Ditemukan 864055 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Mdn Tanggal 4 Mei 2017 — - WILIYANTO (TERDAKWA)
20 — 3
20 — 3
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Register : 22-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli Tanggal 16 Maret 2020 — AHMAD JAPAR Alias AMAD Bin JAKA TARUB
38 — 6
38 — 6
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana dendasejumlah Rp.1.000.000.000, (satu. milyar Rupiah), denganketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka digantidengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.
Register : 21-01-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Bnj Tanggal 22 Februari 2016 — ALI AKBAR Als AKBAR Als TANJUNG
27 — 11
27 — 11
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjaraselama : 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Register : 22-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 1034/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 9 Juli 2015 — - BUDI IRIANTO
16 — 6
16 — 6
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Register : 01-04-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg. Tanggal 21 Agustus 2014 — H. PARTA ROGAWA,ST. Bin(ALM) RANA
62 — 22
62 — 22
BIN ALM RANA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
Register : 08-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 625 /Pid.Sus/2015/PN.Bls Tanggal 24 Februari 2016 — LILIK SANTOSO ALIAS LILIK BIN WAGIMAN
85 — 31
85 — 31
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LILIK SANTOSO ALIAS LILIK BIN WAGIMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 3 ( tiga) bulan
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LILIK SANTOSOALIAS LILIK BIN WAGIMAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan)tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti kurunganselama 3 ( tiga) bulan.3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnyadengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.5.
Register : 18-05-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Bls Tanggal 8 Agustus 2017 — ARMANSYAH Als WAK ACONG
35 — 56
35 — 56
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMANSYAH Als WAK ACONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
Register : 21-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Bnj Tanggal 10 Oktober 2017 — EDI DARMAWAN Als GOGON
18 — 6
18 — 6
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
Putus : 05-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN Sdk Tanggal 5 Oktober 2016 — TAYO ANDANI SINAGA Alias TAYO
51 — 7
51 — 7
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuanancaman yang terdapat di dalam Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untukmembayar sejumlah uang denda;Menimbang, berdasarkan Pasal 148 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapatdibayar oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjarasebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dan membayar denda Rp.800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Register : 02-09-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Bj Tanggal 26 Oktober 2015 — LIA DALIMUNTHE Als. LIA
29 — 4
29 — 4
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
Register : 24-02-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SINABANG Nomor 8/PID.B/2012/PN.SNB Tanggal 11 April 2012 — RISWANDI Alias GAJAH Bin Alm ZAINUDIN
78 — 4
78 — 4
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan
Register : 21-07-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 261/Pid.B/2014/PN. BJ Tanggal 30 September 2014 — SUPARJO ALS PARJO
22 — 5
22 — 5
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta ketentuanhukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI 16171 Menyatakan Terdakwa SUPARJO ALS PARJO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasaiNarkotika Golongan I bukan tanaman .2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
Putus : 05-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Pli Tanggal 5 Agustus 2015 — HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI (Alm)
45 — 7
45 — 7
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
Register : 11-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 1021/Pdt.P/2017/PA.Jr Tanggal 29 September 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
11 — 2
11 — 2
;Maskawin / mahar berupa Rp. 100.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrahwali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagai calonmempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut
tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di rumah alamat tersebut diats sudahmempunyai 2 anak nama : Siti Rosida dan Maulana Ishak;Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri
tinggal di Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon Il padatanggal 12 Desember 1993, di Dusun Krajan RT.02 RW. 02 Desa JatirotoKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Bahyar(alm) dengan maskawin berupa Rp. 100.000 dibayar
tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;hal. 4 dari 8 hal.
tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orangsaksi dan para undangan lainnya ;hal. 5 dari 8 hal.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3579 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — CV. TIMBUL JAYA MOTOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3579/B/PK/Pjk/2019jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/(lebih) dibayar sebagaiberikut: Uraian Jumla(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 7.318.98PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 731.89Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang bayar 731.89Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajakberikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar 731.89Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 351.311Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 1.083.20 Menimbang
Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat (8)huruf i UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar
dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.083.209.440,00 dengan perincian sebagai berikut:Rp 7.318.982.70Dasar Pengenaan Pajak 0PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 731.898.270Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar Rp 731.898.270Kelebihnan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp 0pajak berikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 731.898.270Halaman 6 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 3579/B/PK/Pjk/2019Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 351.311.170Rp = 1.083.209.44Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875 B/PK/PJK/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero);
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan53.182.848.000,000,00118.519.565.000,002.507.775.802,00238.723.990.037,005.318.284.800,0010.693.931.063,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 10.693.931.063,00e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (5.375.646.263,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.375.646.263,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 15 September 2015 dengan disertai alasanalasannya yang
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.318.284.800,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.693.931.063,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 10.693.931.063,00e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (5.375.646.263,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.375.646.263,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon
Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 B/PK/PJK/2019 Tanggal 21 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIM CAPITAL;
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
STP (Pokok kurang bayar) d.Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.. ef.8 Lainlain Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.. jumlah pajak yang dapat dikreditkan Pajak yang tidak/kurang dibayar 5 Sanksi administrasi:a.Bunga Pasal 13 (2) KUP .Kenaikan Pasal 13(3) KUP . Bunga Pasal 13 (5) KUP .Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 +5 e) mo a a Halaman 2 dari 8 halaman.
tanggal3 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00006/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak September 2011,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 351092652011, atas namaPT RIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Setiabudi, Jakarta Selatansehingga jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa PajakSeptember 2011 yang masih harus dibayar
menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 311.064.030,00 PPh Pasal 26 yang terutang Kredit Pajak:PPh yang tidak/kurang Dibayar Sanksi Administrasi:a.
Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 3 dari 8 halaman.
dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak Rp311.064.030,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak: RpPPh yang tidak/kurang Dibayar Rp 0,00Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 20-05-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BEND. PT BUMI KARSA-PT NINDYA KARYA
125 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1431/B/PK/Pjk/2020yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perhitunganSKPLB PPN masa April 2014 menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut/dibayar sendiri Rp Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp DikurangI:PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama
Rp Pajak Masukan yang diperhitungkan Rp268.897.418LainLain (Kompensasi bulan lalu) Rp 268.897.418 Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp(268.897.418) Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya Rp Jumlah PPN yang lebih bayar Rp(268.897.418)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119260.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut
1431/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak:Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Rp 841.474.021,00Pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.808.289.806,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Rp 0,00PPN Jumlah Rp 7.649.763.827,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak Rp 0,00terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan Rp 7.649.763.827,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar
Rp 0,00sendiriJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 268.987.418,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar Rp (268.987.418,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 15 Agustus 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut
dipungutoleh Pemungut PPN Rp 841.474.021,00 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut Rp 6.808.289.806,00 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah Rp 7.649.763.827,00Atas penyerahan barang dan jasa yangtidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 7.649.763.827,00Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 268.987.418,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar Rp (268.987.418,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4435 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INTERTEK UTAMA SERVICES;
57 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 17.821.982.660,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 17.821.982.660,00Perhitungan PPN Kurang Bayar RpPajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 954.669.081 ,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp 1.207.259.916,00Kelebihan pajak yang sudah: (252.590.835,00)Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya RpPPN kurang bayar Rp252.590.835,000,00Menimbang
Putusan Nomor 4435/B/PK/Pjk/2019Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 9.546.690.420,00Penyerahan yang PPN nya yang dipungut olehPemungut PPN Rp 3.703.509.764,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp17.821.982.660,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 954.669.081,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.206.133.416,00PPN yang lebih bayar Rp 251.464.335,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 252.591.835,00PPN yang kurang
dibayar Rp 1.127.500,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.127.500,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.255.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 17 Februari 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak
Putusan Nomor 4435/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor Rp 4.571.782.476,00 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 9.546.690.420,00 Penyerahan yang PPN nya yang dipungut olehPemungut PPN Rp 3.703.509.764,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp17.821.982.660,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 954.669.081,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.206.133.416,00PPN yang lebih bayar Rp 251.464.335,00Dikompensasikan ke Masa
Pajak berikutnya Rp 252.591.835,00PPN yang kurang dibayar Rp 1.127.500,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.127.500,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.255.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2725 B/PK/PJK/2019 Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GMG SENTOSA;
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2725/B/PK/Pjk/2019Daerah Pabean sehingga Dasar Pengenaan Pajak objek PajakPertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean Masa Pajak Maret 2012 adalah menjadi sebesar Rp0,00 danjumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalahsebesar Rp0,00 seperti perhitungan menurut Pemohon Banding tersebutdi atas, atau mohon dihitung kembali sesuai peraturan perpajakan yangberlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Pajak masukan yang dapat diperhitungkanc. Diperhitungkanc.1 SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkane. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya4. PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)5. Sanksi Administrasi :6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 2725/B/PK/Pjk/2019Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1.Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.
PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c) Rp 0,005. Sanksi Administrasi : Rp 0,006.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14