• PT.PujiSempurna Raharja di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur danPemberitahuan Hapusnya Izin yang menjadi obyek perkara ini, selama perkaraini berjalan sampai adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang telahoeberkekuatan hukum tetap ;Berdasarkan seluruh alasanalasan yang terurai di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranyaberkenan memutuskan : Dalam Permohonan Penundaan :1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk penundaanpelaksananan Surat

  Dalam Permohonan Penundaan :: Terhadap dalil Penggugat pada angka 8 halaman 10 yang intinya mengajukanpermohonan penundaan (schorsing), dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:1.

  Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang No. 5 Tahun 1986ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat(2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesakyang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jikakeputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan.Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwaPengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaankeputusan TUN tersebut, hanya apabila terdapat keadaan yang

  :44Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telahmengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Nopember 2012 dan terhadapReplik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangantanggal 28 Nopember 2012 dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replikdan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam BeritaAcara Persidangan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat

  Putusan Nomor : 161/G/2012/PTUN.JKTMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya,maka permohonan Penggugat terhadap penundaan pelaksanaan keputusan objeksengketa in litis, tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sesuai ketentuan pasal 110UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan inl;Mengingat

• Perlu Terlawan 1 tegaskan kembali bahwa yangakan dilakukan lelang eksekusi adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kebayoran Lama Selatan bukanlah Sertipikat Hak Milik No. 197/ Kebayoran LamaSelatan yang Pelawan dalilkan.Bahwa Lelang Eksekusi atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/ KebayoranLama Selatan sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakudimana sesuai ketentuan Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) Terlawan

  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan No.106/Pdt.SusPKPU/2015/PN.NIAGAJKT.PST. tertanggal 29 Desember2015.Bahwa dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara Debitur dan Terlawan IV mengajukan proposal perdamaiankepada Para Kreditur untuk restrukturisasi atas hutanghutangnya, namunpada kenyataannya proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur danTerlawan IV ditolak

  RockitAldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam PPailit), telahmelaksanakan tugastugas untuk proses pengurusan dan pemberesankepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUKepailitan dan PKPU");3.

  Disebut bukti T.IV Int 9 ;10.Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

  Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan HarrySuganda (Dalam Pailit), Pemohon Intervensi/Terlawan WV Intervensi telahmelaksanakan tugastugas untuk proses pengurusan dan pemberesankepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang("UU Kepailitan dan PKPU"), antara lain mengumumkanputusanpernyataan pailit PT.

• No.507 K/Pdt.Sus/201 12011 tertanggal 13 April 2011 yang tidak mendapat tanggapan dariTERMOHON ;18.Bahwa PEMOHON Il sudah melakukan tagihan terhadap HutangTERMOHON melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Somasi No.042/LA/INV/2011 tertanggal 13 April 2011 yang tidak mendapat tanggapan dariTermohon;19.Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undangundang No.37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yangdimaksud utang adalah "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakandalam jumlah

  Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang mengadili Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon ,maka berdasarkan Undangundang Kepailitan No.37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang pada Pasal 2 ayat 1, yangmenyatakan " Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonansendiri maupun atas permohonan

  Bahwa TERMOHON KASASI/dahulu TERMOHON telah dengansengaja memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan yangdapat dibuktikan dengan faktafakta yang terjadi selama persidangan,sehingga sudah tidak sejalan dengan Acara sidang yang adil dancepat pada Peradilan pada Pengadilan Niaga sebagaimana yangdimaksud dalam Undangundang No.37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan hal inidisetujui oleh Judex Facti yang memeriksa perkara aquo ;2.

