AbdulRasyid A, M.H. tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawabandengan penundaan sidang, kemudian dengan Surat Panggilan Nomor 0423/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 27 Mei 2015 tetapi Tergugat telah tidak hadir untukmengajukan jawaban. Sidang dilanjutkan untuk pembuktian.

setelah menikah pada tanggal 09 Januari 2009 Penggugatdan Tergugat hidup bersama, namun sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan karena Tergugat sering minumminuman keras dan obat terlarang hingga mabuk, Tergugat sering memukulPenggugat dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehinggaakhirnya pisah rumah sekitar 3 bulan sampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihakagar tidak bercerai dan memberi kesempatan pada setiap penundaan

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangHal. 1 dari 8 hal. Put. No. 446 K/Pdt.Sus/2011menyatakan bahwa: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitan dan/atau dalam undangundang ini diputuskan olehpengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum debitor2. Bahwa Debitor sebagai Termohon Pailit beralamat di Sleman, Jl. Godean,Km. 6,5 Nglarang, Desa Sidoarum, Kec.

Pasal 16ayat (1) UndangUndang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailitharus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas sejak tanggalputusan pailit diucapkan; Kurator yang diangkat harus independen, tidakmempunyai benturan kepentingan dengan Debitor maupun Kreditor dantidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajibanpembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa2 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaanSertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Ngupasan,Surat Ukur Nomor 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 6 Mei 2013Halaman 3 dari 11 halaman.

Mengadili sendiri:Dalam Penundaan: Menolak permohonan Para Penggugat mengenai penundaanpelaksanaan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001/Kel.Ngupasan, Surat Ukur tanggal 6 Mei 2013, Nomor 00718/2013, luas5.170 M2, atas nama Pemerintah Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, yang terletak di Kota Yogyakarta, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta;Dalam Eksepsi:1. Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi1/Pembanding/PemohonKasasi untuk seluruhnya;Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/20192.

kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, sertaSuratsurat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:165/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2019 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILIDALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA:1.

MENGADILI

I. Penundaan

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor: Pan-Pilkades/DM/ K.Pag/ 20/X/2022 Tentang Calon Kepala dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023 S/D 2028 Tanggal 8 Oktober 2022.

M E N G A D I L I

I. EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

III. POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan

banding Nomor12/G/2020/PTUN.PBR dimana didalamnya berisi suratsurat bukti, serta Suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 12/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 18 Agustus 2020 dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut ; MENGADILI DALAM PENUNDAAN

: Menolak Permohonan Penundaan Yang Diajukan oleh Penggugat ; DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :1.

pada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep.Dan Penggugat/Terbanding sebenarnya tahu bahwa terlambatnyapemeriksaan perkaraperkara sengketa informasi pada Komisi InformasiKabupaten Sumenep diakibatkan oleh masa transisi dimanakadaluwarsanya masa jabatan Komisi Informasi Kabupaten Sumeneppada periode pertama yang seharusnya berakhir pada tahun 2018,namun oleh karena terlambatnya pelantikan dan penyumpahanKomisioner Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang terpilih padaperiode kedua ternyata mengalami penundaan

Justru karenaitulah atas keterlambatan pelantikan dan penyumpahan sebagaimanatersebut diatas berakibat kepada adanya penundaan pemeriksaanperkaraperkara sengketa informasi yang telah teregister pada KomisiInformasi Kabupaten Sumenep. Jadi, salah besar apabila KomisiInformasi Kabupaten Sumenep dianggap melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana substansi gugatan Penggugat dalam perkara aquo.

Berkas perkara Nomor : 26/G/2010/PTUNJKT dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini.Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 26/G/2010/PTUNJKT tanggal 10 Juni 2010 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Dalam Penundaan ===Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugatberupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus

Yanyan dan kedua karena melakukan kekerasan terhadap Saksi1 (isteri Terdakwa), Terdakwajuga dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, dan wing komando dicopot.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa suratsurat, yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor : 378/88/2010 tanggal 23 Mei 2010 antara Serda DadanHamdani Aziz dengan Sdri.Juju Debiya Fitriyani, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg. 61L/V/

Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali, yangpertama sesuai Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/102/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan Keputusansanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat Nomor: Kep/103/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010, yangkedua Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012.Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan olehOditur Militer dalam tuntutannya

Bahwa Komandan Satuan telah berupaya mendamaikan Terdakwa dan Saksi1 agar kembali rukunmembina rumah tangganya, dengan memberikan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 2 (dua)kali dan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat namun tidak membuat yang bersangkutan jera.Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dimohonkan oleh OditurMiliter, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :1.

Bahwa Terdakwa dan Saksi1 tidak lama setelah menikah dan tinggal di Asrama sering terjadipertengkaran, sehingga Terdakwa emosi dan pada bulan Juli 2010 melakukan tindakan kekerasan yangmengakibat Saksi1 sakit kKemudian pulang ke rumah orang tuanya, yang selanjutnya pihak satuan berupayamendamaikan, Terdakwa dan Saksi1 kembali tinggal bersama di Asrama dan atas perbuatannya tersebutTerdakwa dijatuhi hukuman disiplin dan Saksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat.3.

Yanyan Rismayanti, dengan memberikansanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali serta penundaan kenaikan pangkat, ternyatatidak membuatnya jera, hal tersebut menunjukkan sebagai seorang prajurit Terdakwa sudah tidak lagimenghiraukan Komandan satuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layaklagi dipertahankan berada dalam lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankansebagai prajurit TNI akan merusak sendisendi disiplin dan

Maka olehnya itu ParaPenggugatmemohon...............memohon kiranya Tergugat melakukan penundaan pembuatan suratkeputusan pengangkatan PAW Anggota DRPD yang baru sebagaipengganti Para Penggugat;16 Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannyadirugikan sebagai wakil rakyat yang sampai sekarang tidak lagimelaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Pareparesejak dikeluarkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terhadapdiri Para Penggugat (SK.

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1486/VII/tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013/obyek sengketa);15 Perkara No. 81/G/2013/P.TUN.MksSebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;PENUNDAAN :16e Bahwa meskipun Para Penggugat dan 2 orang Anggota Dewanlainnya telah dilarang untuk menduduki jabatan sebagai AnggotaDPRD Kota Parepare dimana tidak ada pengganti Anggota DPRDbaru (yang

MS. haruslah ditangguhkansampai akhir masa jabatan Para Penggugat;Bahwa berdasarkan uaraian gugatan Para Penggugat diatas, maka olehnyaitu Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :DALAM PENUNDAAN :e Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;a Menangguhkan Surat KEPUTUSAN GUBERNURSULAWESI SELATAN NOMOR: 1487/VII/TAHUN 201317 Perkara No. 81/G/2013/P.TUN.Mkstanggal 18 Juli 2013 TENTANG PERESMIANPEMBERHENTIAN

ayat (8) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 TentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yangmenyatakan :Gubemur meresmikan pemberhentian Anggota DPRDKabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejakditerimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(5) atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (6);7 Mengenai Penundaan

(Presumption Justeae Causa);Ayat (4) Permohonan penundaan (pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :25 Perkara No. 81/G/2013/P.TUN.MksHuruf b.

Jika Penggugat tidak diberhentikan darijabatan Kepala Biro Pemeliharaan dan Pengembangan Aset padaUniversitas Sumatera Utara tersebut maka Penggugat baru pensiunsebagai Pegawai Negeri Sipil pada usia 60 tahun yang baru akan jatuhpada bulan Juni tahun 2016;Tentang Penundaan Pasal 67 ayat (2): Penggugat dapat mengajukan permohonan agarpelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ituditunda selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada PutusanPengadilan yang memperoleh kekuatan

Putusan Nomor 14 K/TUN/2016Ayat (4):Permohonan penundaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) :a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapatkeadaan yang sangat mendesak = yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat itu tetap dilaksanakan ;b.

