Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Periode Tagihan JuniAgustus 2013:Juni Rp. 65.467.300,00.Juli Rp. 65.339.000,00.Agustus Rp. 72.047.100,00.Rp.202.853.400,00.Dibayar DPP Perpamsi tanggal 4 Desember 2013 ke DPD PerpamsiPropinsi Jambi 0069876217 senilai Rp.187.639.395,00.

Dewita Asro), dikarenakan pembayarannya 36 bulansekali dan pembayaran rekening air TNVPolri oleh DPD PerpamsiJambi dibayar dengan menyetorkan uang ke bank melalui transfer/tunaike rekening PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dan menyerahkan buktirekening yang dibayar ke kasi penagihan (sdri. Dewita Asro),sedangkan saksi tahunya pada akhir Desember 2013 dari sdr.

Meneliti adanya rekening air yang telah dibayar oleh KementerianPertahanan atas beban Kodim 0415 Jambi namun tidak distorkan kerekening PDAM Tirta Mayang Jambi.5. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara.

B2014/PNRAPselesai diguncang terdakwa dan AMAD (DPO) memasang dengan tebakanangka yang ada dibeberan dimana uang taruhan yang dipasang sebesar Rp.1000 atau batas pasangan Rp. 10.000, kemudian mata dadu yang diguncangoleh bandar dibuka dan jika ada yang kena sesuai dengan angka pasanganmaka bandar membayar kali lipat atau Rp. 1000 dibayar Rp.1000 menjadiRp. 2000 dan jika mata dadu keluar kembar 2 maka dibayar dua kali lipatjika kembar 3 maka dibayar tiga kali lipat, setelah itu jika pasanganterdakwa

sebagai berikut, pertamatama bandarterlebih dahulu membentangkan beberan yang bertuliskan angka sampaidengan 6 setelah itu terdakwa menunggu bandar mengguncang mata dadu,setelah selesai diguncang terdakwa dan AMAD (DPO) memasang dengantebakan angka yang ada dibeberan dimana uang taruhan yang dipasangsebesar Rp. 1000 atau batas pasangan Rp. 10.000, kemudian mata dadu yangdiguncang oleh bandar dibuka dan jika ada yang kena sesuai dengan angkapasangan maka bandar membayar kali lipat atau Rp. 1000 dibayar

Rp.1000menjadi Rp. 2000 dan jika mata dadu keluar kembar 2 maka dibayar dua kalilipat jika kembar 3 maka dibayar tiga kali lipat, setelah itu jika pasanganterdakwa tidak ada yang tepat maka bandar mengambil semua pasangan dandidalam melakukan permainan judi dadu / kopiok tersebut bersifat untunguntungan dan terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis dadu /kopiok tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalamPasal 303 bis

Rp.1.000, (seribu rupiah) menjadi Rp.2.000, (dua ribu rupiah), dan jikamata dadu keluar kembar 2 (dua) maka dibayar dua kali lipat, jika kembar 3(tiga) maka dibayar 3 kali lipat, apabila pasangan tidak ada yang tepat makasaksi mengambil semua uang yang ada dipasangan ;Bahwa tempat dalam melakukan perjudian jenis dadu/kopiok tersebut dapatdilalui khalayak umum ;Bahwa permaianan judi jenis dadu kopiok tersebut bersifat untunguntungan dantidak ada kepastian buat menang ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki

Rp.1.000, (seribu rupiah) menjadi Rp.2.000, (dua ribu rupiah), dan jikamata dadu keluar kembar 2 (dua) maka dibayar dua kali lipat, jika kembar 3(tiga) maka dibayar 3 kali lipat, apabila pasangan tidak ada yang tepat makasaksi Yoyok Susilo Alias Yoyok mengambil semua uang yang ada dipasangan ;e Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah agarTerdakwa mendapatkan keuntungan ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukanpermainan judi jenis dadu kopiok

Lobunta Kencana Raya, NPWP: 01.314.071.0091.000, alamat JI.Pintu Air No.31B, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, sehingga jumlah pajakyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak (DPP):1. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 13.008.505.866,002.

