negeri Sipil dengangolongan IlI/c.

negeri Sipil, saksi tidakmengetahui pangkat, golongannya dan gajinya; Bahwa Pemohon mempunyai kebun sawit seluas lebih kurangsatu hektar.

Negeri Sipil.

Saksi mengetahuinya dari ceritaTermohon, Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohonbertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon saja; Bahwa Pemohon seorang Guru Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi maksud pasal3 Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah RI Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukanjawaban secara lisan, dalam hal mana ternyata Termohon mengakui adanyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, meskipun apa yangmenjadi penyebabnya diperselisihkan oleh Pemohon

Akhmad Baijuridengan Marsita Danie dari tahun 1981 tidak dikaruniai anak, akhirnya Sdr.Akhmad Baijuri yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) telahmendapatkan ijin dari Bupati Belitung untuk menceraikan istrinya MarsitaDanie, dengan surat No. 800/073/Kep.BKD/2003, tanggal 21 Mei 2003,yang akhirnya Akhmad Baijuri menceraikan istrinya Marsita Danie yangkemudian perceraian tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama TanjungPandan pada tanggal 23 Desember 2004.

Yuni Hartini) telah menerimaSurat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/509/BKD/2003, tanggal 30September 2003 tentang hukuman disiplin berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);8. Kemudian yang sebenarnya bahwa Penggugat mengajukan keberatanterhadap Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 888/509/BKD/2003tanggal 30 September 2003 sebagaimana tersirat didalam SuratKeputusan Tergugat (BAPEK), konsideran membaca butir 1 ;9.

Memerintahkan Tergugat (BAPEK) untuk menerbitkan surat keputusanbaru yang sama bunyinya dengan Surat Keputusan Bupati Belitung yangditandatangani dengan Nomor : 824.3/0388/KEP/III/2005 tanggal 20Desember 2005 tentang Alin Tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Kabupaten Belitung yang isinya:MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :1. Nama : YUNI HARTINI2. Tempat dan tanggal lahir : Manggar, 23 Juni 19643. NIP : 1314959174. Pendidikan : SPG5.

Nomor 042/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30 Maret2007;(3) Memerintahkan Tergugat (BAPEK) untuk mencabut SuratKeputusan Tergugat (Surat Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian) Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30 Maret2007) tentang penguatan hukuman disiplin atas nama YUNIHARTINI;(4) Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baruyang sama bunyinya dengan Surat keputusan Bupati Belitung yangditandatangani dengan Nomor: 824.3/0388/KEP/III/2005 tanggal 20Desember 2005, tentang alin tugas Pegawai

Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang isinya:MEMUTUSKANMenetapkan :PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:Hal. 11 dari 14 hal.

PeraturanKapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI, olehkarena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis hakim memerintahkan kepadaTergugat melalui Penggugat untuk melaporkan gugatan perceraian kepadaatasannya yaitu Kapolres Pangkep;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanbuktibukti sebagai berikut:.

1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembalidengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalampersidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisadilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pegawai

negeri sipil/anggota Polri,ternyata tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga tidak dapatmenunjukkan izin perceraian dari atasannya, sesuai dengan ketentuan dalam PPNomor 10 Tahun 1983 jo.

Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PAPkj.Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian RI, maka segalaresiko/sanksi menyangkut administrasi kepegawaian sebagai pegawai negeri sipilditanggung oleh Tergugat;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PPNomor 45 Tahun 1990 jo.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang TataCara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri padaKepolisian RI adalah peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin pegawainegeri sipil yang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, bukanmerupakan perangkat hukum acara yang bersifat mengikat bagi Pengadilan,sehingga tidak adanya surat keterangan bagi Tergugat untuk melakukan perceraiantidak

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendidikanKabupaten Aceh Jaya telah mendapatkan izin dari atasan nomor 209tanggal 29 Maret 2017;8.