  Suparna, SH masih harus dibuktikankeabsahannya sebagai Advokat karena tidak dapat menunjukkanbukti yang sah sebagai Advokat, dimana Pemohon Kasasi/dahuluPemohon sudah mengajukan keberatannya, padahal sesuai denganUU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, Pasal 7 ayat (1) ;"Permohonan sebagai manadimaksud dst..... harus diajukan oleh seorang Advokat", berdasarkanpasal ini tentu selayaknya Kuasa Hukum Termohon adalah seorangAdvokat juga, dan untuk dapat beracara

• gugatan telah bertentangan dengan Undangundang danperaturanperaturan yang berlaku' serta asasasas umumpemerintahan yang baik oleh karenanya sangat beralasan apabilaPenggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat telahmelawan Hukum dan selanjutnya menyatakan hukumnya bahwaobjek sengketa adalah batal atau tidak sah;Permohonan Penundaan

  isteridan anakanaknya sudah sangat dirugikan karena Penggugat sudah tidakbekerja sejak dikeluarkan objek gugatan yang otomatis Penggugatpengangguran dan tidak lagi berpenghasilan untuk menafkahi isteri dananakanaknya yang masih kecilkecil, oleh karena itu. sudah sangatberalasan apabila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenanmenerbitkan penetapan tentang penundaan

  pelaksanaan keputusan (ObjekSengketa) selama periksaan sengketa berjalan hingga adanya putusanpengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Penundaan Pelaksanaan:1.2sMengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan Putusan Badan PertimbanganKepegawaian (Tergugat) Nomor 019/KPTS/BAPEK/2014 tanggal

• ratustigapuluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );Bahwa pinjaman pinjaman uang sebagaimana tersebut diatas, diberikanoleh TERGUGAT , TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill (istri dariTERGUGAT ) kepada TURUT TERGUGAT PT.Rasico Industry ( DalamPailit) yang nota bene adalah sebagai Para Direksi PT.Rasico Industry(Dalam Pailit) yang mana pinjaman tersebut telah di.akui oleh TURUTTERGUGAT sebagaimana tercantum ;Halaman 4 dari 23 Putusan No. 279/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst Dalam Rencana ( Permohonan Penundaan

  rangkaianpertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah diberi kesempatanuntuk jawab menjawab dan dalam gugatan terdapat Eksespsi maka perludipertimbangkan dalam putusan sela ;Halaman 20 dari 23 Putusan No. 279/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PstTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSI:Menimbang, Para Tergugat didalam jawabannya telah mengajukaneksepsi yang intinya mohon agar gugatan dinyatakan Gugur demi hukumberdasarkan ketentuan pasal 29 UndangUndang No.37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan

  Rasico IndustryHalaman 21 dari 23 Putusan No. 279/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst(Dalam Pailit) dan serta oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalampersidangan a quo mengakui adanya putusan pailit Nomor : 20/Pailit/2009/PN.Niaga Jkt.Pst. maka sesuai pasal 27 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)menegaskan :Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperolehpemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap DebitorPailit hanya dapat

  : 37Tahun 2004 haruslah dinyatakan Gugur demi Hukum ;Menimbang, bahwa berdsasarkan pertimbangan tersebut diatas makaeksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat sampai dengan Tergugat V beralasanmenurut hukum untuk diterima dan dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan dikabulkan makakonsekwensi hukumnya Para Penggugat dihukum pula membayar biayaperkara yang akan ditentukan dalam amar putusan :Memperhatikan pasal 27 dan pasal 29 UndangUndang Nomor : 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

• karena surat keberatan yang diajukan Penggugat terhadap SKPENomor KEP66/AG/2007 telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, maka sudah sepatutnya Tergugat dapat menerima keberatan tersebutdengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menyatakanmenerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan pajak ekspor,biaya administrasi, dan denda administrasi untuk periode 1 Januari 1998 s/d 31Agustus 1999 atas Penggugat telah final;Perlunya Dikeluarkan Penetapan Penundaan

  ;1.Bahwa obyek gugatan jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangbertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan/atauAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa penundaan atas keberlakuan obyek gugatan sangat mendesak bagiPenggugat untuk ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta selama pemeriksaan terhadap gugatan berlangsung sesuai dengan Pasal 67ayat (2) dan (4) aUU PTUN;Bahwa di dalam obyek gugatan, Tergugat menyatakan bahwa jika Penggugat tidakmelunasi

  Putusan Nomor 156 PK/TUN/2012obyek gugatan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap (incracht van gewijsde) berkaitan dengan obyek gugatan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN;Menunda pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Anggaran, Departemen KeuanganRI Nomor S288/AG/2008 tanggal 13 Februari 2008, hal: Ketetapan atas KeberatanPT.

  TUN/2009, tanggal 15 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana tersebut dalam amarputusan di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Juli 2008 tentangPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa, karena kekuatan berlakunyasampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap amarputusan tentang Penundaan

• abuabubertuliskan/SMS angkaangka nomor togel,1 (satu) bendel potongan kertas rekapan bertuliskan angka nomor togel,1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Standard AE7, Uang tunai sebesar Rp.242.000, (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi pada sidang hari inibelum hadir, karenanya mohon agar sidang ditunda.Berhubung hal tersebut Majelis Hakim menunda sidang dan menetapkanpersidangan yang baru, pada hari :RABU, tanggal 5 PEBRUARI 2014 pukul 09.00 wib ; Setelah penundaan

  hari ini sama dengan sidang yang lalu.Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh HakimKetua, terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan datang dihadapkan olehPenuntut Umum dalam keadaan bebas.Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksi yang hendak didengarketerangannya pada sidang hari ini belum hadir dan mohon sidang ditundaBerhubung hal tersebut Majelis Hakim menunda sidang dan menetapkanpersidangan yang baru, pada hari :RABU, tanggal 12 PEBRUARI 2014 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

  Hakim Ketua memberi kesempatan kepada terdakwa untukmengajukan bukti atau saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwamenyatakan tidak mengajukan bukti atau saksi yang meringankan.Oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah cukup maka dinyatakan ditutupdan Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untukmengajukan tuntutannya.Berhubung hal tersebut Majelis Hakim menunda sidang dan menetapkanpersidangan yang baru, pada hari :RABU, tanggal 19 PEBRUARI 2014 pukul 09.00 wib ;Setelah penundaan

  oleh HakimKetua, terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan datang dihadapkan olehPenuntut Umum dalam keadaan bebas.Sebagaimana Berita Acara sidang yang lalu, acara persidangan hari iniadalah TUNTUTAN.Penuntut Umum memberitahukan bahwa TUNTUTAN yang sedianyadibacakan pada persidangan hari ini belum siap, karenanya mohon agar sidangditunda.Berhubung hal tersebut Majelis Hakim menunda sidang dan menetapkanpersidangan yang baru, pada hari :RABU, tanggal 26 PEBRUARI 2014 pukul 09.00 wib ; Setelah penundaan

• Bahwa masingmasing nilai tagihan, baik Pemohon Pailit, PT PlazaLifestyle Prima maupun Kreditor Lainnya dapat diketahui dengan pasti apabilaTermohon Pailit telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dantagihnan seluruh kreditor diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yangdipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator;Permohonan pailit telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.14.

  peninjauan kembali telah disampaikan kepadaTermohon Kasasi pada tanggal 14 November 2013, kemudian Termohon Kasasimengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2013;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

  alasan peninjauan kembali tanggal 14November 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 22 November2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini MahkamahAgung tidak melakukan keleliruan yang nyata, disebabkan pembuktian adanyahutang tidaklah sederhana, karena sesuai dengan perjanjian kedua belah pihaktentang perselisinan atas perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase, yaituBANI, sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

  peninjauan kembaii;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ANEKA BINA LESTARI tidakberalasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembaliditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan

• Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan.Sebelum kami memaparkan tentang Dasar dan Alasanalasan diajukannyagugatan, terlebih dahulu kami ingin mengajukan Permohonan kepadaKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agarmemerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas ObjekGugatan sampai adanya

  Dimana usaha kami untukmencapai jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) menjadi siasia begitusaja sebagai akibat hukum dari terbitnya Objek Gugatan;Penundaan pelaksanaan atas Objek Gugatan tidak membuat kerugianatas suatu kepentingan umum dalam rangka pembangunan diUniversitas Islam Makassar;.

