Jadi adil bukandibagi rata sama besar nilainya atau bukan pula dibagi rata sama banyakwaktunya. Adilnya manusia tidak bersifat mutlak melainkan bersifat relative,namun walau demikian manusia harus berusaha semaksimal mungkin untukberlaku adil dalam segala hal disemua sendi kehidupan, termasuk adilnyaseorang suami dalam segala hal terhadap kehidupan para isteri mereka.

Kesatuannya tidaksedang dipersiapkan dalam tugastugas Operasi Militer.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhiunsur unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalamPasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang6Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangansecara sah sesuai ketentuan Undangundang tetapi tidakdapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan paraSaksi dibacakan Oditur Militer dari Berita AcaraPemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikandi bawah sumpah maka nilainya

dipersiapkanmelaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaandamai.Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sahsesuai ketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannyadibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawahsumpah dimana nilainya

disiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasimiliter maupun expedisi militer.Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sahsesuai ketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannyadibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawahsumpah dimana nilainya

yaitu unsur menghasilkan limbahberbahaya dan beracun, dengan mengatakan limbah yang dihasilkanTerdakwa tidak terbukti merupakan limbah berbahaya dan beracun,padahal berdasarkan hasil uji Laboratorium Pengendali DampakLingkungan Pusarpedal = KNLH ~ kawasan pupiptek Nomor132/LDDL/06/2011 tanggal 1 Juni 2011, menerangkan bahwa uji ToxicityCharacteristic Leached Procedure dan berdasarkan metode analisisUSEPA D1311 2004 menyimpulkan Untuk parameter Arsen, Kromium,Timbal, Tembaga, selenium, mercury, nilainya

Nomor 246 K/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa batubatu permata yang terdiri dari batu berlian dan batu mulialainnya adalah menjadi datu kesatuan dengan barang jaminan namunkarena nilainya tidak dapat ditaksir berdasarkan suatu standar makabatubatu tersebut tidak ikut ditaksir oleh Tergugat/Pelaku Usaha dantelah diberitahukan sebelumnya oleh Tergugat/Pelaku Usaha kepadaPenggugat/Konsumen namum pada saat itu Penggugat/Konsumen tidakmempermasalahkan hal tersebut; Bahwa tindakan Tergugat yang menjual barang jaminan

tidakberdasarkan datadata yang akurat, padahal harga yang Pemohon Bandingberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 001590 tanggal 3Januari 2013 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Bandingbeli/oayar yaitu sesuai dengan /nvoice Nomor: 12133 tanggal 11 Desember2012, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon untukmembatalkan keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekuranganpembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nilainya

Bahwa selain tindakan Tergugat menutup Jalan Umum Perkebunan, DesaWarembungan tersebut, juga telah melakukan pembongkaran tanah yangberbatasan dengan tanah milik Penggugat dan berakibat terjadinya longsorkarena telah digali oleh Tergugat, hal tersebut telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat yang nilainya mencapai Rpe250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah);.

Tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat2 untuk mengambil keputusan maupun untuk melakukan perbuatan hukumyang menyangkut Penggugat;Bahwa Surat Kesepakatan 20 Mei 2020 tersebut nyatanya menimbulkandampak buruk berupa kerugian yang nilainya cukup besar bagi Penggugatkarena SEOLAHOLAH Penggugat menjadi memiliki beban tanggung jawabhukum kepada Tergugat1 (quod non).

anak yang bernamaAmelia Natasya Putri yang ada dalam asuhan Termohon, Pemohon akanmemberikan nafkah anak tersebut sejumlahn Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau madiri, maka sesuai denganPasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c)dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohonsebagai seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anaksampai anak tersebut dewasa, sedangkan mengenai besaran nilainya

memberikan keterangannya dibawah sumpah dalamBerita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sahsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedangmelaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer makaketerangan para saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal155 Undangundang No 31 tahun 1997 dimana keterangan para saksi yang tidakhadir tersebut nilainya

Menetapkan bahwa apabila ternyata dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan menurut perhitungan nilainya atau dengan jalan dijual lelang.8. Menetapkan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut ;8.1. Kepada Bapak H. Hohammad Munif dengan alamat di dusun Madyorenggo RT.01 RW.04 desa Talok Kec. Turen kab. Malang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).8.2.

Menetapkan bahwa apabila ternyata dalam pelaksanaan pembagian hartabersama tersebut tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, makapelaksanaan pembagiannya dilakukan menurut perhitungan nilainya ataudengan jalan dijual lelang.8. Menetapkan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalahsebagai berikut ;8.1. Kepada Bapak H. Hohammad Munif dengan alamat di dusunMadyorenggo RT.O1 RW.04 desa Talok Kec. Turen kab. Malangsebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).8.2.

Ltd Jumlah 1.794.659.328 179.465.933 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.794.659.328,00 adalahpenyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui Trader Lokal, ataspenyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri dengan alasansebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang danhak

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp1.827.595.162,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak....... Rp53.112.550.420,00Menurut Terbanding .............:2:08 Rp54.940.145.582,00Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/PJK/2017Koreksi Terbanding ............

Bukti penyerahan barangdibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Bea danCukai yang menunjukkan bahwa ekspornya benarterjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yang terteraadalah PTPN V (Termohon Peninjauan Kembali);harga jual yang menurut Trader Lokal dan harga jualkepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada Termohon PeninjauanKembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Bahwa atas dasar undangundang tersebut Tergugat melaksanakannya sesuaiproses dimana Dinas

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Kemudian di dalam Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan

Kerugian Materil: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang xX @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000, 00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empatjuta rupiah);Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT SMRBahwa berdasarkan pada faktafakta,

Kerugian Materill: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00 harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang x @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00 harus dibayar TergugatRekonvensi secara tunai; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000,00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensiadalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah)harus dibayar

kembali pengelolaan Apartemen Robinson tersebut;MENGENAI NILAI KERUGIANBahwa selama 10 (Sepuluh) tahun developer telah bertindak selakupengelola Apartemen Robinson dari tahun 2002 s/d 2012 dimanatelah memungut uang maintenance tanpa melakukan perawatan danperbaikan/pergantian fasilitas yang rusak, akibatnya ketika pengelolaan Apartemen Robinson dikelola P3SRS tahun 2012 ternyata fasilitasfasilitas tersebut terpaksa harus diganti dengan memakai uangdari Penggugat dan kelompok yang diwakilinya yang nilainya

menyatakan,yaltu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti Surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian harga perkawinan (gono gini);5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusanyang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan (bezitsrecht)SEMA Ri No. 3/2000 angka ( (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat PertamaSelanjutnya SEMA RI No. 4/2001 menyatakan, yaitu:"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga

menyatakan,yaitu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian hargaperkawinan (gone gim5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusan yang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan(bezitsrecht)SEMA RI No. 3/2000 angka 7 (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

No. 291/PDT/2019/PT.DKIbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan":Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengannilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pithak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusanserta merta.Karena permohonan Putusan Serta Merta (Ultvoerbaar bijVoorraad

Namira, perusahaan CV SriBilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari hargasatuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketikapanitia pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan padaharga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untukperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. SriBilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir.

Oston Gultom dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan kapalpenangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tidak menyesuaikan dengan hasilkonsultan perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yangdibayarkan kepada perusahaan CV.

HPS) barang/ jasa, kecualiuntuk kontes/ sayembara.(2) ULP/ pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkanHPS yang ditetapkan oleh PPK.(5) HPS digunakan sebagai:a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran; danc. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya

Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alattangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan perencanaan dan dalammenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilaisebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV.Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal)berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh)unit.Bahwa selanjutnya tanggal 29 November

Banding mengajukan permohonan perihaltersebut di atas berdasarkan hak Pemohon Banding yang diatur dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) junctoPasal 35 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,dengan pokok sengketa sebagai berikut :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya

dikenakannya PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negerisebenarnya bukan hanya karena penyerahan Jasa KenaPajak dilakukan di luar Daerah Pabean (origin principle)tetapi lebih kepada alasan karena kebiasaan dalamhubungan penerbangan Internasional;. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 144 Tahun2000, jasa angkutan udara luar negeri tidak termasuk dalamJasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan bahwakarena itu tergolong sebagai Jasa Kena Pajak, yangpengenaan Pajak Pertambahan Nilainya

Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalahsengketa mengenai yuridis yaitu terkait perbedaan pendapatantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiriHalaman 39 dari 74 halaman.

Koreksi positif atas penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00 dan koreksinegatif atas penyerahan yang tidak terutang PPN sebesarRp.14.319.693.669,00 (koreksi atas Penyerahan JasaKebandarudaraan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai sebesar Rp.14.319.693.669,00)Diajukan PK ke MAAlasan:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksipositif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00dan koreksi negatif

Dalam Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/anggota LPD yang tidak mematuhikewajibannya atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran /halaman 29 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRkredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhikewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkanangsuran/ kredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada LembagaPerkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabahLPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminanyang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapatpenjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidakmematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kreditmacet.4.

LtdJumlah 8.989.000.98 898.540.632 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp8.985.406.320,00adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiPenyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melaluiTrader Lokal, atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksamenjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri dengan alasan sebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelangdan hak kepemilikan

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp9.047.755.773,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak ......

Bukti penyerahanbarang dibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Beadan Cukai yang menunjukkan bahwaekspornya benar terjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yangtertera adalah PTPN V (Termohon PeninjauanKembali),harga jual yang menurut Trader Lokal dan hargajual kepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali untuk

fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur merupakanfasilitas kredit modal kerja, yang seharusnya Krediturmempertimbangkan pula perkembangan usaha dari usaha yangdijalankan oleh Debitur,Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu. bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukannilaiEksekusi nantinya

penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu) bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukan nilaiEksekusi nantinya