MAGDALENA Binti MUHAMMAD ALIMIN (Sebagaisaudara perempuan kandung)Bahwa Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai seorangPegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Kepegawaian 19710429200903 2 001 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati SerdangBedagai Nomor : 179/820/Tahun 2010, dan terakhir berpangkatPenata Muda Tingkat Golongan Ill /o dan memiliki Dana TabunganAsuransi Pegawai Negeri (TASPEN)Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohonuntuk

Negeri Sipil Nomor 175/820 tahun2009 tanggal 18 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinyadan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P12) dan diparaf ;13.Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri SipilNomor 179/820/ Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, bermateraicukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelisdicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P13) dan diparaf

Alida Kartika selama hidupnyabekerja sebagai PNS sehingga perlu untuk mengurus danaTabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan suratsuratberkenaan dengan peninggalan almh. Alida Kartika, danperbuatan hukum lainnya ;2.

Alida Kartika dan tidak ada lagiahli waris lainnya ; Bahwa maksud dimohonkannya penetapan ahli waris ini adalahuntuk untuk mengurus dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri(TASPEN) dan suratsurat berkenaan dengan peninggalan almh.Alida Kartika, dan perbuatan hukum lainnya ;Menimbang, bahwa para Pemohon atau kuasanya telahmenyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakantidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohonpenetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon

Alida Kartika ;Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.12berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an, Alida Kartika yangmerupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhumah Alida Kartika selamahidup bekerja sebagai PNS;Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.13berupa Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an,Alida Kartika yang merupakan

., sebagai Hakim;Nama : SUSANTO, sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 471/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 18 SEPTEMBER2020 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUSANTO, Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi Pamong

Niplaeaee 226A selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipilelakukan Pemeriksaanterhadap seorang LakiLaki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut..vnonmemsnersnnmmrnr aTanda tangan Tanda tanganshecear tivvwsgnes teow ardy ny, 14 OF ~ 19 ial aNama:.

telah selesai dibuat kemudian dibacakan RELAS:tersebut diatas untukmengadap ke Pengadilan Negeri Bale Bandun dagadap, ke Pengadilan Neg Ca system peradilan cepat seperti ini untuk tersangka hari ssgesttanggal ceeraued Oh avedhi neat bicararersterventensmembutuhkan tanda tangan ev.csssrsssuanereneesetnennmareree Pukul.08 02.........WibDemikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar TERSANGKA benarnya atas kekuatan sumpa jabatan sekarang inikemudian crutup, aan di tanda tangani padatanggal AVM, OuPENYIDIK PEGAWAI

NEGERI SIPILTeas YKEPUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANKurungan :Denda Rp ye 20.

PEMERINTAH KOTA CIMAHI Keterangan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Noge2. Lembar 2 (Hijau) : Satpolppdamkar3. Lembar 3 (Biru) =: Penuntut UmumPRO JUSTITIA 4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka5. Lembar 5 (Kuning) : POLRIBERITA ACARA PEMERIKSAANTINDAK PIDANA RINGANBAPL28 /## fs20/PPNSSatpolppdamkarPada hari ini .. Seau....... tanagal ..... 2AM EWAN oo. ee istuidunties cae I!Saya nama RA cescrscec NIP. 9460604 20080! 2004. Pangkat/Golongan ......

Ls ee ee ee selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil pada . Sarge ee Bee asassn sect ivan berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia No, ANN rae Attog.ol (tele tanggal ...27.7...226%.... dan surat perintahSE Ler a ielaectacntnsscnniononeoeteMelakukannya penyidikan terhadap TersangkaNowe oes YAYAM ae MARIAM artic: Tempat/Tgl. Lahir/Umur Randy oe 6 Lol ec a care Jenis KelaminMantle Kebangsaan 2... AM cscs AGAMA ...eseesesse (slaw... pekerjaan .........

