Pardede, kecuali Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami berkesimpulanbahwa penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa dalamSertifikat Hak Milik Nomor 91 gambar situasi Nomor 37 tahun 1973 tidakbenar jumlah luasnya, termasuk sebagian tanah penggugat didalamnya, sertaterbukti pula adanya Kepalsuan dalam surat keterangan jual beli (buktilampiran PX), sehingga karenanya sertifikat tersebut diatas walaupun telahmemenuhi prosedur perundangundangan agraria, karenadibatalkan

terutama waktumengadakan suatu perjanjian batal (pengikatan Jual beli Nomor 207/1990, tanggall26 Maret 1990 dengan dasar palsu sebagai landasan Peninjiauan Kembali (PK) ;Bahwa, Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Ihdonesia Nomor 1252K/SIP/1983 dalam putusannya tanggal 9 April 1986 merumuskan, bahwa jualbeli tanah yang dituangkan dalam surat keterangan jual belli hanya ditanda tanganioleh peniual tanoa dibuat dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Notans maupunCamat setelah lahimya Undang Undang Pokok Agraria

Pardede melakukan pengikatan jual beli tanahdengan Akta Nomor 207/1990 dengan termohon peninjauan kembali dengankata lain belum memenuhi unsur jual belli dan bersumber darn surat yangsalarpalsu maka uyjungnya atau akhimya pun salah ;Bahwa, kertas zegel 1963 cap ulang 1965 tanggal jual beli 14 Maret 1963,dibawah tangan, dasar hukum termohon peniniauan kembali bertentangandengan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 3/1960 pasal 43 dan pasal 44.Kepala Desa/Kerio tidak dibenarkan melakukan dan mengetahu

Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum mengenaikeabsahan jual beli tanah yang mendasarkan pertimbangannya padaketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1484 KUH Perdata.Oleh karena jual bell tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkanPenggugat/Terbanding/Termohon terjadi pada tahun 1996, maka berlakuketentuan Undangundang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) berikut aturan pelaksanaannya.Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun1960 jo Pasal 37 Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah sebagai aturan pelaksana dari Undangundang No.5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ( UUPA) ;peralinan hak atas tanah termasuk jual beli hanya dapat dibuktikandengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria (Pejabat Pembuat Akte Tanah/PPAT),sesuail Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 1973 No.72Hal. 12 dari 14 hal.

bidang tanah sebagaimana yang disebutkan diatas diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya yang bernama MateusPlating (almarhum);Bahwa pada tahun 1981 tanahtanah milik perorangan yang berada diKampung Redong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, KabupatenManggarai, termasuk di dalamnya adalah dua bidang tanah milik Bapak MarkusMarak (almarhum) alias Markus Plating (almarhum) sebagaimana yangdisebutkan di atas dilakukan pendaftaran, pengukuran dan pemancangan pilaroleh petugas dari Kantor Agraria

No. 1835 K/Pdt/2010Bahwa pada tahun 1985 di Kelurahan Wali ada Proyek Nasional (Prona)yaitu pensertifikatan atas tanahtanah hak milik perorangan yang dilakukan olehpetugas dari Kantor Agraria Kabupaten Manggarai. Tanahtanah yangdisertifikat dalam Prona tersebut adalah tanahtanah hak milik perorangan yangsebelumnya sudah didaftarkan, diukur dan pemancangan pilar.

namaBapak Markus Marak sebagai pemegang hak sebagaimana yang tercantumdalam Sertifikat No. 18 Tahun 1985;Bahwa mulai dari saat pendaftaran, pengukuran, dan pemancangan pilarsampai pada saat terbitnya Sertifikat No. 18 Tahun 1985 dan Sertifikat No. 42Tahun 1985, baik Tergugat (Yuliana Suset) maupun orang lain tidak pernahmengajukan keberatan baik kepada Bapak Markus Marak (almarhum) sendiri,Tua Golo Kampung Redong, Tua Teno dan Tua Gendang Kampung Redong,Kepala Kelurahan Wali, maupun kepada Kantor Agraria

