Ditemukan 21481 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Praktik kefarmasian
Suhendri
Muaro
Kesehatan
Tanpa keahlian melakukan praktik kefarmasian
Praktek kedokteran
Praktik kedokteran
Kekhilafan hakim
Kekeliruan yang nyata
Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian (uu kesehatan)
Perkara uu kesehatan "turut serta melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian"
âdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarâ dan âtanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasianâ
Putus : 28-08-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pdt/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 — MUHAMAD ACHMAD FURQON, SE
melawan
ASEP DODI
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1081K/Pdt/2015dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelasmaksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atauditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer.Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta olehpenggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.2. Tuntutan tambahan.Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.3.
Register : 28-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA KOTO BARU Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.KBr Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 3
16 — 3
berdasarkan keterangan Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan saksisaksiyang telah diajukan di persidangan, keadaan kedekatan anak Para Pemohondengan calon pasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adatdan sosial lebih dikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaankesalahan dan dosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi sertademi kemaslahatan hubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik
Putus : 12-12-2012 — Upload : 31-12-2012
Putusan PN LAMONGAN Nomor 358/Pid.B/2012/PN. LMG Tanggal 12 Desember 2012 — - SYAHRONI Bin MANSUR
- MAT SULI Bin H. TARSO
- NURHADI Bin TAMSIR
105 — 16
105 — 16
303;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelistidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perbuatan para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harusdinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sertadijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwamaksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik
Register : 17-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 172/Pid.B/2018/PN Ktp. Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
WENDI anak laki laki dari KUNTI
52 — 4
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
WENDI anak laki laki dari KUNTI
52 — 4
Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatanuntuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, ataudengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Tentang Unsur : Barang siapaMenimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur Barang Siapa, merupakan suatu unsur ataubukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari
Register : 24-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN LAHAT Nomor Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Lht Tanggal 21 April 2016 — DEDI HARTANTO EKA PUTRA BIN UMAR
22 — 2
22 — 2
Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukupjelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalahmanusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan PenuntutUmum adalah benar diri Terdakwa.
Register : 14-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 247/Pid.Sus/2016/PN.Rta Tanggal 20 Oktober 2016 — -Aulia Rahman Als Kuncir Bin Aji Diansyah
46 — 6
46 — 6
Tapin atausetidaktidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rantau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah,tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 UU No36 Tahun 2009 TentangKesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa ada dihubungi melalui telepon oleh sdr.MONOKyang merupakan Narapidana didalam Rutan Rantau lalu meminta terdakwa
Register : 04-12-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN LARANTUKA Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN lrt Tanggal 16 Desember 2019 — Terdakwa
122 — 128
122 — 128
Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaibarangsiapa dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut Anakyang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yangtelah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimukapersidangan
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN LARANTUKA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN lrt Tanggal 6 Februari 2020 — Terdakwa
107 — 34
107 — 34
Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaibarangsiapa dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutAnak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalahAnak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telahmengajukan dimuka persidangan
Register : 19-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN RANAI Nomor 41/PID.SUS/2015/PN Ran Tanggal 2 Juli 2015 — NIVTA RESTIA Alias TIA BINTI NURSEIN SYAHBAR
69 — 35
69 — 35
Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati, yangdimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
Register : 05-11-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wkb Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
ADRIANA DAINDO
Tergugat:
SAMUEL IBRAHIM PAKERENG
151 — 56
ADRIANA DAINDO
Tergugat:
SAMUEL IBRAHIM PAKERENG
151 — 56
menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale);Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2020/PN WkbMenimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan pasal 162 RBg, makaeksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut wewenang hakim, secara absolutdan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuatbuat,agar proses berjalan cepat dan lancar;Menimbang, bahwa dalam pengajuan eksepsi dalam praktik
Register : 27-07-2021 — Putus : 10-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 388/PDT/2021/PT BDG Tanggal 10 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
94 — 59
94 — 59
Bahwaperubahan ini termasuk dalam perubahan yang dilarang berdasarkanhukum acara perdata dan praktik peradilan melalui yurisprudensi.Berdasarkan tanggapantanggapan Terbanding 2/Tergugat 2 atas keberatankeberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut,Terbanding 2/Tergugat 2 memohon kepada Ketua Pengadilian Tinggi Bandung cq.Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untukmemutuskan halhal sebagai berikut:1.
Namun, haltersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus.Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanyatunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidakmelakukan sesuatu (perbuatan).
Menurut Retnowulan Sutantio dalambukunya Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktik halaman 2,menyebutkan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakanbagi orangorang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidakberkewajiban untuk melakukan sesuatu;Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Nomor: 388/PDT/2021/PT.BDG.3.
Register : 26-03-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA SELONG Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Sel Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 111
144 — 111
No.420/Pdt.G/2021/PA.SelTergugat 4 prinsipal sekarang ini, Tergugat 4 prinsipal memberanikan diri untukmengungkapkan halhal tersebut sebagai gambaran praktik yang telahdilakukan oleh pengacara SABRI, SH., dalam melakukan bantuan praktikhukum, setidaktidaknya majelis hakim mengetahui mungkin penegakanhukum yang dilakukan pengacara atas nama Sabri, SH., adalah telah sesualdengan RECHTIDEE Bangsa Indonesia, dimana warga masyarakat luassangat mencitacitakan hukum yang resfonsip.A. DALAM EKSEPSI1.
OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSU ADALAHBERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADA TANDATANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIANDATA DIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUKYANG DILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAKBERTANGGUNG JAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUMYANG BERKOLABORASI!
KEMUNGKINAN BESAR BUKTIPIPIL YANG DIMILIKI OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSUADALAH BERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADATANDA TANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIAN DATADIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUK YANGDILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUM YANGBERKOLABORASI DENGAN MARKUS ATAU PIHAK KETIGA YANGDIBELAKANG LAYAR BELAJAR HUKUM) DAN LEBIHLEBIHMERUPAKAN PIPIL STEMPEL YANG SANGAT TIDAK
Terlebin Tergugat 4 dalam eksepsinya sampai menyebut adanyadugaan pemalsuan terhadap bukti Pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat,dengan menyebut pada pokoknya sebagai berikut:ee bukti pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat diduga palsu adalahberupa blangko yang masih kosong yang ada tanda tangan cap stempel yangbisa diminta atau di beli kepada pegawal ipeda yang sudah pensiun kemudiandata diisi belakangan sesuai pesanan (praktik buruk yang dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab
Register : 12-02-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
JUNAEDY, SH
Terdakwa:
IRFAN ANGGE alias AYAH KATU
193 — 95
JUNAEDY, SH
Terdakwa:
IRFAN ANGGE alias AYAH KATU
193 — 95
pemungutan suara dan proses penghitungan suara disetiap TPS;5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkandi sekretariat PPS;7. pergerakan surat Suara, berita acara penghitungan suara, dansertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS danPPK; dan9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan;b. mencegah terjadinya praktik
dugaan pelanggaran Pemilu di wilayahkecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.b.mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayahkecamatan, yang terdiri atas:Halaman20Odari 63, PutusanPerkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2019/PNLbo1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilin sementaradan daftar pemilih tetap;2. pelaksanaan kampanye;3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu diTPS;c.mencegah terjadinya praktik
Seperti, mata kuliah hukum pidana, hukumacara pidana, kapita selekta hukum pidana, praktik hukum pidana,perbandingan hukum pidana.Adapun dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, ahli diberikantugas memberikan penyuluhan, sosialisasi.
Putus : 15-06-2015 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Juni 2015 — IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum
186 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undangundang mengenaitindaktindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullahkesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan padatindak pidana tersebut;Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara,tindaktindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehariharidisebut sebagai pungutan liar.
Di dalam praktik, terutama setelahditariknya kedua pasal itu masuk kedalam UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Pasal 423 KUHP memang lebih sering diterapkandaripada Pasal 425 KUHP. Hal itu terjadi karena lebin mudah membuktikanPasal 423 KUHP, daripada Pasal 425 KUHP yang mengandung unsur "padawaktu menjalankan jabatannya" itu.
Di dalam praktik kadangkadang jugasulit untuk membedakan Pasal 423 KUHP ini dari Pasal 418 dan 419 KUHP(penyuapan pasif) karena apabila unsur paksaan (extortion) tidak ada, daninisiatif muncul dari si pemberi barang atau uang, maka akan jatuh menjadipenyuapan;Batas antara Pasal 423 KUHP sekarang disadur menjadi Pasal 12 e UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 muncul dalam perkara maritanMenteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri
Register : 26-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 510/Pdt.P/2018/PA.KAG Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
yangdikeluarkan oleh pejabat berwenang tersebut, menjadi identitas hukum bagiPemohon dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dalam membinarumah tangga (keluarga);Menimbang bahwa, alat bukti P.2 di atas, menerangkan Pemohon danPemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di wilayah hukumKecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun perkawinan itutidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Pedamaran tersebut;Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik
Putus : 27-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 K/Pdt/2012 Tanggal 27 Desember 2012 — PT. AMBARA PRANATA vs CHRISTINA M. WEBSTER
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1344 K/Pdt/201212Selanjutnya disebut obyek sengketa, sampai saat sekarang ini, masih berada padalokasi (di tempat) yang dikenal dengan Vi Ai Pi Restoran/ Klub, Jalan Legian No.88 Kuta Badung, Bali dan masih dalam keadaan utuh, tidak pernah dipakai(digunakan) oleh para Tergugat;3 Bahwa menurut praktik dalam hukum acara perdata gugatan perbuatanmelawan hukum adalah didasarkan atas tidak adanya perjanjian(kontraktual), tetapi ada perbuatan melawan/melanggar hak orang lain,sedangkan gugatan wanprestasi
Register : 03-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 301/Pdt.P/2018/PA.Grt Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 3
19 — 3
Terkait dengan hal ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama(dan juga dalam praktik Peradilan/Putusan Hakim). Pendapat pertama, anakperempuan tidak memiliki kemampuan untuk menghijab atau menghalangisaudara kandung. Hal ini didasarkan pada pemaknaan kata walad yangsecara harfiah oleh jumhur ulama diartikan sebagai anak lakilaki, bukananak perempuan.
Register : 03-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Kgn Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
SAIFUL ANWAR Als IPUL Bin MUSTAPA
18 — 2
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
SAIFUL ANWAR Als IPUL Bin MUSTAPA
18 — 2
Gerilya Desa KarangJawa Muka Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatantepatnya dirumah terdakwa atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa sebelumnya saksi M.
Register : 17-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3451/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARTA ROHANI SIHOMBING, SH
Terdakwa:
Ronal Romulus Hutapea
13 — 2
ARTA ROHANI SIHOMBING, SH
Terdakwa:
Ronal Romulus Hutapea
13 — 2
Apotek Rumah sakit Pusat kesehatan masyarakat Balai pengobatan Dokter(Pasal 43 ayat (1)) Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : Rumah sakite Pusat kesehatan masyarakat Apotek lainnya Balai pengobatan Dokter Pasien(Pasal 43 ayat (2)) Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balaipengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasienberdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3)); Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakanuntuk : Menjalankan praktik
Upload : 31-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 240/Pid.Sus/2015/PN.Pbu MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARYANTO Bin YUSRANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana âÃÂÃÂDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tida Memiliki Izin EdarâÃÂàsebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
ïÃÂö 1 (satu) Buah kresek hitam berisi :
- 64 (enam puluh) bungkus plastik klip dekstro @ bungkus berisi 10 butir total 640(enam ratus empat puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik klip obat dekstro berisi 50 (lima puluh) butir.
ïÃÂö 1 (satu) pak obat dekstro isi 1000 (seribu) butir.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
29 — 3
29 — 3
Kalimantan Tengahatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud dalam pasal 108 UU NO.386 TH.2009 Tentang Kesehatan,perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagaiberikut : Pada wakiu dan tempat tersebut di atas, pada saat Anggota PolsekKotawaringin Lama yaitu saksi DENI ANDRIAN Bin SUTAuJIlmelaksanakan operasi pekat