Adipati Mersi KelurahanMersi Kecamatan Purwokerto Timur atau setidaktidaknya di wilayah hukumPengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisipenegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBanyumas dan terdakwa atas nama SUPRIYADI kedapatan tidak memakalmasker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemuorang lain dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP a.n SUPRIYADI,selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.Atas perbuatannya

UtrBahwa saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto &Rekan;Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Managing Partner;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut: Bertanggung jawab atas penugasan audit klien masingmasing; Memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit; Melakukan riview umum atas kertas kerja yang disusun oleh Timauditor;Bahwa saksi mengetahui/mengenal PT.

, laporan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratanyang ditentukan oleh bank dalam rangka perjanjian kredit bank dandikerjakan, atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT BangunPersada Tata Makmur.Bahwa laporan audit yang disesuaikan tersebut dibuat oleh saksi tanpasepengetahuan Kantor Akuntan Publik; dengan melakukan penyesuaianatas laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusunlaporan perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan2016.

Utr NOMOR: 0020008975 Laporan Audit Akuntan Publik Tahun 2015HANANTA BUDIANTO dan Rekandengan Independent AuditorsReport Nomor: 007JKP/BPTMV/FA5/II/16 tanggal 29 Februari2016: PT BANGUN PERSADATATA MAKMUR AND SUBSIDIARYCONSOLIDATED FINANCIALSTATEMENTS For The Year EndedDecember 31, 2015 andINDEPENDENT AUDITORSREPORT1 (Satu) set, print out 10Laporan Audit Akuntan Publik Tahun 2016HENDRAWINATA EDDYSIDDHARTA & TANZIL denganIndependent Auditors Report Nomor192/01/FA/I/BPTM4/17 tanggal 21April 2017: PT

Nomor Laporan Audit: 007JKP/BPTMV/2/FA5/II/16 Tanggal 29 Februari 2016.Bahwa, Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2016diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil(License Nomor : KEP775/KM.1/2014) dengan nama Auditornya FerdinandAgung, CA, CPA (License Nomor : AP.0078).

Laporan tersebut adalah untukmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dalam rangka perjanjiankredit Bank dan dikerjakan atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PTBangun Persada Tata Makmur;Bahwa, Laporat Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And SubsidiaryConsolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2015 andIndependent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hananta Budiantodan Rekan yang beralamat di JI.

Bahwa undangundang No. 31 Tahun 1999, tidak memberi penjelasan lebihlanjut tentang pengertian menyalahgunakan kewenangan, sehingga untukmencari pengertian tersebut, kita harus mencari dari literatur lain kKnususnyapendapat para ahli hukum administrasi Negara, sebab wewenang ataukewenangan jika dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan eratkaitannya dengan pelaksanaan jabatan atau kedudukan publik (perbuatanhukum administrasi Negara).

Dengan demikian, wewenang adalah kemampuanuntuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridiswewenang adalah kemauan bertindak yang diberikan oleh undangundangyang berlaku untuk melakukan hubunganhubungan hukum;4. Bahwa setiap pemberian suatu wewenang kepada suatu badan atau kepadaseorang pejabat administrasi Negara selalu disertai dengan tujuan danmaksud diberikan wewenang itu.

Bahwa seseorang yang diberi wewenang berdasarkan undangundang yangberlaku untuk melakukan perbuatan hukum publik dapat dikatakan pejabat,karena dalam jabatan juga melekat hak dan wewenang untuk melakukantindakan umum. Namun, jabatan itu tidak dapat bertindak sendiri, sehinggajabatan harus diwakili olen pejabat (ambtsdrager) yang bertindak atas namajabatan itu.

Bahwa dalam perkara ini, apabila dihubungkan alat bukti surat danketerangan saksisaksi, maka tidak terbukti bahwa Terdakwa adalah pejabatNegara atau pejabat publik atau yang memiliki jabatan atau kedudukan yangberkaitan dengan jabatan publik.

Kerugian kKeuangan Negara adalah kerugian Negara yang dsudah dapatdihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atauakuntan publik yang ditunjuk ;Instansi berwenang yang dimaksud menurut pasal 23 E (1) UUD 1945adalah BPK;Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuanganNegara .Selanjutnya UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,pasal 6 ayat (1) mengatakan:"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan ntanggung

Pada kenyataan di lapangan pihak Tergugat Illtelah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan terjadimusyawarah, padahal faktanya pada pertemuan tersebut ParaTergugat hanya menyampaikan revisi kutipan nilai ganti kerugian,dan tidak ada proses terjadinya musyawarah antara kedua belah pihak ;7.

Bahwa dalam musyawarah Penetapan bentuk ganti Rugi, PelaksanaPengadaan Tanah hanya menyampaikan hasil penilaian ganti kerugian dariPenilai Publik sebagaimana di atur Pasal 68 ayat (4) Perpres 71 tahun2012.Pasal 68 ayat (4) Perpres 71/2012 :Halaman 37 dari 114 halaman Putusan Nomor : 86/Padt.G./2016/PN.MlgDalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaianGanti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)..

Tanggal 7 Januari 2016 : penyampaian hasil revisi dari penilai publik kepadawarga dan sekaligus merupakan Musyawarah ganti kerugian.12.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat (Para Pemohon Keberatan) padaposita angka 9 (Sembilan) yang mendalilkan Para Tergugat (Para TermohonKeberatan) tidak terobuka dalam menyampaikan informasi terkait nilai gantikerugian lahan serat melakukan aktivitas diluar kewajaran dan diluarmekanisme sebagaimana undangundang yang berlaku serta melakukanintimidasi dan ancaman

Keputusan Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang Nomor :04/KEP35.73/P2T/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015.Halaman 52 dari 114 halaman Putusan Nomor : 86/Padt.G./2016/PN.Mlg17.Bahwa dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap penilaian gantikerugian adalah Penilai in casu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)ABDULLAH FITRANTO & REKAN, bukan Termohon Keberatan Il (Tergugat Il)dan hasil penilaian ganti kerugian tersebut telah mempertimbangkan segalaaspek

Bahwa memang benar pada tanggal 23 November 2015 telah diadakanmusyawarah penetapan bentuk ganti rugi dengan hasil kesepakatan berupauang dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah,dan pada tanggal 7 Januari 2016 telah diadakan musyawarah penyampaianhasil revisi dari Penilai Publik (Appraisal) kepada warga denganditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah;Halaman 55 dari 114 halaman Putusan Nomor : 86/Padt.G./2016/PN.Mlg3.

mempunyai 2 jenis tugas kewajiban yakni tugas dankewajiban yang terletak dalam lapangan hukum publik dan tugas yang bersifat hukumprivat.

MMC yang menjalankan kegiatanusaha tanpa izin dan melanggar peraturan perundangan, para Tergugat sebagai pejabatpelaksana kebiyakan mewakili kepentingan badan hukum publik yaitu PemerintahDaerah Kabupaten Pulau Morotai, oleh karena itu jika tindakan para Tergugat dianggapmelakukan perbuatan melawan hukum maka secara hukum yang harus di gugat adalahPemda Kabupaten Pulau Morotai ( sebagai Badan Hukum Publik ) bukan para Tergugatsebagai pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan , apalagi harus dilakukanpenyitaan

Bahwa, SK Bupati Nomor 500/33/PM/2012 tanggal 13 Februari 2012 adalahmerupakan produk Badan Hukum Publik yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Pulau......33Pulau Morotai yang sah dan sampai saat ini belum ada satupun Putusan Pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkannya. Produk hukumadminstratief tersebut jika dianggap merugikan dapat diajukan gugatan kePeradilan Tata Usaha Negara.

atau tidak Jlangsung, sehingga antaraPenggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum.Bahwa, Pemda Kabupaten Pulau Morotai adalah merupakan entitas sebagai badanhukum publik yang dapat bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagaisubyek hukum.

YUSUF SOFYAN ; Bahwa saksi sebagai Akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik ABDULGHONIE ABUBAKAR dan pernah melaksanakan Audit ke PT.MMC. selama 5 (lima)hari , sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d tanggal 5 Agustus 2012; Bahwa Saksi ada surat tugas dari Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie Abubakaruntuk melaksanakan Audit ke PT.MMC. ; Bahwa Dasar atau alasan Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie Abubakar untukmelaksanakan Audit ke PT.MMC.berdasarkan Permohonan Audit tanggal 21 Mei2012 atas kerugian yang

adalahperawan sedangkan almarhum suaminya adalah duda dan memiliki dua oranganak dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik

MH & Rekan telah hadir sendiridi persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus orang lainsebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurutrelaas panggilan nomor : 2183/Pdt.G/2017/PA.Pwt telah dipanggil oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui mass media LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto pengumuman padatanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan

Bahwa penilaian ganti kerugian obyek pengadaan tanah bukankewenangan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal iniTermohon I, tetapi oleh Jasa Penilai/ Penilai Publik sebagaimanadijelaskan pada Pasal 63 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;4.

SITOMPUL:Bahwasaksi sebagai penilai publik.Bahwa sejak tahun 2001 sebagai Penilai Publik yang berkantor diGraha Sucofindo Lt. 10 Jalan Pasar Minggu.Bahwa sudah sering dalam menilai berbagai bidang, dengan bekerjaTim.Bahwa yang meminta Kantor Badan Pertanahan. Dan yangmenunjuk Tim adalah saksi sendiri.

dan Termohon Il;Bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan tol KunciranSerpong telah sesuai Undang undang Nomor 02 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan PeratutanPelaksanaannya serta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71Tahhun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum;Bahwa penilaian ganti kerugian yang menentukan besarnya gantikerugian bukanlah Termohon dan Termohon Il, melainkan ditentukan olehJasa Penilai atau Penilai Publik

SitompulDan saksi Dany Tri Haryadi yang pada pokoknya menerangkan bawahsetahu laporan penilaian pengadaan tanah jalan tol Kunciran Serpongyang terletak di Kelurahan Kunciran Indanh, Kecamatan Pinang KotaTangerang disampaikan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, semua hasil kajian input dilapangan dalam penelitian yangdilakukan penilai publik sudah dipaparkan atau dikonsultasikan terlebihdahulu dihadapan penanggung jawab penilaian;Menimbang, bahwa dari ketterangan para saksi Termohon

Tngkerugian, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 38 Ayat (2) Undang undang Nomor 2 Tahun 2012;Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang berhakmendapat ganti rugi dalam hal mengajukan besaran nilai ganti rugi dalampermohonan keberatan ini tanpa dilandasi adanya suatu bukti keteranganatau pendapat dari Penilai Publik yang ahli dibidang tersebut, sehinggamenurut Hakim tuntutan Para Pemohon Petitum Point 2 dan 3 mengenaiperubahan besaran ganti rugi atas tanah Para Pemohon oleh karena tidakdilandasi

untukmenentukan kembali besarnya Peredaran Usaha Pemohon Banding karenatidak terdapat peraturan atau ketentuan perpajakan yang mengharuskanPemohon Banding untuk memenuhi kuota produksi seperti yang tertera padabuku saku statistik tersebut;Bahwa jumlah penjualan yang Pemohon Banding laporkan pada SPT TahunanPPh Badan Tahun Pajak 2006 merupakan jumlah penjualan selama tahun 2006berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Terbanding (Sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah melakukan koreksi tehadap peredaran usaha atasSPT PPh Badan Tahun 2006, dengan menggunakan dasar indeks produksi dankelas lahan, sebagaimana tersebut dalam buku panduan penggalian potensipajak sektor usaha kelapa sawit yang menjadi lampiran surat Terbanding NomorS119/PJ.08/2007 tanggal 26 September 2007 sebesar Rp202.438.186.024,00;Bahwa dengan alasan inkonsistensi pada pembukuan Pemohon PeninjauanKembali sekalipun telah diaudit Kantor Akuntan Publik

atas SPTPPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut, sesuai dengan surat EdaranTerbanding Nomor SE10/WP.07/2006 tanggal 20 Desember 2006mengenai konfirmasi atas pembahasan hasil pemeriksaan yang menyatakanbahwa Tim Pemeriksa Pajak harus menyebutkan dasar hukum pajak danperaturan yang lainnya untuk setiap temuan dalam daftar temuanpemeriksaan;Dugaan adanya Inkonsistensi pada pembukuan Pemohon PeninjauanKembali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya ditanyakanlebih dahulu kepada Kantor Akuntan Publik

sekarangPemohon Peninjauan Kembali) karena tidak terdapat peraturan atau ketentuanperpajakan yang mengharuskan Pemohon Banding untuk memenuhi kuotaproduksi seperti tertera pada buku saku statistik tersebut;Bahwa jumlah penjualan yang Pemohon Banding (Ssekarang PemohonPeninjauan Kembali) laporkan pada SPT tahunan PPh Badan Tahunn 2006merupakan jumlah penjualan selama tahun 2006 berdasarkan laporankeuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2015Badan Tahun Pajak 2006 merupakan jumlah penjualan selama tahun 2006berdasarkan laporan keuangan perusahan untuk periode yang berakhir tanggal31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio,Sarwoko & Sandjaja (KAP). Pemohon Banding berpendapat bahwa pada waktuproses audit dilaksanakan, pihak KAP tersebut telah melakukan verifikasi atasdata penjualan tahun 2006;11.2.

Mandiri (Persero) Tbk berupa Invoice dated 17th November 2014 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA. 40) Asli Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atas laporan tanggal 30 Oktober 2013 survey tanggal 04-06 November 2014. 41) Asli Survey & Progress Report Nomor: 00154-SM/A1/2014 tanggal 04-06 November 2014.42) Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading Barge Anugrah Lautan Luas, Pengawasan tahap I 04 Oktober 2014 oleh Kantor Jasa Penilai Publik

EXT/ALL-FIN/MDR/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.44) Asli Project Progress Report tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD) di sebelah bawah kanan. 45) Asli Invoice dated 15th December 2014 yang ditandatangani oleh oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD). 46) Asli Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading Barge Anugrah Lautan Luas, Pengawasan tahap II 23 Desember 2014 oleh Kantor Jasa Penilai Publik

February, 2015 yang ditandatangani oleh oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD).49) Asli Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atas laporan tanggal 30 Oktober 2013 survey tanggal 25-27 Februari 2015.50) Asli Survey & Progress Report Nomor: 00015-SM/A1/2015 tanggal 27 Februari 2015. 51) Asli Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading Barge Anugrah Lautan Luas, Pengawasan tahap III 24-27 Januari 2015 oleh Kantor Jasa Penilai Publik

Rizki Djunaedy & Rekan.52) Asli Surat Nomor 47/EXT/ALL-FIN/MDR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.53) Asli Project Progress Report tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA.54) Asli Invoice dated 19th March, 2015 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA. 55) Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah / On The Spot tanggal 20 Maret 2015 oleh pak SYAFRIZAL.56) Asli Laporan Pengawasan dari Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan tanggal 25 Maret 2015. 57) Foto Copy yang dimiliki

Bank Mandiri (Persero) Tbk berupaInvoice dated 17th November 2014 yang ditandatangani olehISAO TERAOKA.Asli Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 dari Biro KlasifikasiIndonesia (BKI) atas laporan tanggal 30 Oktober 2013 surveytanggal 0406 November 2014.Asli Survey & Progress Report Nomor: 00154SM/A1/2014 tanggal0406 November 2014.Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading BargeAnugrah Lautan Luas, Pengawasan tahap 04 Oktober 2014oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan.Asli Surat

Rizki Djunaedy & Rekan.52) Asli Surat Nomor 47/EXT/ALLFIN/MDR/IIV2015 tanggal 30 Maret2015.53) Asli Project Progress Report tanggal 27 Februari 2015 yangditandatangani oleh ISAO TERAOKA.54) Asli Invoice dated 19th March, 2015 yang ditandatangani olehISAO TERAOKA.55) Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah / On The Spot tanggal 20Maret 2015 oleh pak SYAFRIZAL.56) Asli Laporan Pengawasan dari Kantor Jasa Penilai Publik RizkiDjunaedy & Rekan tanggal 25 Maret 2015.57) Foto Copy yang dimiliki PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Invoicedated 17th November 2014 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA.40) Asli Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 dari Biro KlasifikasiIndonesia (BKl) atas laporan tanggal 30 Oktober 2013 survey tanggal 0406 November 2014.41) Asli Survey & Progress Report Nomor: 00154SM/A1/2014 tanggal 0406November 2014.42) Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading Barge AnugrahLautan Luas, Pengawasan tahap 04 Oktober 2014 oleh Kantor JasaPenilai Publik Rizki Djunaedy &

Rizki Djunaedy & Rekan.52) Asli Surat Nomor 47/EXT/ALLFIN/MDR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.53) Asli Project Progress Report tanggal 27 Februari 2015 yangditandatangani oleh ISAO TERAOKA.54) Asli Invoice dated 19th March, 2015 yang ditandatangani oleh ISAOTERAOKA.55) Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah / On The Spot tanggal 20 Maret2015 oleh pak SYAFRIZAL.56) Asli Laporan Pengawasan dari Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy& Rekan tanggal 25 Maret 2015.57) Foto Copy yang dimiliki PT.

Pemohondimaksud demi kelanjutan pendidikan dan masa depan anak perempuankedua Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa pada Pasal butir 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,memberi pengertian tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaiankegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan DataKependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaanhasilnya untuk pelayanan publik

dan pembangunan sektior lain;Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lainnya, maka setiap penduduk mempunyaikewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialami olehpenduduk tersebut dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalamPendaftaran Penduduk

Hal ini berarti apa yang dimintakan KementrianAgama tersebut merupakan kebijaksanaan dalam rangka pelayanan masyarakatcalon Jemaah Haji.Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalamperaturan perundangundangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yangdilarang maka dalam rangka pelayanan publik khususnya untuk menunaikanibadah Haji maka materi permohonan ini dapat dipandang sebagai YurisdiksiVoluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untukdipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang

Serta orang yang bernamaRoijah Binti Totop Bin Ganti yang terdapat dalam Surat Pendaftaran Pergi HajiNomor 040900733 dengan Wasni yang terdapat dalam Kartu Keluarga No.1406030811070027 adalah orang yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena Alm.Zakaria dan Kasino dan orang yangbernama Roijah dan Wasni telah dinyatakan sebagai orang yang sama makapermohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena materi perkara ini dipandang sebagaiYurisdiksi Voluntair dalam rangka pelayanan publik

negeri bisa lolos saat itu bukan saksiyang bertugas dan saksi mendengar kalau passport terdakwa itu palsu ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan saat berangkat saksi ke2 yangperiksa terdakwa dan kasih stempel passport terdakwa, saat kedatangan petugasnya kurustinggi putih ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi ahliyang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Saksi ahli ALIF SUAIDIBahwa pendidikan saksi sebagai Sarjana Pospol, Kebijakan Publik

Hakim tidak menemukanadanya alasanalasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dariperbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidanasetimpal dengan perbuatannya.Menimbang terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 11 Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebihdahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan.Hal yang memberatkan :e = Terdakwa adalah publik

,M.M Alias AMA GRACE, saksi an FILSAFAT HIA, S.H Alias AMAARTHA dan saksi an RAHMAT JAYA TELAUMBANUA Alais JAYA untukmenemani FADUHUSI DAELY, S.Pd Alias AMA ESTER melaporkan kejadiantersebut di Polres Nias; Bahwa akibat postingan akun facebook Aban Bugistersebut, FADUHUSIDAELY, S.Pd Alias AMA ESTER merasa telah difitnah, dan merasa nama baiknyaselaku pejabat publik dalam hal ini Bupati Nias Barat telah dicemarkan dan akandikhawatirkan terjadi penurunan tingkat kepercayaan Masyarakat terhadapPemerintah

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Unsur dengan maksud supaya diketahui umum :Yang dimaksud dengan "Supaya diketahui oleh umum" artinya menyangkutumum/publik dapat untuk melihatnya/tempat dimana publik/masyarakat umumdapat menyaksikannya secara bebas ;Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataankenyataan yang telah terbukti dalamangka 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 ditinjau dalam hubungan dan persesuaiannya satudengan yang lainnya, dari padanya dapat disimpulkan;Bahwa terdakwa menuduh dengan mengatakan Lonthe itu maksudnya agartuduhan tersebut

ataumenceraikan Penggugat dari Tergugat.Membebankan biaya perkara menurut hukum.Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohonmenjatuhkan putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, walaupun menurut berita acarapemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melaluimass media Lembaga Penyiaran Publik

Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utaratelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaMUSTOFA KAMAL kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas diluar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barangbukti berupa 1 (Satu) buah KTP atas nama MUSTOFA KAMAL Atasperbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf aPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentangPencegahan

Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan,Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik RadioRepublik Indonesia (RRI) Jember.