padaPengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, Terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp sebagai Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji uang sebesar Rp.198.000.000, (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaktidaknyasekitar sejumlah itu padahal diketahui atau patut diduga oleh terdakwa DirtanHunowu, S.lp hadiah atau uang tersebut diberikan untuk menggerakanterdakwa Dirtan Hunowu, S.lp dalam pengurusan yang berkaitan dengankepentingan tenaga

(seratussembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Dimana uang tersebut merupakan uang milik tenaga honorer K1 yang tidaklulus pengalihan CPNS Kota Gorontalo.Bahwa terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp dalam meminta uang kepada saksiMaryam Rahim Poiyo, saksi Sri Dewi Abas atau saksi Nita Badaru beberapa kalimengatakan Saya mau ke Kemenpan, Kase uang saya kemudian selain ituterdakwa Dirtan Hunowu, S.lp juga menyampaikan akan bertemu dengan TimPokja di Bogor dan mengatakan kase

uang saya dan juga terdakwa DirtanHunowu, S.lp dalam meminta uang milik tenaga honorer tersebut pernah jugamengatakan kita so tidak urus ini, klo tidak dikasih uang: oleh karena terdakwaHunowu, S.ip memberikan harapan bagi peserta honorer K1 untuk dapatdibantu agar lulus sebagai CPNS tanpa melalui tes sehingga saksi MaryamRahim Poiyo, saksi Sri Dewi Abas, atau saksi Nita Badaru memberikan uangkepada terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp.Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 05/Pid.SusTpk/2015/PNGto.

Oleh karenanya perbuatan terdakwa Dirtan WHunowu, S.lp melakukanpermintaan atau menerima sejumlah uang dari perwakilan tenaga Honorer K1padahal diketahui atau patut diduga oleh terdakwa Dirtan Hunowu, S.lphadiah atau uang tersebut diberikan untuk menggerakan terdakwa DirtanHunowu, S.lo dalam pengurusan yang berkaitan dengan kepentingan tenagahonor kategori tersebut dilarang untuk menerima sejumlah uang yangdiberikan oleh Perwakilan tenaga honorer K1, sebab hal tersebut bertentangandengan kewajiban

honor K1 tersebut dilarang untuk menerima sejumlah uangyang diberikan oleh Perwakilan tenaga honorer K1, sebab hal tersebutbertentangan dengan kewajiban terdakwa Dirtan Hunowu, S.lo sebagai AnggotaHalaman 18 dari 81 Putusan Nomor 05/Pid.SusTpk/2015/PNGto.

Nip. 1973060441997031004;

Joko AdiPamungkas tanggal 12 Nopember 2016, telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, diberi tanda P 12;13.Aseli Berita Acara / Surat Penyerahan Anak yang di Adopsi tertanggal30 Maret 2016 yang dibuat oleh suami ister KHADIYANTI (PihakKesatu) kepada AMAD ROMELI MINTIARTO dan VWI RIHATIRATNANINGRUM (Pihak Kedua), diberi tanda P 13;14.Aseli Surat Permohonan jin Pengangkatan Anak yang dibuat olehAmad Romeli Mintiarto dan Vivi Rihati Ratnaningrum yang ditujukankepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KabupatenBanyumas, tanggal 17 Nopember 2016, diberi tanda P 14;15.Aseli Surat Pengantar Pengesahan Pengangkatan Anak atas namaAmad Romeli Mintiarto Vivi Rihati Ratnaningrum yang dibuat olehDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumastanggal 23 Nopember 2016, diberi tanda P 15 ;16.Aseli Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor : 467/10.896/2016tanggal 23 Nopember 2016, diberi tanda P 16 ;17.Aseli Laporan Sosial Hasil Kunjungan ke rumah calon Orang TuaAngkat atas nama Amad Romeli Mintiarto

,Bahwa saksi adalah Petugas dari Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Banyumas ;Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga ibu kandungFaqih Rizky Maulana pada saat serah terima anak tersebut dan tidakada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;Bahwa saksi yang telah membuat laporan sosial terhadap calon orangtua angkat diantaranya Para Pemohon dan= saksi jugamenandatangani laporan tersebut ;Bahwa saksi melakukan Home Visit pada tanggal 22 Nopember 1026ke tempat kediaman

