Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun2018, Data Realisasi modal Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, Data PenyuluhAgama Honorer Provinsi Riau Periode Tahun 2017 sampai denganTahun 2018, Daftar semua perjalanan Dinas Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun2018, berikut bukti terkait dengan kegiatan tersebut merupakaninformasi yang terbuka dan tidak termasuk informasi yang dikecualikanuntuk dapat diberikan kepada publik

Badan hukum publik atau badan hukum privat;9.

Bahwa UU BPUJS telah membentuk BPJS Kesehatan sebagai badanpenyelenggara jaminan kesehatan masyarakat yang berbentukbadan hukum publik. Berbadan publik berarti BPJS merupakanBadan yang menjalankan fungsi pemerintah dalam hal inipenyelenggaraan jaminan kesehatan. Pengelolaan BPJSberlandaskan prinsip nirlaba sehingga BPJS tidak mengejarkeuntungan, namun mengelola dana iuran sebagai dana amanatuntuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Halaman 97 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020b.

Fokus sosialisasi dan edukasi publik, terdiri atas:1) Sosialisasi masif terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaraniuran kepada pemberi kerja, peserta dan masyarakat; dan2) Penguatan komunikasi through the line;b.

Kantor Akuntan Publik.Transparansi mengenai pembayaran kepada fasilitas kesehatan jugatelah disampaikan kepada publik yang dapat diakses melalui websiteHalaman 127 dari 178 halaman.

Faktafakta dimanakalau kita lihat di Eropa, di Jepang, di Korea, semua tidak diserahkan kemekanisme pasar oleh karena ada kegagalan dari mekanisme pasar.Ketika terjadi kegagalan pada mekanisme pasar, maka mekanismepublik atau ranah publik harus turun tangan. Dan di sinilan BPJS desainJaminan Kesehatan Nasional kita rancang.

Badan hukum publik atau badan hukum privat;2.

Bahwa mengenai syarat kedua Pemohon merupakan suatu badanhukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dengan demikiansyarat kedua yaitu berupa Badan hukum publik atau badan hukumprivat berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU MahkamahAgung telah terpenuhi;5. Berdasarkan halhal yang telah Pemohon uraikan diatas.

Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.

Subtansi suatu aturan yang menyangkut kemaslahatan publikseharusnya memang berpihak kepada publik dan bukan kepadakepentingan pihak tertentu, meskipun memang tidak boleh jugamenafikan atau mengabaikan kepentingan stakeholder lain sepertimisalnya pengusaha. Jadi suatu aturan publik seharusnya dibuatagar publik secara keselurunan dapat memperoleh manfaat yanglebih besar daripada mudharatnya.F.

Bagaimana denganmanfaat ke publik? Ada yang berargumen bahwa penggunaan jalanumum untuk batubara akan mendorong terciptanya banyak lapangankerja informal seperti ribuan sopir, warungwarung, pekerja penutupterpal, petugas pengatur lalu lintas, bengkel truk, tambal ban, dll.Memang benar, tetapi apakah kKesempatan kerja ini akan hilang jikaribuan truk ini pindah ke jalur khusus batubara? Jawab nya tentutidak.H.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk Audit Dana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).- Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).- Pph. Pasal 21.

Lafat Akbar dkk.- Ppn 10 % atas penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV.- Pph. Ps. 23 (2%) atas pekerjaan penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Satuan Pendukung Tim Terpadu Pengendalian Alat Bantu Peraga Kampanye pada KPU Kota Mataram dlm rangka Pemilukada Tahun 2010 an. Putu Juniartha dkk.- Pph.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk AuditDana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, PemiluKada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas)untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. MohanHalaman 7 dari 159 Putusan Perkara Nomor : 24/PID.SUS.TPK.2014/PN.MTR.Roliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 21.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk Audit DanaKampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, Pemilu Kada KotaMataram 2010 (masa pajak Juli 2010) ;Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas)untuk Audit Dana kampanye PasanganH. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan,Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010) ;Pph. Pasal 21. Ats pengadaan Jasa Audit (Akhyadi Wadisono) Danakampanye Pilkada Kota Mataram dari WP. Akhyadi Wadisono ;Ppn.

