Ditemukan 61597 data
63 — 6
menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasanpembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diriHalaman 8 Putusan Nomor 454/Pid.B/2017/PN Pbrmaupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalamdakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas
27 — 9
meringankan pada terdakwa:Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa membuat korban tidak bisa mengikuti pelajaran selama 4(empat) hari;Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;e Terdakwa masih berstatus pelajar kelas 3 SMK;e Terdakwa dan korban sudah bermaafan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa Terdakwa harus diberi kesempatan untuk melanjutkanpendidikannya dan dengan mengingat tujuan pemidanaan bukan untuk balas
Terbanding/Terdakwa : BAKTI BAHTIAR Als. DONTO Bin SAHID
61 — 27
bahwa alasanalasan yang tersebut dalam memori bandingyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan sajadari halhal yang sudah diajukan dan diperiksa dalam pemeriksaan di tingkatpertama, tidak ada memuat halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjutlagi dalam peradilan tingkat banding, karena hal tersebut sudahdipertimbangkan dalam peradilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan terhadap terdakwa sepertiyang samasama diketahui bukanlah merupakan ajang balas
HABIBI ANWAR
Terdakwa:
THONCI RONSUMBRE alias THONCI
55 — 32
tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;wonnn Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalahdan dinyatakan mampu bertanggungjawab, sehingga Terdakwa harus dijatuhipidana atas perbuatannya ; Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkanTerdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untukmemperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perouatannya tersebut ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan lagimerupakan balas
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Banyuwangi menurut kami sangat tidak sesuai denganrasa keadilan jika dibandingkan dengan apa yang telah Terdakwa lakukan,perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak generasi muda danTerdakwa pernah dihukum, bahwa walaupun tujuan pemidanaan adalahbukan balas dendam tetapi memberikan efek jera kepada Terdakwa hal itutidak tercapai karena Terdakwa mengulangi perobuatannya untuk kedua kalisehingga putusan tersebut
47 — 10
Terdakwa sudah berusaha meringankan beban Saksi korban WATINI denganmemberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) meskipun besarnya santunan tidak sesuai dengan keinginan dankehendak Saksi korban WATINI Binti WIDNYA.Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan sebagaibentuk balas dendam, namun bertujuan melakukan pembinaan terhadapterdakwa agar terdakwa tidak kembali mengulangi perobuatan pidana dan agarterdakwa dapat kembali hidup secara wajar ditengahtengah masyarakat
25 — 5
Germawan Rizal Herwinda.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakatHalhal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkandan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukansematamata untuk balas
Arman Mol SH
Terdakwa:
ARIL WATOLE Alias ARIL BIN HASAN EFENDI
84 — 25
dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN BauMenimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dantidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwaharuslah tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai denganketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yangtelah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan sematamata balas
25 — 16
harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, makakepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besarkecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkansebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaantidak sematamata sebagai tindakan balas
24 — 16
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnyatidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, maka mengenai pidanayang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karenapenjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas
81 — 6
memberatkan :Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;Terdakwa sopan dipersidangan ;Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perobuatannya serta berjanjidimasamasa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana atas diri terdakwabukanlah merupakan tindakan balas
31 — 15
pertimbangan tersebut diambil alih dandijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa untuk itu terhadap keberatan Penuntut Umumyang tersebut dalam Memori bandingnya dengan menyatakan putusanPengadilan Negeri Martapura sangat jauh memenuhi rasa keadilanmasyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidaksependapat karena tidak jelas tolok ukurnya, sehingga pidana yangdijatunkan terkesan hanya untuk memenuhi rasa balas
FADLI SETIAWAN, SH., M.Kn
Terdakwa:
USMAN Bin Alm M. YUSUF
104 — 16
Akan tetapi pemidanaan tersebut tidakdimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkanmartabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa menyadari dandapat mengkoreksi diri serta dapat memperbaiki perbuatannya dimasamendatang;Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dengan saksiKorban Musriadi beserta kelurga tidak mempermasalahkan apabila dilakukanjalan perdamaian sehingga permasalahan antara kedua belah pihak sudahseharusnya dapat diselesaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan
54 — 7
karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebutdiatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yangterdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutandari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwatidak setimpal atas perbuatan dilakukan;Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakansuatu. balas
29 — 5
sehingga masih dapat diharapkan akanmemperbaiki perilakunya dikemudian hari ; Terdakwa mengakui kesalahannya, mengaku bersalah dan menyesali pebuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akandijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehinggaoleh karenanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas
27 — 14
strafuitsluitingsgrondens), baik berupa alasan pembenar dari tindakan(rechtsvardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan(schuldsuitsluitingsgronden), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalahcakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telahdilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakimterhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa tidakdimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupununtuk balas
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
AndikMarsudianto sebagai alat pencaharian dan menyetorkan kepada saksi AndikMarsudianto sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); Bahwa benar penghasilan yang didapat dari bentor selama satu bulan sekitarRp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); Bahwa Penuntut Umum memahami segala alasan yang dikemukakan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusannya denganmempertimbangkan pemidanaan yang dijatunkan terhadap Terdakwa FARITDOKTER alias FARIT bukan merupakan bentuk balas
28 — 16
Bahwa Pengguat sering dipukul, karena tidak menahan sakit makaPenggugat pun balas memukul Tergugat;2. Bahwa saat Pengguat meminta izin pada Terguat utnuk keluarrumah, Tergugatb tak pernah mengizinkan;3. Tergugat sering kelaur rumah dan pulang malam karena Penggugattidak merasa nyaman lagi berumah tangga bersama dengan Tergugat danPenggugat tidur dirumah ibu Ica (pemilik Kedai Herbalife) karena Tergugatsudah mengunci pintu;4.
Terbanding/Terdakwa : ALFIAN AGAM RAMADHAN Bin MARGONO.
24 — 16
terhadappenetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum ataspidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Bandingselain memperhatikan halhal yang memberatkan maupun yang meringankansebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat PertamaHalaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 181/PID.SUS /2019/PT BDGjuga mempertimbangkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanabukan sematamata sebagai sarana untuk balas
147 — 32
tindakpidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjaramerupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untukdijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepadaTerdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepadaTerdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yangdalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku danbukan sebagai sarana balas