Mujahit masih Petok/Kohir Nomor226, Persil Nomor 2 seluas 1936 m* menggunakan Akta Perjanjian Jual Belipada tahun 1988 adalah sangat tidak masuk akal dan berlawanan denganperaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19: Setiap perjanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baruatas tanah, menggadaikan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah,sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat olehdan dihadapan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria juga

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;2. Pengugat juga tidak menjelaskan secara jelas akta yang dibuat itu akta dibawah tangan atau akta otentik. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata,pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisantulisan otentik maupuntulisantulisan di bawah tangan. Akta tersebut bentuknya ditetapkan olehMenteri Agraria, juga diperaturan pemerintah. Dan kalau di buat oleh kepalaHalaman 7 dari 15 hal. Put.

;Bahwa perihal surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Maumere menyatakan sebagai Gugatan Hak Milikadalah tidak berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yakni perubahankonversi hak atas tanah di Indonesia.;Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengenal penguasaantanah oleh Pemda sebagai Hak Milik akan tetapi Pemda hanya bolehmendapat hak pakai dan Hak Pengelolaan.

;Dengan gugatan hak milik ini membuktikan Penggugat berkehendakmemunculkan kembali hak eigendom Negara (dalam hal ini PemdaSikka) atas tanah hak milik adat yang oleh UU Pokok Agraria makatidak mungkin lagi diterbitkan hakhak baru atas tanah yang tundukpada hukum barat.;Dengan demikian setiap ada perbuatan suatu hak baru atas tanahyang tunduk atau yang akan ditundukkan pada sistim hukum yanglama (sebelum berlakunya UU Pokok Agraria) adalah batal dan tidakberkekuatan hukum.

berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukanseolaholah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapatmenimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2011 terdakwa berencana untukmengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas18.9804 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau UtaraKabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria

(PRONA)tahun anggaran 2011;Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 324/PID/2021/PTPTKBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihakpemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut kKemudian terdakwasendiri menyadari bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukanpengurusan atau turut dilibatkan

berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Dengan sengaja memakai akta tersebut seolaholah isinyasesuail dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian, perobuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2011 terdakwa berencana untukmengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas18.9804 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau UtaraKabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria

(PRONA)tahun anggaran 2011; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 324/PID/2021/PTPTKmenetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihakpemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut kemudian terdakwasendiri menyadari bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukanpengurusan atau turut dilibatkan

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar dan5. Bupati Lombok Barat.Bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.g.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, perairan tersebut termasukPerairan Pesisir, dimana yang dimaksud Perairan Pesisir adalah laut yangberbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil lautdiukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulaupulau, estuary, teluk dan perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

Dimanaberdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 bahwapemberian hak atas tanah pada perairan pesisir hanya dapat diberikan untukbangunan yang harus ada di wilayah pesisir. Bahwa faktanya obyek sengketaberupa perairan yang tidak ada bangunan diatasnya sehingga tidak ada pemberian hak atas tanah pada obyek sengketa.

Bahwa selama perkawinan antara Almarnhum PEWARIS dan AlmarhumahISTRIPEWARIS telah meninggalkan harta peninggalan berupa: Satu bidang tanah dan rumah yang beralamat di KOTA TANGERANG,berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomer 2836, yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Agraria tanggal 7 November 1987, dengan uraian batassebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi No.14822/1987 tanggal 7Hal. 3 dari 23 hal. Pen.

PP/TNG/Jkt/1986, padatanggal 17 Maret 1986; Akta Nomer 103, tentang Perjanjian Jual Beli Rumah Dan PenyerahanPenggunaan Tanah Diatas Kapling Tanah Matang, yang dibuatdihadapan Notaris Soewardi Poerwohartono, S.H., pada tanggal 17 Maret1986; Akta Nomer 193, tentang Pengakuan Hutang Dengan Jaminan KuasaUntuk Menjual Dan Memasang Hipotik, yang dibuat dinadapan NotarisSoewardi Poerwohartono, S.H., pada tanggal 17 Maret 1986; Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomer 2836, yang diterbitkan oleh KepalaKantor Agraria

Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna memohonuntuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum BapakPEWARIS Bin PEWARIS dan Almarhumah lbu ISTRI PEWARIS BintiPEWARIS dan memohon untuk ditetapkan harta peninggalan berupa satubidang tanah dan rumah yang beralamat di KOTA TANGERANG, berdasarkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomer 2836, yang diterbitkan oleh KepalaKantor Agraria tanggal 7 November 1987, dengan uraian batas sebagaimanadimaksud dalam Gambar Situasi No.14822

Menetapkan harta peninggalan berupa satu bidang tanah dan rumah yangberalamat di KOTA TANGERANG, berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomer 2836, yang diterbitkan olen Kepala Kantor Agraria tanggal 729 209 5 November 1987, dengan uraian batas sebagaimana dimaksud dalam GambarSituasi No.14822/1987 tanggal 7 November 1987, terdaftar atas nama ANAKll PEWARIS (Pemohon Il), merupakan harta peninggalan dari Almarhum danAlmarhumah.7.

Nomor 2699 kK/Pdt/2015pemeriksaan karena objek gugatan dalam perkara ini sangat kabur (tidakjelas) sebab Penggugat tidak bisa menunjukkan ukuran/luas objek tanahyang diakui dimiliki oleh Penggugat yang terkena pembangunan Jalanyang didalilkan dan Penggugat hanya dapat menyatakan batasnya saja.Selain itu Penggugat hanya mendalilkan hak kepemilikan berdasarkansurat keterangan tanah, yang hanya merupakan produk Desa, yangmenurut Undang Undang Pokok Agraria bukanlah salah satu tanda buktikepemilikan

Nomor 2699 K/Padt/2015surat keterangan tanah, yang hanya merupakan produk Desa, yangmenurut Undang Undang Pokok Agraria bukanlah salah satu tanda buktikepemilikan hak atas tanah; Bahwa Penggugat juga tidak dapat menerangkan status asal kepemilikantanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat tersebut, sehingga alas hakPenggugat pada objek sengketa menjadi tidak jelas oleh sebab itu sudahsepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk menyatakan gugatan ini sebagai gugatan

Selain itu Termohon Kasasihanya mendalilkan hak kepemilikan berdasarkan surat keterangan tanahtapi tidak jelas dimana lokasi pastinya karena tidak disertai dengan beritaacara lainnya seperti pengukuran ataupun keterangan saksi sepadan.Selain itu surat keterangan tersebut hanya merupakan produk Desa, yangmenurut Undang Undang Pokok Agraria bukanlah salah satu tanda buktikepemilikan hak atas tanah; Bahwa Termohon Kasasi juga tidak dapat menerangkan status asalkepemilikan tanah yang diakui dimiliki

Nomor 2699 K/Padt/2015ini, akar permasalahan dan penanggulangannya disajikan dalamSeminar Nasional Sengketa Tanah, permasalahan dan peyelesaiannya,di Jakarta 20 Agustus 2003, halaman 45, menyebutkan secara yuridisUndang Undang Pokok Agraria telah menetapkan asasasas pokokdalam pengadaan tanah. Ketentuan hukum tanah nasional mengenaipemberian perlindungan kepada rakyat didasarkan pada prinsipprinsipsebagai berikut:1.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat(1) butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria /KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 TentangIzin Lokasi (Permen Agraria 2/1999) yang menyatakansebagal Berikwthy = Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan BupatiMerauke Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010tentang Pencabutan Izin Lokasi PT Sawit Nusa TimurUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di DistrikJagebob Kabupaten Merauke (P 21 = T5) diterbitkan olehTergugat belum sampai

olehTergugat itu sendiri jika secara nyata nyata didapatifakta bahwa surat keputusan tersebut haruslahdibatalkan dengan penilaian secara objektif, kebijakanyang di ambil tersebut masuk dalam kategori freiesermessen (vide berita acara pemeriksaan saksi Abhlitanggal 19 Agustus 2010) ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan objeksengketa, Tergugat telah mengabaikan aturan dasarsebagaimana yang ditentukan dalam PeraturanMenteri Negara Agraria

sengketa a quo, maka kepadaPenggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya ditetapkan pada amar putusan ;Menimbang, bahwa terhadap lat bukti surat maupunketerangan saksi para pihak maupun pendapat ahli yang tidakdipertimbangkan tetap terlampir serta merupakan ~ satukesatuan dalam berkas perkara ini :Memperhatikan Pasal Pasal dalam UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Peraturan Menteri Negara Agraria

penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas nama Para Tergugat, yangmana proses pembatalan dan Sertipikat Hak Milik bukan kewenanganPengadilan Negeri Pontianak melainkan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak.Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat bertentangan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 716 K / Sip /1973 jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor No. 1198K/Sip/1973, tentang Kaidah Hukumnya berbunyi: Menyatakan batal suratbukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria

(Prof,BOEDI HARSONO; Hukum Agraria Indonesia(Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria,Isi danPelaksanaannya) Jilid 1: Hukum Tanah Nasional, Djambatan,Jakarta; 2003:82).Tindakan hukum yang langsung secara sengaja dimaksudkan untukmengalihkan hak milik kepada pihak lain menurut perundangundangan agraria sebelum berlakunya UUPA WNo.5/1960, untuktanahtanah yang berada dibawah sistim hukum adat, yakni S.1812179 jo ordonanntie onwettige occupatie van landsdomein, S.1812177.6.

., tanggal 10 Juni1) Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan Tergugattidak pernah diberitahukan oleh Penggugat adanya perkara a quo,sehingga secara administrasi perkara a quo tidak tercatatpada Kantor Tergugat ; 2) Tergugat tidak diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Barat untuk menyatakan status quo atas bidang tanahyang diperkarakan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 126ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor

hakadalah tindakan yang kelru dan telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan peraturanHalaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor : 205/G/2011/PTUNJKT.22perundangundangan yang berlaku ve dst ; Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, adapun alasanalasan Tergugatantara lain :1)(1)(2)2) Pemblokiran yang dilakukan oleh Penggugat telah berakhir masaberlakunya, yaitu 30 (tiga Puluh) hari, hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria

Supartidengan Penggugat, tertanggal 12 Desember 2009, yang dimajukanPenggugat sebagai dasar hukum peralihan hak atau jual beli tanah SertipikatHak Milik Nomor : 6073 / Cengkareng Barat, karena perjanjian tersebut tidakmerupakan suatu perjanjian peralihnan hak atas tanah sebagaimana diaturdalam ketentuan tentang Jual Beli Tanah atau peralihan hak atas tanahdi dalam Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 37 dan Pasal 38dan di dalam KUH

Perum Taman Palem LestariBlok.C10, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,serta sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturanperundangan yang berlaku yakni Undangundang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun = 1997,tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran10.Bahwa

Perum Taman Palem Lestari Blok.C10, Kelurahan Cengkareng,Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, serta sudah sesuai dengan kewenanganTergugat yang diatur dalam Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41, serta Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3.

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil PositaPenggugat halaman 9 dan 10 point 26 yang padapokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkansertipikat inlitis telah melanggar ketentuan hukumpasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun1960 Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1993Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1993 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, serta telahmemenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik /AAUPB ( algemene behoorlijk bestuur / principle ofgood administrstion ) sebagaimana yang diuraikanoleh W.

Peraturan MenteriNegara Agraria / /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 3Tahun 1997 serta : a. Telah sesuai dengan Asaslegalitas; b. Tidak berbuat Sewenang wenang (De tornementde pouvoir) ; c. Tidak berbuat sekehendak hati(Willekeur) ; d. Sesuai dengan Asas Asas Umum PemerintahanYang Baik(AAUPB); eer ee eeeAtas dasar uraian tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim yang mengadili perkaraini berkenaanmemutus: 1. Menerima jawabanTergugat; 2.

RagoanDjafar, Nomor. 61 atas nama H.DjafarSidik, S.H kemudian dialihkan ke IdaKafarina, Nomor. 62 atas nama Pramawati,dan Nomor. 63 atas nama Siti Syamsiahselanjutnya dialihkan ke Ir.ChairilAnwar; Untuk memperoleh sertipikat hak = atastanah tersebut , harus melalui proses danmemenuhi persyaratan sesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria Nomor.5 Tahun 1960jo.Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24tahun 1997.

dimana Kantor Pertanahan secarainstitusional adalah suatu lembaga yang ditunjuk dandiberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hakatas tanah, dengan demikian secara yuridis normatif72Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkanSertipikat objek sengketa aquo; ++ 222 Menimbang, selanjutnya Pengadilan akanmempertimbangkan dari segi prosedural penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 61/Tamansari vide BuktiT.Il.Intv 22 (objek sengketa) merujuk pada ketentuanPasal 19 Ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria

Apakah terdapat fakta bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenguasai lokasi Objek Gugatan01 a quo, setidaktidaknyamenguasai lokasi yang dimaksud Posita Angka 3 di atas,sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2)angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan (Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut PerkaBPN No. 9/1999), yaitu sebelum

Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan MenteriNegara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, jo. Peraturan KBPNNo. 1 Tahun 2011, sudah sesuai dengan Prosedur yang berlakusesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan serta telahmemenuhi unsurunsur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2)UndangUndang No.9 Tahun 2004 yakni ;a.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 joPeraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999,Jo. Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011, diterbitkanlahSertipikat untuk menjamin adanya status kepastian hukumterhadap tanahtanah yang dimiliki oleh masyarakat .b.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, jo.

KepalaDirektorat Agraria Provinsi Sulawesi Utara, yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Manado tidak dapatmenyanggupi untuk menyediakan tanah Ex Verp. No. 1947 yang terletakdisekitar/di sepanjang jalan Wolter Monginsidi untuk dijadikan komplexperumahan Dosen.

Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatan danakhirnya berdasarkan gambar situasi tanggal 571976 No.88/1182/1976, kantor Sub. Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatantelah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 4380 atas Objek Sengketadimaksud tersebut pada tanggal 6 April 1978 atas nama HADI BUSTAM;6.

Hadi Bustam dan atau Para Penggugat tidak ataubelum memanfaatkan Objek Sengketa sejak pembelian Objek Sengketadimaksud, namun menurut hukum hak atas Objek Sengketa dimaksudtidak akan hilang karenanya, mengingat kedudukan Hak Milik adalah hakturun menurun, terkuat dan terpenuh, sebagaimana ketentuan Pasal 20UndangUndang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang berbunyi: "Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatandan Selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatanmelakukan perubahan nomor yaitu menjadi Sertifikat No. 4176. Olehkarena itu untuk membuktikan kebenaran asal usul tanah objeksengketa dan keabsahan penerbitan kedua sertifikat tersebut di atasKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan harus ditariksebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;3.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun 1960 Tentang Agraria berbunyi " Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat pasal 6 ", Selanjutnya dalam oleh Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Agraria yang menyebutkan bahwa Hak milik ( adat )atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perseoranganatas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayatmasyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selanjutnya da Dalam Pasal 5Undang Undang No. 5 Tahun 1960 dinyatakan " Hukum agraria yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dst "Oleh karena itu meskipun status tanah milik Para Tergugat Konpensitersebut sebagai tanah hak milik adat, akan tetapi undangundang tetapmenjamin dan memberikan perlindungan kepada Para Tergugat Konpensiatas kepemilikan tanah tersebut;6.

No. 643/PDT/2016/PT.DKIPasal 19 PP No. 10 tahun 1961Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atastanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,manggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atastanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatuakte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjukoleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah Ini disebut : pejabat).

SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. VI/9/Ka/64tanggal 10 April 1964 tentang Penguasaan wilayahseluas 350 Ha letak di Kelurahan Rawasari, KecamatanSalemba, Kawedanan Matraman, Daerah Khususlbukota Jakarta Raya;c. SK Gubenur Kepala Daerah Chusus lbukota DjakartaRaja No. x/3/14/1964 tanggal 24 Agustus 1964 tentangPenugasan Yayasan Perumahan Pulo Mas untukmelakukan pembebasan tanah dan pembangunanproyek perumahan Pulo Mas di daerah Pulo Mas.d.

, Sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya (Jilid Hukum Tanah Nasional), cetakan kesepuluh (edisi revisi2005), penerbit Dijembatan, halaman 67 menyatakan sebagaiberikut:gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenapara penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25tahun, harus~ dianggap menghilangkan haknya(rechtsverwerking).

Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentangPelaksanaan Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria.c. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal Konversi HakHak Barat.d.

No. 643/PDT/2016/PT.DKIe SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.VV9/Ka/64 tanggal 10 April 1964 tentangPenguasaan wilayah seluas 350 Ha letak diKelurahan Rawasari, Kecamatan Salemba,Kawedanan Matraman, Daerah Khusus lbukotaJakarta Raya;e SK Gubenur Kepala Daerah Chusus loukotaDjakarta Raja No.

(enam belas ribumeter perseg)).Bahwa proses terbitnya objek sengketa a quo diduga kuat Tergugat tidakmematuhi atau berpedoman pada ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria (UUPA) Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluaskurang lebih 16.000 m?

(enam belas ribumeter persegi) belum pernah dipindahtangankan atau dijual oleh ParaPenggugat kepada siapapun atau pihak manapun.Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telahmemasukkan tanah milik Para Penggugat tersebut kedalam objek sengketaa quo.Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran

(enam belas ribu meter persegi) tersebut diatas;Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telahmelanggar ketentuan asasasas umum pemerintahan yang baiksebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang PTUN yaitumengenai asas kepastian hukum, asas tertiob penyelenggaraan administrasinegara, asas kecermatan/ketelitian, dan asas profesionalitas sertabertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun

sampai 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan)yang pada intinya mendalilkan penerbitan sertipikat a quo telah melanggarPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut :a. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikat a quo telah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;b. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikatsertipikat a quo mempedomaniUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

perkara a quo telah daluwarsa untukmengajukan keberatan ataupun gugatan atas penerbitan objekperkara, untuk itu Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas tidakmemiliki kepentingan hukum atas objek perkara a quo;Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dalam gugatanPara Penggugat pada bagian E poin 2 yang mendalilkan bahwa prosesterbitnya objek perkara a quo diduga kuat tergugat tidak mematuhi atauberpedoman pada ketentuan UU Nomor 5 tahun 1961 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria

Bahwa atas permohonan pengukuran atas tanah tersebut, makaturut Tergugat/dahulu sub direktorat Agraria Kabupaten Butonmenyuruh/menyodorkan formulr berupa isian biayabiayapengukuran untuk dipenuhi oleh Penggugat ;. Bahwa atas formulir yang disodorkan turut Tergugat (dahulu subDirektorat Agraria Kabupaten Buton) maka Penggugat membayar biaya pengukuran kepada sub Direktorat KabupatenButon tahun 1973, Penggugat membayar biaya pengukuranHalaman 3 dari 48 Putusan Nomor 26/PDT.G/2015/PN.

Djafar/Penggugat diDesa Kaisabu Baru, Kecamatan Wolio pada tanggal 28 november1973;Bahwa tanah tersebut pada tahun 1973 Tergugat II (dahuluDirektorat Agraria, sekarang Badan Pertanahan Nasional) telahturun melakukan dan pengukuran mana telah dikeluarkan gambarsituasi (GS) pada tanggal 15 november 1973 dan ditanda tanganioleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton An. Abd.Rahman yang menjelaskan tanah/kebun tersebut milik PenggugatI/Ny. Tayba M.

Rahman (dahulu sebagai Kepala Sub Direktorat AgrariaKabupaten Buton tahun 1973), surat kKesaksian mana dibuat padatanggal 26 januari tahun 1999 menjelaskan bahwa: 1) dalamtahun 1973 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton (Bapak ZainalArifin Sugianto) memerintahkan kepada saya selaku KepalaSubdit Agraria Kabupaten Buton untuk mengadakan penertibanatas tanahtanah di Kabupaten Buton dengan dititik beratkanpada tanah pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidupmasyarakat; 2) atas dasar perintah Bupati

sebidang tanah dengan luas 7.500 M2 diKelurahan Kadolokatapi Kota Administratif BauBau KecamatanWolio Kabupaten Daerah Tingkat II Buton;Bahwa Penggugat dan Penggugat Il sebagai pemilik tanahtersebut telah membayar pajak kepada negara (petunjuk yuridisatas hak) dan telah dibayar sejak tahun 1973 sampai dengansekarang, sedang Penggugat II membayar pajak kepada negara(petunjuk yuridis atas hak) sejak tahun 1979 sampai sekarang;Bahwa berdasar gambar situasi (GS) yang dikeluarkan olehKepala Sub Direktorat Agraria