Penyerahan yang PPNnya harus oleh Pemungut PPN Rp 146.518.727,00Jumlah DPP Rp 13.155.024.593,00Pajak Keluaran Rp 1.300.850.587,00Pajak Masukan Rp 1.387.590.110,00Jumlah Rp 86.739.523,00Jumlah Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 205.144.151,00JumlahPajak Yang Masih Harus Dibayar Rp 118.404.628,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 118.404.628.00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp 236.809.256,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00688/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012 Nomor: 00061/207/12/091/15 tanggal 30 Juli 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.314.071.0091.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

angka 17, angka 19 dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4A ayat(3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Penyerahan yang PPNnya harus oleh Pemungut PPN Rp146.518.727,00Jumlah DPP Rp13.155.024.593.00Pajak Keluaran Rp1.300.850.587,00Pajak Masukan Rp1.387.590.110,00Jumlah Rp86.739.523,00Jumlah Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp205.144.151,00JumlahPajak Yang Masih Harus Dibayar Rp118.404.628,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp118.404.628,00Halaman 5 dari 8 halaman.

dari KPPKPP tempat lawan transaksiPemohon Banding yang menyatakan "tidak ada";bahwa dasar koreksi Terbanding adalah Pasal 16 F Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan :"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng ataspembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar

dipertahankan, sedangkankoreksi sebesar Rp3.200.000 tetap dipertahankan;bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan MasaPajak November 2011 adalah sebagai berikut :Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan : Pajak Masukan (cfm Terbanding)Koreksi yang tidak dapat dipertahankanJumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanRp. 8.833.166.784Rp. 6.914.165Rp. 8.840.080.949,bahwa oleh karena itu, Majelis menghitung kembali jumlah PPN yang masih harus dibayar

Masa PajakNovember 2009 sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Yang Kurang Dibayar 10.114.165 (6.914.165) 3.200.000Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 10.114.165 (6.914.165) 3.200.000Jumlah Yang Masih Harus 54.788.330 (13.828.330) 6.400.000Dibayar Meihiwebanlgk terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi; bahwa oleh karena koreksi Terbanding sebagian tidak dapat dipertahankan oleh Majelis, maka Majelisberketetapan

Pajak Keluaran yang harus 4.939.659.725dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 PPN yg disetor 0dimuka dim MasaPajak samab.2 Pajak Masukan 8.840.080.949yang dapatdiperhitungkanb.3 STP (Pokok 0kurang bayar)b.4 Dibayar dengan 0NPWP sendirib.5 Lainlain 0b.6 Jumlah (b.1 + b.2 8.840.080.949+b.3+b.4 +b.5)Gs Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat 8.840.080.949diperhitungkan (b.6 c.1)e. Jumlah perhitungan PPN kurang (3.900.421.224)bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

(karena Pembetulan)c Jumlah (a + b) 3.903.621 .224PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPmo ee Ff P3.200.00003.200.0000000

XYZ sebesar Rp.32.951.381,00.Menurut Majelis: bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap sengketa yang diajukan olehPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan,Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap KreditPajak berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp4.573.854,00 karena Terbanding berpendapat bahwa PPN atas PajakMasukan tersebut belum dibayar oleh Pemohon Banding sehingga tidak dapatdikreditkan sedangkan

Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN atas PajakMasukan tersebut sudah dibayar sehingga dapat dikreditkan.bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya, Pemohon Banding dalampersidangan memberikan buktibukti berupa :P6 Cash/ Bank Payment Voucher,P7 Faktur Pajak Standar,P8 Invoice,P9 Financial Statements,P10 Buku besar.bahwa Majelis melakukan penelitian atas Faktur Pajak Masukan yangdikoreksi Terbanding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Faktur Pajak Masukan yang dikoreksiterdiri dari: Masa Nomor/tanggal

dalam persidangan, atas permintaan Majelis, Pemohon Bandingmenyampaikan data pendukung bahwa Pajak Masukan tersebut sudah dibayarsehingga seharusnya dapat dikreditkan.bahwa Pasal Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahmenyatakan bahwa dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan PajakMasukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar

oleh PKP Pembeli.bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding yang disampaikan dalampersidangan, Majelis dapat meyakini penjelasan Pemohon Banding bahwamemang terdapat kesalahan tulis nomor Faktur Pajak dimana seharusnyanomor 561 tetapi ditulis nomor 562.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen pendukung PemohonBanding yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwaFaktur Pajak Faktur Pajak tersebut telah didukung oleh alat bukti yangmenunjukkan PPN sudah dibayar oleh Pemohon

