Ditemukan 128570 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
278 k/tun/2011 ; perkumpulan balai sahabat surabaya
Nuraisyah panjaitan
S.kep
Ners
M.kes vs walikota tanjung balai;
Korupsi
Balai konservasi sumber daya alam dki jakarta
Hutang-piutang
Hutang warisan
Ganti rugi
Balai harta peninggalan
Uang paksa
Cv samitra jaya vs 1. kuasa pengguna anggaran (kpa) belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul.
2. kelompok kerja (pokja) pemilihan belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul pada bagian layanan pengadaan (blp) diy;;
Kepala seksi wilayah ii pekanbaru balai pengamanan dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera vs perkumpulan kelompok tani tuasai;;
Kepala seksi wilayah ii pekanbaru balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera vs perkumpulan kelompok tani tuasai;
Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;;
Saye vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten lombok tengah.
2. pt. pengembangan pariwisata indonesia.
3. kepala balai pelaksanaan jalan nasional nusa tenggara barat;;
Perdata
Jhoni bari
Direktorat bina marga balai pelaksanaan jalan nasional ix maluku dan maluku utara
H. djoko soetatmo
S.h.
-abdul hutapea
M.h.
Alexander sampewai palumpun
Putus : 05-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/TUN/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 — PERKUMPULAN BALAI SAHABAT SURABAYA (BADAN HUKUM) vs DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ; PERKUMPULAN BALAI SAHABAT
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN BALAI SAHABAT SURABAYA (BADAN HUKUM) vs DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ; PERKUMPULAN BALAI SAHABAT
TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., yang sama sekali bukananggota perkumpulan serta beberapa anggota lagi yang sama sekali tidakdikenal dan tidak pernah menjadi anggota Perkumpulan Balai SahabatSurabaya sebelumnya, tindakan ini sewenangwenang dan melanggar hakhak anggota yang 10 (sepuluh) kali jauh lebih banyak dari AnggotaPerkumpulan Balai Baru ini yang hanya terdiri 22 orang anggota dari totalanggota 122 (seratus dua puluh dua) orang ;Bahwa Akte Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat yang baru No. 16
notulen rapat maupun dalam permohonannya, halini menjadi dualisme/tandingan perkumpulan balai sahabat.
BahwaPerkumpulan Balai Sahabat hingga saat ini masih eksis dan tidakpernah ada pembubaran baik dari anggota maupun dari instansi yangberwenang.
Balai Sahabatyang kemudian memasukkan Gedung Balai Sahabat milik Penggugat/Terbanding/ Pembanding sebagai kekayaan pada Akta PendirianPerkumpulan Balai Sahabat Tandingan, terbukti pada Pasal 4 dan Pasal 18akta No. 16 tanggal 29 Januari 2010 tentang Akta Pendirian PerkumpulanBalai Sahabat disebut Perkumpulan Balai Sahabat Tandingan yangditerbitkan AGUS GIYANTO, SH.
Bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat II Intervensi menyatakan bahwadirinya dalam rapat tanggal 29 Januari 2010 mendirikan Perkumpulan Baru,ini terbukti bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat II Intervensimendirikan Perkumpulan Balai Sahabat Tandingan dengan merampas assetPerkumpulan Balai Sahabat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding/Pembanding sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 18 Akta No. 16 tanggal29 Januari 2010 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat disebutPerkumpulan Balai Sahabat
Register : 12-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/TUN/2021 Tanggal 31 Mei 2021 — NURAISYAH PANJAITAN, S.KEP, NERS, M.KES VS WALIKOTA TANJUNG BALAI;
121 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
NURAISYAH PANJAITAN, S.KEP, NERS, M.KES VS WALIKOTA TANJUNG BALAI;
,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanSudirman Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Johor, KecamatanDatuk Bandar, Kota Tanjung Balai, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA TANJUNG BALAI, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Km. 5,5, Kota Tanjung Balai;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam
Putus : 06-03-2007 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367K/PID/2007 Tanggal 6 Maret 2007 — Ir. Muniful Hamid; Ir. Edi Sensudi, MM.
176 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rudy Anggono tersebut para Terdakwa menyetujuinya selanjutnyamelakukan orientasi lapangan, melakukan deteksi dini terhadap upayaperdagangan satwa reptik Appendik dan Il serta melaporkan hasilnyakepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikeluarkan SuratPerintah Tugas.Atas laporan para Terdakwa tersebut maka pada tanggal 6 April 2005Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengeluarkan Surat PerintahTugas Nomor: 43/IVK.10/TSL/2005 tanggal 6 April 2005 yangditandatangani Abdul Manan AR,
SE selaku yang mewakili Kepala Balaimemerintahkan kepada Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alamyaitu Ir.
Muniful Hamid memerintahkan kepada beberapa AnggotaPolisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yaitu Burhanudinsebagai Ketua Tim dengan anggota Marwan Shofa, SP, Arif Widarto, S.Hut,Davis Purnawan, Sri Heryanto, Endang Purwanto dan Sunardi untukmelaksanakan tugas pengecekan dan pengamanan terhadap satwa liarApendik dan II CITES di wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya AlamDKI Jakarta.Pada tanggal 6 April 2005 sebelum dilakukan operasi bertempat di halamanGedung Manggala Wana Bhakti Departemen
Muniful Hamid selaku Kepala Seksi KonservasiWilayah dan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai KonservasiSumber Daya Alam DKI Jakarta pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Ir. Edi Sensudi, MM.selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah dan selaku Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta pada DirektoratHal. 7 dari 22 hal. Put.
No. 367 K/Pid/2007Atas laporan para Terdakwa tersebut maka pada tanggal 6 April 2005Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengeluarkan Surat PerintahTugas Nomor: 43/IVK.10/TSL/2005 tanggal 6 April 2005 yangditandatangani Abdul Manan AR, SE selaku yang mewakili Kepala Balaimemerintahkan kepada Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alamyaitu Ir. Muniful Hamid Kepala Seksi Konservasi Wilayah I/PPNS sebagaiketua Tim dengan Anggota Ir.
Putus : 04-10-2006 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67K/Pdt/2004 Tanggal 4 Oktober 2006 — Lauw Ade ; Ling ling ; Fanny ; Afu ; Magdalena
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 03-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/TUN/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 — BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA., II. SANGEETA RAMCHAND, DKK DAN GURMUKH RAMCHANDANI;
193 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA., II. SANGEETA RAMCHAND, DKK DAN GURMUKH RAMCHANDANI;
Register : 10-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;
185 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;
Register : 12-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2020 Tanggal 5 Mei 2020 — KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI MONOKWARI VS CV. ALCO TIMBER IRIAN;
234 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI MONOKWARI VS CV. ALCO TIMBER IRIAN;
., jabatan Kepala Balai PengelolaanHutan Produksi (BPHP) Wilayah XV, Jayapura, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.3/IPHH/TU/HPL.4/2/2019, tanggal 25 Februari 2019:ll. KEPALA BALA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIWILAYAH XVI MANOKWARI, tempat kedudukan di JalanDrs. Esau Sesa Sowi Gunung Manokwari:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bakri, S.Hut., M.Si.
berjalan, sampai perkara ini di putusdan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada Penetapan atauPutusan lain yang mencabutnya;Memerintahkan Tergugat II menunda daya berlaku dan tindakanadministratif selanjutnya objek sengketa terdiri dari Surat KepalaBalai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari PapuaBarat Nomor S.367/VI/BPHP.XVI3/2018, tanggal 4 Oktober 2018,Hal Peringatan Tagihan Ke1 Kewajiban Piutang Lama PenggantiNilai Tegakan (PNT) atas nama CV Alco Timber Irian, dan suratKepala Balai
Menyatakan batal atau tidak sah suratsurat objek sengketa berupa:a.Surat Keputusan Direktur luran dan Peredran Hasil Hutan Nomor222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaiTindak Lanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHKTahun 2016 (Piutang Lama) tertanggal 31 Juli 2018 atas namaCV Alco Timber Irian;Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor S.367/VI/BPHP.XVI3/2018tertanggal 4 Oktober
2018 Hal Peringatan Tagihan ke1Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atasnama CV Alco Timber Irian;Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor S.406/VI/BPHP.XVI3/2018tanggal 7 November 2018, Hal Peringatan Tagihan Ke2Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atasnama CV Alco Timber Irian;3.