Negeri sipiltelah melampirkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 209 Tahun2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Untuk Peceraiankepada saudara Pemohon, A,Ma.Pd.

Pegawai Negeri Sipil Daerah JabatanGuru SD Negeri 7 Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990;Menimbang, bahwa demikian pula Termohon sebagai seorangPegawai Negeri sipil telah melampirkan Surat Keterangan dari atasanHalaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/MS.Caglangsungnya

yaitu dari Kepala Madrasah Ibtidatyah Negeri 10, KecamatanTeunom, kabupaten Aceh Jaya sebagai atasan langsungnya Nomor :70/M1.01.18.9/KP.01.1/07/2017, tanggal 10 Juli 2017 tentang pemberian izinuntuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya pada MahkamahSyariyah Calang, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian telah memenuhketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanayang telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) hurup a, dijelaskanbahwa kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya suamimenanggung nafkah,kiswah dan kediaman bag isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensiPenggugat Rekonvensi tentang nafkah uang iddah, mutah dan kiswahdapat dikabulkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan TergugatRekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil dan rasa keadilan sebagaimanayang tertuang

PUTUSANNomor : 566/Pdt.G/2012/PN.Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara antara :ROSWITA BERLIANA SIREGAR, S.Si, Perempuan, lahir di Pematang Siantar 21 Juli 1973, kKewarganegaraan Indonesia, agamaKristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Medan,Jalan Setia Budi Ps Il GRVL Tobing 2, KelurahanTanjung Sari, Kecamatan

No. 10 Tahun 1983 ditegaskan : Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat, maka cukupberalasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut, pihak Penggugatdalam repliknya telah membantahnya dimana pada pokoknya menyatakan menolakeksepsi dari Tergugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksamasubstansi dari eksepsi Tergugat tersebut, didapati bahwa substansi dari

Negeri terdiridari :a.

Pegawai Negeri Sipil;b. Anggota Tentara Nasional Indonesiac.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sebagai anggota Polridengan pangkat Kompol, NRP : 73070723 pada Polda Sumatera Utara berdasarkanUU No. 43 Tahun 1999 termasuk katagori Pegawai Negeri dan untuk itu dalammengajukan surat gugatan perceraian tunduk pada ketentuan PP No.45 Tahun 1990tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Rl;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) PP No.45 Tahun 1990 menegaskanbahwa

PUTUSANNomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, HakAsuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana/Strata1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Kota Dumai, dalam hal inimemberikan Kuasa

Il Dumai, Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/A.NH/X1/2017,tanggal 20 Nopember 2017, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana/Strata1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Kota Dumai, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa sertamempertimbangkan buktibukti di persidangan.Him. 1 dari 35 hlm.

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugatmenikah tahun 2006 di Kota Dumai;Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama terakhir di Jalan Siliwangi Gang Rahmat 2 KotaDumai; Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugattelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tergugatmenjadi Pegawai Negeri Sipil di tahun 2012, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang mengajukan Talakterhadap istrinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahunHim. 31 dari 35 hlm.

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di mana 1/3gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kepada anak/ anakanakmaka Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari total gaji Tergugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan

SALINANPUTUSANNomor 1396/Pdt.G/2017/PA.KjnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara gugat cerai antara :XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan SMA, tempat kediaman di Dukuh Kaibahan, RT.003RW.001, Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, KabupatenPekalongan, sebagai Penggugat ;melawanXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mahmudin, S.H., M.H., upaya mediasi tidak berhasilmerukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapat izindari Bupati Pekalongan untuk melakukan perceraian dengan Tergugatsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, nomor474.2/02380 Tahun 2017 tanggal 08 Juni 2017. Sedangkan Tergugat sebagaiHal. 3 dari 17 hal.

Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

Pasal 3 dan Pasal 4 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmengajukan perceraian dan atau digugat cerai harus mendapat izin dan atausurat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangHal. 7 dari 17 hal.

Putusan No. 1396/Pdt.G/2017/PA.KjnSALINANMenimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangdan Tergugat telan memberitahukan kepada atasannya, maka ketentuanpasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izinperkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil Jo.

PUTUSANNomor 02/Pdt.G/2016/PN SDKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara:LONGGA BAKARA,DAVID SIANIPAR,umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan,kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan,pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada bagian tata usaha Rumah Sakit UmumSidikalang, alamat Jalan Trikora

Negeri Sipil yang dalamperkawinannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1983 jo.

Negeri Sipil (PNS);15Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 tahuni990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintahyang sama, menyatakan bahwa pemberian atau penolakan pemberian

Negeri Sipil (PNS) yangakan melakukan perceraian;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang suatu suratizin dari atasan untuk mengajukan gugatan cerai atau izin untuk bercerai,merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) agar materiil gugatan cerai Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil dapat diperiksa lebih lanjut.

Ketiadaan Surat Izin Atasanterhadap gugatan cerai yang diajukan seorang Pegawai Negeri Sipil membawakonsekuensi hukum tidak dapat diperiksanya materiil gugatan cerai yangdiajukannya;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menerangkankemudian memberikan kesempatan yang cukup dengan tenggang waktu yangpantas kepada Penggugat untuk dapat mengajukan Surat Izin dimaksud,namun Penggugat tidak mengajukannya sama sekali, sehingga berdasarkanfakta yang demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

TnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 29 November1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata Il, tempat kediaman di ...............Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasakepada Thamaroni Usman, S.H., Advokat yangberkantor

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon selakupihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganyadengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalampersidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkandengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon tanpa ada perubahan;Bahwa sebagai syarat administrasi sesuai dengan status Pemohonsebagai Pegawai

Negeri Sipil Kota Bandar Lampung maka Pemohon wajibmendapat ijin perceraian dari atasan Pemohon;Bahwa Pemohon menyatakan belum siap dengan ijin perceraian dariatasan maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwalyang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggapsebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas

dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dankapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakanhukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;Menimbang, bahwa sesuai status Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil Kota Bandar Lampung maka sebelum mengajukan permohonan cerai talakterlebin dahulu diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yangberwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sampai saat ini belummendapat jjin perceraian dari atasannya maka Pemohon menyatakanmencabut perkaranya;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa olehkarena yang melakukan pencabutan adalah Pemohon sendiri di persidanganmaka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namunkarena perkara ini

MUHAMMAD3.4.RAHMADANISelanjutnya disebutTERGUGAT/TERBANDINGDANKewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempattinggal Jalan Samanhudi Lingkungan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan BinjaiSelatan, Kota Binjai ;IQBAL RIZKI SIREGAR' : KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat tinggal Jalan SamanhudiLingkungan Kelurahan Tanah Merah,Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;MELIA, S: Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempattinggal Jalan

akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergimeninggalkan Termohon dan bertempat tinggal di rumah orang tuaPemohon dengan alamat di KABUPATEN PESISIR SELATAN, yanghingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan, dan selama itu antara Pemohondan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohonberketetapan hati untuk menceraikan Termohon;8 Bahwa selaku Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Pemohon belum mendapatkanSurat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Atasan, dan Pemohon akanberusaha untuk mengurusnya ;9 Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Painan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkanputusan ayang amarnya berbunyi:Primair:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan memberi izin kepada

(Hakim Pengadilan Agama Painan) telah melaksanakan tugasnya selaku mediatoruntuk yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagaikemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus ataumemaksakan sebuah penyelesaian, namun tidak berhasil berdasarkan laporanMediator tertanggal 05 Januari 2011;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat izinuntuk bercerai dari atasannya, oleh karenanya majelis memberikan kesempatankepada Pemohon untuk mendapatkan

berdasarkanlaporan Mediator tertanggal 05 Januari 2011 ;Menimbang, bahwa majelis selama proses persidangan telah berusahadengan sungguhsungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon supayakembali hidup rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil sampai perkara inidiputuskan dengan demikian telah sesuai dengan kehendak Pasal 65 UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1989, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 dan Pasal 115 Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Bahwa Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil belum mendapatkan surat izinuntuk bercerai dari atasannya, oleh karenanya majelis memberikan kesempatankepada Pemohon untuk mendapatkan surat izin tersebut ;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon beberapa kali persidangan tidakhadir dan pula tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah menghadappersidangan, meskipun telah diperintah dan dipanggil dengan sah dan patut namuntidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnyatersebut disebabkan suatu halangan yang

PUTUSANNOMOR : 71 /Pdt.G/2009/PA.PnBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata di tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara ceraiQugat antara : 222222 2nnnn nnn n nnn nnn c nc nnnnncneePENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGSD,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal diKABUPATEN PESISIR SELATAN

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkansurat izin Perceraian dari atasan Penggugat Nomor : 800/775/BKDPS/2008 tertanggal 30 Juni 2008 sebagaimana terlampir. 11. Bahwaberdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusansebagai berikut : 222222 nno ene c ence ne ncePrimair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2.

TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahSEDAGaITIANE, GISEDUL GIALAS) sqqxqnennnceneannntnnncememmnnnnnnemememnnnnnnnmmnemannnnneMenimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai denganketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, makasecara formil gugatan Penggugat dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sudahmendapat Surat Izin dari atasannya, Menimbang, Bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, danTergugat tidak pernah hadir

Lahir =: Malang, 6 November 1955 ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Agama KRPISSHGIT, gersseeeere erence eeerreammaneee ri eeEaeeRameeAlamat : Kepuh GK 3/979 Yk RT 050, Rw 013, KelurahanKlitren, Kecamatan, Gondokusuman, KotaYOQ Yaka lal fee sennnmsessaneennemeen eensSelanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ini ;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksisaksi dalamperkara permohonan

mengajukan 2 (dua)orang Saksi yang masingmasing telah menerangkan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut : 220 nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn1.Saksi PRATIWI SRI MURNI HASTUTI.bahwa saksi adalah teman sesama guru dengan Pemohon ;bahwa nama Pemohon adalah dalam kutipan akta kelahiran ada kesalahanpenulisan, dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis Wiwik Budhi Wiyati yangbenar adalah Wiwik Budi Wiyati ;bahwa saksi tahu ada kesalahan tersebut, karena diberitahu oleh Pemohon,bahwa dalam Surat Keputusan Pegawai

Negeri Sipil semuanya maupundokumen yang lainnya tertulis Wiwik Budi Wiyati ;bahwa Pemohon akan memperbaiki nama dalam kutipan akta kelahirannyatersebut Supaya sesuai dengan dokumen yang lainnya;Saksi SRI RAJIYANTI.bahwa saksi adalah teman kerja dengan Pemohon, saksi sebagai tenagaadministrasi tata usaha sedangkan Pemohon adalah guru ;bahwa nama Pemohon adalah dalam kutipan akta kelahiran ada kesalahanpenulisan, dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis Wiwik Budhi Wiyati yangbenar adalah Wiwik Budi

Wiyati ;bahwa saksi tahu kalau ada kesalahan tersebut, karena diberitahu olehPemohon, bahwa dalam Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil semuanyamaupun dokumen yang lainnya tertulis Wiwik Budi Wiyati ; bahwa Pemohon akan memperbaiki nama dalam kutipan akta kelahirannyasupaya sesuai dengan dokumen yang lainnya 52207Menimbang, bahwa atas keterangan Saksisaksi tersebut PemohonFTG AAI TINY Ge, mmm mn nt nnnMenimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan sudah tidak akanmengajukan apaapa lagi dan mohon

