Oleh karenanya maka harus dipilih,mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan,sesual dengan goidah fighiyyah yang berbuny :logas Juiad yl po pools 5Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madiarat(resiko), maka hendaknya dipilin salah satu yang tingkatkemadlaratannya lebih ringan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasanhukum, Ssesuai dengan pasal 39 ayat (2) UndangUndang

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon yang bermarga Harefaselaku ayah dari anaknya yang bernama Khinaya Hanum agar melekat namaayahnya atau nama marga keturunan pada nama anak Para PemohonMenimbang, bahwa untuk ditambahkan nama marga sebagai anak dariPara Pemohon harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dari KhinayaHanum ditambah menjadi Khinaya Putri Harefa ;Menimbang, bahwa nama yang dipilih

sertapasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentukrumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karenaitu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahatdaripada mempertahankan perkawinan seperti itu karenadinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah;Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlaratakan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi olehsuasana ketegangan, kebencian dan sikap salingmenyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besarkarenanya harus dipilih

lagi bukti buktimaupun saksi, melainkan mohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum PengadilanNegeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukanPerubahan Nama ; 7222222 nnn nn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang bahwa nama anak yang dipilih

Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya dengan maksudHalaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pat.P/2019/PN Skg.untuk menyamakan datadata identitasnya untuk keperluan datadatapersuratan dan identitas Pemohon, serta untuk kepentingan anak Pemohonyang lulus ujian Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KesehatanKabupaten Wajo dan ingin melakukan registrasi ulang sementara identitasPemohon berbeda dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargadengan ljazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;" Bahwa nama Lantani yang dipilih

melakukan perubahan namanya yang tercatatpada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya dengan maksuduntuk menyamakan datadata identitasnya untuk keperluan datadatapersuratan dan identitas Pemohon, serta untuk kepentingan anak Pemohonyang lulus ujian Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan KabupatenWajo dan ingin melakukan registrasi ulang sementara identitas Pemohonberbeda dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan ljazah danAkta Kelahiran anak Pemohon; Bahwa nama Lantani yang dipilih

saksibelum sempat menerimanya karena permainan tersebut digerebekoleh petugas;Bahwa rumah saksi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekirajam 23.30 wib telah digunakan untuk permainan judi dadu putar dansaksi mengetahui yang menjadi bandar dalam permainan judi daduputar di rumahnya adalah terdakwa;Bahwa sepengetahuan saksi cara permainannya adalah awalnyabandar memutar mata dadu di atas piring lalu ditutup, selanjutnyapara penombok memasang uang taruhannya diatas beberan sesuaigambar yang dipilih

Semen,Ds.Gondang, Kec.Nawangan, Kab.Pacitan, dimana tidak ada perlawanan dariterdakwa dan terdakwa mengakui sebagai bandar dalam permainan judi dadu;Menimbang, bahwa cara permainannya adalah awalnya bandar memutarmata dadu diatas piring, mata dadu masih dalam keadaan berputar kemudianterdakwa tutup dengan menggunakan mangkok selanjutnya para penombokmemasang taruhannya diatas beberan sesuai dengan gambar yang dipilih,setelah semua penombok memasang taruhannya di mangkok (tutup mata dadu)terdakwa

kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat(1) Undangundang Ri Nomoe 35tahun 2009 ;AtauKedua : Melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang Ri Nomoe35 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, untukmenentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukandakwaan mana yang dipilih

untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang adadipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan Majelisberpendapat dakwaan kesatulah yang lebih tepat dipilih untuk dibuktikan olehMajelis Hakim terlebih dahulu namun apabila tidak terbukti maka dakwaanselanjutnya akan dibuktikan ;Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana yang tercantumdalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal Pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang RiNomoe 35 tahun 2009, maka harus dipenuhi unsurunsur

alasan perceraian seperti dimaksudPasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yangmenjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan ituapakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagihak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkanmadilarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh Ssuasanaketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkanmadliarat yang lebin besar karenanya harus dipilih

salah satu yangmadlaratnya lebih kecil Sesuai dengan kaidah ushuliyah; Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandungmadlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam,perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagaisuami istri akan tetapi Suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengandemikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawaddahHalaman 13 dari 17 HalamanPutusan

putusanMahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksudPasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadipenyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraianitu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputioleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justrumenimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih

salah satuyang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;Legh hind cyl) pate Cyn led 4Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat,maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinanbukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akantetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatanbatiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawaddah

putusanMahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksudPasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadipenyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraianitu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputioleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justrumenimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih

salah satuyang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;Legh and ol ype Ce led IArtinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat,maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinanbukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akantetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatanbatiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawaddah warahmah

putusanMahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksudPasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadipenyebabnya, tetapi yang perlu dilinat adalah perkawinan itu sendiri apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraianitu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputioleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justrumenimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih

salah satuyang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;Legh and ol ype Ce led IArtinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat,maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinanbukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akantetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatanbatiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawaddah warahmah