Penyerahan yang PPNnyaharus Rp. 769.224.224,00dipungut sendiriJumlah seluruh penyerahan Rp. 32.967.244. 176,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ Rp. 76.922.422,00dibayar sendiriJumlah Pajak yang dapat Rp. 8.498.627.841,0diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang/ Rp. (8.421.705.419,00)(lebih) dibayarDikompensasikan ke Masa Pajak Rp. 8.421.705.419,00 PPN yang kurang / (lebih) dibayar NIHIL

HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 15 Final yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP186/WPJ.07/2015 tanggal 21 Januari2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2005 Nomor: 00008/241/05/053/13 tanggal 30 Oktober 2013,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.988.356.0053.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena

Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 15 Final yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 5 dari 7 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 0,00 Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2012 B/PK/Pjk/2019 sendirib. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak 0.00yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 70.500.000,00b.6. Jumlah 70.500.000,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 70.500.000,00e.

Jumlah 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut084535.16/2006/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1662/WPJ.11/2014 tanggal23 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 7 ayat (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 3.297.273.579 Penyerahan PPN dipungut sendiri 9.550.000 Jumlah 3.306.823.5792 PK yang harus dipungut 955.0003 Pajak yang dapat diperhitungkan 70.500.0004 Perhitungan PPN Kurang Bayar (69.545.000)5 Kompensasi ke masa berikutnya 70.500.0006 PPN yang Kurang Dibayar 955.0007 Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) UndangUndang KUP 955.000Jumlah Sanksi administrasi 955.0008 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.910.000

salinan keputusan yang dibanding, sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak.Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajakbahwa UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan:Pasal 25 ayat (3a)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak,Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar

paling sedikitsejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.Pasal 27(Sa) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasanpajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atauPasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saatpengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan I (satu) bulan sejaktanggal penerbitan Putusan Banding,(Sb) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonankeberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuksebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I1 ayat (1)dan ayat (1a),(Sc) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonanbanding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan PutusanBanding diterbitkan.bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak disebutkan:beseees dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yangterutang, Banding hanya dapat diajukan apabila

jumlah yang terutangdimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).bahwa berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa pajak yang terutangpada saat mengajukan banding (kewajiban Pasal 36 ayat (4) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002) adalah yang pajak yang masih harus dibayar palingsedikit sejumlah yang telah disetujui Pemohon Banding dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.bahwa banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang masih harusdibayar sebesar

tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00009/204/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013, atas nama: BUT Total E&P Indonesie, NPWP:01.001.260.7081.000, alamat: World Trade Center II Lantai 12, JalanJenderal Sudirman Kav.2931, Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.639.141.492PPh Pasal 26 yang terutang Rp 327.828.298Kredit Pajak Rp 0Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 327.828.298Sanksi Administrasi: Bunga Pasal13 ayat (2) KUP Rp 157.357.583Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 485.185.881Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2017,Halaman 2 dari 7 halaman.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP49/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00009/204/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.001.260.7081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp485.185.881,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan

Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.639.141.PPh Pasal 26 yang terutang Rp 327.828.Kredit Pajak RpPajak yang tidak/kurang dibayar Rp 327.828.Sanksi Administrasi: Bunga Pasal13 ayat (2) KUP Rp 157.357.Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 485.185.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 5 dari 7 halaman.

penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPNyang harus dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakanPajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yangbersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanatuntuk mewakili BMW AG dalam membayar claim warranty kepada konsumen;bahwa pembayaran sebesar Rp1.430.785.450,00 tersebut dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRp0,0090.582.600.594,001.430.785.450,0089.151.815.144,000,000,000,0089.151.815.144,000,0089.151.815.144,000,000,000,000,000,000,000,008.915.181.457,00 ngingaMemut : Meuskan ngabulkanseluruhnybandingmohoBa ndingterhadaKeputusanDirekturJenderalPajNomoKE1683PJ.07/2o1tanggal12Septbe2012tentanKeberatanWajibPajataSuratKettanba rtgaiberikut:1/Dasar Pengenaan Pajak Rp go Lal ela1ane2 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 8.915.181.457,00b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang Rp 3.998.450.142,00samab.2. Pajak Masukan yang harus diperhitungkan Rp 4.914.832.490,00b.3. STP (Pokok kurang bayar) Rp b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp b.5. Lainlain Rp b.6. Jumlah Rp 8.913.282.632,00c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP Rp d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 8.913.282.632,00e.