Pelanggaran terhadap pasal 27 UndangUndang no.5 tahun 1960tentang Pokokpokok Agraria yang secara tegas menegaskan hak milikatas tanah dapat dihapus/dibatalkan apabila:Tanah tersebut menjadi Tanah NegaraPencabutan Hak atas tanah yang berdasarkan Pasal 15Karena penyerahan secara suka relaDitukarkan/digantiKarena berlaku pasal 21 ayat (3), pasal 26 ayat (3)oe YP SSTanahnya musnahBahwa Tergugat menyatakan hak milik no.1065 atas nama JohanRumuy (Penggugat) telah dibatalkan tapi tidak memenuhi salah satuketentuan

AdministrasiPemerintahan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asasyang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yangbenar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraanPemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara.Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tahapanpengumuman sesuai yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) PeraturanMenteri Negara Agraria

Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sesuai denganPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan PembatalanHak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 104 yaitu:(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hakdalam rangka pengaturan penguasaan tanah.(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbikan karena terdapat

Aspek Kewenangan;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo. Keputusan Presiden Nomor26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Tergugat memilikikewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundangundangan untuk memproses serta menerbitkan objek sengketa a quob.

BuktiP4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Tanda bukti PenerimaanSurat perinal Mohon untuk Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku Nomor : 424/81/IV/2018, tanggal 16 April2018, perihal : Permohonan ditinjau Kembali PembatalanSertifikat Hak Milik Nomor : 1065;Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 9/G/2019/PTUN.ABNa6.Bukti P5Bukti P6Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat dari Jonan Rumuykepada

bahwa objek sengketamerupakan harta peninggalan warisan orang tua Penggugat bemamaLasaehe yang diolah sejak tahun 1962 hal tersebut adalah tidak benar dantidak berdasar, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalahmilik Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggarasecara fisik menguasai objek sengketa berdasarkan bukti otentik SertifikatHak Pakai Nomor 102 tahun 1998 dan Nomor 103 tahun 1998 yangberdasarkan UndangUndang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria

Fotokopi Gambar Situasi Hak Pakai yang diminta oleh LASAEHE atastanah Negara yang disahkan dan disetujui Kepala Kantor Agraria Dati IlKendari/Ketua Panitia Pemeriksa Tanah atas nama BARUGA TEKAKAserta ditandatangani oleh Kepala PU. Dati Il Kendari atas nama LAMUSE,serta diukur/digambar oleh juruUkur P.U. Kendari atas nama ABD.

KadiBahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Lasaehe yangsaksi ketahui karena pada tahun 1969 Saksi tinggal dirumahnyaLasaehe sampai dengan tahun 1974;Bahwa tanah tersebut Lasaehe jadikan empang dan Saksi juga ikutmembantu Lasaehe membuat empang ditanah ituBahwa atas tanah tersebut ada suratnya yakni Hak Pakai atas namaLasaehe dan saksi tahu karena pada tahun 1970 Lasaehe perlihatkansurat tanah Hak Pakai dan ada tanda tangan dari agraria namun tanahtersebut belum ada sertipikatnya;Bahwa

mempertimbangkan dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objeksengketa yang terletak di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat KotaKendari yang merupakan harta peninggalan/warisan orang tua penggugatbernama Lasaehe dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya akan tanahobjek sengketa Penggugat telah mengajukan Gambar Situasi Hak Pakai yangdiminta oleh LASAEHE atas tanah Negara yang disahkan dan disetujui KepalaKantor Agraria

UU Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria telah menyatakannak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selamatanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu:Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut telah dapat disimpulkanadanya waktu tertentu yang mengatur pemberian hak pakai ataupun sepanjangtanah tersebut dipergunakan sesuai pemberian hak pakai yang dimohonkan;Halaman 28 dari 33 PutusanNomor21/Pat.G/2016/PN.