@ ees =6PEMERINTAH KOTA CIMAHI Keterangan :23 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan NegeriSS 2. Lembar 2 (Hijau) : SatpolppdamkarSSS 3. Lembar 3 (Biru) ; Penuntut UmumSJ PRO JUSTITIA 4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka5.

.+ Wc 53) selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil pada AKO PF Ba eerste errata ks sins save heeagin berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia No. ..2..0' V 4K. 09.0 Je. tole bcs tanggal 2220'6 soi dan surat perintaheeMelakukannya penyidikan terhadapTersangkaDante MI lceineenrecatirel Tempat/Tgl. Lahir/Umur band cs 92 38 02O nae ees Jenis Kelamin FMA No LA Kebangsaan .........LMAOU 2%........... agama ontec LANA ccccccoy POKGRORIY cess ROMEO sesccsessensessneAlamat AY... 0r.

,M.AP, Tempat lahir Surabaya,tanggal lahir 26 April 1960,Umur 55 tahun, Jenis KelaminLakiLaki, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Agama Islam,Alamat Jalan Pelita No.13 RT/RW 005/002 Kelurahan RangdaMalingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;DanHj.NOOR JANAH, Tempat lahir Rantau, tanggal lahir 3 Juni1965, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS(Pegawai Negeri Sipil), agama Islam, Alamat Jalan PelitaNo.13 RT/RW 005/002 Kelurahan Rangda Malingkung KecamatanTapin Utara Kabupaten

Tergugat, ternyata berhasil dimanaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha untukrukun kembali dengan Tergugat dan akan membina kembali rumahtangganya dengan baik;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepadaPenggugat untuk mengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagiPegawai Negri Sipil yang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor :800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan olehSekretaris Daerah Kabupaten Lebak, demikian pula Tergugat selakuPegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian sebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013Hal. 3 dari 8 Hal.

No.1639/Padt.G/2019/PA.Srgtanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Lebak, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enambulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untukcerai berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor :474.02/040/2019/BKD tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraiantertanggal 2 OktoberBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq.

Putusan No.0626/Pat.G/2019/PA.Wsp Satu lembar asli surat izin melakukan perceraian bagi Pegawai negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi selaran dengan Nomor474.02/040/2019/BKD, fotocopy mana telah dicocokan dengan aslinya dantelah diberi materei cukup dan oleh Hakim Ketua di Beri tanda P2;2.

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia bermaksud untukmelakukan perceraian dengan Tergugat Oleh karena dalam rumah tangganya seringterjadi percekcokaan yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dan bahkan telahmelakukan nikah siri dengan perempuan lain;Menimbang bahwa bukti P21 menunjukkan bahwa antara Penggugat denganTergugat adalah suami isteri sah, sedangkan bukti P2 menjelaskan bahwaPenggugat adalah seorang pegawai

Negeri Sipil lingkup Kabupaten Soppeng danselanjutnya telah mendapatkan izin untuk bercerai, sehingga buktibukti tersebtpatut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat menerangkan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga denganrukun lebih dari lima belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namunHal. 4 dari 7 Hal.

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memilikiizin atasan untuk bercerai atau dalam proses;2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007, telah dilangsungkan perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dansesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai, KabupatenHal. 1 dari 7 hal. Pen.

,namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 21 Juni 2017,upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapaikesepatakan;Bahwa setelah persidangan tahap mediasi Tergugat tidak pernah datanglagi ke persidangan dan tidak pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil belummemperoleh surat izin cerai dari atasan, maka Majelis Hakim memberikesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Surat izin tersebut;Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim kembali menasehatiPenggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dalam membinarumah tangganya bersama Tergugat;Hal. 4 dari 7 hal.

;Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah hadirlagi di persidangan;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh surat izin cerai dari atasan, maka Majelis Hakim telah memberikesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Surat izin tersebut;Hal. 5 dari 7 hal. Pen.

Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 April 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikanSarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap. Dalam halini memberikan kuasa kepada MOH. NABAWY,SH., Advokat, yang berkantor di JI.

diletakkan pada Penggugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU perkawinan No.1 tahun1974 yang menyatakan : bahwa apabila perkawinan putus karenaperceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, terlebih lagipada faktanya Tergugat selaku bapak yang bekerja sebagai PNS sehinggasesuai ketentuana pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 bahwa apabila terjadiperceraian maka anakanak berhak atas sepertiga bagian dari gaji Tergugatsebagai Pegawai

Negeri Sipil tersebut untuk biaya pemeliharaan dan biayapendidikan anak sampai anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;Bahwa oleh karena alasanalasan tersebut diatas maka telah nyata rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagikarena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkinuntuk didamaikan lagi sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untukmengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 jo.

memanggil para pihak dalamperkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : , mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat(Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;3.menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaananak (hadhonah anak) dan hak asuh atas seorang anak yangbernama : Naila Ameera Qasha, yang lahir pada tanggal 29Desember 2007 (/+ 6 tahun) ;4. menghukum Tergugat untuk memberikan sepertiga gajinyasebagai Pegawai

Negeri Sipil pada anaknya untuk setiapbulannya secara langsung dan atau melalui Penggugat sampaidengan anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;5. membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara inisesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain,mohon putusan yangSeadilerel i Hy ejseesesse eee eecaren ree seeeeenn re eommesereeeeRe eaEEEMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah nyataKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan

Bahwa semasa hidupnya ayah Ratih Septi Anggrainitersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitusebagai Sekretaris Desa Tegowangi KecamatanPlemahan Pangkat /Golongan Ruang : Pengatur Muda /II/a , sehingga setelah ayahnya meninggal dunia,maka Ratih Septi Anggraini masih mendapat tunjanganpensiun ;7.

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kediri Nomor188.45/223/418.32/2009 tentang PengangkatanSekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipiltanggal i 02 Juli 2009 atas nama PRIYADI(PL) je eeeee2. Foto Copy Surat Kematian dari Kepala DesaTegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri,tertanggal 06 Desember 2010, Nomor11/021/11/2010 atas nama PRIYADI ( P.Il ) ;3.

saksiMardiono dan saksi Suwito setelah dihubungkan denganbukti P.I sampai dengan P.VI diperoleh fakta hukum bahwabenar Pemohon adalah ibu kandungnya almarhum Priyadi dannenek dari Ratih Septi Anggraini yang telah merawat danmengasuhnya sejak kecil , dan setelah almarhum Priyadi meninggal dunia Pemohon tetapmengasuh dan merawat Ratih Septi Anggraini selayaknyaanak kandungnya sendiri hingga sekarang ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga terbuktisebagai fakta hukum bahwa = almarhum Priyadi adalahseorang Pegawai

Negeri Sipil dengan pangkat / golonganII/a dan semasa hidupnya almarhum dan anaknya yangbernama~ Ratih Septi Anggraini masuk dalam daftarkeluarga yang memperoleh tunjangan dari Negara ; Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbuktipula sebagai fakta hukum bahwa baik Pemohon maupuncucunya ( Ratih Septi Anggraini ) sama sama memelukagama Islam dan permohonan Pemohon untuk ditetapkansebagai wali dari cucunya tersebut tidak bertentangandengan hukum baik hukumadat / kebiasaan maupunperundang undangan

SALINANPUTUSANNomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA JS.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di = Jakarta Selatan. Dalam hal ini di dampingi kuasa hukumnya :1. H.M. MILANO, SH.,2. TEGUH PUTRA A.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di = +Jakarta Selatan.