Tagihan ke1 Kewajiban Piutang Lama PenggantiNilai Tegakan (PNT) atas nama CV Alco Timber Irian, dan SuratKepala Balai Pengelolaan WHutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor S.406/VI/BPHP.XVI3/2018tertanggal 7 November 2018 tentang Peringatan Tagihan ke2Halaman 3 dari 8 halaman.
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL., 2. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL., 2. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;
Register : 04-08-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/TUN/TF/2022 Tanggal 17 Februari 2023 — KEPALA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA VS PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TUASAI;;
166 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA VS PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TUASAI;;
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/TF/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEPALA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA VS PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TUASAI;
149 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA VS PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TUASAI;
., Advokat diKantor Seksi Wilayah II Balai Pengamanan Dan PenegakkanHukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan WilayahSumatera, beralamat di Kota Pekanbaru, serta Haryadi, S.H.
Menyatakan tindakan Penghentian aktivitas pekerjaan dan pelaranganpemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunanrakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta olehPerkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Kepala SeksiWilayah Il Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakkan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHk) Wilayah Sumatera adalahperbuatan melawan hukum;3.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA SEKSIWILAYAH Il PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DANPENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN(BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Register : 18-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — MITRA PEMBANGUNAN SULTRA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) B.3.5 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022;;
232 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
MITRA PEMBANGUNAN SULTRA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) B.3.5 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022;;
Register : 01-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/TUN/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 — KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT;;
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT;;
Register : 10-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/LH/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
382 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
382 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
Register : 08-05-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/TF/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
Putus : 02-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 35/PDT/2014/PTK Tanggal 2 Juni 2014 — Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
70 — 37
70 — 37
Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
Kepala Balai TamanNasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA),beralamat dan berkedudukan Jalan Kasimo Labuan Bajo,Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya semula disebut sebagaiTERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;PEMERINTAH NEGARA R.L. cq Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi NTT cq Kepala Kantor PertanahanKabupaten Manggarai Barat Beralamat dan berkedudukan diJalan Frans Nala No. 12 Labuan Bajo, Kabupaten ManggaraiBarat
saja dibawah tangan dan demikian pula ganti ruginya diterima dengan buktikwitansi yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan tanah, pimpro dan bendaharaProyek serta diketahui Kepala instansi terkait, sepanjang para pihak yang meyerahkantanah.....tanah tersebut tidak keberatan , dan sebagai bukti bahwa penyerahan tanah tersebut dansekarang tanah tersebut telah dibangun gedung kantor Taman Nasional Komododibawah kementerian Kehutanan RI Cq Dirjen Perlindungan Hutan KonservasiAlam(PHKA) Cq Kepala Balai
Register : 11-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 2/PDT/2019/PT AMB Tanggal 20 Februari 2019 — -DIREKTORAT BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DAN MALUKU UTARA (Pembanding)
- JHONI BARI (Terbanding)
-NURYANTI BARI (Terbanding)
89 — 23
89 — 23
-DIREKTORAT BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DAN MALUKU UTARA (Pembanding)- JHONI BARI (Terbanding)-NURYANTI BARI (Terbanding)
Register : 23-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 117/PDT/2018/PT KPG Tanggal 1 Nopember 2018 — Kepala Balai Taman Nasional Komodo
145 — 72
145 — 72
Kepala Balai Taman Nasional Komodo
LATIEF,JERMAN ABDULLAH,ABDURRAHMAN;Kesemuanya adalah Pegawai Balai Taman Nasional Komodo, yanga eeberalamat di JI.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq.Kepala Balai Taman Nasional Komodo. Terhadap hal tersebut TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:a.
Balai Taman Nasional Komodo merupakan Unit Pelaksana TeknisKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi SumberDaya Alam dan Ekosistem yang mempunyai tugas penyelenggaraankonservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;c.
, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karenabertentangan dengan ketentuan Pasal 50 UndangUndang No. 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, mengingat Kantor Balai Taman NasionalKomodo tersebut merupakan barang milik negara, sehingga badan peradilandilarang melakukan sita jaminan.7.
Kepala Balai Taman NasionalKomodo padahal:e Yang berwenang menetapkan kawasan hutan adalah MenteriKehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);e Balai Taman Nasional Komodo merupakan Unit Pelaksana TeknisKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada dibawah danbertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistim yang mempunyai tugas PenyelenggaraanKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistimnya;2.
Register : 09-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NAISONAL XVIII VS PT. CAHAYA MAS PERKASA;
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NAISONAL XVIII VS PT. CAHAYA MAS PERKASA;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA SATUANKERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH Ill PROVINSIPAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESARPELAKSANA JALAN NASIONAL XVIII2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H.
Register : 26-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 37/PDT/2018/PT KPG Tanggal 15 Mei 2018 — BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk
33 — 13
33 — 13
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk
yaitu masingmasing SHM No. 783, SHM No. 784,SHM No. 785 dan SHM No. 786 menggantikan sertifikat Hak Milik No. 2tahun 1972 juga milik Penggugat disebabkan melihat kondisi dilapangan/tanah sengketa sudah terdapat 2 (dua) buah bangunan rumahJaga Bendungan Sungai Tarus bersifat permanen (di atas tanah SHM No.784), beberapa sumur dan saluran irigasi (di atas tanah SHM No. 786)milik Tergugat Il in casu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa TenggaraTimur yang ditempati dan dikelola oleh Tergugat in casu Balai
Obet Sabetu sementarabertugas di Flores;Bahwa kemudian terakhir yaitu pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugatkembali mengajukan surat kepada Tergugat in casu Kepala Balai WilayahSungai Nusa Tenggara Il perihal permohonan kompensasi ataspenggunaan tanah sengketa tanoa sepengetahuan Penggugat, namunhingga kini hasilnya adalah nihil;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dalam Bab KetentuanUmum, yaitu :e Pasal1 Ayat 2, yang berbunyi :Pengadaan Tanah
masingmasing SHM Nomor 783,SHM Nomor 784, SHM Nomor 785 dan SHM Nomr 786 menggantikansertifikat Hak Milik Nomor 2 tahun 1972 juga milik Penggugat disebabkanmelihat kondisi di lapangan/tanah sengketa sudah terdapat 2 (dua) buahbangunan rumah Jaga Bendungan Sungai Tarus bersifat permanen (diatas tanah SHM Nomor 784), beberapa sumur dan saluran irigasi (diatas tanah SHM Nomor 786) milik Tergugat Il in casu Dinas PekerjaanUmum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditempati dan dikelola olehTergugat in casu Balai
Nomor 786 menggantikansertifikat Hak Milik Nomor 2 tahun 1972 juga milik Penggugat disebabkanmelihat kondisi di lapangan/tanah sengketa sudah terdapat 2 (dua) buahbangunan rumah Jaga Bendungan Sungai Tarus bersifat permanen (diatas tanah SHM Nomor 784), beberapa sumur dan saluran irigasi (diatas tanah SHM Nomor 786) milik Tergugat Il in casu DinasPekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditempati danHalaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT KPGdikelola oleh Tergugat in casu Balai
Register : 21-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/TF/2022 Tanggal 6 Desember 2022 — KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI BALI (BKSDA BALI)., 2. DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE)., 3. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (MENTERI LHK) ;;
147 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI BALI (BKSDA BALI)., 2. DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE)., 3. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (MENTERI LHK) ;;