohon I dengan Pemohon IIdilaksanakan, akan tetapi tidak melihat ketika akad nikah; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IIadalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, akan tetapi saksipernikahan saksi tidak tahu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) dibayar
    tunai dibayar tunai; Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurutsyar?
    Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan antara jejakadengan perawan; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperolehbukti pernkahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akte kelhiran anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan secaraHukum Islam, dengan wali yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan maharberupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
2322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a) 207.019.409,00 207.019.409,00 0,0PPN yang Kurang dibayar 61.999.570,00 1.088.752,00 60.910.818,Sanksi Administrasi: a.
    Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 61.999.570,00 1.088.752,00 60.910.818,Jumlah PPN harus dibayar 123.999.140,00 2.177.504,00 121.821.636, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 November 2016;Menimbang, bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT107207.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal
    Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 196.591.932,00b.6. Jumlah 1.346.812.032,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.346.812.032,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (202.087.818,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 207.019.409,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 207.019.409,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 4.931.591,005. Sanksi Administrasi:a.
    Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 196.591.932,00b.6. Jumlah 1.346.812.032,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.346.812.032,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (202.087.818,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 207.019.409,00 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 207.019.409,004.
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar 9.863.182,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a) 3.665.798.924,00 3.665.798.924,00 0,0PPN yang Kurang dibayar 143.549.413,00 63,00 143.549.350,Sanksi Administrasi: a.
    Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 143.549.413,00 63,00 143.549.350,Jumlah PPN harus dibayar 287.098.826,00 126,00 287.098.700, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2016;Menimbang, bahwa amarPUT107186.16/2011/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak
    Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 3.427.883.634,00b.6. Jumlah 4.141.467.115,00 c. Diperhitungkan: C.1.SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan4.141.467.115,00 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar(3.665.798.861,00) 3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya3.665.798.924,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 3.665.798.924,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 63,005. Sanksi Administrasi:a.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp126,00 dengan perincian sebagai berikut:No.
    Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 3.427.883.634,00b.6. Jumlah 4.141.467.115,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 4.141.467.115,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar !.3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.665.798.924 00 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 3.665.798.924,004.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PTTEP SADANG LTD;
15354 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00005/245/11/081/16, tanggal 14Oktober 2016, sebagaimana telah dibetulkan terakhir melalui KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00066/NKEB/WPJ.07/KP.10/2017,tanggal 27 November 2017, atas nama BUT PTTEP Sadang Ltd, NPWP03.080.130.2081.000, beralamat di Sentral Senayan II Lantai 16 Unit 216A,Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta10270, sehingga jumlah yang masih harus dibayar
    Putusan Nomor 900/B/PK/Pjk/2020Penghasilan Kena Pajak US 7,944.50PPh Pasal 23/26 final yang terutang US 1,588.90Kredit Pajak US 0.00PPh yang Kurang / (Lebih)Dibayar US 1,588.90Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UUKUP US 762.67 Jumlah PPh Pasal 23/26 finalyang masih harus /(lebih)dibayar US 2,391.57Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara
    Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat bahwa Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4)BPT adalah sebesar 20% x (Penghasilan Kena Pajak dikurangi denganPPh yang sudah dibayar). Sedangkan penghasilan yang berasal daripengalihan Participating Interest (Pl) pada dasarnya merupakanPenghasilan di luar Kontrak Kerja Sama. Adapun pengalihanParticipating Interest (Pl) dikenakan PPh final sebesar 5% (saateksplorasi) atau 7% (saat eksploitasi) dikalikan Nilai PengalinanHalaman 7 dari 10 halaman.
    Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2010 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar
    Putusan Nomor 900/B/PK/Pjk/2020Penghasilan Kena Pajak USD 7,944.50 PPh Pasal 23/26 final yang terutang USD 1,588.90Kredit Pajak USD 0.00PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar USD 1,588.90Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP USD (62.67 Jumlah PPh Pasal 23/26 final yang USDmasih harus /(lebih) dibayar2,30 15%Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa
Putus : 19-06-2012 — Upload : 16-08-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 31/PID.B/2012/PN.BK
Tanggal 19 Juni 2012 — MALIKI Bin SAFI
3411
  • Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun ;Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
    Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yangdijatuhkan ;5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;6.
Register : 27-02-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 520/Pid.Sus/2017/PN Mdn
Tanggal 11 April 2017 — - MARZUKI RAMLI (TERDAKWA)
254
  • Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
Register : 21-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3015/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Januari 2016 — - MUHAMMAD IRFAN Als. IFAN
329
  • -(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan
    (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) butir narkotika jenis pil inek yangdibungkus dengan tisu warna putih..DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN Uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
    (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama I(satu) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) butir narkotika jenis pil inek yangdibungkus dengan tisu warna putih.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKANUang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
Register : 19-11-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3360/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 12 Januari 2016 — - MUHAMMAD MIRZAL
193
  • - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) bulan
    sertaperaturanperaturan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MIRZAL tersebut diatas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak danmelawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan NarkotikaGolongan I jenis Tanaman .2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
Register : 28-04-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 1064/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 24 Agustus 2015 —
203
  • - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
Register : 22-04-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 132/Pid.B/2014/PN.BJ
Tanggal 13 Mei 2014 — AGUS Alias ANTO
258
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
    Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturanperaturan hukum lainnya yangbersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa AGUS Alias ANTO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TanpaHak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan IDalam Bentuk Tanaman ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar
Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - SIHAR SIMAMORA, SE, Ak
8125
  • - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
    Apabila pekerjaan belum selesai L100 % maka pembayaran tidakboleh dibayar 100 %.3.
    Apabila pekerjaan belum selesai 100 %maka pembayaran tidak boleh dibayar 100 %.Berdasarkan pasal 11 ayat (8) Permenkeu RI Nomor : 134/PMK.06/2005,tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman pembayaran dalampelaksaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yangmenyatakan : Pejabat yang mendatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran materialdan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
    KaryaMedika.Bahwa harga pembelian barangbarang tersebut sudah dibayar lunas dengancara:a. Pembayaran (pertama) : 40 % dengan cek yang diserahkan HermanTaher kepada saksi, sebesar Rp. 760.000.000,halaman 39putusan pengadilan tipikor pada pn medannomor. 04/pid.sus.k/2012/on mdn.b. Pembayaran ke2 (dua) : 50 % melalui transfer oleh Dewi Kamariah dariBPD Aceh kerekening PT. Graha Elektro Tama (GET), sebesar Rp.950.000.000,c. Pembayaran ke3 (tiga) : 10 % pembayaran cek yang diterima teknisiPT.
    Sumatera) untuk merkAgilent Technologies sejak bulan Juli 2006 s/d sekarang.Bahwa saksi kenal terdakwa Herman Taher pada tanggal 8 Juni 2011 dibandara Polonia Medan.Bahwa Herman Taher membeli barang untuk pengadaan tender di politeknikNegeri Medan.Bahwa barang yang dibeli Herman Taher dari saksi yaitu barang berupa :1. 1 (satu) unit Agilent E5071C ENA Series Network Analyzer s/nMY46111424.2. 1 (satu) unit Agilent 85032F, standard mechanical calibration kit DC to9 GHZ Type N 50 ohm.Bahwa harga yang dibayar
    (lima puluhhalaman 93putusan pengadilan tipikor pada pn medannomor. 04/pid.sus.k/2012/on mdn.juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus digantidengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan barang bukti berupa :1.10.11.19 (sembilan belas) lembar Proposal dari PT.
Register : 01-01-1970 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Agustus 2013 — - DONI ALPENDA, ST
11125
  • - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
    Bahwa kerugian keuangan Negara/daerah tersebut berupa pengeluaransumber kekayaan Negara/daerah yang tidak dibayar kepada yang berhak dandisetorkan ke kas Negara namun diambil untuk kepentingan pribadi.
Register : 24-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 10/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Bnj
Tanggal 3 April 2017 — RONI FERNANDO Als RONI
235
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam ) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 6 (Enam ) Bulan
Register : 08-07-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 5 Oktober 2015 — YUYUN RIDWAN TAJUDIN
6319
  • -Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUYUN RIDWAN TAJUDINdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
    Membebankan pengeluaran sesuai denganmata anggaran pengeluaran yangbersangkutan.15.Menandatangai cek,memeriksa kas danpembukuan bendahara setiap bulan dan16.Menandatangani setuju dibayar padakuitansi.Bahwa awalnya ketika saksi mendapat Surat KeputusanMenteri Pertanian Nomor : 6224/Kpts/KU.410/12/2012tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan DanaTugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/kantoryang membidangi Tanaman Pangan Propinsi danKabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran2013 tanggal
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUYUN RIDWAN TAJUDINdenganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, danmembayar denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga)bulan kurungan;5.
Register : 23-09-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — TARSALIM Bin MIUN
536
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan
Register : 17-09-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 236/Pid Sus/2018/PN Pli
Tanggal 12 Nopember 2018 — MUHAMMAD HARIYANDI bin BAHRUDIN
5724
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    Alfamart tersebutsebagai petugas keamanan, kemudian menagih uang sejumlah Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Achmadyang merupakan kekurangan dari imbalan jasa karena Terdakwasudah membantu memasukkan Saksi Achmad bekerja, namun SaksiAchmad menolak memberikan dengan alasan tidak memiliki uang,sehingga Terdakwa merasa jengkel karena sudah berkalikali berjanjinamun tidak kunjung dibayar dan Terdakwa kemudian mengatakanagar Saksi Achmad pulang dan tidak usah bekerja lagi;e Bahwa
Register : 03-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Pli
Tanggal 7 Mei 2018 — RAHMANI BIN JASMANI
316
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANI Bin JASMANI denganpidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, pidanatersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanansementara dengan perintah tetap ditahan.3.
    agar barang buktitersebut dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio J warna merah putih, No.polDA6474OS.Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Pliyang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan ada pemiliknya, maka perluditetapbkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakniterdakwa RAHMANI Bin JASMANI.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar
    olehterdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidanadenda yang tidak dapat dibayar tersebut;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantaspenggunaan Narkotika secara ilegal;Keadaan yang meringankan: Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terusterang