pisah tempat tinggal hinggasekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudahpernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

No 0011/Pdt.G/2018/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus ; Perselisihan dan pertengkaran

pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) yangdisebabkan oleh termohon berselingkuh dengan lakilaki lain, dan menuduh pemohonyang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan timbulnyapercekcokan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untukbercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan

pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumahtangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuanPasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilanganekspektasi untuk kembali rukun sebagai Suami istri sebagai unsurunsur terpenuhinyaalasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang /tsbat nikahHal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor:671/Pat.P/2018/PA.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukumyang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli waris.Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

daripenetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untukkepentingan hukum lainnya selain dari Kepentingan in casu adalah sah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandungsengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuanPasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebuttelah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Tgrsterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbuny);969 a ela yrolwuoll elS> Yo eSl> II ) YoJ 56>) JlArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan

Put.No.1332/Pdt.G/2020/PA.Kag.tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Tergugat dan Penjabat Kepala Pemerintahan NegeriBatu Merah sebagai Tergugat II serta Camat Sirimau sebagai TergugatV adalah Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negera mengatakan : Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Hal ini pula telah ditegaskan

Oleh karena itu menurut hukum danketentuan peraturan perundangundangan serta doktrin putusanMahkamah AgungR.I, Gugatan Penggugat sangat bertentangandengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv mengenai syaratsyarat formilmaupun material surat gugatan sebagaimana ditegaskan dalamPutusan MARI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo.Putusan MARI Nomor. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 danapabila terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis suratkeputusan yang telah berakhir dapat merujuk

Dengan demikian gugatan Penggugat dalamperkara a quo ini haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalamhukum perdata, maka gugatan Penggugat bukan yurisdiksi PengadilanNegeri Ambon untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor. 88K/TUN/1995, Tanggal 7 September 1994 Jo. Putusan MARI Nomor219 K/TUN/2001, Tanggal 28 Februari 2002 Jo. Putusan MARI Nomor144 K/TUN/1998, Tanggal 29 September 1999 Jo.

Dengan demikian gugatan Penggugat dalamperkara a quo ini haruslan dianggap melebur (oplossing) ke dalamhukum perdata, maka gugatan Penggugat bukan yurisdiksi PengadilanNegeri Ambon untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor. 88K/TUN/1995, Tanggal 7 September 1994 Jo. Putusan MARI Nomor219 K/TUN/2001, Tanggal 28 Februari 2002 Jo. Putusan MARI Nomor144 K/TUN/1998, Tanggal 29 September 1999 Jo.

Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuaiketentuan Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara, ditegaskan bahwa :(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darikeberatan dan banding administratif;(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmembuat alasan keberatan dan tembusannya

Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yangditerima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi, sehingga Penggugatsesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnyamengajukan banding adminitratif kepada Badan Pertimbangan ASNsebagaimana ditegaskan

Sipil Negara, norma yangdiatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 sebenarnya sudah diatur dalam undangundang kepegawaian yaituHalaman 24 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGdalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, dimanadalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan

Sipil Negara;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat PembinaKepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor TengahUtara Nomor : Bapegdiklat.862.3/366/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauHalaman 27 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudahjelas dengan mempertimbangkan dan memenuhi asasasas umumpemerintahan umum yang baik sebagaimana ditegaskan

Begitu juga seorangBupati wajiod untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundangHalaman 38 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGundangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 huruf b UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, pastinya sumpah jabatandan kewajiban dimaksud harus ditaati olen seorang Bupati, karena jika tidakditaati sudah pasti ada sanksi bagi Bupati; Maka Ketika Bupati diperhadapkan antara kebijakan

Pemakaian Bahan Lainnya sebesarRp.1.208.315.668,00 Tidak Dipertahankan;B Koreksi Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi dari KPP terkaittidak ada sebesar Rp8.576.330,00;o Bahwa konfirmasi Faktur Pajak bukan merupakan satusatunyaalat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebutbenar adanya baik secara formal maupun material; Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukankonfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnyaseperti arus uang, arus barang; Hal ini telah ditegaskan

tangan yang berhakmenandatangani Faktur Pajak; Pasal 9 ayat (5) mengatur bahwa apabila dalam suatu MasaPajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahanyang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutangpajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, makajumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Masukanyang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PPNTahun 2000 ditegaskan

Keputusan Terbanding Nomor KEP754/PJ./2001 antaralain menyebutkan tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajakadalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebuttelah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPTMasa PPN;2.6 Romawi V Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE10/PJ.52/2006tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN,Konfirmasi Faktur Pajak, dan LangkahLangkah PenangananRestitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan PajakPertambahan' WNilai, disebutkan "Perlu. ditegaskan

lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen,serta meneliti dokumendokumen pendukung lainnya yangberkenaan dengan transaksi tersebut;2./ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE27/PJ.52/2003tanggal 27 Oktober 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan SE 04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 tentangPerubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajaknomor SE27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas PemohonBanding yang diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah,ditegaskan