Kamsa serta beberapa orang lainnyayang belum tertangkap, memasang uang pada lapak bergambar binatanggajah, rengkeh, curut, banteng, harimau, kuda sesuai dengan pilihanpemasang dengan uang taruhan;Bahwa selanjutnya Wardina alias Marju membuka blong kemudianmencocokkan dengan pasangan uang taruhan milik Kasan bin Kamsa0serta beberapa orang lainnya yang belum tertangkap, pada lapakbergambar binatang gajah, rengkeh, curut, banteng, harimau, kuda, apabila uang pasangan cocok dengan gambar dadu yang dipilih

Kamsa serta beberapa orang lainnyayang belum tertangkap, memasang uang pada lapak bergambar binatanggajah, rengkeh, curut, banteng, harimau, kuda sesuai dengan pilihanpemasang dengan uang taruhan;e Bahwa selanjutnya Wardina alias Marju membuka blong kemudianmencocokkan dengan pasangan uang taruhan milik Kasan bin Kamsa0serta beberapa orang lainnya yang belum tertangkap, pada lapakbergambar binatang gajah, rengkeh, curut, banteng, harimau, kuda, apabila uang pasangan cocok dengan gambar dadu yang dipilih

putusanMahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksudPasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadipenyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraianitu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputioleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justrumenimbulkan maodlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih

salah satuyang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;Legal had Gy pe Ge yk 15Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat,maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinanbukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akantetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatanbatiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawaddah warahmah

putusanMahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksudPasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadipenyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraianitu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputioleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justrumenimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih

salah satuyang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;Legh head cyl) pete Cyn led 14Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat,maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinanbukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akantetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatanHal. 13 dari 17 Hal.

kekuasaanPengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yangditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123,Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 752/PDT/2020/PT.SBY.kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempatdiam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.(2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itudimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorangdari Tergugat itu, yang dipilih

Ayat (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaanPengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yangditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya, kepada Ketua PengadilanNegeri di daerah siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahuitempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.Ayat (2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salahseorang dari Tergugat itu, yang dipilih

mahkamah serta kebijakankehakiman (R.O).Ayat (3) Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempattinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, makaSurat gugatan itu. dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempattinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika suratgugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepadaKetua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.Ayat (4) Bila dengan surat syah dipilih

dan ditentukan suatu tempatberkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan suratHalaman 25 dari 38 Putusan Nomor 752/PDT/2020/PT.SBY.gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapaterletak tempat kedudukan yang dipilih itu.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan didasari surat gugatanPenggugat bahwa benar alamat Tergugat dan Turut Tergugat, tidak dalamwilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen ;Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, jelas dan

Selama menjadi anggota POLRI, Penggugat tidakmemiliki catatan dan/atau penilaian buruk di masyarakat desa Klitikkecamatan Wonoasri kabupaten Madiun atau dilingkup institusikepolisian;Bahwa, dalam Pilkades serentak di kabupaten Madiun tahun 2019,Penggugat adalah Calon Kepala Desa Nomor urut 04, Desa KlitikKecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun serta berhak dipilih dalamHalaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUNSBY6.agenda Pemungutan Suara Pilkades Desa Klitik kecamatan Wonoasrikabupaen

Sehingga jelas Tindakan yangdilakukan oleh Tergugat khususnya dalam dasar mengeluarkanObjek perkara A quo dengan mendasari pada Berita acara yangdikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa KlitikKecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam hal ini melanggarpasal 11 b Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 yangberbunyi Panitia Pemilinan Kepala Desa sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 ayat (1) dilarang b. merubah data pemilih dan/atauyang berhak dipilih namun pada faktanya Tergugat merubahnama

Bahwa, tindakan Tergugat tidak mencantumkan namaPenggugat, Priyo Hariyanto dan/atau merubah nama, PriyoHariyanto menjadi Priyo Hariyono sebagai calon yang berhak dipilihdalam surat suara dalam hal menjalankan kewenangannyamelanggar ketentuan Peraturan yang ada yakni pasal 11 bPeraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 yang berbunyiPanitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (1) dilarang b. merubah data pemilih dan/atau yangberhak dipilih.

JadiSurat Suara bukan untuk dipilih. Bantahan Tergugat Terhadap Romawi VI (DASAR DAN ALASANGUGATAN), Posita angka 7. (gugatan penggugat)Bahwa Penggugat telah mengabaikan fakta. Sesuai dengan kenyataanpada hari pemungutan suara PILKADES tanggal 16 oktober 2019, bahwaTergugat telah melaksanakan proses. tersebut sesuai prosedursebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1,2,3 dan 4. Perbub Madiun No.31 Tahun 2019;.

Perjanjian KreditFasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor064/PKUKM/SKTN/12 tanggal 26 April 2012 (selanjutnya disebutPerjanjian Kredit) telah disepakati mengenai domisili / kedudukan hukumyaitu pada Pasal 7 DOMISILI HUKUM, Perjanjian Kredit yangmenyebutkan Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum /domisili pilihan yang tetap dan seumumnya di Kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Surakarta;Bahwa berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat 4 menyebutkan :Jika dengan surat syah dipilih

dan ditentukan tempat kedudukan hukummaka Penggugat dapat mengajukan surat gugatnya itu kepada ketuapengadilan negeri yang dalam daerah hukum siapa terletak tempatkedudukan yang dipilih itu .Dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang memeriksa da nmengadili perkara a quo ; EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORSIUM (KURANGNYA PIHAK YANGDITKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN)1 Bahwa Para Penggugat dalam posita nomor 09, 15 dan 16 sertapetitum nomor 05, 06 dan nomor 07 yang pada intinya dalammengajukan gugatan

Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah(MEGA UKM) Nomor 064/PKUKM/SKTN/12 tanggal 26 April 2012(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) telah disepakati mengenaidomisili / kedudukan hukum yaitu pada Pasal 7 DOMISILI HUKUM Perjanjian Kredit yang menyebutkan Kedua belah pihak memilih tempatkedudukan hukum / domisili pilihan yang tetap dan seumumnya di KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta;Bahwa berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat 4 menyebutkan :6 Jika dengan surat syah dipilih

dan ditentukan tempat kedudukanhukum maka Penggugat dapat mengajukan surat gugatnya itu kepada ketuapengadilan negeri yang dalam daerah hukum siapa terletak tempatkedudukan yang dipilih itu ;Ad.2 Kurang pihak yang diikutsertakan dalam egugatan (Plurium LitisConsorsium)Bahwa Para Penggugat yang pada intinya dalam mengajukan gugatan perkaraa quo Para Penggugat meminta Pembatalan Lelang dan/atau Penjualan LelangEksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa berdasarkan PerjanjianHutang Piutang / Perjanjian

PENGGUGAT danTERGUGAT mengenai pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.e Bahwa menunjuk pasal 20.11 PERJANJIAN tersebut dibawah ini,PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju untuk memilihdomisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:... kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetapdan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat...e Bahwa menunjuk pasal 118 ayat (4) HET HERZIENE INDONESISCHREGLEMENT (HIR) apabila dalam Perjanjian telah dipilih

Tergugat sepakat memilih domisili hukumpenyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa pada tanggal 11 April 2013 telah terjadi kesepakatan di antaraPenggugat dan Tergugat pemberian fasilitas pembiayaan konsumen denganperjanjian pembiayaan konsumen nomor 4051301223 dan pasal 20.11PERJANJIAN tersebut, PENGGUGAT dan Tergugat telah sepakat dan setujuuntuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat dan pasal 118 ayat (4) HIR apabila dalam Perjanjian telah dipilih

danditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;2.

kesepakatan di antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT pemberian fasilitas pembiayaan konsumendengan perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4051301223 dan pasal 20.11PERJANJIAN tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dansetuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan pasal 118 ayat (4) HIR apabila dalam Perjanjian telah dipilihdan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih

bawah, selanjutnya menaruh 1 (satu) buah bijiliong Fu berbentuk segi empat dengan mempunyai 6 (enam) sisi yangbergambar 6 (enam) jenis binatang sesuai dengan gambar lapak, 1 (satu)kotak rokok yang digunakan sebagai alas biji Liong Fu, dan 1 (satu) buah hapyang kesemuanya ditaruh diatas kain lapak, setelah itu mata biji Liong Futersebut ditutup dengan hapnya lalu diguncangkan kemudian para pemasangmemasang atau menaruh uang pasangannya sebagai taruhan yang diletakkandiatas gambar kain lapak yang dipilih

Uang tunai sejumlah Rp. 4.398.000,(empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); 1(satu) buahdompet kecil warna putih, bertuliskan CHARMING (tempat menyimpan bilji/Dadu liongfu); 3(tiga) buah dadu/biji liongfu bergambar kilin, burung (fung),ayam (kai), singa (see), macan (lofu), naga (liong) adalah dadu yangdigunakan untuk bermain judi jenis liongfu; 1(satu) helai kertas karton warnakuning; 1(satu) helai kertas karton warna biru untuk menggambar tempatpemain memasang pasangan yang dipilih

Nomor 25 tahun1992 tentang Perkoperasian pasal 29 ayat (1) yaitu Pengurus dipilih dari danoleh anggota Koperasi dalam rapat anggota;. Penetapan dan pengangkatan Pengawas KSU Cempaka Raya tidak sesuaidengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 ayat (1),yaituPengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;. Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuandana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana tidak ditandatangani olehpengurus KSU.

Nomor 25 tahun1992 tentang Perkoperasian pasal 29 ayat (1) yaitu Pengurus dipilih dari danoleh anggota Koperasi dalam rapat anggota;3. Penetapan dan pengangkatan Pengawas KSU Cempaka Raya tidak sesuaidengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 ayat (1),yaituPengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;4. Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuandana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana tidak ditandatangani olehpengurus KSU.