Petugas dariKantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta keteranganKhadianti (ibu kandung dari Faqih Rizky Maulana) tersebut di persidangan,telah terungkap bahwa keadaan ekonomi keluarga Amad Romeli Mintiartodan Vivi Rihati Ratnaningrum cukup, hal itu membuat Para Pemohon inginmengangkat anak tersebut untuk dirawat, diasuh dan membiayai kehidupanserta mendidiknya sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat ingin mempunyai anak,untuk itu Para Pemohon

Petugas dari Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja danHal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2016/PN Pwt.Transmigrasi serta keterangan Khadianti (ibu kandung dari Faqih RizkyMaulana) di persidangan bahwa Para Pemohon sangat menyayangi danmengasihi Faqgih Rizky Maulana seperti anak kandung sendiri, makapengangkatan anak oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk memelihara,merawat, mengasuh dan membiayai kehidupannya agar supaya masa depananak tersebut dapat lebih terjamin adalah sudah sesuai dengan

Event Bogo (beli satugratis satu) yang perlu tenaga keamanan seperti Polisi/Satpam yangberseragam sebagai shockterapi bagi pencuri. Mengenai systemrecrutmant yang perlu diperbaiki sehingga bisa mendapatkan staf yanghandal, berkualitas dan jujur. Dan juga kenaikan jabatan yang jelas darisegi penilaian dan waktunya;3.

Jadi upah yang belum terbayar adalah sebesarRp2.571.250 x 2 (bulan) = 5.142.500,00;Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep150/Men/2000;Pasal 17:(4) Dalam hal pengusaha dan pekerja tidak dapat memenuhi segalakewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan karenapekerja dilarang bekerja oleh pengusaha atau bukan atas kemauanpekerja sendiri, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja selamadalam proses sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);Penggugat memohon kepada Majelis

Nomor 849 K/Padt.SusPHI/2016Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 Penggugat memohon PencatatanPerselisihan hak di Kantor Dinas Tenaga Kerja tentang upah bulanFebruari dan Pemotongan upah yang tidak prosedural dengan kronologissebagai berikut:1.a. Pada tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 wib,Penggugat dipanggil menghadap ke kantor Tergugat, karena adakesalahan/pelanggaran, Penggugat didemosi dari Asst SPV menjadisales staf secara sepihak.

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asasterbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;2. Penempatan tenaga diarahkan untuk menempatkan tenagakerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,keterampilan, bakat, minat, dan perlindungan hukum;3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerjasasuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah;2.c.

Perundingan bipartit tanggal 7 Mei 2013, yang dihadiri oleh Penggugat danperwakilan Tergugat;Dari pertemuan bipartit tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat denganTergugat;Menindaklanjuti tidak adanya kesepakatan pertemuan bipartit antara Penggugat danTergugat, maka Penggugat telah mencatatkan perselisihan pemutusan hubungankerja ke Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Bogor di Bogor padatanggal 27 Mei 2013;Bahwa dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi

KotaBogor di Bogor kembali tidak terjadi kesepakatan atas perselisihan pemutusanhubungan kerja sehingga Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Bogordi Bogor mengeluarkan Anjuran Nomor 560/3044HI/PKK tertanggal 04 November2013 yang menyatakan bahwa Penggugat diperkenankan melakukan pemutusanhubungan kerja kepada Tergugat dengan membayar:11.(2,a.

Uang penggantian perobatan dan perumahan 15% xRp(174.674.061,00 + 116.449.374,00) = Rp43.668.515,00Jumlah = Rp334.791.950,20Bahwa Penggugat keberatan terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja, Sosial, danTransmigrasi Kota Bogor di Bogor tersebut di atas, karena Tergugat dengan jelastelah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan internal Penggugat, sehinggatidak sepatutnya Tergugat menerima kompensasi sebagaimana disebutkan

berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Gugatan bersifat prematur; Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 012/PUUI/2003 dimuat dalam Berita Negara RepublikIndonesia Nomor 92 Tahun 2004, tanggal 17 November 2004, yang menganulirPasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,maka Menteri Tenaga

dapat dilakukan setelah adaputusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Hal yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam kesimpulan untuktanggapan alat bukti butir 2, yaitu bahwa berdasarkan bukti T2, T5, T6, T7,T9, T10, T11, T12, dan T13 yang disampaikan Tergugat, membuktikanbahwa Tergugat dalam kedudukan hukum yang lemah dan tidak pernah diberihak jawab atas tuduhan yang disampaikan Penggugat;Alat bukti Pemohon Kasasi T15, tentang sikap Pemohon Kasasi atas anjuranDinas Tenaga

., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang ;2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, sedangkan Terdakwa II dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;3.

., dan terdakwall : HeryWijatmoko, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana terangterangan dan dengan tenaga bersama dengan sengajamenghancurkan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke1KUHP;Hal2dari14putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Byw2.

DIDIT ( dalamberkas perkara lain yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi ) telahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja secara terangterangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi UNTUNGSLAMET atau baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan,merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan, sesuatubarang yang sama sekali

Unsur Terangterangan dan dengan tenaga bersama dengan sengajamenghancurkan barang;Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah, maka semuaunsur tersebut di atas harus dapat terpenuhi oleh rangkaian perbuatan para terdakwa,dan untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Ad.1 .

Unsur : terangterangan dan dengan tenaga bersama dengan sengajamenghancurkan barang;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksisaksi, keterangan paraterdakwa dan dari semua alat bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa benarTerdakwa RIZKI KURNIAWAN, SH secara bersamasama dengan Terdakwa Il HERYWIJATMOKO, SH dan Saksi DIDIT YUNANTO EKO MANU ALS.

Menyatakan Terdakwa : Rizky Kurniawan, S.H., dan Terdakwa Il : HeryWijatmoko, S.H., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana: Secara terangterangan dan dengan tenaga bersamadengan sengaja menghancurkan barang ;2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua)bulan dan 20 (dua puluh) hari, sedangkan Terdakwa Il dengan pidana penjaraselama: 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;3.

JMBPejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Dana Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun2011 yang salah satunya menetapkan H. ZULFAHMI, S. SH. MM.

SebagaiKuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa Pengguna Barang (KPB),kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : KEP.200/MENSJ/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 pada Satker DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci terjadiperubahan/penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa PenggunaBarang (KPB) dari H. ZULFAHMI, S. SH. MM menjadi saksi Drs. DAMHAR;Bahwa selanjutnya saksi Drs.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa PenggunaBarang (KPB), kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Halaman 11 dari halaman Pts. No.15/PID.SUSTPK/2015/PT. JMBTransmigrasi Nomor : KEP.200/MENSJ/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 padaSatker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci terjadiperubahan/penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa PenggunaBarang (KPB) dari H. ZULFAHMI, S. SH. MM menjadi saksi Drs. DAMHAR;Bahwa selanjutnya saksi Drs.

//2011 Tanggal 20 Desember 2010 DinasSosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2011 menunjukPanitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut : JABATANNO.

Semua modal biaya biaya ongkos ongkos tenaga kerja, materialkewajiban kewajiban, hutang hutang, kKeuntungan keuntungan dankerugian kerugian dari paket kegiatan pekerjaan tersebut diatas menjaditanggung jawab pihak kedua ;5.

Saksi PRIYONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa benar saksi Priyono kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.e Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat diRestoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Priyono bersama temantemannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakanreuni.e Bahwa benar saksi Priyono merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja

Saksi RAHMA CHUSUSIYAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa benar saksi Rahma Chususiyah tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.e Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Priyono karena merupakan suami dari saksi RahmaChususiyah.e Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat diRestoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Priyono bersama temantemannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja

Saksi AMAR BUDI SANTOSO, ST, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi Amar Budi Santoso, ST tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga..Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat diRestoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Amar Budi Santoso, STbersama temantemannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepangmengadakan reuni termasuk saksi Priyono.Bahwa

benar saksi Amar Budi Santoso, ST merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja diJepang.Bahwa benar didepan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor diSemarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebonbekerjasama dengan PT.Indosemen.Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untukinvestasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasidilakukan dengan cara menyediakan unit truk

merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja di Jepang.e Bahwa benar didepan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor diSemarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebonbekerjasama dengan PT.Indosemen.e Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untukinvestasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasidilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa

;Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namunsejak April 2015dikarenakan tuntutan ekonomi, Termohon pamit kepadaPemohon untuk bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

sebagai berikut:0 Bahwa saksi adalah paman Pemohon, kenal dengan Pemohondan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada2011;0 Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikahtinggal bersama di rumah orang tua Termohon' dan dikaruniai 2orang anak;0 Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telahberpisah selama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadipertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah tuntutanekonomi, Termohon pamit kepada Pemohon untuk bekerja di Taiwansebagai Tenaga

0000000000 0000000000000 OOOO OOOCO0OCCOUO00O000O00UC0OC0o00Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggalbersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;OUO0000000 0000 0000000000 0000000000000 0000000000000 O0000O0CO0 0000000000000 0C0O00o00Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisahselama 1 tahun karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antaraPemohon dan Termohon masalah tuntutan ekonomi, Termohon pamitkepada Pemohon untuk bekerja di Taiwan sebagai Tenaga

Dengan demikian, maka keterangansaksisaksi tersebut mempunyai nilai kKekuatan pembuktian yang sah dan dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa atas hal hal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas maka terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1tahun karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Pemohon danTermohon masalah tuntutan ekonomi, Termohon pamit kepada Pemohon untukbekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dengan demikian makadalildalil permohonan Pemohon tersebut

Sebaliknya pamanTergugat yang sering menjenguk dan membawa anak Farhan jalanjalan;bahwa saksi tahu Tergugat sebagai tenaga honorer pada kantorPemerintahan Kabupaten Alor sejak 8 tahun yang lalu danberpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugattidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan selama iniPenggugat yang memenuhi kebutuhan anak tersebut;bahwa Penggugat sebagai pegawai swasta yang berpenghasilansebesar

Sebaliknya pamanTergugat yang sering menjenguk dan membawa anak XXX jalanjalan; bahwa saksi tahu Tergugat sebagai tenaga honorer di PemerintahKabupaten Alor, namun saksi tidak tahu masa kerja dan penghasilanTergugat setiap bulan; bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugattidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan selama iniPenggugat yang memenuhi kebutuhan anak tersebut; bahwa Penggugat sebagai pegawai swasta yang penghasilannyasedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

Bahwa para saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer diPemerintahan Kabupaten Alor. Saksi 1 tahu masa kerja Tergugat sudah 8tahun dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)sedangkan saksi 2 tidak mengetahui masa kerja dan penghasilan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut:1.

Bahwa Tergugat sebagai tenaga honorer pada Pemerintahan KabupatenAlor;1C62 0078/2 3 f2qOal+ tocqUuzZbn'igweaTOSaO *KLYDh~iixLUyoe/?,* *Il4E HES /$14 x1ICCHA/ EIMidg8iEB"X+6GNegXIDiifid'PcO

bongkar muat dari luar GBBRandugarut yang memerlukan biaya, oleh karena itu TerdakwaNURUL HUDA melakukan proses pengeluaran beras tanpa dasarSurat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO)dimana uang hasil setiap pengeluaran beras tanpa dasar SuratPerintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebutselanjutnya digunakan untuk menutupi biaya operasional prosesbongkar muat stapel (biaya tenaga bongkar muat), selain itu jugaTerdakwa NURUL HUDA serahkan kepada almarhumHOSDIANTO bin

proses pengeluaran beras tanpa dasar SuratPerintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) gunamembiayai proses bongkar muat staple untuk menutupikekurangan persediaan beras yang ada di GBB Randugarutsekaligus untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan SPI keGBB Randugarut.Bahwa proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat PerintahPengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO)tersebutdilakukan oleh Terdakwa NURULHUDA ~ dengancaraHalaman 7 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PT SMGmemerintahkan tenaga

bongkar muat;Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga bongkarmuat atas nama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTOalias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH SETIONO masingmasing memperoleh bayaran dari Terdakwa NURUL HUDAmasingmasing berkisar antara Rp. 150.000, s/d Rp. 300.000,setiap kali mereka melakukan pekerjaan tenaga bongkar muatHalaman 8 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PT SMGatas perintah Terdakwa NURUL HUDA sedangkan tenagaPetugas Keamanan, PIJAR dan GINANJAR selang beberapa haridari

bongkar muat;Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga bongkarmuat atas nama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTOalias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH SETIONO masingmasing memperoleh bayaran dari Terdakwa NURUL HUDAmasingmasing berkisar antara Rp.150.000, s/d Rp.300.000,setiap kali mereka melakukan pekerjaan tenaga bongkar muatatas perintah Terdakwa NURUL HUDA sedangkan tenagaPetugas Keamanan, PIJAR dan GINANJAR selang beberapa haridari proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat PerintahPengeluaran

bongkarmuat dari luar Gudang Bulog Baru Randugarut, yang masingmasing bernama Abu Tolib alias Bombom, Edi Suprapto alias EdiCodot, Rasmo dan Teguh Setiono;> Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan tenaga bongkar muattersebut, terlebih dahulu Terdakwa telah mengkondisikan, agarPetugas Keamanan yang bernama Pijar Ari Sadewo dan GinanjarKrisdianto membiarkan tenaga bongkar muat yang dipekerjakanTerdakwa masuk ke lingkungan Gudang Bulog Baru Randugarut,sehingga ketika tenaga bongkar muat tersebut datang

Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatmelimpahkan perkara aquo ke Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan,hal mana sesuai dengan surat KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera UtaraNomor : 149/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/XI/2015 Tanggal 23 November2015 ;.

Bahwa Mediator Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan telahmelakukan upaya penyelesaian atas perkara aquo melalui sidang Mediasi,akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan ;Halaman 2 dari 29 halamanPutusan Nomor :102/Pdt. Sus. PHI/2016/PN. Mdn. Bahwa oleh karena gagalnya sidapng mediasi dalam perkara aquo makaMediator Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjurantertulis atas perkara aquo sesuai dengan surat nomor567/1652/DSTKM/2016 tanggal 31 Maret 2016 ;.

MdnBukti P2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat KORDA F SB KIKES SBSISumatera Utara Nomor : 145/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/X1/2015 tanggal, 17 November 2015;Bukti P3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat KORDA F SB KIKES SBSISumatera Utara Nomor : 149/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/X1/2015 tanggal, 23 November 2015;Bukti P4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Anjuran Mediator Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Medan, sesuai dengan Surat Nomor:567/1355/DSTKM/2016, tanggal 31 Maret 2016;Bukti P5 : Fotocopy sesuai

Kerja Kota Medan padatanggal 29 Mei 2015;Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte PengawasanKetenagakerjaan No: 845/AP/DTKM/2004 yang diterbitkanDinas Tenaga Kerja Kota Medan;Fotocopy sesuai dengan aslinya Absensi atas namaSURATIK yang dikeluarkan UD.BUDI AGUNG mulaitanggal 2 Mei, Juni, Juli hingga tanggal 11 Agustus 2016;Fotocopy sesuai dengan aslinya Slip Gaji atas namaSURATIK yang dikeluarkan oleh UD.BUDI AGUNG mulaibulan Mei 2016 dan Juli 2016;Halaman 13 dari 29 halamanPutusan Nomor :102/Pdt.

MdnBukti T10: Fotocopy daftar upah tenaga kerja periode Juni 2016menerangkan bahwa Penggugat a.n Suratik terdaftar dalamProgram Jaminan Pensiun dengan No.KPJ 97B00036248;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya pihakTergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada persidangan tanggal 22September 2016 yaitu SUPARMIN dan DEWI KRISNAWATI telah disumpah dipersidangan berdasarkan agama dan kepercayaannya masingmasing yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Saksi SUPARMIN ( Saksi 1T)

Seruyanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan PariwisataKabupaten Seruyan Nomor 595/274/ NAKTRAN/ 2010 tanggal 1 Maret 2010 bersama sama dengan Saksi YULIANSYAH selaku Direktur PT.

Kerja Transmigrasi danPariwisata Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010, kemudian menunjukPanitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danPariwisata Kabupaten Seruyan ;Bahwa terdakwa KARLY, SP.

Plk e Bahwa ahli mempunyai sertifikat kartu Pengawas Tenaga Teknis PengelolaanProduksi Lestar1 No.Reg:02310/WASPKGR/XVHUI12/2009 berdasarkanKepts.

Bahwa Terdakwa KARLY,SP.M.MA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaDinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata KabupatenSeruyan Nomor 595/274/NAKTRAN/2010 tanggal 1 Maret 2010 ;2 Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan DIPA (daftar isian Pelaksanaan Anggaran)Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : 0544/02606.4//2010 tanggal 31 Desember 2009, DinasTenaga

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor0544/02606.4//2010 tanggal 31 Desember 2009, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danPariwisata Kabupaten Seruyan memperoleh alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp.8.478.193.000, (delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus Sembilanpuluh tiga ribu rupiah) ,dari dana tersebut Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danHalaman 191 dari 224 Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2014.

Mitra Baliem Sejahtera;Bahwa pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/ termin dengan perinciansebagai berikut : UANG MUKA TERMIN Il PELENASAN100%DAK DAU DAK DAU DAK DAU 0059/SPPLS 0060/ SPPLS Bu/ 0187/ SPPLS Bu/ 0188/SPPLS 0053/SPPLS oos By/PU/ 2011 PU/2011 PU/2 011 BJ/PU/2011 BJ/PU/2012s BJ/PU/2012.

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batasakhir jangka waktu (masa waktu) pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidrodi Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, PT.

Mitra Baliem Sejahtera;Bahwa pembayaran pengadaan listrik tenaga mikro hidro di Elelim tahun2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/ termin dengan perinciansebagai berikut : UANG MUKA TERMIN II PELUNASAN100%DAK DAU DAK DAU DAK DAUNo 0059/SPPLS 0060/ SPPLS BJ/ 0187/ SPPLS BJ/ 0188/SPPLS 0053/SPPLS 0054/SPPLSSs .

YUSUF TANDIPARE, MT selaku Pengguna Anggaranmenandatangani Surat Perintah Membayar (SPMLS) untuk 3 (tiga) tahap/termin pembayaran atas pekerjaan pengadaan Listrik Tenaga Mikro HidroHal. 26 dari 51 hal. Put.

No. 2485 K/PID.SUS/2016kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja,pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang material dan/ ataupersiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa".

Nomor 534 K/Pdt.SusPHI/201719.20.21.22.dan upah karyawan percobaan dan Penggugat beserta teman tetapmenuntut Tergugat agar membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa hasil pertemuan Penggugat beserta teman teman diberitahukankepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sehingga KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memanggil Tergugat denganPenggugat beserta teman melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaPekanbaru

Nomor 534 K/Pdt.SusPHI/201716.17.18.19,20.melaporkan Tergugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbarudengan harapan agar Tergugat membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang ganti rugi lainnya karena Penggugat IIadalah karyawan tetap serta upah yang belum dibayar bulan Januari,Pebruari dan Maret 2016 sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku;Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memanggil Tergugatdan Penggugat II beserta lima orang teman Penggugat II

KerjaKota Pekanbaru sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbarumemanggil Tergugat dengan Penggugat II beserta teman untuk mediasike Il dan pada hari yang telah ditentukan perundingan secara tripartit olehmediator pihak management Tergugat tidak hadir tanopa memberikanpenjelasan sementara Penggugat II beserta teman teman hadir sesuaidengan jadwal yang telah ditentukan;Bahwa akibat tidak hadirnya Tergugat pada mediasi ke II, maka MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melalui Siurat Nomor

Juni 2011, adalah tidak benar istilah yangdigunakan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sistempencapaian target penjualan, karena judulnya adalah Jalur Karirdan Sistem Renumerasi Tenaga Penjualan dan Sales Supervisor,yang tidak hanya berorientasi sematamata target penjualan,karena tujuannya menentukan jenjang karir dan sistem renumerasikhusus untuk tenaga penjualan dan sales supervisor;Halaman 39 dari 60 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.SusPHI/2017d.

Nomor 534 K/Padt.SusPHI/2017dan Sistem Renumerasi Tenaga Penjualan dan Sales Supervisor,sebab target yang ditentukan adalah target minimum bukan targetmaksimum atau standard minimum prestasi yang harus dilakukanoleh salesman, sedangkan apabila dilampaui target tersebut justrumempercepat jenjang karirnya dari S1, ke S2 dan ke S3;b.

;Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan tertanggal 4 Juli 2013 P6 kepadaDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul perihal PermohonanPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat.;Bahwa Penggugat telah menerima Surat Undangan Klarifikasi No. 565/1710 tertanggal11 Juli 2013 P7 untuk dapat hadir pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 di kantorDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul bertemu dengan Tim HIPK.

Bantul di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Bantul untuk dilakukannya klarifikasi perselisihan.; Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 telah dilaksanakannya mediasi yang pertama dikantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, namun belumtercapai kesepakatan. ;Halaman 19 dari 83 Putusan No.10/G/2013/PHL YK25 Bahwa telah dilaksanakan mediasi yang kedua pada tanggal 01 Agustus 2013 di kantorDisnakertrans Kab.

Jogja Tugu Trans No. 179/JTTSK/B/V1I/2013;T.10 berupa Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul No.565/2114tanggal 23 Agustus 2013 tentang Anjuran Mediator Hubungan Industrial;T.11 berupa Surat Tanggapan PT.

Bahari Toharudin, SE. adalah Mediator padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul dibawah sumpahmemberikan keterangan terkait upah/gaji yang diterima oleh Penggugat sudah diatasketentuan upah minimum di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta. Hal tersebutdikuatkan dengan bukti P10 berupa Surat Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 565/2114 tertanggal 23 Aguatus 2013 tentangAnjuran Mediator HubunganIndustrial;Menimbang, bahwa saksi Sdr.

Bahari Toharudin, SE. adalah Mediator padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul dibawah sumpahmemberikan keterangan telah menyelesaikan perselisihan antara PT Jogja Tugu Transdengan Penggugat selaku karyawan.

No. 1589 K/PID.SUS/2010Korupsi pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Tahun Anggaran2002 dan 2003 pada Bagian Umum dan Perlengkapan SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara No.

Surat Pengantar SPMU No. 238 / PT / 2002 untuk pembayaran biayapengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan KantorBupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM dari KasubbagHal. 23 dari 40 hal. Put.

Surat Pengantar SPMU No. 238 / PT / 2002 untuk pembayaran biayapengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan KantorBupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM dari KasubbagPerbendaharaan Sekkab Kukar tanggal 08 Agustus 2002 di tujukankepada Anwar Nasikin sebesar Rp 5.000.000.000. (lima milyar rupiah).Hal. 27 dari 40 hal. Put.

No. 1589 K/PID.SUS/2010Pengantar No. tanggal 28 Agustus 2002 dari Kasubbag Perbendaharaankepada Anwar Nasihin (SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus2003 pembayaran pengadaan system pembangkit tenaga diesel untukkeperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).SPP tanggal 28 Agustus 2003 No.

KerjaKabupaten Sidoarjo tertanggal 14 Maret 2012 Nomor: 560/579/404.3.3/2012perihal: penawaran untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitraseberisi permintaan kepada Penggugat untuk hadir tanggal 22 Maret 2012 pk.09.00 di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk menentukanpilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atauarbitrase, dimana Penggugat menolak untuk menyelesaikan melalui konsiliasiatau arbitrase;Bahwa setelah diadakan sidang mediasi

di Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo, maka Penggugat menerima surat anjuran dari Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 23 April 2012 Nomor:560/1016/404.3.3/2012 perihal: anjuran, terhadap surat tersebut Penggugat tidakmemberikan jawaban dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga Penggugatmenolak anjuran tersebut;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat tidak melakukan kewajibannyasebagai karyawan pada Penggugat, yaitu tidak masuk bekerja tanpa alasan yangsah sejak

tanggal 1 Februari 2012 dan telah diberikan surat panggilan hingga tigakali dan juga diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, tetap sajaTergugat tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat telahmelakukan pelanggaran Pasal 49 ayat 2, 3, 4 Perjanjian Kerja Bersama yangtelah sah berlaku tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja No.KEP.188/569/404.3.3/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011

Karena itu tidak mungkin Direktur/Pengusaha memberisurat perintah kepada partnernya (Kepala Personalia) yang intinya agar semuakaryawan dikondisikan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)dan kalau ada Direktur/Pengusaha yang berbuat demikian adalah Direktur/Pengusaha yang ceroboh karenanya jelasjelas bertentangan dengan undangundang;Seharusnya Majelis Hakim bersedia membuka mata hati dan memahami bahwasaat ini sangat populer apa yang disebut tenaga Out Sourcing (tenaga kontrakdari

PT. penyedia jasa tenaga kerja) Para Pekerja out scourcing itu sendiriberasal dari karyawan tetap perusahaan dimana ia bekerja, yang oleh Pengusahakaryawannya diserahkan kepada PT. penyedia jasa untuk seluruhnya terkecualiorangorang kantor.

ASWIN MOHULALO Alias ASWIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

ASWIN MOHULALO Alias ASWIN, pada hariJumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2010 bertempat di jalan Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, KabupatenPohuwato atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam WilayahHukum Pengadilan Negeri Marisa, Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukankekerasan terhadap saksi korban UDIN TUNGGI Alias UDIN, perbuatan tersebut merekaTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada saat

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahunenam bulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan danmembuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindakpidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggarketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur Barangsiapa ;2 Unsur Dimuka Umum Secara BersamaSama Dan Dengan Tenaga

Unsur Dimuka Umum SecaraBersamaSama Dan Dengan Tenaga BersamaMelakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah perbuatan tersebutdilakukan ditempat umum atau ditempat orang banyak dapat melihatnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatantersebut dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan Pasal 89KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan

BAHTIAR FANDI, DokterPemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terangterangankarena di lakukan di tempat terbuka/tempat umum yaitu di Jalan Desa Duhiadaa, KecamatanDuhiadaa, Kabupaten Pohuwato yang bisa dilihat oleh orang banyak dan perbuatan tersebutdilakukan dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh 3 (tiga) orang Terdakwa dalamrentang

ASWIN MOHULALO Alias ASWIN12tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : DIMUKA UMUM SECARA BERSAMASAMA DANDENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASANTERHADAP ORANG* ;2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama : 7 (tujuh) bulan ;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan

upaya perundingan dengan pihak Tergugat, pihakTergugat berjanji akan menyelesaikan pemutusan hubungan kerja pihakPenggugat dengan membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja tersebutpada bulan November 2013, hal ini tertuang dalam Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat diwakili oleh PUK SP LEM SPSI PT.Sinar Abadi dan pihak Tergugat yang diwakili oleh Personalia perusahaan sertadibuat dihadapan pihak yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yaituPetugas dari Dinas Sosial dan Tenaga

(Bukti9 Bahwa sampai dengan Permintaan Perundingan Bipartit yang Kedua belum adarespon positif dari pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2)10Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 31/MEN/XI/2008Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui PerundinganBipartit jo.

No. 37/G/2014/PHISby.Bahwa oleh karena jalur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak mencapai titik temu,maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkanAnjuran Nomor : 560/278/404.3.3/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang isinyasecara pokok menganjurkan : Pengusaha PT. SINAR ABADI atas nama pekerja Sdri. NUR KHASANAH Bmelalui Kuasa Hukumnya Sdr. Ketua DPC F SP LEM SPSI Kab.

pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat lambatnya 3(tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadap MediatorHubungan Industrial untuk dibuatkan PerjanjianBersama;6 Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut diatas, dianggap menolak anjuran, dan para pihak atau salah satu pihak dapatmelanjutkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya diSurabaya 511 Bahwa atas Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga