RAHMAN GESSA dan keterangan terdakwa.Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk yang diperoleh dariadanya persesuaian keterangan saksisaksi yang diberikan dipersidangan.Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakimbahwa terdakwa terbukti Menyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi dirisendiriJaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan pidanaberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa yangdiberikan dipersidangan juga berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa

InspektoratKabupaten Lampung Timur yang mempunyai tugas mencairkan dan mengeluarkan dana rutinpada kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan pembayaranTambahan Penghasilan Beban Kerja dan uang perjalanan Dinas dalam daerah bagi pegawaiInspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012, telah melakukan pemotongansetiap bulannya, selanjutnya sebagai pertanggungjawaban nya terdakwa meminta bendaharapembantu saksi SARTIDITHAMA PUTRI SEKAR NEGARI dan saksi Susilowati membuatdan menyusun

ratus delapan belas juta limaratus ribu rupiah) ada dalam DIPA Inspektorat Lampung Timur berdasarkan PeraturanBupati Lampung Timur Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lampung Timur TA2012 tanggal 13 Pebruari 2012 (keterangan mana dihubungkan dengan Barang Bukti yangditandai dengan BB6) ;Bahwa benar Saksi membantu bendahara Terdakwa DESI FITRIYANA jyaitu setiap bulanSaksi atas perintah bendahara untuk membuat dan menyusun

administrasi berupa DaftarPegawai Penerima anggaran Beban Kerja dan Bukti Kas Pengeluarannya (BKP),sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Saksi membuat dan menyusun administrasiberupa Daftar Operasional Perjalanan Dinas (DOP) dan juga BKP bersama dengan rekanSaksi SusilowatiBahwa benar saksi menyusun administrasi besaran masingmasing uang TambahanPenghasilan Beban Kerja dan Biaya Perjalanan Dinas yang akan diterima oleh setiappegawai di Inspektorat Lampung Timur yang Saksi susun berdasarkan ketentuan

yang adadi dalam Perbup dan DPA Inspektorat Lampung Timur, Setelah administrasi selesai Saksiserahkan kepada Terdakwa DESI FITRIYANA selaku bendahara, selanjutnya bendaharayang menyusun dan membagi serta memasukkan uang tambahan penghasilan beban kerjadan uang perjalanan dinas kedalam masingmasing amplop yang akan dibagikan kepadasetiap pegawai penerimanya dan menuliskan nama calon penerimanya diatas amplop,sedangkan Saksi sendiri tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada didalam90amplop tersebut

BAMBANG FREDIANTO, SE, Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa Desi Fitriyana, namun tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Desi Fitriyana, pada tahun 2012 sebagai Bendaharapengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Bahwa benar saksi adalah staf pengelola keuangan tahun 2011 sampai tahun 2012 Bahwa benar saksi bersama RIZKI ICHWAN, SE yang menyusun Tambahan BebanKerja dan Tunjangan Perjalanan Dinas karena saksi sifatnya membantu RIZKIICHWAN, SE dan saat

dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;e Menyusun Rencana Kerja dan SyaratSyarat Kerja (RKS) ;e Menyiapkan dokumen pengadaan ;e Melaksanakan pelelangan atau pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa sendiridengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;e Menuangkan Hasil Pengadaan dalam bentuk Berita Acara ;e Bahwa terdakwa atas sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHINselaku Pengguna Barang dan Jasa telah mengambilalih tugas pokok PanitiaPengadaan Barang dan Jasa yaitu dengan cara membuat dan

dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;Menyusun Rencana Kerja dan Syaratsyarat Kerja (RKS) ;Menyiapkan dokumen pengadaan ;Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa denganprosedur dan ketentuan yang berlaku ;Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala DinasPengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi KabupatenTulang Bawang Nomor : 800/41/TUVI/TB/2008 tertanggal 11 Januari 2008 ;Bahwa seingat

dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;e Menyusun Rencana Kerja dan Syaratsyarat Kerja (RKS) ;e Menyiapkan dokumen pengadaan ;e Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa denganprosedur dan ketentuan yang berlaku ;e Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;e Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala DinasPengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi KabupatenTulang Bawang Nomor : 800/41/TUVII/TB/2008 tertanggal 11 Januari2008 ;e Bahwa

skala prioritas berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum(AKU) yang telah disepakati antara Pemda dengan DPRD danmenyusun plafond anggaran ;Merumuskan dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja ;Bahwa dalam menyusun RAPBD 2007 dan menyusun perubahanRAPBD 2007 ada tim Panitia Anggaran Eksekutif ;Bahwa beberapa kali mengadakan rapat untuk menyusun RAPBD tahun2006 dan 2007 antara bulan Juli s.d.

Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebagai lembaga baru pada saat itu masihdisibukkan mengurus legalitas lembaga dan menyusun sistem dan prosedurkerja organisasi ;. Apa yang dikatakan oleh saksi Nimbang Marga, SE tentang penyertaan olehPemkab. Tulang Bawang 2006 secara resmi kami belum tahu berapakeseluruhannya, sedangkan yang baru diterima pada bulan Nopember tahun2006 adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;. Pada prinsipnya PT.

unit 165.750.00026 (Pergola wilayah Kelurahan Karangwaru 66 unit 168.300.000Jumlah 1.753 unit 4.470.150.000 Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatanganioleh saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH KotaYogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan pengadaan pergola dilakukandengan metode pengadaan langsung;Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihanpenyedia barang/jasa dengan menyusun

penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumenpenawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampaidengan penandatanganan Surat Perintan Kerja (SPK), baik saksi SuryadiRokhdiharjo, S.E. selaku PPKom maupun Pejabat Pengadaan tidak pernahbertemu atau berhubungan langsung dengan masingmasing Direktur/pimpinan dariTerdakwa SURYO WIDONO, melainkan hanya bertemu atau berhubungandengan Terdakwa SURYO WIDONO saja;Bahwa setelah Pejabat Pengadaan membuat dan menyusun

unit 165.750.00026 +Pergola wilayah Kelurahan Karangwaru 66 unit 168.300.000Jumlah 1.753 unit 4.470.150.000 Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatanganioleh saksi Irfan Susilo, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH KotaYogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan pengadaan pergola dilakukandengan metode pengadaan langsung;Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihanpenyedia barang/jasa dengan menyusun

harga, pemasukan dan pembukaandokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenangsampai dengan penandatanganan Surat Perintan Kerja (SPK), baik saksiSuryadi Rokhdiharjo, S.E. selaku PPKom maupun Pejabat Pengadaan tidakpernah bertemu atau berhubungan langsung dengan masingmasingDirektur/pimpinan dari perusahaanperusahaan yang namanya dipinjam olehTerdakwa SURYO WIDONO, melainkan hanya bertemu atau berhubungandengan Terdakwa SURYO WIDONO saja;Bahwa setelah Pejabat Pengadaan membuat dan menyusun

Yakni telah di manfaatkan Penggugat untukmendapatkan untung yang sebesarbesarnya melalui isi perjanjian yangcacat, dan berat sebelah.Bahwa Seharusnya di dalam menyusun perjanjian memiliki syaratsyarat mutlak sebagaimana dalam Pasal 13820 KUHPer. Selain syarattersebut, dalam menyusun perjanjian/kontrak juga harus berpedomandengan asasasas.

Yang mana bertumpu pada salah satu pihak yang diuntungkan.Bahwa seharusnya di dalam menyusun perjanjian memiliki syaratsyaratmutlak sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPer. Selain syarat tersebut,dalam menyusun perjanjian/kontrak juga harus berpedoman dengan asasasas.Asasasas ini untuk melindungi para pihak agar tidak terjadi ketidakadilandan memberatkan satu sisi.