  Putusan Nomor44/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 08 November 2016, yang amarnya sebagaiberikut:MENGADILIDALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor863/UIM/Skep/ll/ 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atasnama:a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;b.

• No. 32/G/2012/PT.TUN.JKT2).Disiplin, menyepakati penundaan kedua kalinya permohonan kasuskepegawaian an. Penggugat dengan kesepakatan bersama yakni agarSdr. Petrus Andoyo, A.

  Mengabulkan permohonan penundaan dari PENGGUGAT;2.

  Menolak permohonan penundaan dari Penggugat; b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 119/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 7Agustus 2012 adalah keputusan yang final dan mengikat semua pihak;Dalam Pokok Sengketaa. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; b.

  Bahwa Walikota Pontianak tanggal 26 Pebruari 2008 mengajukanpenetapan hukuman disiplin pemberhentian Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Barat dengansurat Nomor : 800/243/KPSDADD/2008 tanggal 26 Pebruari 2008,namun oleh Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan HukumanDisiplin Gubernur Kalimantan Barat dalam rapat Tim TP3HDGubernur Kalimantan Barat pada akhir bulan April 2010 yangdihadiri Kepala BKD Pontianak dengan didampingi Kepala BidangPenegakan Disiplin, menyepakati penundaan

  PeraturanPemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil serta peraturanperaturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkaraMENGADILI: Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat; Menetapkan keputusan tata usaha yang diterbitkan Tergugat Nomor :119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahanjenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan

• Rupiah );Menyatakan dalam hal Kredit Modal Usaha PENGGUGAT telah membayar,mengembalikan dan melunasi kewajibannya kepada dan telah diterima olehTERGUGAT sejumlah Rp. 1.392.000.000, ( Satu Milyar Tiga RatusSembilan Puluh Dua Juta Rupiah );Menyatakan dalam hal Kredit Modal Usaha yang belum PENGGUGATlunasi kewajibannya kepada TERGUGAT sisanya hanya sebesarRp.1.958.000.000, ( Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan JutaRupiah );Menyatakan PENGGUGAT sebagai debitur sesuai menurut Undang Undang Penundaan

  Bahwa PENGGUGAT pada posita butir 12 halaman 14 Gugatan aquo,pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai Debiturmeminta untuk diberikan dispensasi melakukan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) dalam penyelesaian kredit Modal KerjaUsaha sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UU Kepailitan dan PKPU).b.

  Bahwa dengan adanya dalil Gugatan aquo pada pokoknya adalahpermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yangdiuraikan dalam posita dan petitum, maka jelas bahwa Gugatan aquotidak tepat diajukan ke pengadilan negeri i.c. Pengadilan NegeriLhokseumawe, melainkan harus diajukan ke pengadilan niaga yangberwenang dengan memperhatikan persyaratan permohonan PKPUsebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.d.

  Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah memasukkan permohonanPKPU ke dalam Gugatan aquo, maka PENGGUGAT wajib membacaketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang secara tegastelah menyebutkan bahwa :(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepadaPengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, denganditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.halaman 13 putusan Nomor. 49/Pdt/2017/PTBNAAdapun yang dimaksud Pengadilan sebagaimana

  Menyatakan PENGGUGAT/ PEMBANDING sebagai debitur sesuaimenurut Undang Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU ) dapat menunda pembayaran pelunasan utang pinjaman kepadaTERGUGAT/ TERBANDING yang masih tersisa hanya sebesarRp.1.958.000.000, ( Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan JutaRupiah ).Menyatakan TERGUGAT/ TERBANDING atau siapapun juga tidak bisamelakukan penyitaan, pelelangan, menyewakan, mengadaikan,menguasai, menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun kepadasiapapun juga

• untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur.Sedangkan pembongkaran dan pengosongan lahan itu sendiri bukanuntuk kepentingan umum, melainkan tetap untuk kepentingan bisnis,sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jikaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakansebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2004,untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan mengeluarkan penetapan penundaan

  (Schorsing)terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampaiada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Penundaan/Schorsing:1.Mengabulkan permohonan penundaan/schorsing yang diajukan olehPenggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan

  Dalam Penundaan: Menolak permohonan Penundaan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor PJ.06/827/TPR2014 tertanggal 31 Desember 2014perihal Pemberitahuan;ll. Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 118 PK/TUN/2016lll. Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

• Tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Terbanding/Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi dari Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima;

• M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN : --------Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 618/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun: 2015 Se Kabupaten Kapuas DI Kecamatan Kapuas Tengah Tertanggal: 27 November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut :2 Nama: GEMINTO kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil

• menunjukan tindakan penyalahgunaan kewenangan(abuse of power) dan bertentangandengan Peraturan Perundangundangan sesuai dengan Peraturan Menteri terkait serta AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik dalam hal Asas Motivasi:24.Bahwa dengan demikian Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugatberupa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan Republik Indonesia Nomor KEP437/BL/2012, tanggal 6Agustus 2012 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan danKepatutan Atas Nama Faizal patut dilakukan penundaan

  Putusan Nomor 123 PK/TUN/2015Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP437/BL/2012, tanggal 6Agustus 2012 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan danKepatutan Atas Nama Penggugat, patut dicabut atau setidaktidaknyadinyatakan batal demi hukum;Permohonan Penundaan:1.Bahwa sangatlan beralasan jika Penggugat mengajukan PermohonanPenundaan dengan tetap memberikan hakhak hukum selama prosesgugatan ini diajukan ke muka Pengadilan untuk dilakukan Penundaanberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004

  , adalah sangatmendesak agar Surat Keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya selamasengketa perkara a quo yang sedang berjalan sampai dengan adanyaputusan berkekuatan hukum tetap, maka mohon kiranya Ketua Pengadilanmaupun Majelis Hakim yang mengadili sengketa a quo berkenanmemberikan Putusan Penundaan terlebih dahulu dalam sengketa ini;Bahwa dengan adanya surat Penilaian Kemampuan dan Kepatutan denganmenggunakan 2 (dua) Surat Nomor S8420/BL/2012, tanggal 4 Juli 2012 danSurat Nomor S8861/BL/2012,

  Putusan Nomor 123 PK/TUN/2015Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Penundaan:1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkanPenggugat;2.

  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 150/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 30 Januari 2013 adalahsebagai berikut:Dalam Penundaan: Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor150/G/2012/PTUNJKT., tanggal 2 November 2012, tentang PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa tetap dipertahankan sampaiadanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Dalam Pokok Sengketa:1.

• Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL(1)SKHD Nomor : Skep / 08 / X / 2014 tanggal 28 Oktober2014, pelanggaran disiplin dengan cara mengkonsumsiNarkoba jenis Shabu dan Ganja, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang PeraturanDisiplin Anggota Polri, dengan hukuman berupa : Penundaan kenaikan pangkat 1 periode ; Penempatan dalam tempat khusus selama 14 hari.Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 04 /Vill / 2016 tanggal 25 Agustus 2016

  , pelanggarandisiplin berupa tidak masuk dinas / disersi , sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 6 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentangPeraturan Disiplin Anggota Polri, dengan hukuman berupa Penundaan kenaikan pangkat 2 periode ; Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari ;Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 02 /Il / 2017 tanggal 08 Februari 2017, pelanggaran disiplinberupa Urine Positif menggunakan narkoba jenis Shabu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal

  2222222 02 202 2o no Penundaan kenaikan pangkat 2 periode ;Hal. 21 dari 51 Hal.

  Putusan No. 8/G/2018/PTUN.BKL(4) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari ; Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun ;Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 04 /Il / 2017 tanggal 23 Maret 2017, pelanggaran disiplinberupa Urin posiitif menggunakan shabu, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentangPeraturan Disiplin Anggota Polri, dengan hukuman berupa Penundaan kenaikan pangkat 2 periode ; Penempatan dalam tempat

  khusus selama 21 hari ; Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 08 /IX / 2017 / KKEP tanggal 11 September 2017, yang manaPenggugat melakukan Pelanggaran Kode Etik BerupaTelah membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu tanpaadanya izin dari pihak yang berwenang, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Polri dan Pasal 13 Peraturan PemerintahRepublik

• Bahwa terlait perkara dugaan werving Terdakwa sudah diperiksa olehkesatuan dan dijatuhi hukumam disiplin berupa teguran dan sanksiadministrasi berupa penundaan pemakaian pangkat selama 2 (dua) periodeserta sidang hukuman disiplin akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari2013 tetapi sanksi tersebut belum Terdakwa laksanakan karena pada haripelaksanaan penjatuhan disiplin Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurtindak pidanasebagaimana dirumuskan

  Bahwa terlait perkara dugaan werving Terdakwa sudah diperiksa olehpihak kesatuan dan dijatuhi hukumam disiplin berupa teguran dan sanksiadministrasi berupa penundaan pemakaian pangkat selama 2 (dua) periodeserta sidang hukuman disiplin akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari2013 tetapi pada hari tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.: Nama lengkap : Muhammad AyyubPangkat/Nrp. : Serka/21010091870482Jabatan : Bamin Simin IntelKesatuan : Deninteldam HI/SlwTempat dan tanggal lahir : Bandung

  Bahwa terkait perkara dugaan werving Terdakwa sudah diperiksa olehpihak kesatuan dan dijatuhi hukumam disiplin berupa teguran dan sanksiadministrasi berupa penundaan pemakaian pangkat selama 2 (dua) periodeMenimbangMenimbangberupaMenimbangmenghubungkanhukumserta sidang hukuman disiplin akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari2013 tetapi pada hari tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa jin.Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secarapatut dan sah sebanyak 3 (tiga)

• quo agar kiranya menyatakanKeputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat berupa penerbitanSurat Keputusan Walikota Medan No.821.2/566.K tanggal 02 Juni 2010tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di LingkunganPemerintah Kota Medan telah melanggar prosedur dan ketentuan hukum yangberlaku dan bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yangBaik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 UndangUndang No. 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Dalam Penetapan Penundaan

  dialami olehPenggugat akibat penerbitan Surat Keputusan Walikota Medan No. 821.2/566.Ktanggal 02 Juni 2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PejabatStruktural Di lingkungan Pemerintah Kota Medan a/n PAYUNGANDALIMUNTE, SH. dan NURAINI, SE. maka Penggugat memohon dengankerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmengeluarkan penetapan sementara (provisionele beschikking / temporarydisposal) penundaan

  No. 218 K/TUN/2011e Menyatakan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dariSurat Keputusan Walikota Medan No. 821.2/566.K tanggal 02 Juni 2010tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama PAYUNGANDALIMUNTE, SH. dan NURAINI, SE. tetap dipertahankan sampaiperkara ini mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat

• M E N G A D I L I

  DALAM PENUNDAAN

  • Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
  • Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si.

  ayat (3) dan ayat (4) UU51/2009, menyatakan:(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaanHalaman 36 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukansekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu daripokok sengketanya .(4) Permohonan penundaan

  DALAM PENUNDAANMengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGATtersebut;Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunyaKeputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2 592, Tanggal 18 Oktober2019 dan tindakan Administratif lebin lanjut sampai dengan adanyaPutusan dalam Perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde).ll.

  Atasan Pejabat;Ayat (3)Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; ataub.

  atas daya berlaku dan tindakanadministrative selanjutnya dari objek sengketa a quo beralasan hukum untukdinyatakan ditolak.Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan diatasdalam jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikanputusan :MEMUTUSDALAM PENUNDAAN> Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan KeputusanSK. 821.2592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan dan MengangkatAparatur

  surat keputusan yang diajukan oleh Penggugat sebagaiberikut;Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengaturtentang dikabulkannya permohonan penundaan jika:1.

• MENGADILI:

  Dalam Penundaan:

  1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diajukan oleh Para penggugat;

  2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317402-01092023-001 tanggal 1 September 2023 dengan total Luas: 24.331,96 m2, Luas Lantai: 21.179,67 m2 Luas Basemen: 3.152,29 m2 Nama Pemilik Kedutaan