PUTUSANNemer 900/Pdt.G/2015/PA Sgm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai gugat yang diajukan eleh :Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1pekerjaan PNS Kementerian Agama Kabupaten Gowa(Guru MIN Bontosunggu), tempat kediaman di JalanBarombeng, Desa Pancire, Kecamatan Bajeng, KabupatenGewa, dalam hal ini dikuasakan

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Surabayauntuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke sistimadministrasi badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalamsistim yang dipergunakan untuk itu;5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telahdiletakkan;. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian, yakni:7.1.

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Surabayauntuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke sistimAdministrasi badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalamsistim yang dipergunakan untuk itu;5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telahdiletakkan;. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian, yakni:7.1.

Kartu Keluarga No. 3202070908070074 atas nama kepala keluarga APENDIyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,,selanjutnya diberi tanda P3;5. ljazah Sekolah Dasar atas nama MEYSKA ZAFIRA TRIANINGSIH, yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia,tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P4;6. ljazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MEYSKA ZAFIRATRIANINGSIH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia, tertanggal

Mustapa Mappangara, pergi ke Jakarta untuk mengurusDana Blockgrand ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakartanamun tidak pernah sampai ke Kementerian Pendidikan akan tetapi bertemudengan Manto Lukito Alias Manto (Almarhum) pegawai KementerianPendidikan dan Kebudayaan Jakarta dan Dede Melly Alias Dede bertempat diHotel Crystal di Jalan Tarogong Raya, Cilandak Barat Jakarta Selatan danpada saat pertemuan itu disepakati adanya komitmen fee sebesar 12,5%yang akan diserahkan kepada pihak Kemendikbud

Biaya operasional tim pengelola data di Kementerian Pendidikan RI sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), terdakwa berikan kepadaseseorang di Kementerian Pendidikan (lupa namanya), tetap terdakwahitung sebagai pengambilan Ibu DEDE walaupun tidak diterima oleh Ibu.

Mustapa Mappangara, pergi ke Jakarta untuk mengurus DanaBlockgrand ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta namun tidakpernah sampai ke Kementerian Pendidikan akan tetapi bertemu dengan MantoLukito Alias Manto (Almarhum) pegawai Kementerian Pendidikan danKebudayaan Jakarta dan Dede Melly Alias Dede bertempat di Hotel Crystal diHalaman 24 dari 139 halaman Putusan No.41/Pid.Sus/TPK/2016/PT.MKSJalan Tarogong Raya, Cilandak Barat Jakarta Selatan dan pada saat pertemuanitu disepakati adanya komitmen

Biaya operasional tim pengelola data di Kementerian PendidikanRepublik Indonesia sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah),terdakwa berikan kepada seseorang di Kementerian Pendidikan (lupanamanya), tetap terdakwa hitung sebagai pengambilan Ibu DEDEwalaupun tidak diterima oleh IbuHalaman 32 dari 139 halaman Putusan No.41/Pid.Sus/TPK/2016/PT.MKSd.

Biaya operasional untuk tim monitoring dari Kementerian PendidikanRepublik Indonesia sewaktu ke Parepare (hotel Pare Wisata) sebesarRp.17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikankepada pegawai Kementerian Pendidikan an.ANDI ZAINUDDIN, tetapterdakwa hitung sebagai pengambilan Ibu DEDE walaupun tidak diterimaoleh lbuU DEDE; 772222 on nnn nnn nnn nnn nnn nnnf.

BOLLO;

PUTUSANNomor 2301 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, diwakili oleh Hadiyanto, selakuSekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, berkedudukan di JalanLapangan Banteng Timur Nomor 24, JakartaPusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDr.

., dan kawankawan,Para Pegawai' Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, berkantor di GedungDjuanda Kementerian Keuangan Lantai 15Jalan Dr.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGADIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN,PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAHSATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOLWILAYAH Il PENGADAAN TANAH JALAN TOLBALIKPAPAN SAMARINDA cq PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLBALIKPAPAN SAMARINDA I, berkedudukan di JalanBalikpapan Baru, Cluster Toronto, JD 12, Kelurahan DamaiBaru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry Susanto, S.T.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALANBEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALANDAERAH SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOLWILAYAH II PENGADAAN TANAH JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAANTANAH JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA lI, tersebut: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 137/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 12 November 2018;MENGADILI SENDIRI: Menolak keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya; Menghukum

Pelaksana (Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota), tempat penduduk berdomisili untukditerbitkan akta kematian.Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematiandilaksanakan dengan persyaratan,yaitu Surat keterangan kematian dari KepalaDesa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilanterhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotocopy Kartu Keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementerian

karenanya permohonan Pemohontersebut haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkanseluruhnya maka biaya pemeriksaan perkara yang timbul dalam permohonan inimenurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon sebesar yang tersebutdalam amar penetapan ini;Memperhatikan pasal 44 dan pasal 56 UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

., Kurator dan Pengurus dari AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03179,tanggal 27 September 2016 dari Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Rl, berkantor diSpartans & Co, Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88 Jakarta Selatan12810 dan;2.

