eeeeceeeseeenteeeeeee Panitera PenggantiARI DEWANTO, SH woeecccececcecccee ee cee eee Penuntut Umum ;Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,terdakwa dipanggil masuk.Penuntut Umum memberitahukan bahwa terdakwa belum dapat dihadirkan padapersidangan hari ini karena penetapan hari sidang terlambat diterima.Berhubung hal tersebut Hakim Ketua lalu menunda pemeriksaan perkara ini danmenetapkan persidangan yang baru, pada hari :SELASA, tanggal 20 MEI 2014 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

.Atas kesempatan tersebut, terdakwa menerangkan tidak mengajukan saksisaksiyang meringankan.Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah cukup, maka acara persidanganselanjutnya adalah tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum.Untuk itu Penuntut Umum mohon agar sidang ditunda untuk mengajukan tuntutanpada sidang yang akan datang.Berhubung hal tersebut Hakim Ketua lalu menunda pemeriksaan perkara ini danmenetapkan persidangan yang baru, pada hari :SENIN, tanggal 26 MEI 2014 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

Ketua,terdakwa dipanggil masuk dan datang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam keadaanbebas.Sebagaimana Berita Acara sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalahTUNTUTAN.Atas pertanyaan, Penuntut Umum memberitahukan bahwa TUNTUTAN yangsedianya dibacakan pada persidangan hari ini belum siap, karenanya mohon agar sidangditunda.Berhubung hal tersebut Hakim Ketua lalu menunda pemeriksaan perkara ini danmenetapkan persidangan yang baru, pada hari :RABU, tanggal 4 JUNI 2014 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

I Gusti Ngurah Anom,mengajukan surat Nomor: B042/GOLKARDA/5/2010 (P.2), Perihal: MohonPenghitungan Ulang Surat Suara dan Mohon Penundaan Rapat Pleno KPUDTabanan. Pada tanggal 9 Mei 2010, Dewan Pimpinan Daerah Golkar KabupatenTabanan kembali mengirimkan surat permohonan penundaan rapat Pleno KPUKabupaten Tabanan dengan Nomor: B047/GOLKARDA/Tbn/V/2010 (P.3).

B042/GOLKARDA/5/2010,tanggal 8 Mei 2010, perihal permohonan penundaan sidang plenoKPU Tabanan dan penghitungan ulang surat suara diseluruh TPS ;3. Bukti P33. : Surat Gokarda Kabupaten Tabanan No. B047/Golkarda/TBN/2010,tanggal 9 Mei 2010, perihal mohon penundaan rapat pleno KPU.4. BuktiP.4 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh IWayan Sukaja S.Sos. dan Drs.

DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan Penggugat;Ill. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Putusan Nomor 543 K/TUN/2016dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapatditerima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Mohon Penundaan Pelaksanaan Putusan; Bahwa Kembali Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semulaPenggugat memohon keadilan olehkarena Pemohon Kasasi/semulaPembanding/semula Penggugat merasa masih terdapat keadaan yangsangat mendesak yang mengkibatkan kepentingan PemohonKasasi/semula

Pembanding/semula Penggugat sangat dirugikanapabila Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa tidakdilakukan penundaan pelaksanaan, karena sampai saat ini bertambahkerugian Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugatmaka sangatlah logis dan beralasan Hukum apabila dalam memorikasasi ini kembali Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semulaPenggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili kembaliperkara ini menerbitkan penetapan

dan memutus sengketa ini; Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 Berkas sengketa banding Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 yang amarnya berbunyisebagai berikut : Dalam Penundaan

Menguatkan Penetapan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin Nomor: 44/G/PEN/2010/PTUN.BJM, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penundaan Pelaksanaandan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat (BupatiTanah Bumbu) Nomor: 545/064/IUPOP/D.PE/2009, tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

mengajukan buktibuktinya ;Atas pertanyaan hakim, pemohon menerangkan, bahwabuktibukti suratnya belum siap diajukan peda hari ini untuk itumohon agar persidangan ini dapat ditunda ;Berhubung dengan itu, maka Hakim menunda persidanganini dan selanjutnya menetaspkan persidangan yang akan datangpada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2011, jam 09.00 wita,dengan perintah agar pemohon hadir kembali dipersidangan padahari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggil lagi;Setelah Hakim mengumumkan penundaan

BERITA ACARA SIDANG Nomor : 147/Pdt.P/2011/PN.Sgr.Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadiliperkara Perdata permohonan yang dilangsungkan dalam gedungnyayang khusus dipergunakan untuk itu di Jalan Kartini No.2 Singarajapada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2011 jam 09.00 wita dalamperkara permohonan pemohon seperti sidang yang lalu ;Susunan persidangan sama dengan pada persidangan yanglalu ;Sesuai penundaan sidang yang lalu, persidangan hari inipemohon akan mengajukan buktibukti dalam

Abn, tanggal 05 Juni 2013,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalamPenundaan :Menolak Permohonan Penundaan ( skorsing ) Pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KeputusanNomor : 16/Kpts/KPUPROV028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentangPenetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai pesertaPemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku TahunDalamEksepsi :Menolak Eksepsi Tergugatseluruhnya 5Dalam PokokPerkata :1 Mengabulkan gugatan

Permohonan Banding pada tanggal 12 Juni 2013,sehingga menurut hemat Majelis Hakim Banding, maka pengajuanpermohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formalpermohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 05/G/2013/PTUN.Abn, tertanggal 05 Juni 2013 pada pokoknyamemutuskan Menolak permohonan penundaan

berhubungan dengan sengketa kedua belahTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima kejadian kejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor. 05/G/2016/PTUN.SBY tanggal 23 Agustus 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut ; eeenenereenenenenee nen nennennnecensensee= MIENGADILI ~nnnnnnnnn nnn nnn ene ene nne nnn nne nnnPutusan Nomor. 242/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 3DALAM PENUNDAAN

Kabupaten Timor Tengah23Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilDalam ..........Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor TengahUtara tahun 2010 ;Bahwa hak dan kepentingan Penggugat akan sangatdirugikan, jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi Objek Sengketa ini tetap ditindak lanjuti, maka,adalah beralasan menurut Hukum untuk mengabulkan~ danmenerbitkan Penetapan Tentang penundaan

TTU (Tergugat) tersebut hak dan kepentinganPenggugat yang sedang menempuh jalur hukum terhadapSurat Keputusan Tergugat tersebut diabaikan Tergugat =;Berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, penggugatmemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (CqMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yangmemeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini,berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikutDALAM PENUNDAAN :Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan~ dantindak lanjut terhadap

Bahwa karena tuntutan penundaan Penggugat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, maka dengan tegasTergugat tolak sehingga tuntutan tentang penundaansudah seharusnya ditolak ;II.1.28DALAM POKOK PERKARA :Utara ..........Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TimorTengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan UmumKepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TimorTengah Utara Tahun

Bahwa atas dasar alasan terurai di atas, Tergugatmohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutuskanperkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagaiberikutDalam PenundaanMenolak permohonan penundaan dari Penggugat ;Dalam Pokok PerkaraLes Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugatseluruhnya ; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya :Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ; Menimbang, bahwaatas Jawaban Tergugat tersebut,Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan padapersidangan

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Okky Irwina Savitri Dan Benny Tjokrosaputro demi hukum berakhir; 3. Menghukum Termohon PKPU Okky Irwina Savitri Dan Benny Tjokrosaputro dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;4. Menghukum Termohon PKPU Okky Irwina Savitri Dan Benny Tjokrosaputro untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;5.

M E N G A D I L IDalam Penangguhan :--------------------------------------------------------------------- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;------Dalam Eksepsi :----------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;------Dalam Pokok Sengketa :-----------------------------------------------------------------1.

tetap (incracht van gewijsde), sebagaimanadiatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara guna terpenuhinya tujuan hukum yang berkeadilan,berkegunaan, dan berkepastian34Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan hormat dengan ini memohonpada Bapak Ketua, kiranya berkenan menentukan hari persidangan denganmemanggil pihakpihak untuk bersidang, seraya menjatuhkan putusan sebagaiberikut :II1DALAM PENUNDAAN1 Mengabulkan permohonan penundaan

upaya pidana dan/atau keperdataan;e Bahwa perlu Tergugat kemukakan dalam permohonan yang diajukanoleh subjek hukum anggota masyarakat apabila telah terpenuhi segalapersyaratan untuk itu termasuk dalam wilayahpenerbitan......penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objeksengketa maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolakpermohonan tersebut, termasuk juga permohonan Tergugat II Intervensi ;C Tentang Permohonan Penundaan.e Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan

Posita halaman 15);e Bahwa permohonan yang diajukan Penggugat tersebut tidaklah bersifatmendesak untuk itu sehingga permohonan penundaan tersebut haruslahditolak.

Bahwa mengenai potensi kerugian keuangan Negara yang didalilkanPenggugat dalam posita gugatannya, hanya merupakan hasil karanganPenggugat sendiri tanpa dasar yang jelas, karena mengenai adanyapotensi atau kerugian negara atas Objek Sengketa, ditentukan olehAuditor Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun BadanPemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang secara Rutinmelakukan Pemeriksaan tehadap Instansi Pemerintah terkait ;TENTANG........TENTANG PUTUSAN SELA22 Bahwa Putusan Sela berupa penundaan

Fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1452/18/Sekrtertanggal 18 Juni 2015 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan CitraKeadilan, perihal : Penundaan Rapat DengarPON AP Als ssinsnanasaxnnws seaneananananannan siennwnamanneca snmananans (Bukti P25);26. Fotocopy......26.

Juni 2012 s/d sekarang ;Atas pertanyaan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mampu untuk membayarPenasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa selama persidangan.Oleh karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun dan terdakwa tidak mampumembayar Penasihat Hukum maka sesuai pasal 56 KUHAP kepada terdakwa wajibdidampingi oleh Penasihat Hukum dengan biaya negara.Untuk itu sidang ditunda dan Hakim Ketua menetapkan persidangan yang baru,pada hari :SENIN, tanggal 15 OKTOBER 2012 pukul 09.00 wib ; Setelah penundaan

tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti yangterlampir dalam berkas perkara (BAP), yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. : LAB.4300/NNF/2012tanggal 18 Juni 2012 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;Selanjutnya Penuntut Umum mohon agar sidang ditunda untuk menghadirkan saksisaksi pada sidang yang akan datang.Berhubung hal tersebut sidang ditunda dan Hakim Ketua menetapkan persidanganyang baru, pada hari :SELASA, tanggal 23 OKTOBER 2012 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan datang dihadapkan oleh Penuntut Umumdalam keadaan bebas didampingi Penasihat Hukumnya.Penuntut Umum memberitahukan bahwa sakssaksi yang sedianya dihadirkan untukdidengar keterangannya pada persidangan hari ini berhalangan hadir, karenanya mohonagar sidang ditunda.Berhubung hal tersebut sidang ditunda dan Hakim Ketua menetapkan persidanganyang baru, pada hari :RABU, tanggal 21 OKTOBER 2012 pukul 09.00 wib ; Setelah penundaan

dihukum.Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukansaksisaksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa maupun Penasihat Hukumnyatidak mengajukan bukti maupun saksi yang meringankan.Oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah cukup maka Hakim Ketua memberikankesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutannya.Berhubung hal tersebut Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan persidanganyang baru, pada hari :RABU, tanggal 7 NOPEMBER 2012 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

hari ini sama dengan yang lalu.Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, terdakwadipanggil masuk keruang sidang dan datang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalamkeadaan bebas didampingi Penasihat Hukumnya.Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, sebagaiberikut : Untuk memberi kesempatan kepda terdakwa mengajukan Pembelaan, sidangditunda dan Hakim Ketua menetapkan persidangan yang baru, pada hari :RABU, tanggal 14 NOPEMBER 2012 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

Penundaan kenaikangaji, b. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, c. Mutasibersifat demosi, d.

rumahtangga yang memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak (dua lakilakidan satu perempuan) yang masih sekolah (anak pertama dan kedua sedangkulianh dan anak ke tiga sekolah menengah pertama), mengakibatkantidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat selayaknyasebab Penggugat telan kehilangan pekerjaan sebagai anggota Polrisekaligus haknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kehidupanyang layak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945;Permohonan Penundaan

permohonan penundaanselama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalamketentuan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanaPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Penundaan

.:1.Mengabulkan Permohonan Penggugat atas Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara NomorKep/1057/X11/2015, tanggal 31 Desember 2015, Tentang PemberhentianHalaman 13 dari 26 halaman.

Pusat sejumlahRp.2.610.000.00,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta Rupiah) (buktiP5) dan jumlah pastinya baru dapat diketahui setelah diverifikasi dalamrapat verifikasi ;Bahwa berdasarkan faktafakta dan buktibukti tersebut di atas, makaterbukti adanya hutanghutang Termohon kepada Pemohon yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi sampai dengan diajukannyapermohonan ini, Termohon tidak dapat membayarnya ;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan

Nomor AHU.AH.04.0397 ;Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini, karena mereka menuruthemat Pemohon cukup kapabel dan Para Kurator tersebutberdasarkan Surat Pernyataan masingmasing tertanggal 20Desember 2011 (bukti P6A dan bukti P6B), mereka tidak memilikibenturan kepentingan dengan Termohon maupun dengan Pemohon ;14.Bahwa apabila Termohon dalam permohonan ini mengajukanPermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dandikabulkan, Pemohon memohon dan mengusulkan agar Majelis HakimYang Terhormat

Kusiadi tidak dapatbertindak selaku Kreditur dalam permohonan pernyataan Pailitperkara a quo, yang mengakibatkan permohonan pernyataan pailitdalam perkara a quo adalah permohonan yang prematur karenadiajukan oleh kurang dari 2 (dua) Kreditur (concursus creditorium),hal mana tidak memenuhi persyaratan pengajuan pailit sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) No.37, Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKepailitan) ;Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah

Kusiadiadalah benar kreditor dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit.Bahwa satu dan lain hal, Judex Facti/tingkat pertama/Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan dan telahmelanggar hak dari kreditor lain yang diatur dalam ketentuan UU Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU")Bahwa dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 diatur hak kreditor lain yangbukan merupakan pihak dalam pemeriksaan persidangan padatingkat pertama

Kusiadi sebagaikreditor dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit yaitu mengabaikan dantidak mempertimbangkan secara seksama dan teliti (onvoeldoendegemotiveerd) beban pembuktian atas kreditor lain dan kedudukankreditor lain dalam persidangan (melanggar makna Pasal 11 ayat (3) UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang).Bahwa dengan demikian patut dan adil apabila putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2012Nomor 86/Pailit/

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa1.Apabila Objek Sengketa tetap dijalankan maka akan sangat sulit untukmengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan ObjekSengketa tersebut. Surat Keputusan Tergugat telah dipakai untukkepentingan yang merugikan Penggugat.

67 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya urusan organisasi(yayasan) maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagiPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat a quo selama pemeriksaan perkara sampai adanyaputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanTergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015, sampaiadanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

UndangUndang Nomor 51Tahun 2009.Bahwa untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 229/G/2015/PTUNJKT,Tanggal 8 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN.1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yangdiajukan oleh Penggugat ;2.

mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan untukmemerintahkan demi hukum kepada Tergugat dan atau siapapun untukmenghentikan sementara proses Pemilukada dan menghentikan pelantikanpasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) danH.SURYANSYAH (Wakil Bupati), karena cacat hukum hingga perkara iniselesai dan mempunyai keputusan yang berkuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Penundaan

:1Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.2 Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat dan atau siapapun untukmenghentikan sementara proses Pemilukada dan menghentikan pelantikanAMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan HSSURYANSYAH (WakilBupati), karena cacat hukum hingga perkara ini selesai dan mempunyaikeputusan yang berkuatan hukum tetapDALAM POKOK PERKARA :1Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;2 Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Barito Timur Nomor

tersebut telah diajukanPermohonan oleh Penggugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia denganRegister Perkara Nomor : 37/PHPU.DXI/2013 tanggal 16 April 2013, oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013 telah diputuskan dengan AmarPutusan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya ( Bukti T.I.4 ) ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya Nomor 09/G/2013/PTUNPLK, Tanggal 28 Mei 2013 adalah sebagai berikut:DALAM PENUNDAANe Menolak Permohonan Penundaan

sacara tanggung renteng sebesar RP.288.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 20 Agustus 2013 adalah sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat IIIntervensi/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 09/G/2013/PTUNPLK, Tanggal 28 Mei 2013 yang dimohonkan banding denganperbaikan amar sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN

: Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BaritoTimur Nomor: 14/Kpts/KPUBartim020.435900/II/2013 tanggal 15Februari 2013 tentang Penetapan Namanama Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 20132018 yang MemenuhiSyarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Barito Timur Tahun

Nomor 110 K/Padt.SusPailit/20162004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(UU Kepailitan dan PKPU), yang menyebutkan sebagai berikut:Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftarpembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalamhal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanantersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagianyang sudah ditetapkan;.

Penerapan penundaan/penghentian eksekusi pengadilan dilaksanakansecara kasuistik dan eksepsional (halaman 309)Dikatakan kasuistik, tergantung pada bobot yang terkandung pada alasanPeninjauan Kembali.

/penghentian eksekusi putusan pengadilan diperbolehkansepanjang penundaan/penghentian tersebut bukan dalam rangkamenggeneralisasi upaya hukum tertentu (Peninjauan Kembali) danpenerapannya dilaksanakan secara kasuistik dan eksepsional;22.Bahwa jika disusun secara sistematis, timbulnya perkara a quo bermula darihalhal sebagai berikut:Halaman 45 dari 56 hal.

Kewajiban PembayaranUtang);Adapun Pasal 72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selengkapnya berbunyi:Halaman 52 dari 56 hal.

Nomor 110 K/Padt.SusPailit/2016Memerhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor:734 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama INDRA AGANMAR, SE.

ALASAN PERMOHONAN PENUNDAANBahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undangundang Nomor 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagaiberikut :(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; ataub.

Putusan Pengadilan.Bahwa walaupun PTUN mengenal asas rechtmatig sebagaimanatermaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakanbahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, namunterdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4),yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukanpermohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha NegaraPutusan

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa selengkapnya Pasal 67 ayat (2),(3),(4) UU PTUN berbunyisebagai berikut :(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang beralan,sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap .(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapatdiajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebihdahulu dari pokok sengketanya .(4) Permohonan penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor: 734 Tahun 2018, tanggal 26 Desember2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama INDRA AGANMAR, SE,selama perkara ini berjalan hingga diperolehnyaputusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);2.

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara jo.UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundangundangan besertaketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIDALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor: 734 Tahun 2018, tanggal 26 Desember2018 tentang pemberhentian karena

PENUNDAAN PENGISIAN PERANGKAT DESABahwa dalam proses Pengisian Perangkat Desa di KabupatenDemak terjadi beberapa kali penundaan karena adanya pembahasanrevisi PERDA terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengandetail sebagai berikut : 1) Pada tanggal 8 Februari 2017, Pemerintah Kabupaten Demakmengeluarkan Surat Nomor: 140/0213 perihal PenundaanSementara Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017karena adanya revisi PERDA terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa;2) Pada tanggal 16 Maret 2017, Bupati

Demak mengeluarkanSurat Nomor: 140/0452/III/2017 perihal Kelanjutan ProsesPengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 yang berisi perintahagar proses dan pentahapan pengisian Perangkat Desa agar dilanjutkan kembali;3) Pada tanggal 06 April 2017, Bupati Demak mengeluarkanSurat Nomor:140/0559/IV/2017 perihal Penundaan KembaliProses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 yang berisiproses pengisian Perangkat desa ditunda sementara dan akandilanjutkan setelah revisi PERDA tentang Perangkat Desa diHalaman

Mencabut Surat Bupati DemakNomor:140/0559/IV/2017 perihal Penundaan Kembali ProsesPengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 06 April2017 dan dinyatakan tidakberlaku; 5) Bahwa Kepala Desa sekecamatan Wonosalam dan PanitiaPengisian Perangkat Desa berkoordinasi guna menindaklanjutiHalaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Surat Bupati Demak Nomor:140/0203/II/2018 tanggal 2 Februari2018; SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMANa.

Desa 2018 padahari Senin tanggal dua belas bulan Maret tahun duaribu delapan belas yang dikirim oleh Budi Wiyono(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/33Tahun 2018 Tentang Penetapan DesaDesa YangMelaksanakan Pengisian Perangkat Desa SebagaiKelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun2017 Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018(foto copy sesuai dengan foto copynya) ;Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten DemakNomor: 140/0559/IV/2017 Tanggal O6 April 2017Perihal : Penundaan

Sidomulyo Nomor: 141/9Tahun 2017 #2Tentang Pembentukan PanitiaPengangkatan Perangkat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal17 Januari 2017 beserta lampiran (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Fotofoto Baliho (MMT) Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Sidomulyo untuk jabatan SekretarisDesa (Carik) dan Modin yang dipasang di lingkunganDesa Sidomulyo (foto copy sesuai dengancetakannya) ;Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak tanggal 8 Februari 2017 Nomor: 140/0213 Perihal :Penundaan

TENTANG PENGESAHAN PERDAMAIAN/HOMOLOGASI DALAMPERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANGTERMOHON NO. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.1. Bahwa Termohon PT. Kertas Leces (Persero) telah berada dalamKeadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkanPutusan No. 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby pada tanggal 8 Agustus2014;2. Bahwa Termohon PT.

ERITA HAREFA, SHPanitera Pengganti : DALIUS, SHTanggal Penetapan sidang / pengunduran sidang serta alasan penundaan :1.ml @?