itu telah terpenuhi;Unsur Yang Dilakukan Secara BerlanjutMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan pasal 64 ayat (1) KUHP, yakini Jika antarabeberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan yang satu samalainnya ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satuperbuatan yang berlanjut menurut pengetahuan dan praktik

Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur barang siapa hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur barang siapa, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suaturumusan tindak pidana, namum lepas dari perdebatan juridis tersebut, walaupun dalam KUHPtidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namum dalam kebiasaanpraktik peradilan dan ataupun memorie van toelichting jelas yang dimaksud dengan unsurbarang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;Menimbang

Sengaja dengan suatu kesadaran kemungkinan timbulnya akibat.Menurut Leden Marpaung dalam buku AsasAsas Praktik Hukum Pidana,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 15 16, dapat disimpulkan bahwayang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah kehendak untuk melakukanperbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannyaancaman hukuman pidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan terdakwadalam bentuk sengaja sebagai maksud, tidak harus tergantung pada keteranganterdakwa

membuktikan bahwa Para Pemohon hendakmenikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sarah Angelina dengancalon suaminya yang bernama Muhamad Tri Pahmi bin Paidit yang akandilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, namun maksudtersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita kurang usiapernikahan (belum mencapai 19 tahun);Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilanyang dikeluarkan oleh bidan praktik

BIDE sebagaimana waktu dantempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatansebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawaldari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Alalak Kab.Batola atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Saksi SIGIT HARDIANTORO dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sama sebagai berikut :Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah tindak pidanatanpa hak atau) melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan obat keras daftar G dan setiaporang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijinedar atau tidak memiliki keahlian atau kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian.

Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkaraa quo akan benarbenar memperhatikan faktafakta formil yang tersajidalam berkas perkara a quo dan juga akan memperhatikan hukum yangberlaku, sehingga pada akhirnya kami meyakini Majelis Hakim Yang Muliaakan benarbenar memberikan pertimbangan yang berdasar menuruthukum dalam menjatuhkan putusan atas Nota Keberatan (eksepsi)Terdakwa Anak dalam perkara a quo.Sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, kami juga tidakmenutup mata bahwa dalam praktik

terdakwa adalah milik pihak ketigayang mana Pemilik Warung tersebut tidak mengetahui Bilyard miliknyadigunakan untuk bermain Judi , oleh karenannya Majelis Hakim menilaibarang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya WAWANMUSAHIDIN;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahdalam memberantas Praktik

Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatanuntuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, ataudengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Tentang Unsur : Barang siapaMenimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur Barang Siapa, merupakan suatu unsur atauHal 11 Sampai 18 PUTUSAN Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ktp.bukan

orang lain supayamelakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakaikekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lainMenimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsurtersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperolehdalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telahterbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik

1996, Pasal 1878 KUHPerdata, dan Pasal 291 RBG;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Surat Pernyataan tanggal 12April 2011 telah memenuhi syaratsyarat sebuah akta pengakuan sepihak,yaitu a) tertulis, b) mencamtumkan identitas, c) menyebut dengan pastitentang kewajiban memperbaiki mesinmesin dan peningkatan kapasitashinggga mencapai 60 ton/jam, d)ditulis dan ditanda tangani pembuatpernyataan / pengakuan ;Bahwa surat pernyataan secara sepihak yang dibuat diluar akta jual bellijuga diakui dalam praktik

Penggugat juga sangat keberatan atas pertimbanganMajelis Hakim pada halaman 45 paragrap 6 terkait dikesampingkannyasurat bukti bertanda P 5, sebagai berikut :Menimbang, bahve oleh karena surat bukti bertanda P5 tidak pernahdapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan, maka sesuai ketentuanPasal 1888 KUHPerdata, P5 beralasan untuk dikesampingkan ;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak memberikanpertimbangan hukum yang cukup hingga mengesampingkan surat buktibertanda P5 tersebut, sebab dalam praktik

tanggal 12 April2011 ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan danmengesampingkan Bukti P4 a quo telah membuktikan Majelis Hakim telahsalah menerapkan hukum pembuktikan, dimana akta pengakuan sepihakatau surat pernyataan secara tersirat diatur dalam Putusan MahkamahAgungNo. 1363 K/Pdt/1996, Pasal 1878 KUHPerdata, dan Pasal 291 RBG; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 61Bahwa surat pernyataan secara sepihak yang dibuat diluar akta jual beli jugadiakui dalam praktik

UnsurBarang SiapaMenimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur Barang Siapa, merupakan suatu unsur atau bukandalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari perdebatan juridis tersebut,menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yangdimaksud dengan unsur barang siapa, namum dalam kebiasaan praktik peradilan danHalaman 30 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.

TindakanHalaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 40/PLW/2015/PTUNJKT.Presiden dalam memberikan atau tidak memberikan grasi bukanlahdalam ranah tindakan yang bersifat eksekutif sebagai kepala pemerintahan ;Dalam praktik ketatanegaraan, khususnya dalam praktik di PeradilanTata Usaha Negara, pemisahan dua kewenangan Presiden sebagaiKepala Negara dan Kepala Pemerintahan masih dipedomani dengantegas, terutama untuk menentukan apakah suatu Keputusan Presidenmerupakan keputusan yang termasuk dalam kompetensi

Ketentuan Pasal 118 ayat (1),Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak dapat penegasan merumuskan gugatansecara jelas dan terang, namun praktik peradilan mempedomani Pasal 8Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid ( demikepentingan beracara ).

Menurut Pasal 8 Rv, pokokpokok gugatan disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu ( eenduidelijk en bapaalde conclusive ).Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapaneksepsi gugatan kabur ( obscuur libel ) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa pendapat M.

hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal183 KUHAP).Dan bahkan berkenaan dengan betapa pentingnya SuratDakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya telah ada YurisprudensiMahkamah Agung RI jauh sebelum berlakunya KUHAP, yakniYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dibawah Nomor: 47 K/Kr/1956tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember1976, yang pada intinya menegaskan bahwa: "Putusan Pengadilanharus "DIDASARKAN pada dakwaan (Vide Buku: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK

Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasaruntuk mempersiapkan pembelaan.Bahwa selanjutnya menurut Ahli Hukum Adami Chazawi, telahmemberikan pengertian surat dakwaan yang bermuara pada KUHAPsebagaimana terdapat didalam buku karangannya, cetakan tahun 2013,yang berjudul: Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Pn.Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29.

KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.

Darwan Prinst, dalam bukunya sendiri dengan judul: Hukum AcaraPidana Dalam Praktik, Pn.

berada dalam kualitas yang bersifatimposibilitas (impossibility)Menimbang, bahwa jika penerapan penyebutan lokus delicti dantempus delicti mesti persis dan akurat sehingga di tuntut surat dakwaanharus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibatsemua pelaku kriminal tidak bisa di tuntut pertanggungjawaban hukum ataskejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud doktrindan praktik

Bahwaperubahan ini termasuk dalam perubahan yang dilarang berdasarkanhukum acara perdata dan praktik peradilan melalui yurisprudensi.Berdasarkan tanggapantanggapan Terbanding 2/Tergugat 2 atas keberatankeberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut,Terbanding 2/Tergugat 2 memohon kepada Ketua Pengadilian Tinggi Bandung cq.Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untukmemutuskan halhal sebagai berikut:1.

Namun, haltersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus.Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanyatunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidakmelakukan sesuatu (perbuatan).

Menurut Retnowulan Sutantio dalambukunya Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktik halaman 2,menyebutkan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakanbagi orangorang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidakberkewajiban untuk melakukan sesuatu;Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Nomor: 388/PDT/2021/PT.BDG.3.

No.420/Pdt.G/2021/PA.SelTergugat 4 prinsipal sekarang ini, Tergugat 4 prinsipal memberanikan diri untukmengungkapkan halhal tersebut sebagai gambaran praktik yang telahdilakukan oleh pengacara SABRI, SH., dalam melakukan bantuan praktikhukum, setidaktidaknya majelis hakim mengetahui mungkin penegakanhukum yang dilakukan pengacara atas nama Sabri, SH., adalah telah sesualdengan RECHTIDEE Bangsa Indonesia, dimana warga masyarakat luassangat mencitacitakan hukum yang resfonsip.A. DALAM EKSEPSI1.

OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSU ADALAHBERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADA TANDATANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIANDATA DIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUKYANG DILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAKBERTANGGUNG JAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUMYANG BERKOLABORASI!

KEMUNGKINAN BESAR BUKTIPIPIL YANG DIMILIKI OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSUADALAH BERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADATANDA TANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIAN DATADIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUK YANGDILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUM YANGBERKOLABORASI DENGAN MARKUS ATAU PIHAK KETIGA YANGDIBELAKANG LAYAR BELAJAR HUKUM) DAN LEBIHLEBIHMERUPAKAN PIPIL STEMPEL YANG SANGAT TIDAK

Terlebin Tergugat 4 dalam eksepsinya sampai menyebut adanyadugaan pemalsuan terhadap bukti Pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat,dengan menyebut pada pokoknya sebagai berikut:ee bukti pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat diduga palsu adalahberupa blangko yang masih kosong yang ada tanda tangan cap stempel yangbisa diminta atau di beli kepada pegawal ipeda yang sudah pensiun kemudiandata diisi belakangan sesuai pesanan (praktik buruk yang dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab

mengandung petunjuk kebolehanmengenai perubahan gugatan selama dalam proses pemeriksaan perkara yangbunyinya sebagai berikut Penggugat berhak untuk mengubah ataumengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubahatau menambah pokok gugatannya.Menimbang, bahwa meskipun perubahan dalam gugatan memilikilandasan legitimatif kebolehannya, namun dalam tekhnisnya ketentuan tidakmengatur, namun terdapat yurisprudensi atau putusan MA yang bisa dan seringdijadikan dasar hukum mengenai praktik

dimintakan penjelasan kepadaTermohon Peninjauan kembali (Semula Pemohon Banding)dengan surat Nomor: S80/WPJ.01/BD.06/2011 tanggal 19 April2011;bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) direspon oleh Termohon Peninjauan kembaili(semula Pemohon Banding) dengan memberikan penjelasansecara lisan yang disampaikan Saudara Hardy Sanjaya,sebagai berikut: Selisin Pemberitahuan Ekspor Barang daninvoice dengan realisasi ekspor Termohon Peninjauan kembali(semula Pemohon Banding) terjadi karena praktik