./1616e Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun laporan akhir kegiatan sendiri dan membuat LaporanPertanggungjawaban sendiri, dengan memalsukan tandatanganbendahara desa seolaholah pelaksanaan kegiatan dengan ADD telahdilakukan sesuai prosedur.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, baik uji administrasi, uji fisik dilapangan serta konfirmasi

melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakan denganmemalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;e Membentuk .../3939e Membentuk Tim Pelaksana Desa tanoa melalui Musyawarah, dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Desa ;e Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun

dengan cara :e Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;e Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Desae Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun

cara :Tidak .../119119Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana DesaMemegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;Menyusun

Purbalingga dengan cara :Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana DesaMemegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;Menyusun

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i. Untuk (1)DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebin PPK; dan 1(satu) SPMBahwa perbuatan terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.

Pasal 8 .Kuasa Pengguna Anggaranbertugas: mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksiyang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaananggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 12 Kasi Keuangan bertugas: Menolak perintahpembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untukdibayarkan.b).

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebin PPK; dan 1(satu) SPM.4.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesualdengan peraturan perundangundangan;i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK; dan 1 (satu)SPMMenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wetono(Wakapolres Sanggau 2017) menerangkan dipersidangan bahwa sekitar bulanDesember 2017 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.

Sumedang 524/433/APBNTP/2012tanggal Maret 2012 terdiri dari :Yeni Kusmayani A, S.Pt. sebagai Ketua ;Reni Marlina Sari, S.Pt. sebagai Sekretaris ;Dudun Supriatna sebagai anggota ;Asep Kosasih , S.Pt. sebagai anggota ;Gumelar ganda sasmita, A.Md sebagai anggota ;e Bahwa tupoksi saksi sebagai sekretaris TimTeknis Kegiatan Pengendalian sapi/kerbaubetina produktif adalah :Menyusun petunjuk teknis kegiatan PBP dengan mengacu kepadapetunjuk pelaksana Provinsi dan pedoman pusat ;mengkoordinasikan pelaksanaan

Tete Diding dan AbdulRohman;Bahwa saksi tidak pernah diberi uang daridana tsb oleh Kelompok Pemuda ternakHirup Hurip;Bahwa tupoksi saksi sebagai sekretaris Timteknis kegiatan Pengendalian sapi/kerbaubetina produktif adalah :Menyusun petunjuk teknis kegiatan PBP dengan mengacu kepadapetunjuk pelaksana Provinsi dan pedoman Pusat;Mengkoordinasikanpelaksanaan kegiatan PBP dengan instansiterkait di tingkat Kabupaten dan Provinsi ;Melakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi kelompok CP/CL ;Bahwa

Menyusun petunjuk teknis kegiatan dengan mengacu pada petunjukpelaksanaan Provinsi dan Pedoman Pusat;2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkaitditingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi;3. Memberikan persetujuan pencairan dana dari bank kepada kelompokpeternak penerima paket bantuan sosial sesuai tahapan yang telahdiatur;4. Mengusulkan Tim Reproduksi kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;5. Melakukan sosialisasi dan advokasi kegiatan PBP;6.

Sumedang perihalpenunjukan Tim Teknis KegiatanPeningkatan Kuantitas dan Kualitas bibit danbenih dengan mengoptimalkan SumberDaya Lokal Sub Kegiatan Pengendaliansapi/kerbau betina produktif (PBP) TahunAnggaran 2012 lalu saksi bersama denganTim Teknis menyusun petunjukHalaman 57 dari 226 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgpelaksanaan, melaksanakan pemilihanproposal bantuan yang masuk danberdasarkan hasil seleksi proposal yangdilaksanakan oleh Sdri Reni Marlina Sari ,S.Pt dan Sdr.

padasatuan kerja ;Menyusun rencana operasional kegiatan / sub kegiatan pada satuankerja;Menyiapkan pengajuan SPP LS dan UP sesuai dengan rencanaoperasional yang telah disusun bersama dengan PUMK;Meneliti pertanggungjawaban administrasi (SP) sebelum diteliti olehverifikasi satuan kerja ;Menyusun laporan kegiatan / sub kegiatan yang telah dilaporkanpelaksana setelah melaksanakan kegiatanSelaku Pejabat PenanggungjawabPelaksana Kegiatan (P3K), saksi telahmelakukan sesuai dengan tupoksi saya dansaya

setingkat AsistenManager, ditingkat wilayah / pembangkitan yang dipimpin oleh setingkat Manager dan Komite T eknologiPLN Kantor Pusat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Engineering dan T eknologi.Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON OEM)Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada huruf E angka 2 Kajian Kelayakan Finansial(KKF) KKF dilakukan dengan menyusun