Bahwa pemohon peninjauan kembali (semula terbanding)sependapat dengan Majelis Hakim bahwa konfirmasi Faktur Pajakbukan merupakan satusatunya alat uji yang dipakai untuk meyakinibahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupunmaterial;Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukankonfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnyaseperti arus uang, arus barang;Hal ini telah ditegaskan di dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP 754/PJ./2001 tanggal 26

pa Je GlyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Bima Satria Aji bin Rahmansyah, lakilaki, lahir tanggal 12 September 2011 dan Arjuna Panca Naka binRahmansyah lakilaki, lahir 1 Desember 2015tahun kepada Penggugatsebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak a quodewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan

dalam iddah, jika ada dalam talakrajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuanitu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugatyang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya nafkah iddah Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddahsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah , sebagaimanaakan ditegaskan

patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek, Sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Putusan Nomor :3207 /Pdt.G/2016/PA.Tgrsmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisihan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(a) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapadanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 18 dari 23 halamansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

salah dan keliru, karena :1.Bahwa Pemohon Kasasi dalam positaposita gugatan tidak pernahmenyebutkan bahwa barang obyek sengketa adalah berupa Tanah.Dalam hal ini yang disebutkan sebagai barang yang menjadi obyeksengketa adalah berupa Bangunan Rumah, sehingga kesimpulan JudexFacti yang menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa berupaTanah adalah salah dan keliru ;Bahwa barang obyek sengketa a quo berupa bangunan rumah tersebutoleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara terang benderangtelah ditegaskan

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Jurisprudensi MARI tanggal 5 September1973 Nomor 1062 K/Sip/1972 ditegaskan azas hukumnya bahwa :berdasarkan azas pemisahan horizontal ini, maka dapat saja seseorangberlaku sebagai pemilik tanah saja, dan seseorang lainnya berlaku sebagaipemilik barang atau bangunan rumah yang diatasnya ;In casu, gugatan Penggugat yang hanya menggugat bangunan rumah(barang obyek sengketa) adalah sangat dimungkinkan, karena sesuai azastersebut secara yuridis formil dan materiil, hak

No. 522 K/Padt/2011telah terpenuhi syaratsyarat formal dan matenil sebuah surat gugatan ;In casu, pemilik tanah yaitu para Turut Berkepentingan dalam hal ini jugatelah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kepemilikannya, dandengan diikutsertakannya para Turut Tergugat Berkepentingan tersebutdi sini dapat ditegaskan hubungan hukumnya satu dengan lainnya, yaitu : Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik 2(dua) buah bangunan rumah yang diperoleh berdasarkan warisan ; Bahwa para Tergugat

berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan berlebihan,maka karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4tentang pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban untuk memeliharadan mendidik anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 huruf a Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan

, bahwa baik ibu atau bapaktetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamataberdasarkan kepentingan anak;Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN DpsMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ditegaskan, bahwakedua orang tua wajid memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaikbaiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itukawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanyaputus;Menimbang, bahwa oleh karena anakanak yang

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yangberwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itutidaklah tepat apabila Panitera Pengadilan diperintahkan lagi untukmengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada

Hal itu pun ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972, yang melarang Hakimmengabulkan halhal yang tidak diminta oleh atau melebihi dari apa yangdiminta. ... dst;Unqoute;Bahwa berdasarkan silogismasilogisma hukum yang PUK uraian diatas,tampak jelas dan tandas bahwa Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabulkan melebihidari apa yang digugat, sehingga berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal189 ayat (3) Rog dan Pasal 50 Rv putusan perkara

ini, Mahkamah Agungmelalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 1 Tahun 1963, tanggal 31 Mei1963 perihal Petunjuk membuat putusan, menyebutkan bahwa adakalanyaMajelis mengenyampingkan alatalat bukti tanpa memberi alasan sedikitpun,apabila Majelis memandang halhal tersebut dianggap tidak perlu, makahendaknya dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan alasanalasan, dandipertegas lagi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November1974, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan;Bahwa ditegaskan

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika pada halaman789 antara lain menyatakan:Quote:Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970...

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

KabupatenSerdang Bedagai dan berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti P.1,pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Siantar SelatanKota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Sei RampahKabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Izin Prinsip Nomor2710/1/IP/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal tanggal 29 September 2014 bahwa penyertaan modal dalamperseroan harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti 2); Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuatdihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, kuorum kehadiran pemegangsaham untuk dapat dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Hal ini telah ditegaskan didalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibacakanpada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 (Penetapan 195);3. Bahwa Penetapan 195 telah bersifat final dan telah berkekuatanhukum tetap dan juga tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupeninjauan kembali berdasarkan Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Undang Undang PT) beserta penjelasannya.

dipertimbangkan sejakberakhirnya jJangka waktu tersebut, mantan anggota direksi tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembalioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juncto Psl 11.2 AngaranDasar: para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa Judex Facti dalam memberi pertimbangannya a quo telah tidak teliti(kekhilafan) karena dalam ketentuan anggaran dasar perseroan in casuPasal 11 point 7 jelas ditegaskan

Demikian pula dalam Putusan MANo.570K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan oleh karenaPenggugat tidak dapat membuktikan gugatan mengenai hartasengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan dapatditerima.Bahwa terkait tuntutan ganti rugi, karena Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian pada Penggugatsehingga tuntutan ganti rugi Penggugat harus di tolak.

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH,Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, halaman 99 tentangSita Jaminan, telah ditegaskan : untuk tuntutan Sita Jaminan harusdidasarkan pada adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwaTergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta bendamiliknya, dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyatadan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang eratdengan pokok perkara.Bahwa faktanya, tidak satupun dari dalil Penggugat yang

Sesuai ketentuan Pasal 181183 HIR telah ditegaskan, bahwa biayaperkara dibebankan pada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkaratidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biayaperkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana ketentuanPasal 183 HIR.41.