yang sama dalam pemerintahan rebublikIndonesia.Sehingga pembanding/penggugat tidak akan mungkin dapatmenikmati kesejahteraan karena sudah tidak ada lagi kecerdasan/kepakaran/keahlian/keterampilan/keprofesionalan/keahlian/keterampilan/keprofesionalan.4.Bahwa pembanding/penggugat dipersidangan pengadilan negeri Makassartelah meminta kepada hakim untuk menghadirkan rector unhas sebagai saksikarena rector pimpinan kantor unhas bertanggung jawab sebagaimanaketentuan undangundang no.18 tahun 202 tentang system

., tanggal 10 Maret1994 (bukti T3), maka semestinya resiko terhadap gugatan yang diajukan olehPenggugat akan ditanggung bersama antara Tergugat, Kejaksaan Negeri yangmerupakan suatu rangkaian/sistem penyelesaian suatu kejahatan (CriminalJustice System), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratsubstansiil (vide pasal 8 RV), yaitu gugatan tidak lengkap para pihaknya ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat diawali dengan adanya LaporanPolisi No.Pol. : LP/834/X/1992/PMT. tanggal 7 Oktober

keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkannya.SAKSI 4Saksi AHMAD ZAYADI,Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara berangsunr dandiketahui pada hari Jumat tanggal 28 Desem,ber 2013 di Kantor PT UNirama Duta NiagaDepo Jember Jl Wolter Monginsidi ;Bahwa saksi bertugas sebagai internal audit yang bertugas melakuakn pemeriksaanoperasional yangmeliputi penjualan , penagihan kas dan barang ;Bahwa benar saksi semula di perintahkan melakukan audit iternal kemudian melakukanpengecekan system

kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dari halhal yang memberatkan dan yang meringankantersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaankeadaan ketikadilakukan, dan memperhatikan system

pelaksanaan kegiatan pembangunan (peningkatan Jalan Lapen)Jalan Desa SelaliPerumahan PIR dengan nilai sebesar Rp291.079.000,00 (duaratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adayang berasal dari APBO Kabupaten Bengkulu Selatan (DAKDAU) melaluiDPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 28 Agustus 2009 yangdilaksanakan oleh Terdakwa Supriyadi Tajudin Bin Tajudin;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system

pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau orang perseorangan swasta, dihubungkan denganperkara a quo dimana kedudukan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV.Persada Gemilang yang diberi kewenangan untuk melaksanakanpekerjaan namun dalam kenyataannya Terdakwa telah membuat laporantidak sesuai dengan progress di lapangan hal tersebut dikuatkan dandidukung oleh keterangan saksi Zainal Abidin sebagai Tim PHO yaitu :Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan di lapangan, Tim PHO melakukanpemeriksaan dengan system

Dian Irawan;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system manual, misalnya padapemasangan goronggorong alat yang dipakai molent, pompa air dan fibrator danhal tersebut tidak digunakan sehingga dengan tidak dipergunakan alat tersebutmaka biaya yang sudah tercantum dalam RAB tidak terpakai sedangkan alattersebut sudah ada dalam kontrak berdasarkan keterangan ahli ad charge yangdihadirkan oleh Terdakwa dalam putusan Majelis

SA.0013/SBS.813.PO/05DMI dimana sistem pelaksanaan pekerjaan yang semula paralel dirubah secarasepihak oleh Tergugat menjadi system Estafet dengan jangka waktu takterbatas, yang berakibat kepada kepada inkonsistensinya pelaksanaanpekerjaan sebagaimana disepakati dalam Subcontract Agreement No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI, yang berakibat tidak mempunyai nilai borongankeselurunhan untuk biaya pekerjaan yang timbul dengan system Estafet yangtidak terbatas tersebut, sedangkan pengajuan Escalation price

tidak diterima oleh Tergugat.Bahwa Perubahan sepihak yang dilakukan Tergugat diatas merupakanbentuk Wanprestasi/Ingkar janji atas isi Subcntractor Agreementan yang munculakibat perubahan sepihak diatas bukanlah No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI,sehingga secara hukum segala keadaan yang muncul akibat perubahan sepihakdiatas bukanlah merupakan kesalahan Penggugat selaku Subcontractorpekerjaan ;Bahwa perbuatan Tergugat selain secara sepihak merubah systempelaksanaan pekerjaan yang semula paralel menjadi system

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian II (Show Cause Meeting II);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode September Oktober 2013 tanggal 14 Oktober 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian III (Show Cause Meeting IID);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode Nopember Desember 2013 tanggal 19 Desember 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;3.

kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalamwilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual ataumassal;Pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanahuntuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftartanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat denganperubahanperubahan yang terjadi kemudian;Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperolehdari suatu pengukuran dan perhitungan dalam system

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitasbidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatidentitas bidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Muaro Jambi dan mengambil titikkoordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;Bahwa dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa benar kawasan hutan produksi dalam perkara ini berada di dalamareal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam(IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambidan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snt1.34.4 BT; dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaituGlobal Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing benar kawasanhutan produksi dalam perkara ini berada di dalam areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambi danmengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX dimana kawasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snthutan produksi tersebut di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

penuntut umumwajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejakselesai penyidikan serta pasal 52 berbunyi perkara pengrusakan hutan wajib diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dengandemikian status Pemohon sebagai Tersangka tidak mengalami kejelasan dan tidakmencerminkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Integrated Criminal Justice System

Dalam hal ini Hakim Praperadilanberpendapat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang disangkakan padaPemohon, tidak sejalan dengan Integrated Criminal Justice System sebab prosespenyelesaian perkara ini berlarutlarut dimana pihak Kejaksaan masih menyatakankekuranglengkapan pemberkasan perkara aquo sehingga mencerminkan ketidaksiapanpenyidik untuk membuktikan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon bahwa penetapan Pemohon sebagaiTersangka adalah sah menurut hukum karena didasarkan

Hutan Kayu (P1=T19, P2=T20), keterangan Saksi Termohon mengenaisuratsurat terkait penangkapan yang tidak memberikan keyakinan kepada Hakim, danfaktanya meskipun Termohon menyatakan memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukupnamun sampai dengan saat ini penyidikan perkara belum juga selesai dan belum berhasildilimpah ke Kejaksaan yang tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan juga tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu(integrated criminal justice system

Kayu 1.375.000 152.763 1.222.23845 Meja 1/2 Biro 1.375.000 152.763 1.222.23846 Kursi Chitose 1.950.000 216.645 1.733.35547 Cleaning Cartridge 1.300.000 108.323 1.191.67848 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 awe Satpal ERPLE 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.950Sistem Informasi51 Manajemen Project 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System

No. 546 K/Pdt/2011 Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 Lensa Camera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623 Hardisk 500.000 111.100 388.9004 Meja & kursi 1.700.000 377.740 1.322.2605 CISCO WS Serial 24 Port 6.000.000 1.333.200 4.666.8006 Computer HP Pavillion 32.200.000 7.154.840 25.045.1607 Serial Chard WIC 1T 3.005.000 584.247 2.420.7538 OLinkswitch 24 Port 730.000 141.930 588.0709

No. 546 K/Pat/201 1 48 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 Tong sampah BPPUT pllw 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.95051 crea ot 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 LensaCamera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623.

Kesemuanya itu bergandenganpula dengan asas kebebasan Hakim;Hal tersebut di atas bergandengan pula dengan asas kebebasan Hakim danKekuasaan Kehakiman, ternyata pula dari kesimpulan oleh beberapa Negarayang agak berlainan, baik system Pengadilan maupun system Hukumnya, akantetapi yang mengakui asas kebebasan bagi Pengadilan beserta Hakimnya antaralain: Maka dikatakan oleh Hakim Agung/Guru Besar Enrique N.Fernandodalam The Constitution of The Philipines (Konstitusi tersebut adalahkonstitusi terakhir

sengketamengenai hak milik harta yang disita tersebut;Bapak Tun Mohammad Soffian, Ketua Hakim Negara MahkamahPersekutuan Malaysia dalam pembicaraannya dengan Mahkamah Agung diIndonesia menjelaskan bahwa Hukum mengenai hal tersebut di atasmengikuti Hukum yang berlaku di Inggeris, yang dapat ditemukan jelasdalam Keputusan Lord Denning, President of the Court of Appeal inAngland dalam perkara Sirros v.More and Other (1975);Kesemuanya itu sekedar menunjukkan bahwa beberapa Negara systemperadilan manapun system

SUKMAWATI) pada saat itu berada diSamarinda Kalimantan Timur.Bahwa terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian prosesadministrasi aplikasi kredit yang dimaksud diatas, lalu menandatangani sendiri formDebitur atas nama ABDUL MALIK untuk selanjutnya aplikasi tersebut diteruskanmelalui system perusahaan sampai dengan perusahaan melakukan pencairan keuangankepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atasdisetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah

FIRST INDOAMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredittersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tanganioleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasikredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaranyang dibuktikan dengan adanya PT.

saksiCikwan serta bukti surat yang bertanda bukti P.1 yang berupa SuratKeterangan Jual Beli tertanggal 25 Desember 1987 antara Mazir Mananselaku penjual dan Penggugat selaku pembeliMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menelitiapakah jualbeli tersebut telah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hukumtanah nasional kita adalah hukum adat, yang berarti konsepsi, asasasas,lembaga dan system

hukum yang dipergunakan adalah system hukum adat ;Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN KagMenimbang, bahwa pengertian jual beli tanah menurut hukum adatadalah merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya :1.

Terang ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperjanjian jualbeli antara Penggugat dengan Mazir Manan telah memenuhisyaratsyarat sebagimana dalam system hukum adat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tunai adalahpenyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama,yang mana pembayaran tersebut bisa dilakukan secara kontan atau dibayarsebagian;Menimbang, bahwa apabila dicermati buti surat penggugat yangbertanda bukti P1 yang berupa Surat

Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E2, Alternator 35A 24V, Auto Decel Batteries 100 Ah/2 x 12 V, Cabin Hearview mirrorRH, Counterweight, Dry type air cleaner, double element, Fuel retil pump,Std Boom 5700 MM, Std Arm 2900 MM Strengthenod, Engine overheat prevention system, Fan guard structure Bucket Std 0.93 M3 SAE, Hydraullc track adjusters feach sidel, Monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5

KW/24 V x 1, Suction fan, track gunding guard, center section, track roller: PC2007 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & Overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 olehPT.

dan ketentuanpengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

danketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapatditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yaknitidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomen luar dan ukuranpanjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gramper ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuklobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomenluar dan ukuran panjang

Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) denganHarmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah NegaraRepublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlinat pada Abdomen luar danukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir(Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code0306.31.20; ataub. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar danukuran

panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnyadengan Harmonized System Code 0306.31.20; Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan

28 Desember 2011. 2981 (satu) bundel fotocopy User Acceptance Test KeyMangement System Biro Personalisasi EKTP Versi 4.0.0tanggal 2 April 201 2991 (Satu) bundel fotokopi dokumen berupa User AcceptanceTest Key Management System Biro Personalisasi eKTP vers!

Trisakti Mustika Graphika denganoffer No. 157402698IO tanggal 23 Februari 2012, untukSCP 1500 Smart Card Personalization System. 28771 (satu) bundel print out dokumen penawaran dariMUHLBUER kepada PT.

Trisakti Mustika Graphika sebagai Applicant danExcelpoint System (Pte) Ltd sebagai Beneficiary, yangditandatangani oleh BUDHI SETIA DHARMAWAN (ManagerPT. Bank Mandiri Cab.

Scheduler Ver 2.2 Certificate EKTP Indonesia, tanggal 28 Desember 2011. 2981 (satu) bundel fotocopy User Acceptance Test KeyMangement System Biro Personalisasi EKTP Versi 4.0.0tanggal 2 April 201 2991 (Satu) bundel fotokopi dokumen berupa User AcceptanceTest Key Management System Biro Personalisasi eKTP vers!

(Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidanayang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agarbisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensikhusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidakpernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lainuntuk berbuat Serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupayang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system

perkawinan seperti tersebutdalam pasal 1 UU No. 1 Th 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dankekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisaterwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga perceraian adalah jalan satusatunya yang dapat dilakukan jikaantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belahpihak sudah tidak ada kecocokan dan sulit didamaikanBahwa masalah anakanak ketiganya penggugat serahkan tanggungjawabnya kepada Tergugat (system