Manager bidang perencanaan yang bertugas menyusun RKAP,mengevaluasi RABBahwa benar pada saat dilaksanakan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Chris Leo Manggala sebagai GMdan terdakwa Surya Dharma Sinaga sebagai Ketua Panitia Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.1dan Muhammad Ali sebagai Manager Bidang Produksi di KIT SBU.Bahwa benar LTE pertama dilaksanakan tahun 2009 dilakukan dengan pelelangan umum dan atassidang direksi dirubah menjadi Penunujukan langsung tanggal 3 Januari 2011 dan tanggal 3Januari 2012 dirubah

yang hadir adalahPanitia, pihak Siemens, Pihak Mapna termasuk Bahalwan, dan yang menjelaskan Panitiadilaksanakan Januari 2012 yang dijelaskan oleh Ketua Panitia adalah terjadi adu argumentasiantara Panitia, Siemens dan Mapna, yang pada akhirnya Siemens meminta menghilangkan TINdan SAP yang ada dalam usulan saksi dan atas permintaan Siemens Panitia menyetujuinyaBahwa benar saksi ikut pada saat anwyzing yang dijelaskan oleh Panitia adalah menerangkan apayang tercantum dalam RKS.Bahwa benar saksi menyusun

jadwal pengadaan,dokumen, HPS dan mengevaluasi dokumen penawaran dan ketua Panitia adalah Surya DarnaSinaga, dalam menyusun HPS acuan saksi adalah berdasarkan refenrensi dari Siemens, Panitiamengajukan permintaan harga dari Siemens dan juga dari kontrak lama yang equivelen sparet partyang sama pada saat itu dan yang mengangkatsaksi sebagai Panituia adalah General Manager.Bahwa benar pada saat PengadaanLTEGT 2.1 danGT 2.2 Chrisleo Manggala sebagai GM danpengguna barang di KIT SBU dan M.

wade pn medanBahwa benar dalam Pengadaan barang dan JasaLTEGT 21.DanGT 2.2 sebagai Ketua PanitaPengadaan, Pembina Sadr T ri Joko, Sekretaris Sdr Ramadsyah, Anggota Jhoni Hutajulu, Mangapulmarpun dan M Abrar Ali diangkat berdasarkan SK GM Sdr Chris Leo manggalaBahwa benar tiugas saksi selaku Ketua Panita adalah menyusun rencana kerja atau RKS ,menyusun HPS, melakukan penjelasan (Anwyzing) , melakukan evaluasi penawaran, termauskpembukaan penawaran selanjutnya mengusulkan pemenang ke General Manager

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Websitepemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk dimumkandalam portal pengadaan barang/jasa nasional;5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasiatau pasca kualifikasi;6. Melakukan evaluasi adm, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk;7.

HPS, saksi tidak membentuk TIMSurvei dan tidak ada berita Acara Survei;Bahwa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap bahankain pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur PemerintahanDesa tersebut adalah Bayu Iskandarsyah;Bahwa yang membuat spesifikasi tehnis bahan kain dan sanggahanterhadap penetapan pemenang oleh Pokja IV terhadap CV.

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, meliputimenyusun jadwal lelang dan persyaratan kualifikasi yang akandipersyaratkan;2. Menerima rancangan dokumen pengadaan dari PPK melaluiSekretariat ULP berupa, HPS, Spesifikasi Tekhnis dan dokumendokumen tekhnis lainya;3.

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Websitepemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakatserta menyampaikan ke LPSE untuk dimumkan dalam portalpengadaan barang/jasa nasional;5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi ataupasca kualifikasi;6.

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Websitepemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakatserta menyampaikan ke LPSE untuk dimumkan dalam portal pengadaanbarang/jasa nasional;5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi ataupasca kualifikasi;6.

;Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut, olen KepalaSekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat danmenetapkan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai KepalaSekretariat Panitia Pengawas (Panwas) dan merangkap sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK)berdasarkan SK Nomor : 02/KEPSEKTahun2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.IP dengan tugas dantanggungjawab sebagai berikut :1) Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab ataspenggunaan dana hibah;2) Menyusun

Pembantu setiap bulandengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas danregister penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK.8) Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negara melaluiBank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat SetoranPajak ( SSP ) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.9) Menyetor sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah denganmenggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelahberakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.10) Menyusun

KepalaSekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat danmenetapkan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai KepalaSekretariat Panitia Pengawas (Panwas) dan merangkap sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK)berdasarkan SK Nomor : 02/KEPSEKTahun2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.IP dengan tugas dantanggungjawab sebagai berikut : Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT KPG1)2)3)4)5)6)Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab ataspenggunaan dana hibah;Menyusun

Pemeriksaan Kas danregister penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT KPG8) Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negara melaluiBank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat SetoranPajak ( SSP ) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;9) Menyetor sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah denganmenggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelahberakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan;10) Menyusun

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, apakahsudah siap dengan Tuntutannya untuk dibacakan pada persidangan hari ini ;Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua tersebut, selanjutnya JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa pihaknya belum siap dengan Tuntutannyauntuk cibacakan pada persidangan hari ini :Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa Jaksa penuntut Umum belum siapdengan Tuntuttannya , maka persidangan diundur guna memberikan kesempatankepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum , apakahsudah siap dengan Tuntutannya untuk dibacakan pada persidangan hari ini ;Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua tersebut Jaksa Penuntut Umummenyatakan bahwa pihaknya belum siap dengan Tuntutannya untuk dibacakanpada persidangan hari ini ;Kemudian Hakim Ketua menerangkan , oleh karena Jaksa Penuntut Umum belumsiap dengan Tuntutannya , maka persidangan diundur kembali guna memberikankesempatan keopada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun

;Dengan demikian nyata gugatan ini selain tidak jelas, tidak cermat, Penggugatdalam menguaraikan dan menyusun gugatan terlihat carut marut;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 92/Pdt.G/2011/PN Dpk., tanggal 2Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.2069 K/Pat/2013Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas tedakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 UU RINO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal148 UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaMenimbang; oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak,bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut denganlelaki yang mengakibatkan kelahirannya.Ketiga: Rekomendasi1.DPRRI dan Pemerintah diminta untuk sSegera menyusun peraturanperundangundangan yang mengatur:a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsisebagai zawajir dan mawani (membuat pelaku menjadi jera danorang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 162

keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata satu sama lainsaling terkait dan saling mendukung, sehingga keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa maupun dengan adanya barang bukti menjadi suatu fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah dapatdipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun

pergunakan untuk biaya pengobatan ibu terdakwasebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), memberi anak terdakwasebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa seharihari;Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun

., ;e Bahwa benar makusd dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenisshabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untukdijual ;e Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu itu tanpa ijin dari pihakyang bewrwenang ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan akanmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternativeyaltu :Kesatu. : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Atau Kedua

Kurniadi untuk menyusun barang bahan bangunanpesanan seseorang kedalam mobil truck merk Toyota type WU340RTKMQSD3No.Pol : DA 1317 LA warna merah Tahun 2003 milik Sdr. Kurniadi, dan setelahpenuh kemudian Sdr. Kurniadi menyuruh terdakwa untuk membawa truck tersebut danmengantarkan barang muatan tersebut ke daerah Batulicin karena sebelumnyaterdakwa mencari pekerjaan melalui Sdr. Isam dan dan kebetulan Sdr.

penangkapan terhadap terdakwasedangkan para pelaku lainnya berhasil melarikan diri selanjutnyaHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN Ligterdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawake Polsek Muara Lakitan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaianperbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun