Yang disebabkan kesulitanekonomi dimana Pengggugat merasa tertipu oleh rekan bisnis,terhadap hal tersebut Penggugat telah menyampaikan melalui surattertanggal 16 Mei 2016 kepada Tergugat untuk dilakukan penundaanPembayaran angsuran sampai pada tanggal 27 Juni 2016;Bahwa pada awalnya, Tergugat menyetujul permohonan penundaanpembayaran angsuran Penggugat tersebut hanya sampai bulan Juni2016 atau penundaan selama 1. bulan.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ERPAN,SH & ASSOCIATESpada tanggal 16 Mei 2016 dengan surat No. 01EA/SP/V2016 Perihal :Permohonan Penundaan Pembayaran yang dikirimkan dan diterima Tergugat,dimana dalam pokok surat terssebut Penggugat memohon penundaanpembayaran untuk angsuran atau kredit selama dua bulan kedepan atauPutusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB Halaman 11selambatlambatnya tanggal 27 Juni 2016, namun hal ini tergugat tidakmenanggapinya ;10.Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Penggugat menghubungi

Maka total keseluruhan pembayaran pembiayaan di mana uangmuka (DP) ditambah angsuran selama 36 bulan adalah sebanyakRp. 437.916.0000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enambelas ribu rupiah);Bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran bulan Februari2016 atau pembayaran ke 15 disebabkan kesulitan ekonomi di manaPenggugat merasa ditipu oleh rekan bisnis, dan terhadap hal tersebutPenggugat telah menyampaikan melalui surat tertanggal 16 Mei 2016kepada Tergugat untuk dilakukan penundaan

tertanda P 1 s/d P4 yaitu:1.Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp.91.206.000, atasnama Dedi Budianto (P 1 ).Foto copy STNK Mobil Toyota HILUX DC 4x4 MT Nomor Polisi : BH 9271AT no.rangka : MROFR22G1E0788012,Nomor.Mesin 2KDS433485 atasnama Dedi Budianto, telah dicocokan sesuai dengan aslinya yang diberitanda (P 2).Angsuran ke 14 dari 36 Toyoyta Astra Finance , 11 Maret 2016, TAF Jambi,Nomor Reff:160311001; Nama : Dedi Budianto; No TAFA: 88080000 98407414 (P3)Foto copy Surat Permohonan Penundaan

Pembayaran Nomor : 01EA/SP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, Penggugat melalui surat tersebut telahmengajukan penundaan pembayaran ke15 selambatlambatnya padatanggal 27 Juni 2016, (P 4).Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT.JMB Halaman 24Menimbang, bahwa dari bukti surat surat tersebut di atas (P1 s/d P4)menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak menunjukkan dan tidakmembuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugatyang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, karena secara

Pasal 24 ayat (1) UndangUndangNomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (UU Kepailitan) sebagaimana kutipannya dapat kami uraikandi bawah ini :Pasal 1 ayat (1):Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh MKurator dibawahpengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndanginiPasal 16 ayat (1):Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan.atau pemberesanatas harta pailit sejak tanggal

DKS, yangmerupakan perintah Pasal 16, Pasal 143, dan 183UndangUndang NO.37 Tahun 2004 Tetang Kepiailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang???Apakah tindakan Kurator yang menjalankan perintah sesuai Pasal 16,Pasal 143, dan Pasal 185 UndangUndang NO. 37 Tahun 2004 TetangKepiailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangserta karenamenjalankan Perintah Pengadilan (Penetapan Hakim Pengawas yanginkracht van gewijde) adalah perbuatan melawan hukum???Il.

Nomor 6/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Mdn.Bahwa dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan Gugatan KurangPihak (Plurium Litis Consortium) adalah salah dan keliru, karena Termohonkurang memahami UndangUndang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk itu sudah sepantasnyaeksepsi Termohon ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;ll.2.

