Menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan NarkotikaGolongan 1;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengantanda koma atau kata atau sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salahsatu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehinggasub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal iniyakni menawarkan untuk dijual, menjual,

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk secara verstek untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Accelerated Value Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan bentuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
3. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Tuan Hans

Marie Hervor Elisabeth Grund sebagai Komisaris dan anggota DewanKomisaris Termohon;Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pengadilan tidak berhak untuk menunjuk seseorang sebagaiDirektur dan anggota Direksi serta Komisaris, jabatan tersebut adalahkewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Pengadilan memberiiizin Pemilihan Tuan Hans Olof Glise sebagai Direktur dan anggota DireksiTermohon dan Ms.

Pemilihan Tuan Hans Olof Glise sebagai Direktur dananggota Direksi Termohon dan Ms. Marie Hervor Elisabeth Grundsebagai Komisaris dan anggota Dewan Komisaris Termohon;b.meratifikasikan dan pengakuan atas hutanghutang yang terutangkepada krediturkreditur Sesuai dengan perjanjian mengenaipinjamanpinjaman yang diberikan untuk Termohon untuk membellidan merawat rumah dan tanah yang dimiliki oleh Termohon yangmencakup 3 (tiga) bidang tanah berikut:1. Jalan Pulomas Barat VII Blok Il H, Kav.

Nomor : 001/KEP/MPDT/1/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 20085 5 (ima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPeningkatan Infrastruktur Kementrian Negara Pembangunan Daerah TertinggalNomor : 03/KEP/KPAPI/KPDT/I/2008 Tentang Pembentuan Panitia PelelanganHal 17dari 34 Putusan No. 26/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL.1818Umum, Penunjukkan dan Pemilihan

Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan PeningkatanInfrastruktur Listrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada9 1 (satu) bundel Dokumen Teknis pekerjaan Bantuan Peningkatan InfrastrukturListrik PLTMH ( Bengkulu) dari PT.Dhana Julaga Ekada10 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja(Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerahtertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima HasilPekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan

jumlah dan kualitas barang/Peralatan pada gudang/kantor PT.Dhana Julaga Ekada Berupa bantuanPeningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk wilayah Bengkulu TahunAnggaran 2008 Nomor:01/BA.Pan2.PB/DJEKSatPI/DEP II/VIII/2008 tanggal20 Agustus 200813 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja(Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerahtertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima HasilPekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan

diatas 50 jutarupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.64/KPAPI/KPDT/XII/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Surat Perintah untukmelakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara serah terimabarang/Peralatan14 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja(Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerahtertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima HasilPekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan

spesifikasi yang ditetapbkan dalam dokumenpemilinan penyedila barang/jasa, tanopa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat".Lampiran Bab Il huruf F angka 4 point a, b dan c sebagai berikut :Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :a. jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap halhal yang sangatsubstantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kerja/ performance pekerjaan;b. substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan

No. 1583 K/Pid.Sus/2010c. adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahandi luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akanmenimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara pesertalelang yang memenuhi syarat;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut kurangnya laks dari 7 (tujuh) menjadi5 (lima) bukanlah merupakan hal yang penting yang dapat disebut sebagaipenyimpangan yang bersifat penting atau pokok.Dikarenakan usulan penetapan pemenang dari panitia

No. 1583 K/Pid.Sus/2010pemilihan penyedia barang/jasa, tanoa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat" .Lampiran Bab Il huruf F angka 4 point a, b danc scbagai berikut :Penyimpangan yang bersifat penting/ookok atau penawaran bersyarat adalah :a. jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap halhal yang sangatsubstantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kerja/performance pekerjaan ;b. substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyediabarang

/jasa ;c. adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahandi luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akanmenimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara pesertalelang yang memenuhi syarat).Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut kurangnya lak dari 7 (tujuh) menjadi5 (lima) bukanlah merupakan hal yang penting yang dapat disebut sebagaipenyimpangan yang bersifat penting atau pokok.

PorKota Dumai mengirimkan Surat Nomor : 115/Lap.Hasil/ULPKONSTRUKSI 2014 tanggal 22 September 2014 yang berisi 1 (satu)berkas Laporan Proses Pemilihan Langsung Pekerjaan Jalan Teluk PauhUjung Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M yang telah dimenangkanoleh CV.

Selanjutnya Pokja Konstruksi pada ULPKota Dumai mengirimkan Surat Nomor : 115/Lap.Hasil/ULPKONSTRUKSI 2014 tanggal 22 September 2014 yang berisi 1 (satu)berkas Laporan Proses Pemilihan Langsung Pekerjaan Jalan Teluk PauhUjung Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M yang telah dimenangkanoleh CV.

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melaluiwebsite LPSEe. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasiatau pascakualifikasi;f.

PenyediaBarang/Jasa kepada PPK;4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;h.

Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasakepada PA/KPA;h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepadaPA/KPA; dani. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.Bahwa sebagai Pejabat Pengadaan saksi bertanggung jawablangsung kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas PekerjaanUmum Sdr.

Berdasarkan prosedur pemilihan Direksi yang telah dijalankan olehPenggugat sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yangmenyebutkan sebagai berikut:1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usulBadan Pengawas berdasarkan rekomendasi dari organisasikemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, LembagaIndependen dan professional lainnya;2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini bukan

Pada masa bhakti Badan Pengawas ini, sehubungan denganberakhirnya masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah DayaPrima Kabupaten Paser Masa Bhakti 20122016, maka dilakukanPenjaringan dan Pemilihan Direktur Utama Perusahaan Daerah DayaPrima Kabupaten Periode 20162020;2.

tanggapansebagai berikut;(1) audit pemeriksaan terhadap laporan Keuangan PerusahaanDaerah Daya Prima Tahun 2016 baru dapat dilakukan jika tahun 2016berakhir, sehingga audit baru dapat dilakukan paling cepat pada bulanJanuari 2017, sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2015 telah diaudit oleh Akuntan Publik;(2) sesual hasil seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah DayaPrima dari 14 (empat belas) peserta mengembalikan berkas, hanyai(satu) peserta yang dinyatakan lengkap administrasinya;memperhatikan tata Cara pemilihan

Sekertaris Daerah menjawab surat Badan Pengawas tersebutdengan surat Nomor: 500/104/E3.3/2017 tanggal 28 November 2017Perihal: Tim Pemilihan Direksi, dimana menunjuk Bagian Bina Ekonomi!Ill untuk membantu tugas Badan Pengawas Perusda Daya Prima dalammelakukan seleksi Calon Direksi perusda;d. Pada tanggal 14 Desember 2016 telah dilakukan penyampaian visi,misi dan strategi perusahaan oleh 4 calon Direksi.e.

Sutikno danSaksi Subhan Arafat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa BadanPengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser pada tanggal 31 Oktober 2017telah melakukan pemilihan (tanpa melalui seleksi terbuka) terhadap 4 (empat)orang calon direksi atas nama: 1. Ir. H. Aswan Noor, M.Si., 2. Reza Heriannoor, S.Kom, 3. Ir. H. Saipul Bahri, M.M., dan 4. Zlkifli, S.E.

Penggugat dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah sehinggapenggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakatdiwilayah/daerah pemilihan penggugat.D.

Bahwa penggugat terpilih sebagai pimpinan DPRD Kota Padang adalah padasaat Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 yang mana suarapenggugat merupakan yang paling tinggi (terbanyak) diantara calon legislatiflainnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat di Padang.6. Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat di Padang.7. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Propinsi Sumatera Barat di8. Walikota Padang di Padang.9.

PDGHalaman 16Tentang Sususnan Personalia Pengurus DPC Gerindra Kota Padang)sehingga hal tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PartaiGerindra Bab XIV Tentang Kuorum dan Penggambilan KeputusanPasal 55 angka (3) berbunyi Dalam hak musyawarah mengambilkeputusan tentang pemilihan caloncalon Pimpinan, sekurangkurangnyadihadiri lebih dari separuh jumlah peserta yang memiliki hak suara.5.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumbar di Padang. 6. Kepala Badan Kesbangpol Sumbar di Padang.7. Ketua DPD Partai Gerindra Raya Sumbar di Padang. 8. Walikota Padang di Padang. 9. Pimpinan DPRD Kota Padang di Padang. 10. Ketua DPC Gerindra Kota Padang di Padang. Bahwa dari uraian diatas jelas tergugat telah lalai atau tidak memakaiprinsip kehatihatian dalam mengeluarkan objek sengketa aquo. 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Lexy Karya untuk mengikuti pelelangan pemilihan langsungkegiatan pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat PesisirKabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2008 yang akan dilaksanakanpada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 bertempat di DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen.ePada tanggal 3 September 2008, FRITS AYERI selaku Ketua PanitiaPelelangan Negosiasi Harga Kegiatan Pembinaan Kelompok EkonomiMasyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2008membuat dan menandatangani Daftar Hadir Rapat

PesisirKabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2008, sedangkan yangmenjadi pemenang cadangan adalah CV ELSHADDAY, danpemenang cadangan II adalah CV LEXY KARYA.Pada tanggal 17 September 2008, FRITS AYERI selaku Ketua PanitiaPelelangan Negosiasi Harga Kegiatan Pembinaan Kelompok EkonomiMasyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2008membuat dan menandatangani surat nomor 050/10/PL/PKEMP/OTSUS/YW/2008, perihal Pengumuman Pemenang Negosiasi Hargayang berbunyi :Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan

12Unit.Tahun Anggaran : 2008.DPA Nomor : Nomor 2.05.01.15.01.5.2.3.05.04 tanggal10 Maret 2008.Tanggal Pelaksanaan : 10 September 2008.Tempat Pelelangan : Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Yapen Waropen.Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen selakuPenanggung Jawab Kegiatan Pembinaan Kelompok EkonomiMasyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2008 Nomor : 02/KEPKADIS/PKEMP/OTSUS/YW/2008 tanggal 15 September 2008 telah ditetapkanPemenang Pemilihan

12Unit.Tahun Anggaran : 2008.DPA Nomor : Nomor2.05.01.15.01.5.2.3.05.04 tanggal10 Maret 2008.Tanggal Pelaksanaan : 10 September 2008.Tempat Pelelangan : Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Yapen Waropen.Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen selakuPenanggung Jawab Kegiatan Pembinaan Kelompok EkonomiMasyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2008 Nomor : 02/KEPKADIS/PKEMP/OTSUS/YW/2008 tanggal 15 September 2008 telahditetapbkan Pemenang Pemilihan

Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaanSewa Transponder 43Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) bahwa: Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang /jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap1 (satu) penyedia barang /jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknismaupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan .

;Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa danperubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2005 tentangPerubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dinyatakanbahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).

;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsungdilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku PenggunaAnggaran. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun2010 yang berbunyi : Pasal 15 ayat (1) ; Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. Pasal 15 ayat (2) ; Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a.

Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan 74perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang PerubahanKetiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).

;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukanSekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanBarat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. ;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yangberbunyi : Pasal 15 ayat (1)Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. ; 76Pasal 15 ayat (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :a.

Muhammad Tohir dengan proses pemilihan langsung danmeminta saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi untuk menghubungiTerdakwa II. Suhardi als. Ayong bin Daud Leman;Lalu beberapa hari kemudian saksi Drs. Anwar Hariminto ME bin soemadimenghubungi Terdakwa Il. Suhardi als. Ayong bin Daud Leman melaluitelepon untuk bertemu dan mereka bertemu di Rumah Makan Mumi Jambidan dalam pertemuan tersebut dihadiri olen saksi Navic Azoeddin bin H.Azoeddin.

Muhammad Tohir dengan proses pemilihan langsung dan meminta saksiDrs. Anwar Harminto ME bin Soemadi untuk menghubungi Terdakwa Il.Suhardi alias Ayong bin Daud Leman, lalu beberapa hari kKemudian saksiDrs. Anwar Harminto ME bin Soemadi menghubungi Terdakwa II Suhardialias Ayong bin Daud Leman melalui telepon untuk bertemu dan merekabertemu di rumah makan murni Jambi dan dalam pertemuan tersebutdihadiri oleh saksi Navic Azoeddin bin H.

MuhammadZen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun mengeluarkanSurat Keputusan No135 TH. 2003 yang isinya menunjuk panitia pelelangan,pemilihan langsung dan penunjukan langsung pekerjaan konstruksi/pemborongan PPDP dengan susunan sebagai berikut: M. Nasir Jufri BE binH. Jufri sebagai Ketua.

Drs.Bustami bin Buchori yangmelakukan proses lelang pemilihan langsung dengan menyiapkan dokumendokumen lelang pengadaan pekerjaan supervisi/oengawasan dan studikelayakan Amdal PPDP tersebut mulai dari pengumuman sampai denganpenetapan pemenang lelang dan H. Taufik Abdu bin H. Abdullah serta Ir.Sudarto bin Sukarwi mempersiapkan dokumendokumen penawaran untukpekerjaan supervise/pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDPtersebut, lalu Drs.

., dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaksanaanKegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 003 tahun 2012tanggal 19 Januari 2012 dengan tugas terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasasebagai berikut :Menyusun Rencana Pemilihan penyedia Barang / Jasa ;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran

AKMAL PASHA, SH.dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaksanaanKegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 003 tahun 2012tanggal 19 Januari 2012 dengan tugas terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasasebagai berikut :a Menyusun Rencana Pemilihan penyedia Barang / Jasa ;b Menetapkan dokumen pengadaan;c Menetapkan besaran nominal

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa ;b. Menetapkan dokumen pengadaan ;c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di webside K/L/D/Imasingmasing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sertamenyampaikan LPSE untukdiumumkan dalam portal pengadaan nasional ;e. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi ataupascakualifikasi ;f.

,M.Si selaku Anggtota;EVI HASUMAYANT, A,Md selaku Anggota;NENENG SUSANTY selaku Anggota.eaogse Bahwa metoda yang digunakan Pengadaan Mobil Dump truck di Dinaskebersihan Kota Palembang tahun 2012 ini adalah Metoda lelang umumpascakualifikasi;e Bahwa adapun tugas dan kewenangan Panitia Lelang sasuai dengan SKtersebut adalah;menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa ;Menetapkan dokumen pengadaan ;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Sebagai Ketua Panitia Pengadaan Terdakwamemiliki kewenangan, kesempatan atau sarana untuk memimpin dan melakukan pengendalianserta pengawasan terhadap kegiatan pengadaan tersebut.Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Panitia Lelang yang harus dikerjakan dandipatuhi oleh Terdakwa adalah;a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa ;b. Menetapkan dokumen pengadaan ;c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;d.

Menyatakan bahwa SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Gayam,Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Nomor026/SK/PAN/PILKADES/II/2020 dibuat dengan cara tidak sesuaihukum untuk itu SK tersebut tidak bernilai hokum ;3.

WACHID BADRUS pada saat pemilihan Bupati Nganjuktanggal 12 Desember 2012. Menindak lanjuti permintaan DART!

mencermati,Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Dissenting Opinion HakimAnggota I dan Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, maka MajelisHakim Banding menyatakan tidak Sependapat dengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks denganargumentasi yuridis sebagaiberikut :Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan ObyekSengketa vide bukti P2 = T3, dimana konsiderannya mendasarkan kepadaPerda Nomor : 12 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan

Kasdi sama sama sebagai peserta Pemilihan Calon KepalaDesa Tening di Tahun 2020 sebagaimana dicantumkan dalam BeritaAcara nomor : BA/03/TNG/X1/2019 (Vide Bukti T9) ; Bahwa Hasil Penelitian kaabsahan berkas Persyaratan Administrasicalon Kepala Desa Tening yang memenuhi syarat Pembanding /Penggugat dan Sdr.Kasdi (Kepala Desa Terpilih) (vide bukti T3 danBahwa kemudian diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat objeksengketa atas nama Sdr.Kasdi karena memperoleh suara terbanyak(vide bukti T13 dan T15 ) ;

Tanggal 5 Nopember 2012 beserta suratsurat lainnya yangbertalian ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamengambil alih dan menerima kejadian kejadian dan duduknya sengketa yang diuraikandalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Nopember 2012 Nomor :74 / G/2012/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : MENGADILI:Dalam Penundaan :e Menolak Permohonan Penundaan pengunduran jadwal pemilihan calon

Jumanang terbukti secarasah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dengan merusak dan/atau menghilangkanalat peraga kampanye pasangan calon lain;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (Satu)bulan ;3.