Terhadap hal iniantara Penggugat dan Tergugat secara bersama sepakat untukmenyelesaikan permasalahan ini dengan bercerai sebagaimanaberdasarkan Surat Kesepakatan Bercerai yang ditandatangani oleh ParaPihak tertanggal 28 Mei 2013.Bahwa mengingat status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, makaGugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat juga telah mendapatkanPermohonan Izin Perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja,yaitu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada KejaksaanAgung RI sebagaimana

Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksanaharian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambilsumpahnya,Selanjutnya oleh karena Surat Penunjukan Pelaksana TugasHarian tertanggal 875.1/323 ertanggal 20 November 2017yangdijadikan sebagai objek perkara a quo maka dr.

Negeri Sipil;.

Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai pelaksana harian ataupelaksana tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya;4. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian atau PelaksanaTugas tidak perlu ditetapbkan dengan Keputusan melainkan cukup dengan SuratPerintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat;Hal 53 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR5.

Oleh karena itu, prosedur untukditerbitkannya surat perintah penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksanatugas harus terpenuhi syarat mutlak terlebin dahulu yakni adanya Pejabat Definitifyang berhalangan tetap;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya berkaitandengan sengketa in litis yaitu apakah benar Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Biak Numfor selaku Pejabat Definitif berhalangan tetap sehinggaditunjuk Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten

Negeri Sipil atas nama dr.

Dian Ardiaty Siregar binti Armansyah Siregar, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Jalan PUD No.15, Lk.

tersebut menyerahkan kepada Pemohon dan Pemohon II padatanggal 14 April 2015, sejak itu anak tersebut diasuh dan dipelihara olehPemohon dan Pemohon II hingga sekarang sudah 10 bulan;Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut tidak keberatananak tersebut di jadikan sebagai anak angkat Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II berjanji akan mengasuh, merawat danmendidik dengan baik anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil,sanggup menanggung biaya perawatan dan pendidikan atas anak tersebutsampai dengan dewasa/ mandiri;Bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan terhadap masa depan anaktersebut, maka Pemohon dan Pemohon II bermaksud ingin mengangkatanak tersebut secara resmi, dan kemudian akan Pemohon masukkan kedalam daftar tanggungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, maka para Pemohon bermohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq.

SILMI, NIK 520307311261002

,tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentangmemberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n.

, tanggal O7 juli1994, yang telah dilegalisir. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentangmemberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n.

ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.6. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentangmemberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n.

, tanggal 07 juli 1994,yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor ; 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentangmemberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n.

Negeri Sipil / Aparatur SipilNegara di Kementerian Agama 25 (dua puluh lima ) tahun lebih sejaktanggal 7 Juli 1994 (Kepurtusan Menteri Agama No.B.11/3.d/PB II/7933tanggal 7 Juli 1994 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ) ;Menimbang bahwa pasal 11 Undangundang R.I.

SehinggaSK Tergugat tersebut jelas telahmengakibatkan kepentingan hukum (hak) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Sawahlunto telah dirugikan;5.

Negeri Sipil.

Bukti TXII : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Foto copysesuai dengan salinan ) ; 14. Bukti TXIV : Foto copy Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Foto copy sesuaidengan salinan ) ; 0 22+ 0 2n2 one non ene en ee15.

Negeri Sipil menyebutkan:(1 ).

Negeri Sipil (videbukti surat T XIV);on anne nena cence cence ne ee nee ne cence nna necesMenimbang, bahwa falsafah yang terkandung dalam norma hukum tersebut diatasperihal prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bahwasetiap pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam menerbitkansurat keputusan berupa hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil haruslah bersikaphatihati, penuh pertimbangan, serta dilarang untuk bertindak secara sewenangwenang;Menimbang

Sarolangun. sebagai Pemohon IIIBaharudin Djalil Bin Abdul Jalil, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 28 Februari1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata 1, tempat kediaman di Puri Masura Ikel. Mendalo Darat Rt005/ Rw 000 Kec. JalukoKab. Muaro Jambi. sebagai Pemohon IVSopian Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Sungai Abang, 26 April 1960,agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Pertama, tempat kediaman di Kel.

Sarolangun sebagai Pemohon VIDewi Murni Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 13 Juli 1970,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Teluk Kacibung Rt.02 Rw. 00 Kec.

Sarolangunsebagai Pemohon VIIINur Asiah Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 06 Juli 1974,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Limbur TembesiRt. 01 Rw. 00 Kec. Bathin Vili Kab.

Suka Rami Kota Palembang sebagaiPemohon XVIFitriani Taher Binti Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 03 September 1976,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Perumahan Puri Dahlia Asri No 27 Rt 03 Rw 00Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota Jambi sebagai PemohonXVIIHerwandi Taher Bin Taher, tempat dan tanggal lahir Panti, 23 Juli 1979, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Kel.

Kota BaruKota Jambi sebagai Pemohon XVIIIYuliana Binti Zakaria, tempat dan tanggal lahir Bangko, 01 Juli 1979, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Desa Mentawak Rt 05 Rw 02 Kec. Nalo Tantan Kab.Merangin sebagai Pemohon XIXAbdul Hamid Bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Bangko, 15 Juni 1974, agamaIslam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatAtas, tempat kediaman di Kel. Kampung Baru Rt 01 Rw O02 Kec.Muara Tembesi Kab.

SehinggaSK Tergugat tersebut jelas telahmengakibatkan kepentingan hukum (hak) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kota Sawahlunto telah dirugikan;5.

Negeri Sipil.

Bukti TXII : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Foto copysesuai dengan salinan ) ; 14. Bukti TXIV : Foto copy Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Foto copy sesuaidengan salinan ) ; 0 22+ 0 2n2 one non ene en ee15.

Negeri Sipil menyebutkan:(1 ).

Negeri Sipil (videbukti surat T XIV);on anne nena cence cence ne ee nee ne cence nna necesMenimbang, bahwa falsafah yang terkandung dalam norma hukum tersebut diatasperihal prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bahwasetiap pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam menerbitkansurat keputusan berupa hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil haruslah bersikaphatihati, penuh pertimbangan, serta dilarang untuk bertindak secara sewenangwenang;Menimbang

Pkj10 November 2016, namun berdasarkan laporan mediasi oleh mediatortersebut tertanggal 11 November 2016, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Pangkepdalam melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo.

Surat EdaranBadan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga sebelum memeriksa pokokperkara, terlebin dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasiperkara terkait dengan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Negeri Sipil di PuskesmasXXXxxx, Kabupaten Pangkep;Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,00dan telah mengambil kredit di bank;Bahwa saksi mengetahui gaji yang diterima Pemohon setelah kreditkurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Bahwa pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali denganTermohon, namun tidak berhasil;Hal. 9 dari 23 Hal.

Negeri Sipil dalammelakukan perceraian terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang, sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 ahun 1990, oleh karenanya tidak adahalangan hukum untuk mengadili lebih lanjut;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talakdengan dalildalil, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon

PUTUSANNomor 150/Pdt.G/2021/PA BbZINA 2SeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wameo, 3 Juli 1978, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempatkediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada Abdul Karim Asyarie, SH

,MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No.222, Kelurahan Bone bone, Kecamatan Batupoaro, KotaBaubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat KuasaKhusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftar dalamRegister Kuasa Nomor 63/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 26Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi;melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 05 September 1980, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempatkediaman

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Sekretariat Daerah KotaBaubau bulan April 2021, fotokopi tersebut telah dinazagelen dan dicappos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kKemudian diberikode (P.3), diberi tanggal dan diparaf;Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi di muka sidang yang masingmasing adalah:Saksi 1 SAKSI 1 PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan $1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro

dari 23 halaman Putusan Nomor 150/Padt.G/2021/PA BbSaksi 2 SAKSI 2 PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan $1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro,Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, mengetahui Pemohon danTermohon adalah pasangan suami istri;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorang tua Pemohon di Wameo, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon danTermohon

jumlah gajipokok Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah KotaBaubau, maka bukti P.2 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, keduanya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isiketerangan kedua saksi adalah