No.321/PDT/2017/PT.DKIBahwa dengan telah dilaksanakannyasitaeksekusi terhadap Aset Terlawan/Terbantah dan telah diperintahkannya eksekusi pelelangan (penjualan di muka umum) terhadap Aset Pelawan/Pembantah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka jelas membuktikan bahwa proses eksekusi Aset Pelawan/Pembantah sebagaimana Penetapan Sita EksekusiNo. 038/2012.Eks. tertanggal 12 September 2014 TELAH SESUAI HUKUMdan TIDAK ADA KEKELIRUAN di dalamnya.Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan No. 38/2012.Eks

tertanggal 9 Juli2015 tentang Eksekusi Pelelangan (Bukti T27) membuktikan bahwa barangyang akan dieksekusi (objek eksekusi) yaitu Aset Pelawan/Pembantah telahdiperintahkan untuk dilakukan pelelangan.

Hal ini jelas membuktikan bahwakalaupun benar terhadap Aset Pelawan/Pembantah telah diletakkan HakTanggungan kepada pihak ketiga (QUAD NON), maka proses eksekusiberupa penyitaan dan pelelangan Aset Pelawan/Pembantah tetap dapat dilakukan meskipun adanya Hak Tanggungan dan Hak Tan ggungan tersebutTIDAK MENGHALANGI dilakukannyasita eksekusi dan lelang AsetPelawan/Pembantah.

Putusan No.86/PDT/2018/PT YYK11.12.13.14.Pasal 1763 KUH Perdata juga menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidakmengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang ditentukan.TERGUGAT memiliki hak yang dilindungi oleh UndangUndang untukmelakukan lelang atas jaminan PENGGUGATBahwa jaminan yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam butir 6 Jawaban TERGUGATpada pokok perkara, TERGUGAT memiliki hak untuk melakukan penjualanbaik dibawah tangan ataupun melalui pelelangan

UndangUndang Hak Tanggungan telah memberikan kewenangankepada Pemegang Hak Tanggungan yang dalam perkara a quo adalahTERGUGAT untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya atas hasilpenjualan tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU HakTanggungan yang berbunyi :apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual Obyek Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum

Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yangditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasanpiutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari parakreditorkreditor lainnya.Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hutangpiutang berdasarkan perjanjian kredit nomor YGY/2015/002/BNI GRIYAMULTIGUNA sebagaimana disebutkan dalam

Bahwa, Lelanglelang Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tersebutdalam butir 3 di atas adalah pelelangan untuk melaksanakan isi perjanjianperjanjian kredit terkait, sedemikian sehingga, untuk pelaksanaan pelelangantersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuanketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, dan oleh karenanyamengingat untuk Lelanglelang Eksekusi Hak Tanggungan terkait telahdilaksanakan oleh pihak Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan(ketentuan Pasal 6 UUHT) melalui

, tercatat atas namaSunarko Efendi/Penggugat, sampai dengan putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tidak lainmerupakan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang telahdilakukan oleh pihak Termohon Kasasi atas diri Pemohon Kasasisehubungan dengan gugatan yang telah diajukan oleh pihak PemohonKasasi ini, sedemikian sehingga, apabila ternyata pihak Pemohon Kasasipada akhirnya dapat membuktikan bahwa pelelangan yang akandilaksanakan tersebut telah didasarkan

(bukti : P9), dan dengan berpaling pada suatukaidah hukum yang berbunyi menghentikan kemungkinan akan dapattimbulnya kemudlaratan harus didahulukan dari pada memperolehkeuntungan sesaat, maka tidak cukup layak dan patutkah terhadappelaksanaan pelelangan dimaksud seharusnya ditangguhkan oleh pihakTurut Termohon Kasasi sebagai pihak yang memiliki Kewenangan untuk itu,dan oleh karenanya, dengan dikabukannya petitum ke6 ini dalam artiMajelis Hakim menguatkan dan membenarkan atas penangguhanpelaksanaan

pelelangan yang telah dilakukan oleh pihak Turut TermohonKasasi tersebut:.

., Kantor Cabang Ungaran danperingatan lisan dari Petugas bagian Pelelangan Hak Tanggungan PT.

Bahwa Hak Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 joPasal 20 ayat (1) Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah (UUHT), yang menyatakan sbb:Pasal 6 UUHT:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Pasal 20 ayat (1) UUHT:Apabila debitor cidera janji

Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)Halaman 5 Putusan Nomor 409/PDT/2020/PT SMGObjek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hakmendahulu daripada kreditorkrditor lainnya.Hak Tergugat tersebut juga telah disepakati dalam Pasal 2 APHTyang menyatakan bahwa:Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk

Sehinggadapat dikatakan Pelelangan yang dilakukan Terbanding/Penggugat dalamRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM karena haknya Pembandinguntuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang telah di tetapkanPemerintah melalui Bank Indonesia tidak dipenuhi/diberikan olehTerbanding kepada Pembanding.4.

restruktur (pengecilan angsuran) agarPara Tergugat bisa membayar kembali angsuran setiap per bulannya sepertibiasa kepada Penggugat;Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pdt.GS/2018/PN Rapnamun Penggugat tidak pernah menerima/ memberikan atas permohonanataupun itikad baik dari para Tergugat tersebut, malahan Penggugat memberikanSurat peringatan dan selalu mengancam agar pembayaran harus dibayar setiapwaktu sesuai dengan perjanjian awal, dan apabila tidak dilakukan makaPenggugat yang akan/ dan atau telah melakukan pelelangan

Menyatakan Penggugat yang akan dan/ atau telah melakukan pelelangan terhadapagunan/ jaminan Para Tergugat dengan cara melalui perantara kantor pelayanankekayaan Negara dan lelang (KPKNL) adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan bertentangan dengan:1.

Perdata;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undangundang berlaku sebagaiUndangundang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarikkembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasanyang ditentunkan oleh undangundang, persetujuan harus dilaksanakan denganitikad baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan makaakan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannyayang akan/ dan atau telan melakukan pelelangan

Menghukum Penggugat untuk membatalkan pelelangan terhadap agunan/jaminan Para Tergugat berupa:a. Sertifikat Hak Milik No. 117, nama pemegang hak tertulis/ terdaftar atas namaRusdarman;b. Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau suratsurat lainnya yang menjadiagunan/ jaminan Para Tergugat kepada Penggugat;6. Menghukum Penggugat untuk memberikan penangguhan pembayaran angsuranatau melakukan restruktu/ perkecil pembayaran angsuran kepada Para Tergugat;7.

EKSEPSI.Pembanding menolak seluruh eksepsieksepsi Tergugat/Terbanding,oleh karena pola pikir Terbanding sudah keluar dan atau menyimpangdari prinsip perbankan Syari'ah, yang semestinya mambangun,membantu pengembangan pelaku ekonomi syariah agar dapat bangkitdan sukses dalam mengembangkan usaha sedemikian rupa, sehinggaprinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara perbankan Syariahdengan Pelaku Usaha dapat terwujud secara berkesinambungan;Justeru langkah Tergugat/Terbanding untuk melakukan pelelangan

Hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.697K/Sip/1975 tanggal31 Agustus 1977 yang berbunyi sebagai berikut:Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagaiperlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan.2).

Tergugat melalui Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tidak bertentangandengan Undang Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungdan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab lelang yangdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor4 Tahun 1996 Tentang UndangUndang Hak Tanggungan yang berbunyisebagai berikut:Apabila debitur cidera janji, pbemegang Hak Tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan NegeriPadangsidimpuan) untuk memerintahkan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yang akan/telahdilakukan yaitu dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di MukaUmum atas agunan yang menjadi Jaminan pembayaran kembali atasfasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepadaKonsumen yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, berupa:Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor : 40 Desa/Kelurahan Losung Batu, berupasebidang tanah seluas 433 M?

perjanjianperjanjian kredita quo dan sesuai dengan Pasal 20 Undangundang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yangBerkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan:(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek HakTanggungan dijual melalui pelelangan

Undangundang Hak Tanggungansebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaanatau hukum acaranya dari Pasal 26 Undangundang HakTanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg,Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harusmelalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, BukanMelalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

/2018 tanggal 12April 2018 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 91/2018tanggal 27 Februari 2018.Dengan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan kredit di atas,jelas bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit tersebutadalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga membawakonsekuensi yuridis apabila Penggugat sebagai Debitur cidera janji, makaTergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum.Hak Tergugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai berikut:Pasal 6:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Pasal 20 ayat (1):halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Padt.G/2020/PN SktApabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a.

Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasanpiutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripadakreditorkreditor lainnya.Hak Tergugat tersebut di atas juga telah ditegaskan dan disepakati dalamAPHTAPHT di atas Pasal 2 butir 6 yang menyatakan bahwa:Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk

Bahwa Tergugat juga menolak petitum primer Penggugat angka 3yang menyatakan lelang atas obyek sengketa/obyek jaminan Penggugatadalah tidak sah, batal demi hukum beserta akibatnya.Petitum Penggugat yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuanBuku Il Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakanbahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturanyang berlaku tidak dapat dibatalkan.Selain itu Pasal 4 Peraturan

DALAM POKOK PERKARA jrnnnnnnnnnnnnncnncnn nrc ne nee ncecencencencencencen conesHalaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.KDIBahwa alasan pada poin 1 (satu) gugatan Penggugat adalah benarberdasarkan penetapan pemenangan pelelangan Nomor;09.29/IV/PokjaBLP/DPU.Konut.LUN.TGLRWR/2016, tanggal 29 April 2016, yangdikeluarkan oleh Kelompok Kerja 62 Biro Layanan PengadaanSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara untuk jenis pekerjaanIRON UIKG = sseeeeee senescence nents eraBahwa pada

Bahwa lalu kemudian karena usaha pelelangan awal terhadapanggaran DAK untuk pekerjaan fisik tersebut belum terpotongsebesar 10% sebagaimana kehendak Pemerintah melalui MenteriKeuangan maka tindakan Tergugat tentu tidak dapat disalahkankarena hanya sematamata bertujuan untuk merevisi anggaranDAK yang ada agar supaya sinkron dengan tujuan Pemerintahyang kemudian dilanjutkan dengan proses lelang ulang, sehinggatujuan tergugat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tujuan akhirakan tetapi baru tindakan

Tidak ada klausul daripasalpasal peraturan presiden tahun 2010 yang telah diubah 4 kali,Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.KDItentang pemberhentian pelelangan, yang ada gagal lelang.. 3.

Konawe Utara sejak 13 Februari 2015;Bahwa pelelangan dilakukan melalui sistem elektronik, diumumkansecara umum. Bisa diakses oleh seluruh penyedia barang dan jasa;Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Pokja telah menetapkan pemenangIIB G ~= nne neni rnin rine merrier araBahwa ketika ULP sudah melimpahkan ke PPK, maka wewenangnyasudal tidak ada laQl 5 =:s

Bahwa fakta hukum dalam Pelelangan kegiatan PembangunanKedua Jembatan ini sudah dimulai semenjak awal bulan Juni 2011,berdasarkan Risalah Aanwijzing Nomor : 14/UMUM/PANLEL/BM.P/PBD/BKS/2011 tanggal 07 Juni 2011 sementara PenunjukanPemenang baru dilakukan pada tanggal 12 September 2011, hal inimenjadi fakta hukum keterlambatan dari pihak pengguna jasa danmengakibatkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatanpembangunan tersebut juga menjadi berkurang, semula 150hari kelender dan kemudian ataspermintaan

Penggatdianggap telah lalai dalam melakukan pekerjaannya, makaberdasarkan Surat Nomor : 640 / Prog / 21 / 2012 tertanggal 20Februari 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis telahmengeluarkan surat Perihal Daftar Nama Perusahaan yangdikenakan Sanksi Blacklist berdasarkan laporan SKPD Tahun 2012dan Penggugat termasuk dalam Daftar Blacklist tersebut, sehinggasurat tersebut dijadikan Pedoman Panitia Pengadaan Barang /JasaTahun ..............Tahun Anggaran 2012 untuk tidak diikut sertakan dalamPelaksanaan Pelelangan

, Bahwa dalam hal ini Penggugat padaAkhir Tahun Anggaran 2012 telah memasukkan Penawaran untukikut serta dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur(Multi Years) dan telah mengikuti seluruh prosedur yang berlakudalam proses pelelangan pekerjaan tersebut dan dinyatakan tidakmemenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas pada tahapprakualifikasi dan proses pelelangan proyek a quo masih sedangberjalan sampai saat ini ;"15.Bahwa fakta hukumnya pencantuman Daftar Blacklis Penggugattelah berakhir

fasilitaskredit berikutnya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji untuktidak melakukan penunggakan dalam masa kredit yang akan datang;Pasal 2Bahwa Pihak Kedua berjanji untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 1di atas dengan itikad baik dan penuh kesadaran, namun apabila Pihak Keduatidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 di atas, maka Pihak Keduabersedia menyerahkan Objek Jaminan Atas Hutang Pihak Keduasebagaimana dalam Perjanjian Kredit dimaksud secara sukarela kepadaPihak Pertama untuk dilakukan pelelangan

Ketua Pengadilan Negeri Gianyaruntuk melakukan Sita jaminan dan Pihak Penggugat berhak untuk melakukanPenjualan Objek Sengketa berupa Sebidang tanah beserta segala sesuau yangberada dan atau tertanam diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikathak milik nomor 03439, No Sertifikat 22.05.01.02.1.03439, Surat Ukur No.02105/Tulikup/2016, tertanggal 30 April 2016, Luas tanah 970 m , atas nama Komang Agung Saputra, Alamat Banjar Kaja Kauh, Desa Tulikup, KecamatanGianyar, Kabupaten Gianyar melalui Pelelangan

Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.

Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Dalam putusantersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukandengan parate eksekusi, tetapi MA Republik Indonesia mempertimbangkanBahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagaiakibat adanya grosse akte hipotek dengan memakai kepala Demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang mempunyaiHalaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 427/Pat.G/2018/PN Mkskekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, seharusnyadilaksanakan atas perintah dari pimpinan Ketua Pengadilan

Kuasa Hukum Penggugat, pada surat gugatan a quo telahmenyatakan keinginan kuasa hukum Penggugat untuk membantukonsumen Jemmy Aseloi yang merasa dirugikan oleh PT Bank Mandiri(Persero) Tbk (incassu Tergugat 1), sehingga Jemmy Aseloi sebagaidebitur sekaligus pemilik jaminan merasa dirugikan dan tidak terimaatas rencana pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat ;b.

Bahwa mengingat Tergugat sampai dengan saat ini belummemiliki rencana apapun terkait dengan pelelangan agunan dan belumada kerugian apapun yang ditimbulkan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sehingga dapat dibuktikan gugatan Penggugat dapatdikualifikasikan sebagai gugatan yang premature, oleh karenanyapatut secara hukum, apabila Mejelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, memutuskan untuk menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima

Pasal 6UUHT;2) Eksekusi atas titel eksekutorial melalu Pelelangan Umum,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2, huruf b UUHT jo Pasal14 Ayat 2 UUHT junctis Pasal 26 UUHT;3) Eksekusi secara dibawah tangan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 Ayat 2 UUHT;a.

Bahwa Pelaksanaan eksekusi Objek Hak Tanggungan yang dilakukanoleh Tergugat didasarkan pada ketentuan eksekusi HakTanggungan atas kekuasaan Tergugat selaku pemegang HakTanggungan'peringkat pertama melalui pelelangan umumsebagaimana dimaksud dalam penjelasan nomor 10 huruf a butir 1);b. bahwa perbuatan Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggunganperingkat pertama untuk melakukan eksekusi atas Objek HakTanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana diatur dalamPasal 20 Ayat 1, huruf a UUHT jo Pasal 6 UUHT

menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya.nonsen= Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang dibuat secara melawan hukum oleh Terdakwa RUBEN NYONGPOETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukanpelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak adapihak yang mendaftar, maka pelelangan

selakuPejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi SekretarisPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yakni saksi Yohanis Umbu Deta, ST. kemudian, terdakwaRUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmenmengajak saksi Yohanis Umbu Deta, ST. untuk bertemu saksi Drs.Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersamasama menghadap BupatiSumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati SumbaBarat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan

menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya.oonnen= Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONGPOETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukanpelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak adapihak yang mendaftar, maka pelelangan

menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya.nonnen= Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONGPOETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba BaratDaya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukanpelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak adapihak yang mendaftar, maka pelelangan

tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PadaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KabupatenSumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 ;6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untukPengadaan Truck;7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor150/Dishubkominfo/SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011 ;8. 1 (satu) jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS),Spesifikasi dan Anggaran Nomor01/PPK/Dishubkominfo/SBD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 ;9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan

melalui Pengadilan Negari Ks 1A Bale Bandung;Bahwa, terhadap nilai yang diajukan dalam pelelangan tersebut Tergugat tidakmenyetujuinya (oberkeberatan) karena harga tanah dan bangunan yang diajukandalam pelelangan tersebut nilai teralu rendah;Bahwa, terhadap putusan lelang tersebut Tergugat sudah menolak tegas, karenadiduga adanya kejanggalan dan keganiilan;Seperti yang kami ketahui bahwa Pemenang Lelang Turut Tergugat Ill adalah daripihak Bank (Tergugat Il);Bahwa, terhadap putusan lelang tersebut

Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2.Objek Hak Tanggungan dijual melalui Pelelangan Umum menurut tata cara yangditentukan dalam peraturan perundang undangan untuk pelunasan piutangPemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur krediturlain.Bahwa. adalah keliru apabila Penggugat mendaiilkan bahwa Objek Sita Eksekuisidisamakan dengan Objek Sita Jaminan, karena seperti yang diatur dalam pasal 20Undang Undang No.

Tahun1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehinggasah menurut Undangundang dan ketentuan hukum yang berlaku danperbuatan pelelangan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan yangberdasar hukum.

Dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriBandung menolak petitum 5 dan 6 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;19.Bahwa berdasarkan uraian tersebut angka 16, 17 dan 18 di atas, makapelaksanaan lelang telah sah sehingga Turut tergugat Ill adalah pemilik sahatas objek sengketa, sehingga dengan ini Turut Tergugat mohon MajelisHakim menolak petitum penggugat nomor 3 dalam gugatannya20.Bahwa selain itu pula, karena pelelangan yang dilakukan oleh TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan

Menyatakan pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat adalah perbuatanyang berdasar hukum;3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1042/2013 tanggal 17 Desember 2013adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;4.

yang terletak di Kelurahan Suryodiningratan, atasnama Lucia Anny Widayati Retno Wulan, secara kosong bebas dari segala bebandan jaminan serta tanpa syarat kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan ;Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/20201PN.Yyk Halaman 2 dari 4 halamanPasal 5.Bahwa Para Pihak telah sepakat dan mohon Hakim yang memeriksa danmengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam AktaPerdamaian;Pasal 6.Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara

Membuat laporan kepada pimpinan instansi, yang mana panitiapengadaan menyampaikan proses pelelangan kepada Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kab. Tanah Laut.8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan kepadaPengguna Anggaran dari proses pelaksanaan lelang oleh panitiapengadaan barang dan jasa sampai dengan pengusulan pemenang.9.

Membuat laporan kepada pimpinan instansi, yang mana panitia pengadaanmenyampaikan proses pelelangan kepada Kepala Dinas Perikanan danKelautan Kab. Tanah Laut ;8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan kepadaPengguna Anggaran.

Bahwa metode pelelangan yang digunakan dalam kegiatan pengadaan kapal10 GT, 20 GT dan 30 GT adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi,karena nilai HPS di atas Rp. 100.000.000" Bahwa proses lelang adalah sebagai berikut: pengumuman pasca kualifikasi tahap ini dilakukan melalui LPSEKabupaten Tanah Laut kemudian para peserta mendownload dokumenlelang seperti persyaratan administrasi dan teknis, gambar kapal, RAByang kosong serta spec teknis secara online diwww.lpse.tanahlautkab.go.id penjelasan

Dalam proses pelelangan, baik CV. Nugrah dan PT. Sumber Wangi Mentayatidak mempunyai personil tenaga ahli pembuatan kapal sebagaimanadipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sehingga tidak berhakmemperoleh pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan. Ketentuan peraturan yang dilanggar antara lain yaitu :1.

Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengatur hasil (pelelangan umum / pemilihan langsung),sehingga mengurangi/menghambaat/ meniadakanpersaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lainc.

Daftar Hadir Pemasukan Penawaran Pelelangan Terbatas Kendaraan Dnas Operasioanal Khusus77. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Pelelangan Terbatas Kendaraan Dnas Operasioanal Khusus hari senin tanggal 14 Nopember 201178. Berita Acara Nomor : 030/138/1.09/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Hasil Pengecekan/Penelitian atas barang-barang milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu : 16 (enambelas)unit Truck dan 8 (delapan) unit Alat Berat milik Pemerintah Kota Bandar Lampung79.

Berita Acara Nomor : 156/1.09/02.7/2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Rapat Panitia Pemasukan Penawaran Pelelangan Terbatas Kendaraan Dnas Operasioanal Khusus80. Berita Acara Nomor : 159/1.09/02.7/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang Rapat Panitia Penetapan Pemenang Lelang Kendaraan Dnas Operasioanal Khusus81. Notulen Rapat Panitia Penghapusan barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 23 Agustus 2011.82.

Pemasukan Penawaran Pelelangan Terbatas Kendaraan DnasOperasioanal Khusus80.

BAB XII bagian kedua pasal 64 ayat 2 menyebutkan bahwa penjualankendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat(1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatasyang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.e Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangannegara/daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp.66.750.000, (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan

JUNAIDI, RAHMAT maupun YITNO bukanlah orang yangdapat mengikuti pelelangan terbatas sebagaimana diatur Lampiran PermendagriNo. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan BarangMilik Daerah Bab XII : Pemindah tanganan, angka 3: Penjualan dan Tukarmenukar, huruf f : Penjualan kendaraan dinas dan rumah golongan III, angka2) : Kendaraan Dinas Operasional, huruf g) : Pelaksanaan Penjualan/Pelelanganyang berbunyi : Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraandinas operasional

saksi tidak tahu, saksi tidakmengikuti secara teknis mengenai kegiatan pelelangan, saksi hanyamendapat laporan dari Sdr.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN1.Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang AcehSelaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi PencantumanDalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sangatmerugikan kepentingan Penggugat, Penggugat sebagai PerseroanTerbatas yang menjadi rekanan proyek pemerintah yang selalu Penggugatikuti melalui proses pelelangan namun

MITRA AGUNG INDONESIA telah memiliki izindari Pemerintah untuk melaksanakan seluruh pekerjaan PengadaanBarang dan Jasa baik Pelelangan/Tender yang dilaksanakan olehPemerintah maupun pihak swasta ;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh, karena Tergugat berdomisili dalamwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimanadiatur dalam Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004,tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun

Bahwa setelah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna BarangNomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barangdikeluarkan, Penggugat tidak dapat mengikuti Pelelangan Proyek ProvinsiAceh, Pelelangan Proyek Pemerintah di 23 (dua puluh tiga)Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh serta Pelelangan yang dilaksanakanberdasarkan Pembiayaan Anggaran APBN, demikian juga Penggugat

Bahwa Tergugat selaku Pengguna Anggaran/barangbertanggungjawab terhadap pengadaan Barang/jasa sejaksaat Pelelangan, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan,Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan, kendala yang dihadapi,tindak lanjut permasalahan, ketaatan Pelaksana untukmematuhi skedul kegiatan sampai final. (fotokopi darifotokopi yang dileges);Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak, Pekerjaan:Pembangunan Jalan Bts Abdya Trangon Blang Kejeren(Segmen Tongra Trangon) (Otsus Aceh).

MitraAgung Indonesia belum diblack list maka bisa mendaftar, namun jika sudahdiblack list tidak bisa mendaftar, dan itu sudah sistem otomatis;Bahwa, pekerjaan pembangunan yang dilelang adalah pekerjaan yang sedangdilaksanakan di Pangandaran pada tahun 2018;Bahwa, pelelangan pekerjaan Pangandaran dilaksanakan pada tanggal 23 Mei2018, dan pada tanggal tersebut PT.