Kasasi meminta agar:1.Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulunyaPenggugat/Pembanding;Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dalam perkara Register Nomor 237/B/2019/PT.TUNMDN tanggal4 Desember 2019;Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara1.Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulunyaPenggugat/Pembanding untuk untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati HumbangHasundutan Nomor 424 Tahun 2018, tanggal 19 Desember TentangPemberhentian Pegawai

Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Zimroben Ompusunggu, SE, M.Si;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 424Tahun 2018, tanggal 19 Desember Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaZimroben Ompusunggu, SE, M.Si;Mewajibkan

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati HumbangHasundutan Nomor 424 Tahun 2018, tanggal 19 Desember tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Zimroben Ompusunggu, S.E., M.Si;3.

Putusan Nomor 189 K/TUN/2020 Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanPengadilan Negeri Tarutung Nomor 364/Pid.B/2008/PN.

PENETAPANNomor 0182/Pdt.P/2020/PA.MtSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Rukiyah Binti Abdul Chalik, tempat dan tanggal lahir kotabumi, 01 Juli1965, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil,Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan JenderalAhmad Yani, Rt/rw : 015/007, Kel.

Iringmulyo, Metro Timur,Kota Metro, Lampung , sebagai Pemohon Muhammad Akli Bin Abdul Chalik, tempat dan tanggal lahir kotabumi, 17Januari 1964, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil,Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan JenderalAhmad Yani, Nomor 123, Kel.

Iringmulyo, Metro Timur, KotaMetro, Lampung sebagai Pemohon VIIAnwar Sani Halik Bin Abdul Chalik, tempat dan tanggal lahir kotabumi,03 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil,Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan JenderalAhmad Yani, Nomor 123, Kel. Iringmulyo, Metro Timur, KotaMetro, Lampung sebagai Pemohon VIII;dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khususdikuasakan kepada AlifSuherly Masyono, S.H.., Advokat yang berkantor di Jalan Dr.

., tempat tinggal di Jalan Ade Irma NasutionBTN ZamZam Blok A/7, RT. 014, RW. 006, Kelurahan/DesaWatubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, ProvinsiSulawesi Tenggara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joni Nanang Narundana,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum A.J & Associates (Law Office JoniNanang Narundana, S.H.), beralamat di Kendari Barat, KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR

atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehinggadihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriKendari Nomor 62/PID.SUS/TPK/2017/PN.KDI tanggal 8 Maret 2018,yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap, maka sudah tepat apabilaPenggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil yangditegaskan kembali melalui Surat Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan, dan dalam

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkunganSekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesiaberdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia, Nomor 470 Tahun 2011 tentangHalaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri SipilSekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atasnama B. Akhmad Ramdhani Saimima SH.

;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yangmemenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetapoleh pejabat pembina kepegawaian UNTUK MENDUDUKI JABATANPEMERINTAHAN.

JKT.nomor urut 48 lajur 2, menurut Tergugat adalah tidak tepat dan bukanbagian dari Keputusan a quo.1.1.1.2.1.3.Bahwa berdasarkan tahapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipilsebagai Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimanatercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo.

(Fotokopi dari fotokopi);Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 1 Maret2019. (Fotokopi dari fotokopi);Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 28Februari 2019.. (Fotokopi dari fotokopi);Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 345 K TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama B. AAHMADRAMDHANI SAIMINA, S.H., M.H., Tanggal 22 Maret 2019.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai di atasyang dikaitkan dengan fakta Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil denganGol/Ruang; Penata Golongan IlII/c maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal iniSekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah badanatau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkanobjek sengketa a quo.

Gugatan mengandung cacat formil.Bahwa dalam gugatan Pemohon, mendalilkan status pekerjaanPemohon adalah Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KementrianPerhubungan yang bertugas di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas1 Baubau.

Hal mana dilihat dari pekerjaan Pemohon berdasarkan ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPutusan Cerai Talak, Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA Bb Hal.6Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat edarankepala badan administrasi kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990Tentang petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraianpegawai negeri sipil mengatur bahwa :Setiap Pegawai Negeri

Bahwa dalil Pemohon mengatakan Bahwa kehidupan rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai mengalami keretakan atau kurangharmonis sejak Pemohon diangkat sebagai Pegawai negeri SipilKementrian Perhubungan tahun 2008, ditugaskan di Kota BaubauPropinsi Sulawesi Tenggara yang menyebabkan tempat tinggal Pemohondan Termohon menjadi terpisah, Pemohon tinggal di Kota Baubausedangkan Termohon tetap tinggal dan menetap di rumah mertua di KotaSurabaya dan terkadang di rumah orang tua Pemohon di Desa PotorKecamatan

Bahwa dalil Pemohon mengatakan Bahwa untuk memenuhi syaratadministrasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan mengajukanpermohon an atau gugatan ceral, maka Pemohon telah mengajukanpermintaan untuk mendapatkan Surat Penolakan dengan NomorUM.001/108/04/Upp.Baubau17, tertanggal 28 September 2017Bahwa Dalil tersebut tidaklah benar penggunaannya dalam perkara aquo, olehkarena Pemohon pada tahun 2017 melalui Putusan Nomor :Putusan Cerai Talak, Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 160460/Pdt.G/2017 PA.Bb

Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Sepertiga gajidari gaji Tergugat dalam Rekonvensi selaku Bekas Istri dari TergugatRekonvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi menikah lagidengan lakilaki lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 7 PPNomor 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Yang berbunyi Apabilabekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi,maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapusterhitung mulai ia kawin lagi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas,

PUTUSANNomor 2061/Pdt.G/2018/PA.CmsaH abl 23DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ciamis kelas I.A yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yangdiajukan oleh:Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberikankuasa kepada:Edis Gunawan, S.H., dan Wawan Rosmawan, S.H.

. & Rekan, beralamat di Jalan Raya TimurNo.52, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari KabupatenCiamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan PengadilanAgama Ciamis Nomor 2376/V/K/2018 tanggal 28 Mei2018, disebut Pemohon;melawanTermohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KantorKecamatan Purwaharja Kota Banjar Pemohon telah mendapatkan jjinperceraian dari Wali Kota Banjar berdasarkan Surat Keputusan Wali KotaBanjar nomor : 474.2/Kpts.061/BKPPD/2017 tentang pemberian izinperceraian tertanggal 22 Juni 2017.13. Bahwa dikarenakan Termohon juga berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil pula, maka Termohon pun telah mendapatkan rekomendasidari atasan Termohon dengan nomor:421.2/030A/SD.2/UPTD/2013tertanggal 18 Oktober 2013;14.

formal dapat diterima sebagai alat bukti, halmana sesuai dengan maksud dengan pasal 165 HIR, dan sesuai pula denganmaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinanyang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun1974, oleh karenanya Pemohon dipandang berkepentingan untukmengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 ternyatabahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai

Negeri Sipil maka denganmengacu kepada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yangbersangkutan telah mendapat izin dari Pejabat berwenang tentang adanyagugatan perceraian, oleh karena itu perkara ini diproses sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim guna memenuhi Pasal 82 ayat (1)dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah denganUndangundang

datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agarberpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahberusaha untuk mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang,namun sampai persidangan ini dilaksanakan belum berhasil sehinggaPenggugat lebih memilih tidak akan mengurus izin perceraian tersebut danbersedia menanggung segala resikonya sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat

perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupayasecara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No. 3 tahun 2006 denganperubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama untukmenasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersatu kembali dantetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahberusaha untuk mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo.

Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namunsampai persidangan ini dilaksanakan belum berhasil sehingga Penggugat lebihmemilin tidak akan mengurus izin perceraian tersebut dan bersediamenanggung segala resikonya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimanasurat pernyataan Penggugat tanggal 26 April 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkanPERMA Nomor 1 Tahun 2008