LafatAkbar dkk ;Ppn 10 % atas penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Walikota danWakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV ;Pph. Ps. 23 (2%) atas pekerjaan penyelenggaraan Debat Publik PasanganCalon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV.Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Satuan Pendukung Tim TerpaduPengendalian Alat Bantu Peraga Kampanye pada KPU Kota Mataram dlmrangka Pemilukada Tahun 2010 an. Putu Juniartha dkk ;Pph.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk AuditDana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, PemiluKada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas )untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. MohanRoliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 21. Ats pengadaan Jasa Audit (Akhyadi Wadisono) Danakampanye Pilkada Kota Mataram dari WP. Akhyadi Wadisono.Ppn.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk AuditDana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, PemiluKada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas)untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. MohanRoliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 21. Ats pengadaan Jasa Audit (Akhyadi Wadisono) Danakampanye Pilkada Kota Mataram dari WP. Akhyadi Wadisono.Ppn.

yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2015 yangdilaksanakan di Desa Salolampe, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajanedan Kepulauan;Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya padaKantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Maros untukmengumumkan kepada khalayak publik

secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuatdan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik

Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan upayamembangun rasionalitas di publik. Inilan yang membuat kehidupan menjadilebih spekulatif. Hidup dikesankan dengan intrik, tibatiba, dan tidak ada yangbisa diprediksikan. Karena itulah hidup harus dipertarunkan melalui angkaangka. lrasionalitas tumbuh karena kultur kerja keras dan disiplin tidak lagibanyak berlaku di masyarakat. Masyarakat didominasi sikap ingin cepat kayadan tenar.

Mentalitas yang saat ini diperlinatkan oleh publik adalah bagaimanamenjadi kaya tanpa prestasi..7. Timbulnya perjudian juga telah menimbulkan pemikiran bahwa dengan bermainjudi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yangmelimpah tanpa harus bekerja keras. Sehingga hal inilah yang menjadikan danmembentuk watak pemalas: dalam diri seseorang, dimana mereka inginmendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja.8.

menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarHal. 3 dari 14 hal Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Btmberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Publik/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat danditandatangani oleh Istri, Annisa Cita Pertiwi, Muhammad Haris Al Imrani,Ahmad Faiz Al Imrani, dan Anezka Puti Andini, yang telah diberi meteralcukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.16);17. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Elison, dengan registerNomor 474/127/Pel. Publik/VII/2021 tanggal 16 Desember 2021,ditandatangani oleh a.n.

live, deleyed atau repeat ;Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;c HakHak Radio ;Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat ;Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;d= Internet ;Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat ;Highlights atas dasar deleyed atau repeat ;Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor : 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.Sby.Periklanan dan Promosi ; 2992225 0 002255 s nnn nnneBranding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang ;Properti Intelektual ;Sub Lisensi ;Hakhak Eksibisi Publik

( Hakhak Areal Komersial ) ;710Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah RepublikIndonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untukTayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One,sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lainK.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado ;Bahwa terhadap Hakhak Ekshibisi Publik atau Hakhak areal Komersial atauuntuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk

Horizon Investment yang dibuat oleh AkuntanPublik pada Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono RSM AAJAssociates pada tahun 2011.( Bukti T. Konvensi 2 );7. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat DalamKonvensi angka 9, Oleh karena Tergugat Dalam Konvensi, sudah terang dan jelasmenolak saham PT.

Horizon Investment tahun 2011 tertanggal 12 Juli 2012 halaman 13, 14, 15, 17dan 21;15.Bukti P15 : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat dari Amir Abadi Jusuf, Aryanto,Mawar & Rekan, Kantor Akuntan Publik, No. 1520916/SAT/1101, tanggal 30September 2016, yang ditujukan kepada 1. Mr Hikmet Gulserver, 2. PT HorizonInvestment.

Horizon Investment;Bahwa, Saksi mengetahui Akuntan dari Kantor Akuntan Publik Aryanto, AmirJusuf, Mawar & Saptoto RSM AAuJ Associates, pernah datang untuk membuatLaporan Keuangan PT.

(empatratus enam puluh dua ribu sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) tersebutkepada Akuntan dari Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto RSM AAJ Associates untuk dipergunakan sebagai data dalammembuat Laporan Keuangan PT.

Horizon Investment; Bahwa, Saksi waktu ke pabrik tidak ada memeriksa Laporan Keuangan yangdibuat oleh Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto RSM AAJ Associates; Bahwa, pada saat saksi memeriksa Laporan Keuangan PT. Horizon Investmenttidak ada melihat invoice pembelian mesin dan peralatan pabrik dengan nilai US320,400.

Pemohondimaksud demi kelanjutan pendidikan dan masa depan anak perempuankedua Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa pada Pasal butir 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,memberi pengertian tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaiankegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan DataKependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaanhasilnya untuk pelayanan publik

dan pembangunan sektior lain;Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lainnya, maka setiap penduduk mempunyaikewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialami olehpenduduk tersebut dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalamPendaftaran Penduduk

negeri bisa lolos saat itu bukan saksiyang bertugas dan saksi mendengar kalau passport terdakwa itu palsu ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan saat berangkat saksi ke2 yangperiksa terdakwa dan kasih stempel passport terdakwa, saat kedatangan petugasnya kurustinggi putih ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi ahliyang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Saksi ahli ALIF SUAIDIBahwa pendidikan saksi sebagai Sarjana Pospol, Kebijakan Publik

Hakim tidak menemukanadanya alasanalasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dariperbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidanasetimpal dengan perbuatannya.Menimbang terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 11 Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebihdahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan.Hal yang memberatkan :e = Terdakwa adalah publik

Unsur dengan maksud supaya diketahui umum :Yang dimaksud dengan "Supaya diketahui oleh umum" artinya menyangkutumum/publik dapat untuk melihatnya/tempat dimana publik/masyarakat umumdapat menyaksikannya secara bebas ;Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataankenyataan yang telah terbukti dalamangka 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 ditinjau dalam hubungan dan persesuaiannya satudengan yang lainnya, dari padanya dapat disimpulkan;Bahwa terdakwa menuduh dengan mengatakan Lonthe itu maksudnya agartuduhan tersebut

Hal ini berarti apa yang dimintakan KementrianAgama tersebut merupakan kebijaksanaan dalam rangka pelayanan masyarakatcalon Jemaah Haji.Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalamperaturan perundangundangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yangdilarang maka dalam rangka pelayanan publik khususnya untuk menunaikanibadah Haji maka materi permohonan ini dapat dipandang sebagai YurisdiksiVoluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untukdipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang

Serta orang yang bernamaRoijah Binti Totop Bin Ganti yang terdapat dalam Surat Pendaftaran Pergi HajiNomor 040900733 dengan Wasni yang terdapat dalam Kartu Keluarga No.1406030811070027 adalah orang yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena Alm.Zakaria dan Kasino dan orang yangbernama Roijah dan Wasni telah dinyatakan sebagai orang yang sama makapermohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena materi perkara ini dipandang sebagaiYurisdiksi Voluntair dalam rangka pelayanan publik

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

,M.M Alias AMA GRACE, saksi an FILSAFAT HIA, S.H Alias AMAARTHA dan saksi an RAHMAT JAYA TELAUMBANUA Alais JAYA untukmenemani FADUHUSI DAELY, S.Pd Alias AMA ESTER melaporkan kejadiantersebut di Polres Nias; Bahwa akibat postingan akun facebook Aban Bugistersebut, FADUHUSIDAELY, S.Pd Alias AMA ESTER merasa telah difitnah, dan merasa nama baiknyaselaku pejabat publik dalam hal ini Bupati Nias Barat telah dicemarkan dan akandikhawatirkan terjadi penurunan tingkat kepercayaan Masyarakat terhadapPemerintah

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

., Para Advokat publik dan asistenAdvokat Publik pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat(Perkumpulan LBH Masyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI ENo. 3, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6Agustus 2019 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara ini dan memperhatikan serta mengutip halhal sebagaiberikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM722/JKTBRT/07/2019, tanggal 11 Juli

permohonan Pemohon tersebut, Termohontidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnyayang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalampersidngan, Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil dalampermohonannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakanperkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi jugamengandung unsur publik

, yaitu kependudukan (vide Poin (4) huruf (d)Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang ataupihak lain sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik.

., Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara Publik danPengabdi Bantuan Hukum (PBH) dari kantor LembagaBantuan Hukum (LBH) Medan Pos AsahanTanjungbalaiBatubara berdasarkan surat kuasa khusustanggal 27 Maret 2020 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kisaran No. 577/KS/2020/PAKIStanggal 14 April 2020, sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Asahan,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari suratsurat

,Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara Publik dan Pengabdi Bantuan Hukum(PBH) dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos AsahanTanjungbalaiBatubara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2020yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.577/KS/2020/PAKIS tanggal 14 April 2020, terhadap kuasa tersebut MajelisHakim telan memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita AcaraPengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formilsebagaimana ketentuan