., Kurator dan Pengurus, dengan SuratBukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU69.AH.04.032018, tanggal 18 Januari 2018, dari Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, berkantor di JalanRaya Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;sebagai Tim Kurator;Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapbkan kemudian setelahKurator selesai menjalankan tugasnya;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hariHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Bhineka Tatamulya Industridalam menanggapi krisis ekonomi dunia, karena jelas dan nyata tidakterkordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan Kementerian PerdaganganRI, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi.Bahwa menurut kami jelas pada angka 1 butir a dan b Surat nomor S137/BC/2009 tanggal 25 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur JenderalBea dan Cukai (Bapak Anwar Suprijadi) antara lain berbunyi :a.

jadwal.Butirbutir itu dapat ditafsirkan dalam posisi keadaan ekonomi yang normal danstabil, atas hal tersebut nyata bahwa redaksional atau konsep surat yang dibuatoleh para staf Direktur Jenderal Bea dan Cukai sangatsangat tidak melihatsituasi dan kondisi pemerintahan Republik Indonesia apalagi mereka dapatmelihat secara keseluruhan tentang terpuruknya ekonomi Negaranegara yangada di dunia, mereka atau para staf Direktur Jenderal Bea dan Cukai hanyamelihat sebagian dari sebagian lagi tugas pokok Kementerian

hari Rabutanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Dusun LamrohDesa Meunasah Karieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar,selanjutnya pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksimenemukan barang bukti berupa wadah plastik warna biru yangberisikan 14 (empat belas) bungkus narkotika yang dibungkus denganplastik kKemasan bening dibawah tumpukan kain kotor dekat kamar mandiTerdakwa;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ataumenguasai Narkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian

hari Rabutanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Dusun LamrohDesa Meunasah Karieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar,selanjutnya pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksimenemukan barang bukti berupa wadah plastik warna biru yangberisikan 14 (empat belas) bungkus narkotika yang dibungkus denganplastik kKemasan bening dibawah tumpukan kain kotor dekat kamar mandiTerdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ataumenguasai Narkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian

Agus (Dpo) menyerahkan 14 (empat belas)bungkus narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa simpan dan Terdakwajual apabila ada yang mau membelinya;Bahwa barang bukti tersebut belum ada yang Terdakwa jual oleh karenasetelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwamasukkan ke dalam wadah plastik warna putih biru dan Terdakwa letakkandi dalam laci meja kamar terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasaiNarkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan

rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Dusun Lamroh Desa MeunasahKarieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada saat dilakukanpenggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa wadah plastikwarna biru yang berisikan 14 (empat belas) bungkus narkotika yangdibungkus dengan plastik kemasan bening dibawah tumpukan kain kotordekat kamar mandi Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasaiNarkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian

klipdidalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gramdari dalam lemari yang ada di gudang, serta ditemukan 1 (Satu) unithandphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dannomor whatsapp 087885291345 dari atas kasur tempat tidur Terdakwa,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek KebayoranLama untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki,menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijindari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian

Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan jjin daripihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;2.

Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan jjinkepilikan narkotika jenis shabu tersebut dari yang berwenang dalam halini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;3.

jutaseratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabupesanannya yang ditempel ditiang rambu lalu lintas di daerah Depok 2dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahuntuk membagi bagi sabu tersebut menjadi beberapa paketan agar bisadjual Kembali kepada orang lain;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabutersebut dilarang Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkotikajenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupundari Kementerian

penindaan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;8.Saksi Ahli DIMAS YANUARSYAH Bin HANAFI SUHUD, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan denganadanya tindak pidana telekomunikasi penggunaan spektrum frekuensiradio yang tidak memiliki izin stasiun radio oleh perusahaan CV.SekarGelora yang Terdakwa pimpin;Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun bekerja di Dirjen Sumber Daya dabPerangkat Pos dan Informatika, Kementerian

Komunikasi dan InformatikaRI sebagai Staf Subdit Monitoring dan Penertiban Spektrum;Bahwa semua penggunaan spektrum frekuensi radio komunikasi harusmemiliki izin sesuai dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999tentang Telekomunikasi pasal 33 ayat (1);Bahwa yang berhak mengeluarkan izin penggunaan frekuensi radiokomunikasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalamhal ini Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;Bahwa pembuatan izin penggunaan frekuensi radio komunikasi selama14

Oktober 2014 dan Akta Perubahan Anggaran DasarKomanditer (Akta Notaris) CV.Sekar Gelora Nomor 41 tanggal 30Oktober 2014;Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV.Sekar Gelora bertanggungjawabdalam pengelolaan perusahaan dalam bidang transportasi taxi termasukpenggunaan sarana spektrum frekuensi radio sebagai informasi antarakantor pusat dengan seluruh armada taxi;Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai bulan Mei 2015 Terdakwa telahsecara jelas menggunakan sarana frekuensi radio komunikasi tanpa izindari Kementerian

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DIMAS YANUARSYAHBin HANAFI SUHUD dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Posdan Informatika, Kementerian

tertanggal 27 Juli 2018, terbuktiTergugat telan menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupapembelian satu uni mobil dengan spesifikasi : merk/type DaihatsuMinibusXeniaF651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik,No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan FidusiaNomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, maka Penggugat telahmendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian

Hukum dan Hakhalaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G.S/2020/PN.Bkn7)8)9)Azasi Manusia wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yangdidaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Kantor Wilayah Riau;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, PT Reksa Finance Cabang Pekanbaruselaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakanfasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk

27 Juli 2018, terbuktiTergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembeliansatu. uni mobil dengan spesifikasi : merk/tyoe DaihatsuMinibus XeniaF651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.RangkaMHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan denganBPKB atas nama Azerman;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan FidusiaNomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, maka Penggugat telahmendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian

Hukum dan Hak AzasiManusia wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkandi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia KantorWilayah Riau;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, PT Reksa Finance Cabang Pekanbaruselaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakanfasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian satu unitmobil dengan spesifikasi : merk/tyoe DaihatsuMinibus

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
11.Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur c.q.

Pasal 101UU Adminduk, yang pada pokoknya menyatakan bahwa NIK dicantumkan dalam setiapdokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya olehsemua instansi pengguna antara lain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintahnon kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka menjadipertanyaan adalah apakah benar ada ketidaksesuaian data dalam dokumenkependudukan Pemohon dengan paspor RI yang dipegang Pemohon dan selanjutnyaapakah

Pertanian RImenetapkan Kelompok Petani Ternak Singgih AgungPenerima sebagaipenerima Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan Dari Direktorat JenderalPeternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009, sebagaimanatercantum pada nomor urut 21 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuanpenguatan ekonomi pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan untukPropinsi Jawa Timur tahun 2009;Bahwa pedoman Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds.Masaran, Kec.

MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt;Bahwa dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari DirektoratJenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untukKelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan,Kab.

Trenggalek dialokasikan senilai Rp338.700.000,00 (tiga ratus tigapuluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah ditransfer ataudipindahbukukan dari rekening Nomor 033901000789308 DirektoratJenderal Peternakan ke rekening Simpedes BRI Unit Munjungan NomorRekening: 655201007495532 atas nama Kelompok Peternak SinggihAgung pada tanggal 14 Oktober 2009.Bahwa terkait dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari DirektoratJenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untukKelompok Petani Ternak

Pertanian RImenetapkan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Penerima sebagaipenerima Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat JenderalPeternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009, sebagaimanatercantum pada nomor urut 21 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuanpenguatan ekonomi pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan untukPropinsi Jawa Timur tahun 2009 ;Bahwa pedoman Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds.

Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan sosial yangditerima dari Direktorat Jenderal Peternakan kepada Publik/Masyarakat disekitarnya serta kepada auditor fungsional danstruktural.Bahwa dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari DirektoratJenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untukKelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masara, Kec. Munjungan,Kab.

MENTERIPERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE,MUHAMMAD ASGAR, SH, PENATA (III / c) NIP . 19700815 199103 1002. 1(satu) lembar Surat Keterangan KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNITPENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan Nomor :PK. 202./ 03 / 04 / Syb.

LATIEF , MM, PANGKAT PEMBINA UTAMAMUDA/ IV C, NIP. 196304241989031010.1 (satu) lembar surat Kementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUANPENGAWASAN SDKP KAIMANA, dengan nama Kapal GOLO JAYA,Nama Pemilik KARTINA, Daerah Penangkap Ikan(FISING GROUND)L. FLORES, SL. MAKASSAR, TL.

LATIEF , MM, PANGKAT PEMBINA UTAMAMUDAT IV C, NIP. 196304241989031010.0 1 (satu) lembar surat Kementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUANPENGAWASAN SDKP KAIMANA, dengan nama Kapal GOLO JAYA,Nama Pemilik KARTINA, Daerah Penangkap Ikan(FISING GROUND)L. FLORES, SL. MAKASSAR, TL.

MENTERIPERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE,MUHAMMAD ASGAR, SH, PENATA (III / c) NIP . 19700815 199103 1002.1(satu) lembar Surat Keterangan KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNITPENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan Nomor :PK. 202./ 03 / 04 / Syb.

/PN.FiK.0 1 (satu) lembar surat Kementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUANPENGAWASAN SDKP KAIMANA, dengan nama Kapal GOLO JAYA,Nama Pemilik KARTINA, Daerah Penangkap Ikan(FISING GROUND)L. FLORES, SL. MAKASSAR, TL.

Copy Surat Kuasa Nomor KP.01.01 / VIII.32 / 291 / 2010 tanggal 09Maret 2010 dari Sekretariat Dirjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RIdr. Guntur Budi Wanarto, MS kepada Kepala kantor KesehatanPelabuhan Kelas II Manado Shirley M.

;dirampas untuk negara;Bukti surat yang diajukan Terdakwa:1Copy Surat Kuasa Nomor KP.01.01 / VIII.382 / 291 / 2010 tanggal 09Maret 2010 dari Sekretariat Dirjen PP dan PL Kementerian KesehatanHal. 23 dari 39 hal. Put. Nomor 2800 K/Pid.Sus/2015101112.13.RI dr. Guntur Budi Wanarto, MS kepada Kepala kantor KesehatanPelabuhan Kelas II Manado Shirley M.

;dirampas untuk negara ;Bukti Surat Yang Diajukan Terdakwa :1.Copy Surat Kuasa Nomor KP.01.01 / VIII.32 / 291 / 2010 tanggal 09Maret 2010 dari Sekretariat Dirjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RIdr. Guntur Budi Wanarto, MS kepada Kepala kantor KesehatanPelabuhan Kelas II Manado Shirley M.

Nomor 2800 K/Pid.Sus/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.20.Copy Adendum Perjanjian Jual beli Nomor PL.01.01./ VIII,32 / 184 / 2010tanggal 15 Maret 2010 mengenai Uraian Pekerjaan ;Copy Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 01 / HP/ BPN.71.71 / 2010 tanggal18012100 tentang Pemberian Hak PakaiAtas Nama Kementerian Kesehatan RI Atas Tanah Di KelurahanLapangan kecamatan Mapanget Kota Manado untuk Tsnah seluas 338M2 yang berasal dari SHM Nomor 220 / Lapangan ;Copy Sertifikat pakai Nomor 01 /

Kementerian Kesehatan;Copy Register Transaksi Harian Transaksi Pembelian Periode Foruari2010 sampai dengan Desember 2010 ;Copy Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal31 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Februari 2014 ;Copy Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor 014 / 9 tanggal 5November 2010 tentang Pengemalian Kelebihan pembayaran HargaTanah sebesar Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus riburupiah) ;Copy Surat dari Shirley M.

Put.No.3/PID.SUSTPK/2017/PT PBRBahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2014, Kabupaten Siak mendapatkanDana Bantuan Operasional Sekolah dari Kementerian Pendidikan Nasionalyang berumber dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) TA. 2014sebesar Rp. 5.777.000.000, (limamilyar tujuhratubupaten Siak. AdapunSMK Negeri / Swasta yang mendapat Dana BOS TA. 2014 tersebut antara lain :No. Nama Sekolah Periode Jumlah Dana1.

Tahapan PertamaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Nomor : 041 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 21 Januari2014 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunAnggaran 2014 Angkatan Pertama sebesar Rp. 371.500.000,(tigaratustujuhpuluhsatujuta limaratusribu rupiah).2.

Tahapan KetigaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Nomor : 3754 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 20 Oktober2014 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunHalaman. 11 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUSTPK/2017/PT PBRAnggaran 2014 Angkatan Il (dua) periode Juli s.d.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siaklalu membuat rekapitulasi usulan dari masingmasing Sekolah kepadaDirektorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanNasional. Selanjutnya direktur Pembinaan SMK menerbitkan SuratKeputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit KelembagaanHalaman. 30 dari 55 hal.