Putusan Nomor 71 P/HUM/2013Bahwa di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012tidak ada istilah ataupun pengaturan mengenai Template KontrakPayung;Bahwa mengenai Kontrak Payung, draf Kontrak Payung menjadibagian dari dokumen pemilihan yang menjadi dasar PenyediaBarang/Jasa melakukan negosiasi dengan LKPP;Bahwa Pemohon di dalam dalil permohonannya tidak menyebutkansecara tegas ayat atau pasal di dalam Peraturan Kepala LKPPNomor 17 Tahun 2012 tentang EPurchasing yang bertentangandengan KUH Perdata

Bahwa proses pemilihan Penyedia memakan waktu dan biayabaik dari sisi Pengguna Barang/Jasa;d. Memperhatikan halhal tersebut di atas, PengadaanBarang/Jasa untuk barangbarang tertentu sebagaimanadimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan melaluiEPurchasing dengan mencantumkan Barang/Jasa di dalamECatalogue;e. Untuk itu.

dimaksud pada angka 5,selanjutnya LKPP dan Kementerian/Lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah/Institusi melakukan diskusi dengan stakeholderlainnya (seperti asosiasi, penyedia, tenaga ahli dsb) mengenaiproses bisnis, distribution channel, dan pricing regulation;Pada prinsipnya, proses kontrak payung untuk ECatalogueBarang/Jasa dilakukan dengan non lelang melalui negosiasi;Pada kondisi tertentu/barang tertentu perlu diproses melalui lelang.Barang tertentu dimaksud misalnya obat dst;Pada saat proses pemilihan

No.22/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKSKab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo,Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo serta ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala DesaWaetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo periode tahun 2010 2016 berdasarkanSurat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa WaetuwoTentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang TerpilihDalam Pemilihan (masingmasing merupakan

No.22/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKSDana Desa (DD) yang bersumber dari dana APBN TA 2016 sejumlahRp.637.250.078, Bahwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo, Kabupaten Wajo periode tahun 2010 2016 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaWaetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo Yang Terpilin Dalam Pemilihan yang mempunyai tugas dantanggungjawab yaitu

Surat Keputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo,Kab.Wajo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo,Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo serta ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala DesaWaetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo periode tahun 2010 2016 berdasarkanSurat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa WaetuwoTentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo Yang TerpilihDalam Pemilihan

2016, dimanauntuk Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mendapatkanDana Desa (DD) yang bersumber dari dana APBN TA 2016 sejumlahRp.637.250.078, Bahwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo, Kabupaten Wajo periode tahun 2010 2016 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaWaetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo Yang Terpilin Dalam Pemilihan

SuratKeputusan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo Nomor: 01Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo, Kab.Wajo dan ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo,Kecamatan Tanasitolo, Kab.Wajo periode tahun 2010 2016 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September 2010Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa WaetuwoTentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo YangTerpilin Dalam Pemilihan

, dimana untuk DesaWaetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mendapatkan Dana Desa(DD) yang bersumber dari dana APBN TA 2016 sejumlah Rp.637.250.078, Bahwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo, Kabupaten Wajo periode tahun 2010 2016 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaWaetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo Yang Terpilih Dalam Pemilihan

, dimana untuk DesaWaetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mendapatkan Dana Desa(DD) yang bersumber dari dana APBN TA 2016 sejumlah Rp.637.250.078, Bahwa ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo, Kabupaten Wajo periode tahun 2010 2016 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Wajo Nomor : 393/KPTS/IX/2010, tanggal 20 September2010 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaWaetuwo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waetuwo, KecamatanTanasitolo Yang Terpilin Dalam Pemilihan