DWI KENCANASEMESTA (DALAM PAILIT), YANG MERUPAKAN PERINTAH PASAL143 UNDANGUNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITANDAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG??? APAKAH TINDAKAN KURATOR YANG MENJALANKAN PERINTAHSESUAI PASAL 16 DAN PASAL 185 UNDANGUNDANG NO. 37 TAHUN2004 TENTANG' KEPAILITAN DAN PENUNDAAN' KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG SERTA PERINTAH PENGADILAN (PENETAPANHAKIM PENGAWAS YANG INKRACT VEN GEWIJDE) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM??? KEWENANGAN TERMOHON MENJUAL BOEDEL PAILIT PT.

APAKAH TINDAKAN TERMOHON YANG MENJALANKAN PERINTAHPASAL 143 UNDANGUNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANGKEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANGDAN PERINTAH PENGADILAN (PENETAPAN HAKIM PENGAWAS YANGINKRACT VEN GEWIJDE) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM??? Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.LainLain/2018/PN Niaga Mdn.Jo.

pada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep.Dan Penggugat/Terbanding sebenarnya tahu bahwa terlambatnyapemeriksaan perkaraperkara sengketa informasi pada Komisi InformasiKabupaten Sumenep diakibatkan oleh masa transisi dimanakadaluwarsanya masa jabatan Komisi Informasi Kabupaten Sumeneppada periode pertama yang seharusnya berakhir pada tahun 2018,namun oleh karena terlambatnya pelantikan dan penyumpahanKomisioner Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang terpilih padaperiode kedua ternyata mengalami penundaan

Justru karenaitulah atas keterlambatan pelantikan dan penyumpahan sebagaimanatersebut diatas berakibat kepada adanya penundaan pemeriksaanperkaraperkara sengketa informasi yang telah teregister pada KomisiInformasi Kabupaten Sumenep. Jadi, salah besar apabila KomisiInformasi Kabupaten Sumenep dianggap melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana substansi gugatan Penggugat dalam perkara aquo.

banding Nomor12/G/2020/PTUN.PBR dimana didalamnya berisi suratsurat bukti, serta Suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 12/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 18 Agustus 2020 dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut ; MENGADILI DALAM PENUNDAAN

: Menolak Permohonan Penundaan Yang Diajukan oleh Penggugat ; DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :1.

Berkas perkara Nomor : 26/G/2010/PTUNJKT dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini.Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 26/G/2010/PTUNJKT tanggal 10 Juni 2010 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Dalam Penundaan ===Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugatberupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus

angka (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi:Pasal 67 Angka (2):Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaansengketa Tata Usaha Negara sedang bernjalan, sampai ada putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;Angka (3):Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukansekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu daripokok sengketanya,Angka (4):Permohonan penundaan

Permohonan Penundaan:1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusanyang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;2. a.

Penundaan Perkara Nomor : 85/G/2016/PTUNBDG;Bahwa selanjutnya terkait angka 2 pada bagian eksepsi tersebut di atas,oleh karena Penggugat mendalilkan adanya dugaan Kejanggalan SuratPernyataan Formulir Model A No Seri : TT 018342 yang dijadikan dasaroleh Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) menerbitkan surata quo (Vide: halaman 910 dalam duduk perkara angka 20).

Putusan Nomor 422 K/TUN/2017Dalam Penundaan;Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaanKeputusan Tergugat dan Tergugat II berupa:1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Joaninha De Jesus Carvalho;2.

TAMPUBOLON, SH, MH... cece cscssecsecseeeeeseeeeesssessessseseeeeees Hakim2, ADNAN SAGITA, SH, Wi TY pecnccsnnneensmessememnmmmomsmmsmmneneesmmemmmsewe Panitera PenggantiSetelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, makaPemohon dipanggil masuk keruang sidang dan Pemohon telah hadir dimuka persidangan,;Hakim menerangkan kepada Pemohon, bahwa sesuai penundaan sidang yang laluacaranya pada hari ini adalah Tambahan Bukti dari PemohonSelanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya

ADNAN SAGITA, SH, M.HUm hw. cece cecsseeeeecesseesseesseeeseenee Panitera PenggantiSetelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, makaPemohon dipanggil masuk keruang sidang dan Pemohon telah hadir dimuka persidangan,;Hakim menerangkan kepada Pemohon, bahwa sesuai penundaan sidang yang laluacaranya pada hari ini adalah Putusan ;Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan dengan mengambil sebuah penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENETAPKAN:1 Mengabulkan Permohonan Pemohon

Medan telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 78/G/2002/PTUNMDN tanggal 13 Maret2003 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Intervenien untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 730/Lubuk Pakam Pekan tanggal Mei 2002 atas nama Muhammad Yasin Siregar ;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 78/G/2002/PTUNMDN, tanggal 25 November 2002, tentang Penundaan

Pembanding II Intervensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 730/Lubuk Pakam Pekan tanggal Mei 2002 atas nama Muhammad Yasin Siregar ;Membebankan kewajiban kepada Tergugat I/Pembanding I untuk mencabutSertipikat Hak Milik No. 730/Lubuk Pakam Pekan atas nama Muhammad YasinSiregar ;Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.78/G/2002/PTUNMDN tanggal 25 November 2002 tentang Penundaan

PTUN JPR tanggal 23 November 2020 secara elektronik ;Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan suratsurat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 24/G/2020/ PTUN JPR tanggal 23 November 2020, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDALAM PENUNDAAN

: Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukanHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2021/PTTUN Mksoleh Penggugat;DALAM EKSEPSI;Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi1 dan TergugatIl Intervensi2 tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA;1.

kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum RicHer &DaiSy Attorney at Law, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/POA/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019;Termohon Kasasi III;Mahkamah Agung tersebut:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objeksengketa;2. Memerintahkan kepada:2.1. Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala KantorWilayah Agraria & Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan ProvinsiKalimantan Barat Nomor 01/HGB/BPN.61/2017, tentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Mahkota NiagaHalaman 2 dari 10 halaman.

Nomor 1245 K/Pdt.SusPailit/2020Turut Tergugat dan Penggugat terjadi setelah PT Asmawi Agung Corporationdinyatakan pailit, akan tetapi oleh karena objek sengketa telah menjadi hakTurut Tergugat sejak tanggal 30 Juni 1986, maka objek sengketa tidaktermasuk boedel pailit sebagaimana ketentuan Pasal 34 UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dan merupakan hak Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan

Jakarta Pusat Nomor33/Pdt.SusGugatan Lainlain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2020dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H.HENDRA ROZA PUTERA, S.H., tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan

pembacaanputusan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima kejadiankejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY. yang diucapkan secara elektronikdengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melaluiSistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis,tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:DALAM PENUNDAAN

: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Obyek SengketaBukan/Tidak Termasuk Obyek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara;DALAM POKOK PERKARA:1.

Berkas perkara, Suratsurat bukti dan saksisaksi yang diajukan oleh para pihak dansuratSurat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);TENTANG DUDUK PERKARAn Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alin duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 67/G/2019/PTUNPBR tanggal 13 Februari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut;MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : Menolak Permohonan

Penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsiTergugat;DALAM POKOK PERKARA :1.

Dalam Penundaan :1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat terhadap ObjekSengketa;2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidakmengeluarkan keputusan dan atau produk hukum Tata UsahaNegara untuk menghindari pemindahtanganan dan atau pengalihanatas tanah milik Penggugat sampai dengan adanya putusan dalamperkara a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;ll. Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

21 Oktober 2009 (usaha perdamaian),dari enam kali persidangan Tergugat/Pembanding, belum pernahmengajukan jawaban atau duplik serta tidak pernah mengajukanbuktibukti, baik tertulis maupun saksisaksi, padahal setiap kalipenundaan sidang Tergugat/Pembanding selalu dipanggil baik didepan persidangan maupun melalui surat panggilan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Masohi, sesuai Berita Acara Persidangantanggal 21 Oktober 2009 yang mana dalam persidangan tersebut,Ketua Majelis telah mengumumkan penundaan

persidangan padatanggal 4 Nopember 2009, dan pengumuman penundaan tersebutmerupakan panggilan resmi kepada Penggugat dan Tergugat, tanpadipanggil oleh Jurusita Pengganti, dan relaas panggilan masingmasingtanggal 10 September 2009 untuk sidang tanggal 16 September 2009,dan tanggal 25 September 2009 untuk sidang tanggal 7 Oktober 2009,tanggal 5 Nopember 2009 untuk sidang tanggal 11 Nopember 2009,dan tanggal 16 Nopember 2009 untuk sidang tanggal 25 Nopember2009, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak

mendamaikanPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan selalu mendamaikanPenggugat dan Tergugat, dan sebelum sidang dilanjutkan dengan bukti dariTergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukunkembali dengan Tergugat;Bahwa oleh karena persidangan telah memasuki tahap pembuktianmaka pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat, dan atas pertanyaanKetua Majelis Tergugat menyetujui pencabutan yang disampaikan olehPenggugat karena selama penundaan

Tergugat tidak memberi nafkah secararutin dan layak sejak bulan Maret 2021 karena Tergugat tidak bekerja lagi, dansejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formilsebagai saksi dan keterangannya saling berkesesuaian, sehinggaketeranganya bernilai pembuktian;Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan dengan pembuktian dariTergugat, Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan ingin mencabutperkaranya karena selama penundaan

harus dibayar kepada pihakBank BRI Syariah Cabang Tasikmalaya Kota dan berjanji tidak akan adatagihan dari pihak Bank serta aset milik orang tua saksi korban dan saksiWENDA NUGRAHA Bin HASAN WISNU yang dijaminkan tidak akandilelang;Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN BjrBahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi danbertemu dengan saksi DEDY SUTENDI bin ADE OMAS selaku AOM NPFBank BRI Syarian Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusimasalah tunggakan setoran dan penundaan

terdakwamenjanjikan dapat mengurangi jumlah yang harus dibayar kepada pihakBank BRI Syariah Cabang Tasikmalaya Kota dan berjanji tidak akan adatagihan dari pihak Bank serta aset milik orang tua saksi korban dan saksiWENDA NUGRAHA Bin HASAN WISNU yang dijaminkan tidak akandilelang;Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi danbertemu dengan saksi DEDY SUTENDI bin ADE OMAS selaku AOM NPFBank BRI Syarian Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusimasalah tunggakan setoran dan penundaan

menjanjikan dapat mengurangi jumlah uang cicilan yangharus dibayar saksi Wenda Nugraha kepada pihak Bank BRI SyariahCabang Tasikmalaya Kota dan Terdakwa berjanji tidak akan ada tagihan daripihak Bank serta aset milik orang tua saksi Wenda Nugraha yang dijaminkantidak akan dilelang ;Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi BRISyariah dan bertemu dengan saksi Dedy Sutendi selaku AOM NPF Bank BRISyariah Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusi masalahtunggakan setoran dan penundaan

menjanjikan dapat mengurangi jumlah uang cicilan yangharus dibayar saksi Wenda Nugraha kepada pihak Bank BRI SyariahCabang Tasikmalaya Kota dan Terdakwa berjanji tidak akan ada tagihan daripihak Bank serta aset milik orang tua saksi Wenda Nugraha yang dijaminkantidak akan dilelang ;Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi BRISyariah dan bertemu dengan saksi Dedy Sutendi selaku AOM NPF BankBRI Syariah Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusi masalahtunggakan setoran dan penundaan

Berdasarkan hal ini jelas ObjekSengketa a quo bertentangan dengan Asas Umum PememerintahanYang Baik, yaitu kepentingan umum, maka sudah sepatutnya objeksengketa harus dinyatakan batal demi hukum.Tentang Permohonan Penundaan33.34.Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU No. 5/1986 tentang PTUN, makaPara Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan pelaksaanSurat Keputusan No. 200/2014 tentang Penetapan Masa HakPemakaian Tempat Usaha Hasil Revitalisasi Pasar Tanabang Blok FJakarta Pusat.Bahwa mengingat ada

Bahwa penundaan pelaksaan Surat Keputusan No. 200/2014 tentangPenetapan Masa Hak Pemakaian Tempat Usaha Hasil RevitalisasiPasar Tanabang Blok F Jakarta Pusat, tidak ada kepentingan umumyang terganggu, karena Revitalisasi Pasar Tanabang Blok F JakartaPusat itu sendiri telah selesai.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dapat memberikan putusan yangamarnya, sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaane Mengabulkan permohonan penundaan

objek sengketa yang dimohonkan ParaPenggugat dalam gugatan ini untuk ditolak.9.3 Bahwa Pasal 67 ayat (4) poin a UU Nomor 5 Tahun 1986 yangberbunyi :(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2):a.

Bahwa demikian juga permohonan Penundaan Pelaksanaankeputusan TUN yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak tepatkarena Penggugat Taufiq Bahasan secara hukum bukan lagi sebagaiPedagang Pasar Tanah Abang Blok F;Berdasarkan alasan serta dasar hukum tersebut diatas, mohon Majelis HakimYang Terhormat yang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini :DALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard).DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETAMenolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalamPerkara ini.DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.2.

pailit dan proses persetujuanpenjualan atau pengalihan hak atas boedel pailit tersebut, yakni SHGB No.11/Telaga dan SHGB No.12/Telaga, dilakukan melalui proses hukum danpersidangan di Pengadilan Niaga, sehingga jika ada pihak yang keberatan denganproduk Pengadilan Niaga tersebut, harus melakukan acaranya melalui PengadilanNiaga juga, karena hal tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Niaga untukmemeriksa dan memutuskannya, sebagaimana diatur dalam Undangundang No.37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

HWAKANG INDAWA.iv Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UndangundangNo.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembyaran Utang, Pasal 185, Tergugat Jl/Turut TergugatRekonpensi2 dan Tergugat V/Turut Tergugat Rekonpensi3, telahmelakukan penjualan di muka umum, tetapi kedua bidang tanahtersebut tidak laku, sehingga Tergugat III/Turut TergugatRekonpensi2 dan Tergugat V/Turut Tergugat Rekonpensi3 selakuKURATOR menggunakan haknya untuk menjual dibawah tanganberdasarkan ijin dari

Balihides Indonesia(Dalam Pailit) TERGUGAT IIT KONPENSI,;Bahwa selanjutnya, mengingat bahwa OBJEK GUGATAN DALAMPERKARA AQUO MENYANGKUT HARTA PAILIT, MAKAmengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undangundang Nomor 37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanHalaman 21 dari hal 53 No.522/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), yangmengatur:(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit DAN HALHALLAIN YANG BERKAITAN DAN/ATAU DIA TUR DALAMUNDANGUNDANG INI,

HWAKANG INDAWA, suatu Perseroan Terbatas beralamat di JI.Raya Serang Km.19, Desa Talaga, Cikupa, Tanggerang 15710, diajukanpermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebutPKPU) oleh PT.

Balihides Indonesia (dalam pailit) Tergugat II Konpensi ;Bahwa mengingat objek gugatan dalam perkara aquo menyangkut harta pailit,maka mengacu pada ketentian Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yang mengatur :(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal yang berkaitan dan / ataudiatur dalam UndangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur;Penjelasan Pasal

PENETAPANNo. 9/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :1. ELOK PRASETYONINMGSIH, Umur 48 tahun, Perempuan, AgamaIslam, WNI, Swasta, beralamat di JI. Teluk Sampit No.41Surabaya, untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON PKPU ;2.