Jumlah Rp 4.309.099,004 PPN yang kurang dibayar Rp 6.207.924,005 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 911.436,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 4.309.099,00c. Jumlah Rp 5.220.535,006 JJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 11.428.459,00DemikiandiputuSdiJaka ilaPajadengansusunaajelidaPaniteraPenggantsebagabekurs.BinsarSiregaasebagaaktiaan.sebagaaka ~5gotars.+utSetiaan.dengandihadioleherbandindatidadihadiolehPeohonanding

Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d) 29.766.8576 Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar (4+5.e) 91.781.144 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71832/PP/M.XIB/12/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2139/WPJ.19

Putusan Nomor 78/B/PK/Pjk/2018Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak AprilDesember 2006, dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Kena Pajak Rp 12.080.542.687Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang Rp 853.254.845Kredit Pajak: RpSetoran masa dan tahunan Rp 650.314.013Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 202.940.832Sanksi Administrasi: RpBunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 97.411.599Jumlah yang masih harus dibayar Rp 300.352.431Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak Sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp300.352.431,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak/Penghasilan Kena Pajak Rp 12.080.542.687Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang Rp 853.254.845Kredit Pajak: RpSetoran masa dan tahunan Rp 650.314.0013Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 202.940.832Sanksi Administrasi: RpBunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 97.411.599Jumlah yang masih harus dibayar Rp 300.352.431Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Putusan Nomor 230 B/PK/Pjk/2018dengan Desember 2008 dengan pajak yang masih harus dibayar sebesarRp2.229.602.776,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62173/PP/M.IIA/12/2015, tanggal 23 Juni 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1004

Sumber Daya Nusaphala., NPWP: 01.935.036.2062.000, beralamat diJalan Arteri Soepeno Nomor 34 Permata Hijau Grogol Utara Jakarta Selatan12210, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 75.743.049.235,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 1.659.979.585,00Kredit Pajak Rp 1.653.845.869,00Pajak yang kurang dibayar Rp 6.133.716,00Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 2.944.184,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 9.077.900,00Menimbang, bahwa sesudah putusan

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp9.077.900,00;dengan perincian sebagai berikut:DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp.75.743.049.235,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp. 1.659.979.585,00Kredit Pajak Rp. 1.653.845.869,00Pajak yang kurang

dibayar Rp. 6.133.716,00Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp. 2.944.184,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 9.077.900,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00068/207/08/073/13, tanggal 28 Februari 2013 MasaPajak Agustus 2008, dengan perhitungan sebagai berikut: KeteranganJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor60.237.018.125,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri6.273.736.887,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut5.679.638.000,00 Penyerahan yang PPNnya dibebaskan0,00 Jumlah Seluruh Penyerahan72.190.393.012,00 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri627.373.689,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan7.688.149.079,00 Dipungut dengan NPWP sendiri0,00 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan7.688.149.079,00 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar(7.060.775.390,00) PPN yang dikompensasikan7.060.775.390,00 PPN yang kurang/(lebih) dibayarNihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 September 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62826/PP/M.XIIB

Putusan Nomor 1911/B/PK/Pjk/2021Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.221.954.9073.000, beralamat di Jalan MH.Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Jakarta Pusat10230 sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 72.190.393.012,00Pajak Keluaran 627.373.689,00Dikurangi: Pajak Masukan dapat diperhitungkan 7.688.149.079,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00Jumlah pajak dapat diperhitungkan 7.688.149.079,00PPN yang kurang (lebih) dibayar (7.060.775.390,00

/(lebih) dibayar 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00PPN ymh (lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 12 November 2015, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Mejelis Hakim untukmembatalkan selurunnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor01232/KEB/ WPJ.07/2017, tanggal 12 Juli 2017 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.002.311.7053.000 dengan perhitungan menjadi sebagaiberikut: Menurut Koreksi YangMenurutPemohon SKPKE Mohonwhatan Banding Dibatalkan(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar

sendiriPajak Masukan yang dapat385.343.690 384.058.440 1.285.250diperhitungkanPPN yang masih harus / (385.343.690(384.058.440) (1.285.250)(Lebih) Dibayar )Kompensasi 385.351.690 385.351.690 PPN Kurang Bayar 8.000 1.293.250 1.285.250Sanksi Administrasi 8.000 1.293.250 1.285.250PPN ymh Dibayar 16.000 2.586.500 2.570.500 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Januari 2018;Halaman 2 dari 7 halaman.

diaturdalam Pasal 3/7 ayat (1) UndangUndang Pengadilan Pajak dan 67huruf b UndangUndang Mahkamah Agung .Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1030/B/PK/Pjk/2019Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 384.058.440PPN yang masih harus / (Lebih) Dibayar Rp (384.058.440)Kompensasi Rp 385.351.690PPN Kurang Bayar Rp 1.293.250Sanksi Administrasi Rp 1.293.250PPN ymh Kurang / (Lebih) Bayar Rp 2.586.500Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03024/NKEB /WPJ.19/2016 tanggal29 Agustus 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00037/106/15/051/16 tanggal 3 Februari 2016 Masa Pajak Oktober 2015 atas namaPT Dirgantara Indonesia (Persero), NPWP 01.002.132.7051.000, beralamat diJalan Pajajaran Nomor 154, Husein Sastranegara Cicendo Kota Bandung 40174,Jawa Barat, sehingga perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar

menjadi sebagaiberikut:Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 15 Mei 2017, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP03024/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 29 Agustus 2016, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakOktober 2015 Nomor 00037/106/ 15/051/16tanggal 3 Februari 2016, atasnama Penggugat, NPWP 01.002.132.7051.000, sehingga pajak yang masihharus dibayar

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayardihitung kembali menjadi sebesar USD 0,00; dengan perincian sebagaiberikut :Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar

Putusan Nomor 914/ B/PK/Pjk/2018Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

Pbr7.BahwaKetenagakerjaan.Sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat 3 UU No. 13 tahun2003 disebutkan bahwa yang harus diperhitungkan adalahbesaran uang pesangon dibandingkan dengan uang pensiunyang iuran/preminya dibayar oleh perusahaan.

Apabila uangpesangon sebagamana ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13 tahun 2003 ternyata lebih besar dari uang pensiun yangiuran/preminya dibayar oleh perusahaan maka selsihnyaharus dibayar oleh perusahaan.ketentuan pasal 4 ayat 2 SK Direksi No. 883 mengatur bahwayang dibandingkan dengan iuran pensiun = yangpremi/iurannya dibayar oleh perusahaan adalah 2 kali uangpesangon sebagamana ketentuan pasal 156 ayat 2 UUKetenagakerjaan dan 1 kali uang penghargaan masa kerjasesuai ketentuan pasal 156 ayat 3

Hal ini bertentangan dengan Pasal 167 ayat 3 UUKetenagakerjaan berikut penjelasannya dimana Dam halpengusaha tee@h mengikutsertakan pekena/buruh daemprogram pensiun yang turannya/preminya dibayar ohpengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkandengan uang pesangon yaitu uang penstin yangpremy/iurannya dibayar oleh pengusaha.

pesangon sebagaimana ketentuan pasal 156ayat 2 UU No.13 tahun 2003 ternyata lebih besar dari uangpensiun yang iuran/preminya dibayar oleh perusahaan makaselisihnya harus dibayar oleh perusahaan;dalil Penggugat pada poin 6 dalam gugatan yangmengatakan bahwa Para Turut Tergugat berada di bawahnaungan dan kendali dari Tergugat dan Il adalah tidakberdasarkan hukum;berdasarkan penjelasan atas Undangundang No.11 tahun1992 tentang dana pensiun dijelaskan bahwa Undangundang tentang dana pensiun yang merupakan

Apabila uang pesangon sebagaimanaketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13 tahun 2003ternyata lebin besar dari uang pensiun yangiuran/preminya dibayar oleh perusahaan maka selisihnyaharus dibayar oleh perusahaan;Mengingat Penggugat telah diikutsertakan dalamHalaman 31 dari 45 Putusan Nomor 04/Padt.SusPHI/2016/PN.

sendiri 310.429.015 310.429.015 0PM yang dapat diperhitungkan (212.564.506) (137.876.702) 74.687.804PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (97.864.509) (97.864.509) 0)Jumlah PM (310.429.015) (235.741.211) 74.687.804Jumlah PPN Kurang Bayar 0 74.687.804 74.687.804Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP 0 35.850.146 35.850.146Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 110.537.950 110.537.950 Bahwa dengan surat Nomor 02.0.3/X/464/X/2013 tanggal 21 Oktober2013, PemohonBanding mengajukanpengajuankeberatankepadaTerbanding

Putusan Nomor 1893/B/PK/PJK/2017 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 363.532.700 363.532.700 363.532.700 0JUMLAH 30.941.424.634) 30.941.424.634 30.941.424.634 0PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.429.015 310.429.015 310.429.015 0PM yang dapat diperhitungkan (137.876.702) (137.876.702) (187.364.506) 49.487.804Seen aoe emball ex PMS 0 0 581.437 (581.437)PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (97.864.509) (97.864.509) (97.864.509) 0)Jumlah PM (235.741.211) (235.741.211) (284.647.578) 48.906.367

Putusan Nomor 1893/B/PK/PJK/2017yang masih harus dibayar menjadi: No.

Uraian Jumlah (Rp)1 Ekspor 18.388.009.5842 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.104.290.1603 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 9.085.592.1904 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 363.532.7005 JUMLAH 30.941 .424.6346 PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.429.0157 PM yang dapat diperhitungkan (187.364.506)8 PM diperhitungkan kembali ex PMK 78/PMK.03/2010 581.4379 Dibayar dengan NPWP sendiri (97.864.509)10 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (284.647.578)11.

dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4)yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimanabukan PKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.11.8.Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapat11,9.dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat(3) juga mengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

Aca bin Daeng Salu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

oleh terdakwa dan akan dibayar setelah sabusabutersebut laku terjual ; bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi bersama dengananggota Polisi lainnya langsung menuju ke Jl.

Mandor mengakui telah menyerahkan sabusabu kepada terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00(satu juta empatratus ribu rupiah) dan sabu tersebut akan dibayar oleh terdakwa setelahsabu tersebut laku terjual ; bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidangpelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan danteknolog!

oleh terdakwa dan akan dibayar setelah sabusabutersebut laku terjual ;bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi bersama dengananggota Polisi lainnya langsung menuju ke Jl.

Mandor mengakui telah menyerahkan sabusabu kepada terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00(satu juta empatratus ribu rupiah) dan sabu tersebut akan dibayar oleh terdakwa setelahsabu tersebut laku terjual ;bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidangpelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan danteknolog!

oleh terdakwa dan akan dibayar setelan sabusabu tersebutlaku terjual ; bahwa terdakwa mengambil sabusabu dari Syahruddin als.

Uraian Jumlah1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,002 Telah Dibayar Rp 0,003 Kurang dibayar Rp 0,004 Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 0,00Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b. Bunga Pasal 8 ayat 2 KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 8 ayat 2a KUP atas pembetulan SPT Masa Rp 0,00PPN yang mengakibatkan utang pajak Menjadi lebih Besard.

Jumlah sanksi administrasi (atb+ct+d+e+f+g) Rp 47.859.822,005 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 47.859.822,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

ayat (1) hurufa dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Uraian Jumlah1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,002 Telah Dibayar Rp 0,003 Kurang dibayar Rp 0,004 Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 0,00Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)b. Bunga Pasal 8 ayat 2 KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 8 ayat 2a KUP atas pembetulan SPT Rp 0,00Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak Menjadilebin Besard.

Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) Rp 47.859.822,00 5 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 47.859.822,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan 200,664,955,639 Penghitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10,607,594 540b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35,056,164,976Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (24,448,570,436)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 24,645 471,481PPN yang kurang dibayar 196,901,045Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 196,901,045Jumlah PPN yang masih harus dibayar 393,802,090 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2682/B/PK/Pjk/2020September 2014 Masa Pajak Februari 2012, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP00020/WPJ.19/KP.0103/2015tanggal 12 Februari 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.565.295.1091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp393.802.090,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.607.594.540b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35.056.164.976Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (24.448.570.436)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 24.645.471.481PPN yang kurang dibayar 196.901.045Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 196.901 .045Jumlah PPN yang masih harus dibayar 393.802.090 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan