hasil penjualan juditogel sebesar 20 % setiap penyetoran; Bahwa dalam satu minggu ada 5 (lima) kali putaran kecuali hari selasadan jum'at libur; Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah buruh tani; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajibdalammelakukan perjudian ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun

Bahwa semua keterangan terdakwa didalam BAP semua benar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatanyang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dengandakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum yakni pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12Tahun 1952, yang unsurunsurnya

dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusantersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telahmelakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu : Peraturanhukum tidak diterapkan atau diterapbkan sebagaimana mestinya, di manasampai kami Jaksa Penuntut Umum menyusun

rupiah) dan untukpemasangan 4 angka dan apabila nomor yang dipasangnya keluarpenombok mendapatkan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), tapai apabilanomor yang dipasang para penombok tersebut tidak keluar maka uangpasangannya dianggap hangus dan diserahkan pada Bandar judi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun

dengan prosedurserta tidak pernah melakukan penekanan pada kedua saksi tersebut.Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumbatersebut sebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan padakaidah pemeriksaan kasasi maka alasan atau keberatan yang kami ajukansebagai Pemohon Kasasi maka jelaslan bahwa Majelis Hakim PengadilanNegeri Bulukumba telah melakukan kekeliruan berupa suatu peraturanhukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitudalam membuat dan menyusun

pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentukdakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat memenuhi unsurunsur dari pasaldakwaan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun

akibathukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon menyerahkan surat permohonandan persetujuan untuk beracara secara elektronik yang asli, selanjutnya Hakimmencocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam aplikasi eCourt danternyata sesual dengan aslinya;Bahwa, perkara aquo di daftarkan secara elektronik, maka Hakimmemberikan penjelasan kepada Pemohon terkait hak dan kuwajiban Pemohonterkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim menyusun

benar Terdakwa dan temannya yang melakukan; Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umumkepadanya, maka untuk itu terlebin dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur daridakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun

B.Nurlaeli Hidayati, dokter pemerintah pada PuskesmasPringgasela ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, as dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan DakwaanTunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimanadiatur dan diancam di dalam pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang perubahan atas UndangUndang

menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakantetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dinyatakan bersalah harus orangtersebut memenuhi unsurunsur yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Mempawah dengadakwaan Primair melanggat Pasal 363 ayat (1)ke4 KHUP, subsidiair melanggar Pasal 362KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun

pokoknya sebagai berikut: Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebutkurang dari duapertiga dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum; Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yangdijatunkan terhadap terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, karena salah satu tujuan pemidanaan / hukuman bagi pelakutindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan hanya kepada diriterdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat; Bahwa pemerintah sedang menyusun

dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;e Menyusun Rencana Kerja dan SyaratSyarat Kerja (RKS) ;e Menyiapkan dokumen pengadaan ;e Melaksanakan pelelangan atau pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa sendiridengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;e Menuangkan Hasil Pengadaan dalam bentuk Berita Acara ;e Bahwa terdakwa atas sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHINselaku Pengguna Barang dan Jasa telah mengambilalih tugas pokok PanitiaPengadaan Barang dan Jasa yaitu dengan cara membuat dan

dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;Menyusun Rencana Kerja dan Syaratsyarat Kerja (RKS) ;Menyiapkan dokumen pengadaan ;Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa denganprosedur dan ketentuan yang berlaku ;Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala DinasPengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi KabupatenTulang Bawang Nomor : 800/41/TUVI/TB/2008 tertanggal 11 Januari 2008 ;Bahwa seingat

dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;e Menyusun Rencana Kerja dan Syaratsyarat Kerja (RKS) ;e Menyiapkan dokumen pengadaan ;e Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa denganprosedur dan ketentuan yang berlaku ;e Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;e Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala DinasPengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi KabupatenTulang Bawang Nomor : 800/41/TUVII/TB/2008 tertanggal 11 Januari2008 ;e Bahwa

skala prioritas berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum(AKU) yang telah disepakati antara Pemda dengan DPRD danmenyusun plafond anggaran ;Merumuskan dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja ;Bahwa dalam menyusun RAPBD 2007 dan menyusun perubahanRAPBD 2007 ada tim Panitia Anggaran Eksekutif ;Bahwa beberapa kali mengadakan rapat untuk menyusun RAPBD tahun2006 dan 2007 antara bulan Juli s.d.

Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebagai lembaga baru pada saat itu masihdisibukkan mengurus legalitas lembaga dan menyusun sistem dan prosedurkerja organisasi ;. Apa yang dikatakan oleh saksi Nimbang Marga, SE tentang penyertaan olehPemkab. Tulang Bawang 2006 secara resmi kami belum tahu berapakeseluruhannya, sedangkan yang baru diterima pada bulan Nopember tahun2006 adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;. Pada prinsipnya PT.

2191 K/PID.SUS/2014Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Pazwir selaku KuasaPengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor15/KEU/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana ditambah dan diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pasal 10, antara lain sebagaiberikut : Menyusun

RKASKPD; Menyusun DPASKPD;" Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja pada Dinas Sosial Kota Dumai; Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin (Dinas Sosial Kota Dumai);= Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;" Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;" Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan; Menandatangani SPM;" Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab

sebagai INSTRUKTUR;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Pazwir selaku KuasaPengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor15/KEU/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana ditambah dan diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pasal 10, antara lain sebagaiberikut :Menyusun

RKASKPD;Menyusun DPASKPD;Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja pada Dinas Sosial Kota Dumai;Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin (Dinas Sosial Kota Dumai);Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;Menandatangani SPM;Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpin

RKASKPD;Menyusun DPASKPD;Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja pada Dinas Sosial Kota Dumai;Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin (Dinas Sosial KotaDumai);Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak laindalam batas anggaran yang telah ditetapkan;Menandatangani SPM;Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpin

informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Demokratuntuk diajukan sebagai calon penerima bantuan dan akhirnya kelompokternak ANDINI MAKMUR dipanggil ke Dinas Pertanian Daerah IstimewaHalaman 7 dari 116, Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk.Yogyakarta untuk menyusun

Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Demokratuntuk diajukan sebagai calon penerima bantuan dan akhirnya kelompokternak ANDINI MAKMUR dipanggil ke Dinas Pertanian Daerah IstimewaYogyakarta untuk menyusun

telah diajukan dipersidangan, dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktiansebagaimana fakta persidangan dimana Majelis Hakim telah memperlihatkanbarang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksisaksi, dimana yangbersangkutan telah membenarkannya dan terhadap seluruh barang buktitersebut telah terdapat fakta dan petunjuk adanya persesuaian antaraketerangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;Menimbang, bahwaalatalat bukti tersebut selanjutnya akandihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun

salah satu kelompok ternak sapi yangmendapat bantuan hibah dan bantuan sosial adalah Kelompok ANDINIMAKMUR yang beralamat di Dusun Sidorejo, Desa Karangtengah, KecamatanWonosari, Kabupaten Gunung Kidul.Halaman 83 dari 116, Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk.Menimbang, bahwa awal mulanya pada tahun 2012 terdakwa LEKSOJUMENO Bin WAGIMAN mendapat informasi tentang adanya dana bantuanuntuk pengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah dariadiknya yaitu saksi MARYANTO, lalu terdakwa menyusun

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaankeuangan daerah ;b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yangtelah ditetapbkan dengan peraturan daerah ;d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;a.. Mengesahkan DPA SKPD ;f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yangdilimpahkan oleh Kepala Daerah ;e Bahwa Terdakwa Dra.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaankeuangan daerah ;2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yangtelah ditetapbkan dengan peraturan daerah ;4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;5. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yangdilimpahkan oleh Kepala Daerah ;e Bahwa Terdakwa Dra.

olehpenyedia;2. meminta laporanlaporan secara priodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuankontrak ;4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamkontrak yang telah ditetapbkan kepada penyedia;Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa MARGARETHA MARIAALACOQUE ERLINA RATNAWATI melaksanakan tugas dankewenangannya dengan menyusun

Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siapsehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010: dalamRUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasiteknis barang/jasa yang akan diadakan, begitu pula dalam Pasal 64 ayat 3Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:UndanganInstruksi kepada pesertaSyaratsyarat umum kontrakSyaratsyarat khusus kontrakDaftar kuantitas dan harga9209 5 Sepek

Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siapsehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun2010: dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunyamemuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, begitu puladalam Pasal 64 ayat 3 : Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:a. Undanganb. Instruksi kepada pesertac. Syaratsyarat umum kontrakHal. 51 dari 109 Hal.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan Barang/Jasa;Bahwa benar Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa Ilmelaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyusun danmenetapkan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 31 Juli 2012 yangkemudian oleh terdakwa Il diajukan kepada ULP Pokja V KotawaringinTimur pada tanggal 13 Agustus 2012 dimana ternyata penyusunanHPS ini dilakukan hanya berdasarkan RAB yang disusun oleh saksiArbandi dan disetujui oleh saksi dr.

Oleh karena itu, PPK harus menyusun HPSberdasarkan sumber data yang valid sehingga menghasilkan nilai yangdapat dipertanggungjawabkan sumbernya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyataTerdakwa Il dalam kedudukan dan tugasnya tidakmelaksanakan Kegiatan pengadaan sesuai ketentuan perundang undanganyaitu tidak melakukan survey ke lapangan untuk mencari informasi harga alatkesehatan yang di butuhkan tersebut akan tetapi hanya berdasarkan RAByang disusun oleh saksi Arbandi

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaHalaman 11Putusan No.93/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdn 12f. Mencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yangmasuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuai denganrencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komitesekolah, dewan guru dan masyarakat sekitar sebagai wujudtransparansi dan akuntabilitasi dari pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berat..

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaMencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak beratyang masuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuaidengan rencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelasrusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komite sekolah, dewanguru dan masyarakat sekitar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasidari pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat..

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah.

Bahwa dalam kondisi TERGUGAT Il sebagaiPengelola Anggaran dan Pengelola Aset harus menyusun laporan akhirkeuangan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Tahun2017 dan terkait dengan pencatatan kKeuangan aset dan keuangan atasOBJEK SENGKETA sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlakutentang pengelolaan aset dan keuangan pemerintah daerah, sehinggaOBJEK SENGKETA masuk dalam pos aset tetap dengan statusKonsruksi Dalam Pekerjaan, dan belum terbayarnya sisa pembayarandalam Kontrak/Perjanjian

Bahwa dalam pekerjaan konstruksiOBJEK SENGKETA (dengan proses pemilihan Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan dalam WHuruf A KRONOLOGIS Angka 6)TERGUGAT secara teknis telah dibantu oleh TERGUGAT III dalammelakukan pengawasan sekaligus menyusun laporan berkala pencapaianpekerjaan pembangunan OBJEK SENGKETAA QUO .Vide Pasal 11 Ayat (2) .PERPRES 54/2010 tentang Penunjukan TimPengawasSelain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:a.mengusulkan kepada

PA/KPA:1)perubahan paket pekerjaan;dan/atau2)perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b.menetapkan timpendukung;c.menetapkantimatautenagaahlipemberipenjelasanteknis(aanwijzer)untukmembantu pelaksanaan tugas ULP; dand.menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/Jasa.2.4.Bahwa dengan dasar tugas dan kapasitas sebagai Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan Angka 6 ( kronologis), TERGUGAT III telah secaraperiodik menyusun dan melaporkan perkembangan kegiatan OBJEKSENGKETA A QUO

sisa pembayaran dan tidak mau melakukan serahterima hasil pekerjaan, yang hal ini menyulitkan TERGUGAT dalammelaksanakan kewajibannya sebagai Pengguna Anggaran dan PenggunaBarang untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun2017.Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan dalam Huruf A Angka25, TERGUGAT sebagai pemimpin Badan RSUD KabupatenBatang sebagai unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dengan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai salahsatu tugas pokok menyusun

dilaksanakan secara serasi, terpadu denganupaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upayarujukan.Ayat (2): Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyaifungsi sebagai berikut :a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;b. penyelenggaraan pelayanan medis;c. dst...Ayat 3 : Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DirekturRumah Sakit Umum Daerah mempunyai uraian tugas:a. menyusun

Mandiri Wahana Lestari ada di Sanana danada juga di Jakarta;Bahwa saksi tidak ada menandatangani pelaksanaan pekerjaan tetapihanya menandatangani kegiatan pengawasan pekerjaan;Bahwa menurut saksi Konsultan Tehnis sama dengan KonsultanPengawas;Bahwa yang menentukan prosentase pekerjaan adalah Tim 9 untukselurun proyek, di Pemda ada Juklaknya, dan tidak berhubungandengan Konsultan Pengawas;Bahwa saksi tidak menyusun HPS, hanya menyusun volumepekerjaan;13.Bahwa tentang nomor rekening untuk pencairan

RKASKPD, menyusun DPASKPD, melakukan pengujian atastagihnan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SuratPermintaan Membayar (SPM), mengawasi pelaksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya dan melaksanakan tugastugas + penggunaanggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkanoleh kepala daerah (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 jo. pasal 10huruf a, b, e, h, danm Permendagri Nomor 13 Tahun 2006);Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakantugasnya selaku Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : menyusun dokumenpelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihandan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran danmenyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkatdaerah yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, g dan h UU Nomor 1Tahun 2004);Bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);menyiapkan dokumen pengadaan;mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atauprovinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum,dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;mengusulkan calon pemenang;membuat laporan mengenai

proses dan hasil pengadaan kepadaPejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa dimulai (Pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006);Bahwa dalam menjalankan tugasnya menyusun dan menyiapkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan Barang/Jasa harusberpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran huruf Emenyatakan bahwa :1.Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, denganmenggunakan data dasar

Selanjutnya AGUS SUTIKNO telah menyusun HargaPerkiraan Sendiri (HPS) Alat Peraga Pendidikan untuk 111 SD sebesar Rp.6.593.400.000, secara melawan hukum karena hanya disusun berdasarkan PriceList/Daftar Harga Alat Peraga yang diberikan oleh CV. Porimedia semata, tidakdisusun berdasarkan survey harga kepada produsen lain, tidak berdasarkan surveyharga pasaran setempat di Daerah Banjarnegara.

;Bahwa Pokja tersebut antara lain bertugas untuk:a) Menyusun rencana jadwal pelelangan.43b) Menetapkan dokumen pengadaan.c) Menetapkan nilai jaminan penawaran.d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diwebsite.e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi.f) Melakukan evaluasi penawaran.g) Mengumumkan pemenang lelang.Bahwa dana pengadaan alat peraga pendidikan Sekolah Dasar (SD) Tahun 2011tersebut berasal dari APBD Kab.

Menyusun rencana pelelangan.b. Menetapkan dokumen pengadaan.c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.aMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diwebsite.e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifiaksi ataupascakualifikasi.f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yangmasuk.Bahwa sumber dana untuk pengadaan alat peraga pendidikan Sekolah Dasar (SD)Tahun 2011 berasal dari APBD Kab.

Selanjutnya AGUS SUTIKNO menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Alat Peraga Pendidikan untuk 111 SD sebesar Rp. 6.593.400.000,8.