Ditemukan 28495 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-02-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 153/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
HASAN AFIF MUHAMMAD., SH., MH
Terdakwa:
FRANS JAN VAN DER WERF
425302
  • Mahakam Sarana Sukses dan jugadaripada pihak yang sudah dimintakan keterangannya; Bahwa Perhitungan saldo laporan keuangan dibuat dalamsebuah laporan yang disita oleh Penyidik; Bahwa ada 2 point laporan, pertama adalah internal; Ahlimelakukan pemeriksaan serta merta melakukan substanstif test, tetapimelihat dulu internal kontrol, system pemilihan intern di PT.
    MSS,point pertama adalah menyimpulkan sebenarnya systempemilihannya masih lemah, kedua akibat lemahnya system adabeberapa pelaporan yang secara audit tidak bisa diandalkan, abhlliharus sampaikan syarat untuk melakukannya ada 5 (lima), yaitu (1)eksistensi okurensi keberadaan dan kejadian, (2)kompletmen/kelengkapan, (3) right and obligation/nak dan kewajiban,(4) evaluasi dan alokasi, ada penilaianpenilaian yang wajyar, (5)representasi dan disklosure, ada penjelasan yang lengkap, maka jikapersyaratan
    Jkt.Sel.empirisnya kita menjadi tahu antara A dan B itu terjadi perikatanantara keduanya;Bahwa Pasal 1793 KUH.Perdata mengatur tentang pemberiankuasa, secara explisit perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukansecara tertulis, lisan atau secara diamdiam;Bahwa fungsi asas dalam hukum perjanjian adalah untukmembangun system, asas bukan merupakan peraturan konkrit tetapipikiran dasar yang tersirat. Mengapa perlu ada asas itikad baik,mengapa tidak hanya asas kebebasan berkontrak saja?
Register : 11-12-2017 — Putus : 12-01-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 900/PID.SUS/2017/PT-MDN
Tanggal 12 Januari 2018 — RAMADANI ALS. DANI
2215
  • Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukannyabatas maksimum pidana; badan pembuat undangundangmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidanaaparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yanglebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat ataulamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dengan dianutnya system determinate sentence dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan putusan yangdilakukan oleh hakim haruslah berpatokan pada batas batasyang
    Friedman yang terdiri dari 3(tiga) unsur Three elements of legal system yaitu structure,substance, legal culture pada substansi hukum adalah aturan,norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan olehorang orang yang berada dalam system itu.
Register : 09-09-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. MUHAMMAD ZEN (Terdakwa) 2. RIZALDI, SKM,MM (Terdakwa)
8916
  • Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian II (Show Cause Meeting II);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode September Oktober 2013 tanggal 14 Oktober 2013 hasil
    Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian III (Show Cause Meeting IID);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode Nopember Desember 2013 tanggal 19 Desember 2013 hasil
    Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;3.
Putus : 25-03-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — SUPRIYADI TAJUDIN Bin TAJUDIN
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaksanaan kegiatan pembangunan (peningkatan Jalan Lapen)Jalan Desa SelaliPerumahan PIR dengan nilai sebesar Rp291.079.000,00 (duaratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adayang berasal dari APBO Kabupaten Bengkulu Selatan (DAKDAU) melaluiDPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 28 Agustus 2009 yangdilaksanakan oleh Terdakwa Supriyadi Tajudin Bin Tajudin;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system
    pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau orang perseorangan swasta, dihubungkan denganperkara a quo dimana kedudukan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV.Persada Gemilang yang diberi kewenangan untuk melaksanakanpekerjaan namun dalam kenyataannya Terdakwa telah membuat laporantidak sesuai dengan progress di lapangan hal tersebut dikuatkan dandidukung oleh keterangan saksi Zainal Abidin sebagai Tim PHO yaitu :Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan di lapangan, Tim PHO melakukanpemeriksaan dengan system
    Dian Irawan;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system manual, misalnya padapemasangan goronggorong alat yang dipakai molent, pompa air dan fibrator danhal tersebut tidak digunakan sehingga dengan tidak dipergunakan alat tersebutmaka biaya yang sudah tercantum dalam RAB tidak terpakai sedangkan alattersebut sudah ada dalam kontrak berdasarkan keterangan ahli ad charge yangdihadirkan oleh Terdakwa dalam putusan Majelis
Upload : 15-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2144 K/PDT/2009
Beng Slamat Tanis (PT. Surya Besindo Sakti); Firman Sibuea (PT. Anugerah Pari Indonesia)
211336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SA.0013/SBS.813.PO/05DMI dimana sistem pelaksanaan pekerjaan yang semula paralel dirubah secarasepihak oleh Tergugat menjadi system Estafet dengan jangka waktu takterbatas, yang berakibat kepada kepada inkonsistensinya pelaksanaanpekerjaan sebagaimana disepakati dalam Subcontract Agreement No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI, yang berakibat tidak mempunyai nilai borongankeselurunhan untuk biaya pekerjaan yang timbul dengan system Estafet yangtidak terbatas tersebut, sedangkan pengajuan Escalation price
    tidak diterima oleh Tergugat.Bahwa Perubahan sepihak yang dilakukan Tergugat diatas merupakanbentuk Wanprestasi/Ingkar janji atas isi Subcntractor Agreementan yang munculakibat perubahan sepihak diatas bukanlah No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI,sehingga secara hukum segala keadaan yang muncul akibat perubahan sepihakdiatas bukanlah merupakan kesalahan Penggugat selaku Subcontractorpekerjaan ;Bahwa perbuatan Tergugat selain secara sepihak merubah systempelaksanaan pekerjaan yang semula paralel menjadi system
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
9713212
  • 28 Desember 2011. 2981 (satu) bundel fotocopy User Acceptance Test KeyMangement System Biro Personalisasi EKTP Versi 4.0.0tanggal 2 April 201 2991 (Satu) bundel fotokopi dokumen berupa User AcceptanceTest Key Management System Biro Personalisasi eKTP vers!
    Trisakti Mustika Graphika denganoffer No. 157402698IO tanggal 23 Februari 2012, untukSCP 1500 Smart Card Personalization System. 28771 (satu) bundel print out dokumen penawaran dariMUHLBUER kepada PT.
    Trisakti Mustika Graphika sebagai Applicant danExcelpoint System (Pte) Ltd sebagai Beneficiary, yangditandatangani oleh BUDHI SETIA DHARMAWAN (ManagerPT. Bank Mandiri Cab.
    Scheduler Ver 2.2 Certificate EKTP Indonesia, tanggal 28 Desember 2011. 2981 (satu) bundel fotocopy User Acceptance Test KeyMangement System Biro Personalisasi EKTP Versi 4.0.0tanggal 2 April 201 2991 (Satu) bundel fotokopi dokumen berupa User AcceptanceTest Key Management System Biro Personalisasi eKTP vers!
Register : 22-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG
Tanggal 26 April 2017 — HARYANTO UTOMO L A W A N Mr.KEVIN HOU Direktur PT.SINGA LANGIT JAYA Direktur PT.TIANSHI BANDUNG JAYA,
19677
  • GOLD LION berpenghasilandari jaringan pemasaran yang telah dibangunnya selama 15 tahun, danmenerima bonus penjualan pribadi dan bonus penjualan group apabila dirataratakan dalam nilai rupiah besarnya adalah sebesar Rp.84,430,833.00(delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluhtiga rupiah) setiap bulannya ;6.Bahwa dari awal bekerja Penggugat dengan nomor Distributor 89151200,bekerja pada perusahaan penjualan langsung (direct selling) Tergugat I,ILIllyang menggunakan system
    ataukepentingan lainnya ;11.Bahwa pelanggaran yang dimaksud telah dilakukan oleh Penggugat selakuPekerja (Haryanto Utomo Dengan ID 89151200) adalah karena menghadirikegiatan training On Store yang memiliki bentuk bisnis mirip TIENS padatanggal 07 Nopember 2015 ;12.Bahwa Penggugat selaku Pekerja telah memberi penjelasan kepada Tergugatll bahwa kehadirannya pada kegiatan sharing OnStore yang menurutTergugat ,ll memiliki bentuk bisnis mirip TIENS pada tanggal 07 Nopember2015, adalah untuk memastikan system
    , upah danperintah ;Bahwa pasal 51 ayat (1) berbunyi ; Perjanjian kerja dibuat secara tertulisatau lisan :Bahwa berdasarkan buktibukti surat tersebut dalam lampiranlampiran (12bukti surat), terbukti dengan sah dan meyakinkan antara TIENS Indonesiadengan pekerja Haryanto Utomo Dengan ID 89151200 telah terjadi hubungankerja yang terus menerus selama kurang lebih 15 tahun dan belum adapengahiran atau pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa menurut Bab , Pasal 1, angka 16, Hubungan Industrial adalah :suatu system
Register : 09-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 549/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 30 September 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. ARVINDA JAYA ABADI
Terbanding/Penggugat : PT. UNZA VITALIS
13481
  • Hal ini didasarkan ataskebutuhan dan perkembangan yang saat ini berkaitan dengan visidan system yang tidak sejalan dengan Pihak Distributor...Dalil dalam Surat Pemberitahuan tertanggal 22 November 2017tersebut jelas menuliskan bahwa penghentian perjanjian berkaitandengan visi dan sistem yang sudah tidak sejalan dengan Distributor (incasu Tergugat).
    Alasanpenghentian Perjanjian Distributor tersebut disampaikan olehPenggugat dalam Surat tertanggal 22 November 2017 Perihal:Penghentian Kerjasama Distribusi Area Kota Surabaya dan KabupatenSidoarjo pada baris ke 7 sampai baris ke 10 yang dengan jelasmenyebutkan:Hal 27 Perk.No.549/PDT/2019/PT.DKI13.14.Kami menyadari bahwa system yang saat ini dijalankan tidakdapat mengakomodir keinginan seluruh mtira usaha kami.
    Hal inididasarkanatas kebutuhandan perkembangan yang saatiniterjadiberkaitan dengan visi dan system yang tidak sejalandengan Pihak Distributor...Bahwa dikarenakan hubungan yang terjadi oleh dan diatara PenggugatRekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah berdasar padaPerjanjian Distributor, maka sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,Tergugat Rekonpensi harus tunduk pada Perjanjian Distributor yangtelah disepakati olen kedua belah pihak.Bahwa faktanya, alasan Tergugat Rekonpensi yang menjadi dasaruntuk
Putus : 21-01-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — ABDUL MAJID Bin SALEH
4526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan disampaikan kepada SYARIF Bin ONDE atasperintah SYARIF Bin ONDE keuangan tersebut untuk disampaikan /diberikan kepada saudara Ilyas selaku bendahara Musholla Baitul Ghafaryang sekarang menjadi Masjid dalam lokasi / satu RT dengan MushollaAnNur secara bertahap sebesar Rp 40.000.000,00 hal ini diperkuatdengan kesaksiannya dimuka persidangan dan dalam Berita AcaraPemeriksaan kepolisian (BAP) tanggal 10 November 2011 dan mengenaikeuangan Rp 20.000.000,00 dipergunakan untuk membeli peralatanSound System
    15.000.000,00sedangkan Rp 5.000.000,00 dipergunakan untuk Penggalian SumurCincin / pembelian pompa air untuk Musholla AnNur (Bukti T.2 dan T.3); Adapun mengenai penggunaan keuangan tersebut di atas diperkuatpula oleh saksi yang mengalami langsung baik mendengar danmelihat yaitu saksi ARIFUDDIN AMIR (B T.2) selaku penggali sumurMusholla AnNur, ANDI UMAR selaku pejabat Ketua PengurusMusholla AnNur pada saat itu yang keduanya dalam persidanganmembenarkan atas penggunaan keuangan tersebut untuk pembelianSound System
    oleh Terdakwa diserahkan kepada SYARIFBin ONDE dan oleh SYARIF Bin ONDE uang tersebut diambil sebesarRp 14.000.000,00 dan sisa keuangan sebesar Rp 60.000.000,00diberikan kepada Terdakwa untuk membayar utang kepada pihak lain(orang yang mengutangi atau yang meminjamkan uang terlebih dahulumasingmasing Rp 40.000.000,00 yang untuk membayar utangpembangunan Musholla Baitul Ghafar) dan Rp 20.000.000,00 untukmembayar utang kepada pihak yang memberi utang atau yangmeminjami uang untuk pembelian Sound System
Putus : 18-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1356 / Pid.B / 2013 / PN.MKs.
Tanggal 18 Nopember 2013 — BERNARD NOVANTO, S.SOS
4913
  • SUKMAWATI) pada saat itu berada diSamarinda Kalimantan Timur.Bahwa terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian prosesadministrasi aplikasi kredit yang dimaksud diatas, lalu menandatangani sendiri formDebitur atas nama ABDUL MALIK untuk selanjutnya aplikasi tersebut diteruskanmelalui system perusahaan sampai dengan perusahaan melakukan pencairan keuangankepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atasdisetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah
    FIRST INDOAMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredittersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tanganioleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasikredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaranyang dibuktikan dengan adanya PT.
Register : 25-05-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 11/Pdt.G/2015/PN Kag
Tanggal 7 Januari 2016 — - ZAMARIA BINTI M. NUH VS ALDI BIN JOHAR
242
  • saksiCikwan serta bukti surat yang bertanda bukti P.1 yang berupa SuratKeterangan Jual Beli tertanggal 25 Desember 1987 antara Mazir Mananselaku penjual dan Penggugat selaku pembeliMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menelitiapakah jualbeli tersebut telah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hukumtanah nasional kita adalah hukum adat, yang berarti konsepsi, asasasas,lembaga dan system
    hukum yang dipergunakan adalah system hukum adat ;Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN KagMenimbang, bahwa pengertian jual beli tanah menurut hukum adatadalah merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya :1.
    Terang ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperjanjian jualbeli antara Penggugat dengan Mazir Manan telah memenuhisyaratsyarat sebagimana dalam system hukum adat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tunai adalahpenyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama,yang mana pembayaran tersebut bisa dilakukan secara kontan atau dibayarsebagian;Menimbang, bahwa apabila dicermati buti surat penggugat yangbertanda bukti P1 yang berupa Surat
Register : 12-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 16 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Raja Marga Diwakili Oleh : Emil Hakim, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Gelora Sawita Makmur
7335
  • Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E2, Alternator 35A 24V, Auto Decel Batteries 100 Ah/2 x 12 V, Cabin Hearview mirrorRH, Counterweight, Dry type air cleaner, double element, Fuel retil pump,Std Boom 5700 MM, Std Arm 2900 MM Strengthenod, Engine overheat prevention system, Fan guard structure Bucket Std 0.93 M3 SAE, Hydraullc track adjusters feach sidel, Monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5
    KW/24 V x 1, Suction fan, track gunding guard, center section, track roller: PC2007 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & Overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 olehPT.
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR
7345
  • Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) denganHarmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah NegaraRepublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlinat pada Abdomen luar danukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir(Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code0306.31.20; ataub. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar danukuran
    panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnyadengan Harmonized System Code 0306.31.20; Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Trumon Salasi bin Budiman Zamzami
13955
  • dan ketentuanpengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system
    danketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system
    Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapatditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yaknitidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomen luar dan ukuranpanjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gramper ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuklobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomenluar dan ukuran panjang
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — TONY SURJANA vs H. A. MA’MUN, SH
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalamwilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual ataumassal;Pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanahuntuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftartanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat denganperubahanperubahan yang terjadi kemudian;Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperolehdari suatu pengukuran dan perhitungan dalam system
    Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitasbidang tanah dengan suatu system penomoran;17.
    Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatidentitas bidang tanah dengan suatu system penomoran;17.
Register : 16-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN SENGETI Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snt
Tanggal 18 Januari 2021 — 1.Sarkandi Bin Sudirman 2.Supardi Bin Bakri
23369
  • Muaro Jambi dan mengambil titikkoordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;Bahwa dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa benar kawasan hutan produksi dalam perkara ini berada di dalamareal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam(IUPPHKHA) PT.
    Muaro Jambidan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snt1.34.4 BT; dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaituGlobal Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing benar kawasanhutan produksi dalam perkara ini berada di dalam areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.
    Muaro Jambi danmengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX dimana kawasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snthutan produksi tersebut di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.
Register : 19-03-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN SENGETI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Snt
Tanggal 16 April 2018 — Pidana 1.BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 1.KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDRAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA
396415
  • penuntut umumwajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejakselesai penyidikan serta pasal 52 berbunyi perkara pengrusakan hutan wajib diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dengandemikian status Pemohon sebagai Tersangka tidak mengalami kejelasan dan tidakmencerminkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Integrated Criminal Justice System
    Dalam hal ini Hakim Praperadilanberpendapat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang disangkakan padaPemohon, tidak sejalan dengan Integrated Criminal Justice System sebab prosespenyelesaian perkara ini berlarutlarut dimana pihak Kejaksaan masih menyatakankekuranglengkapan pemberkasan perkara aquo sehingga mencerminkan ketidaksiapanpenyidik untuk membuktikan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon bahwa penetapan Pemohon sebagaiTersangka adalah sah menurut hukum karena didasarkan
    Hutan Kayu (P1=T19, P2=T20), keterangan Saksi Termohon mengenaisuratsurat terkait penangkapan yang tidak memberikan keyakinan kepada Hakim, danfaktanya meskipun Termohon menyatakan memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukupnamun sampai dengan saat ini penyidikan perkara belum juga selesai dan belum berhasildilimpah ke Kejaksaan yang tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan juga tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu(integrated criminal justice system
Putus : 27-02-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — KHOLIS ROMLI, dkk vs. ALGARATNAM JOSEPH DEVANESAN
128112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kayu 1.375.000 152.763 1.222.23845 Meja 1/2 Biro 1.375.000 152.763 1.222.23846 Kursi Chitose 1.950.000 216.645 1.733.35547 Cleaning Cartridge 1.300.000 108.323 1.191.67848 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 awe Satpal ERPLE 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.950Sistem Informasi51 Manajemen Project 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System
    No. 546 K/Pdt/2011 Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 Lensa Camera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623 Hardisk 500.000 111.100 388.9004 Meja & kursi 1.700.000 377.740 1.322.2605 CISCO WS Serial 24 Port 6.000.000 1.333.200 4.666.8006 Computer HP Pavillion 32.200.000 7.154.840 25.045.1607 Serial Chard WIC 1T 3.005.000 584.247 2.420.7538 OLinkswitch 24 Port 730.000 141.930 588.0709
    No. 546 K/Pat/201 1 48 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 Tong sampah BPPUT pllw 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.95051 crea ot 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 LensaCamera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623.
Register : 04-02-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 237/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 27 Juni 2013 — Pelawan Vs Terlawan
297159
  • Kesemuanya itu bergandenganpula dengan asas kebebasan Hakim;Hal tersebut di atas bergandengan pula dengan asas kebebasan Hakim danKekuasaan Kehakiman, ternyata pula dari kesimpulan oleh beberapa Negarayang agak berlainan, baik system Pengadilan maupun system Hukumnya, akantetapi yang mengakui asas kebebasan bagi Pengadilan beserta Hakimnya antaralain: Maka dikatakan oleh Hakim Agung/Guru Besar Enrique N.Fernandodalam The Constitution of The Philipines (Konstitusi tersebut adalahkonstitusi terakhir
    sengketamengenai hak milik harta yang disita tersebut;Bapak Tun Mohammad Soffian, Ketua Hakim Negara MahkamahPersekutuan Malaysia dalam pembicaraannya dengan Mahkamah Agung diIndonesia menjelaskan bahwa Hukum mengenai hal tersebut di atasmengikuti Hukum yang berlaku di Inggeris, yang dapat ditemukan jelasdalam Keputusan Lord Denning, President of the Court of Appeal inAngland dalam perkara Sirros v.More and Other (1975);Kesemuanya itu sekedar menunjukkan bahwa beberapa Negara systemperadilan manapun system
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
IR ROBERT HUTAHAEAN, MM., ALS RIO
366196
  • Kemudian setiap minggu akan mendapatkan bonuskarena trading itu via robot sehingga setiap hari bisa lihat di aplikasi, begitumau tarik dari keuntungan by system membenarkan 50 % bisa bisa masukke akun by money changer dan calon investor bisa registrasi Sendiri dan bisaregister member baru (jual poin).Bahwa kemudian saksi SUTANDY SETYAWAN NGUI dan terdakwaIR.
    Kemudian setiap minggu akan mendapatkan bonuskarena trading itu via robot sehingga setiap hari bisa lihat di aplikasi, begitumau tarik dari kKeuntungan by system membenarkan 50 % bisa bisa masukke akun by money changer dan calon investor bisa registrasi Sendiri dan bisaregister member baru (jual poin).Bahwa kemudian saksi SUTANDY SETYAWAN NGUI dan terdakwaIR. ROBERT HUTAHAEAN MM als RIO juga menjelaskan bergabung makaHalaman 9 dari 102 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Jkt.
    Pada saat itu Pak SAM (pihak management Omega Prime dariMalaysia) menjelaskan tentang system Omega Prime, selanjutnyakeesokan harinya saksi ketemuan di Dapur Solo, Sunter, Tanjung Priokmasih sekitar bulan Maret 2019.Bahwa setahu saksi pada saat di Dapur Solo Sunter Tanjung Priokyang hadir yaitu Pak SAM dari pihak Management Omega Prime, saksisendiri, WHENDY, AYUB, saksi SUTANDY, VIAN, WELY, ARIKO,ALENG dan ALING, yang mana pada saat itu di Dapur Solo tersebutPak SAM menjelaskan lagi system Omega
    Kemudian setiap Mingguakan mendapatkan bonus karena trading Itu via robot sehingga setiap hari bisalinat di aplikasi, begitu mau tarik dari Keuntungan by system membenarkan 50 %bisa masuk ke akun money changer dan calon investor bisa registrasi sendiridan bisa register member baru (melakukan jual point).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari saksisaksi, ahli, terdakwa, telah ternyata saksi SUTANDY SETYAWAN NGUI(terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Ir.