UNIVERSITASSUMATERA UTARA ;Bahwa guna menghindarkan kesemberawutan/kekacauan dalampemeriksaan perkara ini dan guna menghindarkan gugatanPenggugat menjadi hampa (i//lusoir) kelak, maka sepatutnya SURATKEPUTUSAN REKTOR Universitas Sumatera Utara (USU) NOMOR :1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 TentangPEMBERHENTIAN Ahmad Hatib, S.H., DAN PENGANGKATAN Ir.Yedi Suhaidi, M.Si sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON Il a(KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARAditangguhkan/ditunda tindak lanjut berlakunya, penundaan

Majelis Hakim agar segera mengeluarkanPenetapan Penundaan tindaklanjut berlakunya SURATKEPUTUSAN REKTOR Universitas Sumatera Utara (USU) NOMOR :1723/UN5.1.R/ SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 TentangHalaman 18 dari 38 halaman.

., DAN PENGANGKATAN Ir.Yedi Suhaidi, M.Si sebagai PEJUABAT STRUKTURAL ESELON Il a(KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. incasu, yang penundaannya berlaku selama proses pemeriksaanperkara ini berjalan sampai dengan memperoleh putusan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Penundaan ;1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat ;Memerintahkan

PDM586/JKTSL/Euh.2/08 tanggal19 Oktober 2018 sebagai berikut : Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siapdengan saksisaksinya;Berhubung dengan hal tersebut, setelah tidak ada lagi halhal yangdikemukakan di persidangan, lalu Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian HakimKetua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan bahwapemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan pada hari Senin 15 Oktober 2018 , UntukAcara : Mendengarkan keterangan saksi ;Selanjutnya setelah penundaan

Atas pertanyaan Majelis Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakansaksisaksinya tidak hadir, Untuk itu mohon waktu dipoersidangan yang akandatang;Berhubung dengan hal tersebut, setelah tidak ada lagi halhal yangdikemukakan di persidangan, lalu Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian HakimKetua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan bahwapemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018,Untuk Acara : Mendengarkan keterangan saksi ;Selanjutnya setelah penundaan

Umum, menyatakan cukup ;Kemudian Hakim Ketua menjelaskan pada sidang yang akan datang adalahpemeriksaan terdakwa;Halaman 20 dari Halaman 16Berhubung dengan hal tersebut, setelah tidak ada lagi halhal yangdikemukakan di persidangan, lalu Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian HakimKetua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan bahwapemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan pada hari Senin Tanggal : 29 Oktober2018 Jam 13.00 Wib, Acara : Pemeriksaan Terdakwa;Selanjutnya setelah penundaan

sidang akan dialnjutkan dengan Tuntutan;Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa akanmenghadirkan ahli dipersidangan yang akan datang ;Berhubung dengan hal tersebut, setelah tidak ada lagi halhal yangdikemukakan di persidangan, lalu Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian HakimKetua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan bahwapemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan pada hari Senin Tanggal 13 Nopember2018 Jam 13.00 Wib, Acara: Tuntutan ;Selanjutnya setelah penundaan

pembelaan secara lisanyang pokoknya merasa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya danmohon diberikan hukum yang seringanringannya ;Berhubung dengan hal tersebut, setelah tidak ada lagi halhal yangdikemukakan di persidangan, lalu Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian HakimKetua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan bahwapemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan pada hari Senin Tanggal 28 Nopember2018 Jam 13.00 Wib, Acara: Pembacaan Putusan;Selanjutnya setelah penundaan

Bahwa Penggugat selaku Kurator dalam melaksanakan amanat yang diberikandalam UndangUndang terutama Pasal 98 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan danmencari boedel pailit yang pada akhirnya diketahui bahwa Debitur pailitmempunyai simpanan sebesar Rp.10.289.569.333,(sepuluh milyar dua ratusdelapan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus tigapuluh tiga rupiah; 7.

PROSES PENGAJUAN KLAIM.1.Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyakni terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewayjiban Pembayaran Utang;Bahwa dengan diketemukannya boedel pailit tersebut maka Penggugatselaku Kurator telah menunjukan Kantor Hukum Hanis & Hanis yangberalamat Kantor di Gedung Sarinah Lt.12, Jalan M.H.Thamrin No.11Jakarta Pusat 10330 untuk melakukan penagihan dan/atau klaim kepadaTergugat I atas simpanan PT.Tripanca Group (Dalam

Tripanca Group (dalam pailit)sematamata hanya melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Kuratorsebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk mengurus danmelakukan pemberesan kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit) terkait denganharta pailit. Maka, jelas dan tegas yang menjadi pokok perkara gugatan Penggugatadalah, harta dari debitor pailit.

Untukmengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian,salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalahpenyelesaian utang piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturanKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat digunakan olehDebitor dan para Kreditor secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perluuntuk segera diwujudkan.

;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka TergugatI dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biayaperkara.; Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 98 UndangUndangNomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang dan Pasalpasal dari Ketentuan UndangUndang lain yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan

menerbitkan surat keputusan obyek sengketa in litis adalah sebuahtindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuserta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana telahbersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan karenanya amat patut dan beralasan hukum jika surat keputusan obyek sengketain litis dinyatakan batal atau tidak sah ; PERMOHONAN PENUNDAAN

Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :Mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Komandan PangkalanUtama TNI Angkatan Laut III No.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANOBYEK SENGKETA.1.Bahwa Para Penggugat untuk segera meninggalkan/mengosongkan rumahdinas TNI AL sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh TNI AL dhiDanlantamal III ; Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat danlantamal HI No.B/563/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Pemberitahuan PengosonganRumah Negara Komplek TNI AL gandaria (Radio Dalam) Jakarta Selatan,tetap melaksanakan pengosongan Rumah Dinas Komplek TNI AL Gandariameskipun sengketa Tata Usaha

peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan objeksengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan tidak melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnyagugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untukseluruhya maka terhadap permohonan penundaan

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

• Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
• Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si.

ayat (3) dan ayat (4) UU51/2009, menyatakan:(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaanHalaman 36 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukansekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu daripokok sengketanya .(4) Permohonan penundaan

DALAM PENUNDAANMengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGATtersebut;Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunyaKeputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2 592, Tanggal 18 Oktober2019 dan tindakan Administratif lebin lanjut sampai dengan adanyaPutusan dalam Perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde).ll.

Atasan Pejabat;Ayat (3)Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; ataub.

atas daya berlaku dan tindakanadministrative selanjutnya dari objek sengketa a quo beralasan hukum untukdinyatakan ditolak.Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan diatasdalam jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikanputusan :MEMUTUSDALAM PENUNDAAN> Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan KeputusanSK. 821.2592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan dan MengangkatAparatur

surat keputusan yang diajukan oleh Penggugat sebagaiberikut;Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengaturtentang dikabulkannya permohonan penundaan jika:1.

sengketa, yakni pada pokoknya eksepsitentang Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas berkaitandengan berkepentingan mengajukan gugatan terkait wilayah atau koordinatyang ditetapkan dalam Surat Keputusan obyek sengketa, eksepsi error inobjecto karena perbedaan wilayah dan koordinat dalam keputusanTergugat/Terbanding, sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknyabahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menolak dasar hukum dudukperkara serta alasan gugatan Penggugat/Pembanding maupunpermohonan penundaan

Eksplorasi No. 33 th.2009), telah mengakibatkan ketidak pastian hukum, atau melanggarAzas Kepastian Hukum sebagai salah satu azas dalam AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik; sehingga dari segi substansipenerbitan keputusan obyek sengketa tersebut cacat yuridis; e Bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka dalil gugatanPenggugat/Pembanding terbukti di persidangan dan sepantasnyatuntutan permohonan dalam petitum gugatan atas pokoksengketanya dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa tentang permohonan penundaan

Dalam Eksepsi :Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkarayaNomor : 08/G/2011/PTUN.PLK tanggal 24 November 2011 yangdimohonkan banding, dengan : MENGADILI SENDIRI :Dalam Penundaan : Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menunda tindak lanjutpelaksanaan administratif objek sengketa yaitu : Keputusan Tata UsahaNegara Berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.

., yang beralamat kantor di Ruko Mega GrosirBlok No. 40, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;17.Bahwa apabila Termohon dalam permohonanan ini mengajukanPermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dandikabulkan, Pemohon mohon agar kedua nama tersebut di atas tetapdiangkat sebagai Pengurus dalam PKPU itu;Hal. 4 dari 15 hal. Put.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon Pailit adalah bertitiktolak/oerdasarkan pada Perjanjian Kerjasama Operasional PembangunanJalan dan Jembatan Provinsi Maluku Paket SalemanBesiWahai (EIB45)No. 001/YPASSS/EIIB45/V 1/2003 yang ditandatangani pada hari Kamis,tertanggal 19 Juni 2003, oleh karena itu perkara ini bukan menjadikewenangan Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri Umum olehkarena ketentuan Pasal 1 angka (6) Undangundang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan

Dalam Pokok Perkara;Keberatan Kedua;Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan hukum mengenai fakta ataukeadaan yang terbukti secara sederhana menurut UndangUndang No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UUK);. Terhadap Pemohon Pailit;2.

Persiapan;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 41/PEN.HS/PTUN.SMD tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Hari SidangPertama ; Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2009 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan RegisterNomor: 41/G/2009/PTUN.SMD pada tanggal 28 Desember 2009 dan diperbaikipada tanggal 14 Januari2010; Surat Penggugat tanggal 6 Januari 2010 Nomor: 01/Surat Permohonan TUN/ISL/2010 perihal Permohonan Penundaan

Bahwa mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadiliperkara aquo dengan acara cepat sesuai pasal 98 UndangUndang No.5 tahun1986 jo UndangUndang No.9 tahun 2004 mengingat kepentingan Penggugatdalam keadaan yang sangatmendesak; DALAM PENUNDAAN.13.14.Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menunda sementara pelaksanaan SuratKeputusan Gubenur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.4413053 tertanggal 22Desember 2009 sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, dengan alasanalasan

Putusan Mahkamah Agung No.502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008,Putusan Mahkamah Agung No. 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008) dan mengenaihal tersebut telah pula diatur secara teknis dalam Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2003 Perihal Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang terjadi bukan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka pemeriksaanlebih lanjut yang berkenaan dengan permohonan Penundaan, eksepsi dan

Dan harus ditunda sampai putusan perlawananmemperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa merupakan suatu asas hukum penundaan atau penangguhaneksekusi harus dilakukan jika suatu) obyek perkara yang akandieksekusi terkait dengan munculnya perkara lain atau derden versetyang bersifat kasuistis, benar dan beralasan hukum adanyayaknidengan dasar perlawanan ialah hak milik dan hakhak lainnya.Sehingga diperbolehkan menurut hukum melakukan penundaan ataupenangguhan eksekusi, Sebagaimana dalam praktek

telah adaHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 08/Padt.Plw/2017/PN Jnpbeberapa SEMA yang mengatur dan telah terjadi penundaan eksekusikarena alasan yang sangat mendasar seperti yang di jumpai dalamSEMA NO. 2 TAHUN 1964, SEMA NO. 3 TAHUN 1986 dan SEMA NO. 14TAHUN 2009 serta beberapa SEMA lainnya yang membolehkanpenundaan/penangguhan eksekusi.