(tiga) perusahaan tersebutternyata dari perijinan Hak Guna Bangunan No.23 (HGBNo.23) yang dikeluarkan Direktorat Agraria PropinsiJawa Barat tanggal 9 April 1977, Sertifikat HGBtersebut ditandatangani oleh Kepala Sub DirektoratAgraria Prop. Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri(bukti P.19) ;14. Bahwa dasar penguasaan tanah tersebut oleh PT.

Curug, KabupatenTangerang tanggal 23 Nopember 1976 no.70/II 5/11/1976dan atas dasar tersebut Direktorat Agraria ProvinsiJawa Barat langsung menetapkan tanah tersebut tanahyang dikuasai oleh Negara dan Permohonan Hak GunaBangunan di atas tanah hak milik No.3/Jatake Persil 87tersebut dipergunakan untuk Industri Batere kendaraanbermotor cq ACCU (Bukti P.19) ;16.Bahwa atas dasar permohonan HGB tersebut KepalaDirektorat Agrarian Prop.

Agraria Kab. Tangerangtanggal 06121976 no.669/subdit/pht/hgb/1976, suratketerangan pendaftaran tanah tanggal 27081975no.157/subdit/p.t.2/vid/1975 surat pemeriksaan tanahtangal 25111976.

Maka berdasarkan Keputusan MenteriDalam Negeri tanggal 14 Maret 1977 nomorSK.116/HGB/DA/77 diterbitkan Hak Guna Bangunan No.23,(bukti P.19) padahal HGB nomor 23 menggunakan tanahsertifikat hak milik nomor 1/Djatake cq tanah hak milikPieter Sondakh ;17.Bahwa atas dasar surat Keputusan persetujuan KepalaDirektorat Agraria Prop.

Gandasari, Kota Tangerang ;18.Bahwa sesuai perijinan Hak Guna Bangunan (HGB no.23)tanggal 9 April 1977 atas dasar surat KeputusanPersetujuan Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Baratno.A958/Dit.Pht/HGB/1976 tanggal 19121976, tanah yangdigunakan HGB yang digunakan HGB No.23 adalah tanahsertifikat hak milik no.3 persil 87 yang terletak diKp. Dumpit Rw.06 Desa/Kel.

Putusan Nomor 399 K/TUN/201318.19.pereturan menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor. 3 Tahun1997;Pasal 13 menyatakan:(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melaluipendaftaran tanah secara sistemetik dan pendaftaran tanah secarasporadik;(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencanakerja dan dilaksanakan di wilayahwilayah yang ditetapkan olehmenteri;(3) Dalam hal suatu Desa/Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayahpendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana

Putusan Nomor 399 K/TUN/2013diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dnegan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu:19.1.19.2.Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahn Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat (1), yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 13Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkaan dankebenaran data yuridis dan

perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tentangpenerbitan kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa, ternyata Tergugattidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan datafisik teradap permohonan Hak Milik atas bidang tanah yang menjadidasar Sertifikat Objek Sengketa baik dan benar menurut hukum;Bahwa Kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan olehTergugat terdapat Cacat hukum Administratif, sebagaimana yangdiuraikan oleh Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria

/Kepala BadanPertanahan Nasional No.9 Than 1999 Tentang Tata Cara pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9Tahun 1999 pada Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:Pasal 107Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) adalah:a.

Peralihan suratsurat tanah yang dilakukan oleh Tergugatll Intervensi/TerbandingI/Termohon Kasasill sudah menyalahi aturan Pasal 19 UU No.5 Tahun1960 UUPA jo PP No.24 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanMeneteri Agraria/Kepala BPN R..

BiawaoKec.Kota Selatan Kota Gorontalo.Sekarang tidakdiketahui pasti tempat tinggalnya diwilayah Al,Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;Badan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI Cq KantorWilayah BPN Propinsi Gorontalo Cq Kantor PertanahanKota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh ILKHAMMOODUTO, SH, Kepala seksi Sengketa, Konflik, danPerkara Kantor Pertanahan Kota Gorontalo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember2016 dan surat tugas tanggal 21 Desember 2016,Selanjutnya

Bahwa obyek perkara dimaksud telah dibatalkan hak miliknya sesuaidengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 12 / VIII1998 Tentang Pembatalan HakMilik Nomor 199/Biawau tercatat atas nama Suleman Naue ;7.

Bahwa secara defacto penguasaan fisik atas tanah Negara besertapemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah telah memenuhipersyaratan sesuai UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 danPeraturan Pemerintah Nomro 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah serta Peraturan yang terkait didalamnya serta wajib untukdiberikan perlindungan hukum;Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat XII mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan para

Bahwa secara de facto Penguasaan Fisik Atas Tanah Negarabeserta, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah telahmemenuhi persyaratan sesuai UndangUndang Pokok Agraria Tahun1960, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan peraturanperaturan terkait lainnya sertawajib untuk diberikan perlindungan hukum;6.

HendrikBudiman Meliangan Dkk (12 orang) tanggal 28 November 1998, diberitanda T.1.21;Fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 12VIlIl1998 Tentang Pembatalan Hak Milik No.199/Biawao tercatat atas nama Suleman Naue Terletak di KelurahanBiawao Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo Provinsi SulawesiUtara, diberi tanda T 1.2 2;Fotocopy Pengumuman surat kabar Manado Post No.630.11820/1998Tentang Pembatalan Sertifikat yang dimuat di Surat Kabar Manado Posttertanggal

KEMINDO PRATAMA
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kemindo Pratama, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok CNo. 19 RT 002/ RW 015 Tanjung Priok , Jakarta Utara,Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota JakartaUtara, DKI Jakarta , sebagai Terbantah V;Pemerintah Republik Indonesia C.q Kantor Kementeri Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahan Nasional R.I C.qKantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat C.qKementeri Agraria dan Tata Ruang / KantorPertanahan Kota Bogor, yang beralamat di JalanAhmad Yani

Pemerintah Republik Indonesia C.q Kantor Kementeri Agraria dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional R.I C.q Kantor Kementeri Agrariadan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat C.qKementeri Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kota Bogor, yangberalamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor dan selanjutnyadisebut Pihak Turut Terbantah ( Satu ).Adapun yang menjadi dasar Bantahan dari Pembantah , adalah sebagaiberikut :1.

. , sebagaiTergugat I;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional,Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, bertempattinggal di Jalan Ruhui Rahayu II Kelurahan SepingganBaru, Kecamatan Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan. , sebagai Turut Tergugat Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27September 2018 yang

Balikpapan Selatan danAwalnya berasal dari Pemilik Pertama bernama DARMO dengan caramelakukan BARTER / TUKAR GULING dengan sebuah sepeda motor VespaKT 6448 AF milik Penggugat dan hal tersebut berdasarkan Tanda Terimaantara Istri Penggugat dengan DARMO sebagai Pemili Tanah dan Bangunantersebut tanpa adanya suratsurat terhadap tanah yang dimaksud Penggugatdalam Perkara a quo.Bahwa hal tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria

Hal tersebutTergugat ungkapkan dengan dasar seturut aturan yang berlaku diINDONESIA yaituUndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi maka perpindahan hakatas tanah hanya dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat di depanPejabat Pembuat Akta Tanah dan disaksikan sekurangkurangnya 2(dua) orang saksi .Bahwa bagaimana mungkin perpindahan HAK atas sebuah Tanah danBangunan hanya berdasarkan

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah Pemilik SAHsecara Hukum seturut Peraturan Hukum di Indonesia yaitu UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria joPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran sebuahTanah dan Bangunan Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 atasnama Pengugat Rekonfensi / Tergugat Konpensi yang terletak di Jalan RuhulRahayu Komplek RSS Damai III Blok D 1 Nomor 228 , RT. 008 , KelurahanGunung Bahagia , Kecamatan

MahkamahAgung Nomor 952K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa jual beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam KUH Perdata atau hukum jual belidilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepalakampung, maka syaratsyarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidakmengenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam KUH Perdata / hukumadat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria.Menimbang bahwa Semenjak berlakunya undangundang No. 5 Tahun1960 tentang pokok agraria

., Advokat, berkantor diJalan Andi Tonro IV, Perumahan Puri Andi Tonro Nomor 11,Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/TergugatI/Pembanding;Il.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAHPERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Cgq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, yangdiwakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Achmad Kadir,S.H.

Kantor Net Work Regional Kawasan TimurIndonesia dan Pemohon Kasasi II Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan ProvinsiSulawesi Selatan, Cq.

Kantor Net Work Regional Kawasan Timur Indoneisa dan PemohonKasasi II Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanCq.

KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA danPemohon Peninjauan Kembali II MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHANPROVINSI SULAWESI SELATAN Cq.

KANTOR NET WORKREGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA dan Pemohon Peninjauan Kembali ITMENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SULAWESISELATAN Cq.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria junctoPasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, secara tegas dinyatakan bahwa:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, makapihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut

Agung Republik Indonesia melaluikeputusannya tanggal 5 September 1975 Nomor Register 716K/Sip/1973 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwapengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah sematamata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan PendaftaranTanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatanPenggugat mengenai pencabutan dan pembatalan sertifikat tidak dapatditerima:Bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

Sementara menurut Budi Harsono hak ulayat adalah hak darisuatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yangmember wewenangwewenang tertentu kepada penguasa adat untukmengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukumtersebut;Pengaturan masyarakat hukum adat ditetapkan berdasarkan PeraturanMenteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan HakKomunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat YangBerada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 s/d Pasal 5 yang menyatakanMasyarakat

Penguasaan tanah seluas 307 Ha (tiga ratustujun hektar are) oleh Pemohon PK secara hukum sah karenadidasarkan pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;. Bahwa keterangan saksi Termohon PK yaitu Sdr. Ambrosius Titiahy sejakTahun 1964 sebagai juru tulis/Sekretaris Pemerintah Negeri Makariki.

Demikian pula dalilPara Termohon PK yang menganggap Pemohon PK (Tergugat Il)melakukan penyerobotan tanah adalah tidak benar, karena penguasaantanah Kebun Percobaan Makariki berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1Tahun 1982 (telah diterbitkan sertifikat pengganti berdasarkan Sertifikat HakPakai Nomor 00001 tanggal 28 Oktober 2014) telah memenuhi prosedurkepemilikan tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria juncto Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun

Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta ;2. BupatiKepala Daerah Kabupaten Sleman ;3. Asisten Wilayah Depok ;4. Ketuadan Wakil D.P.R K.G.R Kelurahan Caturtunggal ;5. Carik Kelurahan Caturtunggal ;6. Puterpa Asisten Wilayah Depok ;7.

Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27Mei 1975 No.952 K/Sip/194 dinyatakan : Jual beli sudah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalamKUHPerdata atau Hukum Adat, Jual Beli dilakukan menurutHukum Adat secara rieel dan kontan diketahui oleh KepalaKampung (contante handeling), syaratsyarat dalam Pasal 19 dariPP No.10 tahun 1961 tidak mengesampingkan syaratsyaratuntuk jual beli dalam KUHPerdata/Hukum Adat melainkan hanyamerupakan syarat bagi Pejabat Agraria ;2.

KEPPRES No.33 tahun 1984, ialah : Bahwa UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun1960 dinyatakan baru berlaku penuh di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta terhitung sejak dimulai pada tanggal 1 April 1984 ;Namun Pihak Kelurahan (Tergugat) lalai dan tidak beritikad baikuntuk melaksanakan kewajiban sebagai Penjual, sehinggaPenggugat sampai sekarang sudah 45 (empat puluh lima) tahunatau lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya menguasai tanahsecara sah melalui jual beli tunai (contante handeling)

maka dengan demikian Tergugat telah melakukanwanprestaSi ................10.11.11wanprestasi terhadap pernyataan bersama tanggal 9 Februari 1966dimaksud ;Bahwa oleh karena untuk proses peralihan hak dari tanah kas desakepada Penggugat sebgaimana diatur dalam Surat Pernyataantanggal 09 Februari 1966 adalah wewenang dan tugas dari KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (Turut Tergugat)dan dalam Surat Pernyataan tersebut adalah diketahui, disetujuidan juga telah ditandatangani oleh Kepala Agraria

Perorangan (Persoonlijk) yang pada saat itu tepatn yatanggal 09 Februari 1966 ;Bahwa dalam pelaksanaan Jual Beli atau Proses Pelepasannyatidak benar dilaksanakan secara diam diam namun justrudilakukan secara terang benderang (Openbaar) di Balai DesaCaturtunggal dihadapan Kepala Kampung, ditambah lagi denganDisaksikan, Diketahui dan Disetujui oleh 8 (Delapan) orangPejabat Pemerintah Setempat dengan membubuhkan tandatangannya diatas Surat Perjanjian / Kesepakatan (vide : Bukti P2) yaitu :1) Kepala Dinas Agraria

Solidah sebagai pembeli dengan Edi, Usman, Rusdi danMarzuki sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuanketentuan hukumyang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Hak milik dapat beralihdan dialihkan kepada pihak lain, dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan

Solidah sebagai pembeli dengan Edi,Usman, Rusdi dan Marzuki sebagai Penjual tersebut telah sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi : Hak milik dapatberalih dan dialihkan kepada pihak lain, dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi: Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan

Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Nasional RI sekarang Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang adalahlembaga administrasi yang tugasnya hanya mencatatkan mengenai hakhakkeperdataan seseorang.

dalam menerbitkan objeksengketa pertama (vide bukti P27 identik P.Int8 identik T I2 identik T.II10identik T.Il int14;Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memberikanpertimbangan hukum halaman 34 alinea ke1 dan alinea ke2 yang berbunyiyaitu:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempedomani ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 4 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Najmiah terakhir atas nama Haji Tautban Ansar Nur;Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 92 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 jo.Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor; 7 Tahun 1998 tentang kewenangan menandatangani Buku Tanah, suratUkur dan Sertipikat dikaitkan dengan objek sengketa kedua (vide bukti T.II Int 15) Majelis hakim tingkat banding berpendapat secara locus, temporis, sertamateriil Kepala kantor

Putusan Nomor 269 K/TUN/2015yang berpedoman Pasal 73, 74 dan 75 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Rl Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan dan berpedoman pada Pasal 92 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang KewenanganMenandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat, namun Majelis HakimTingkat Banding

Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Secara prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa pertamaberdasarkan ketentuan Pasal 73, 74 dan 75 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajiandan Penanganan Kasus Pertanahan dan Penerbitan Objek Sengketa Keduasesuai Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentangkewenangan

Kematian No.100 / 62 / DST KET / IV / 2012 atasnama Mislin Gunding, tertanggal 30 April 2012.......... ( Bukti T.ILI 9 );2510 Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.100 / 62 / DST KET / IV / 2012 atasnama Punadin Jawi, tertanggal 30 April 2012........... ( Bukti T.II.TI 10);Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materaisecukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya;BUKTI SURAT TERGUGAT IV: 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaMiUStarn icc ccesesescsccccccccsssssscscecccsscsssssesceccssseeeenens ( Bukti T.IV 1 );2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65. Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaBerail.......ccccceccccccccccssssssscccccccesssssssscccccsssssensssesesess ( Bukti T.IV 2 );3 Fotokopi Peta Lahan Sengketa H.Fauzan, Luas 240.000 m2 Desa Sungai Tendang,Kec.

Kumat.....ccccccccccccccsssssssscccccccescsssescscccccsseueenens ( Bukti T.IV 3 );4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65. Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepadaPa Saramaliii.....ccccccceescsccccccccssssssscccccscsueeessssccesesees ( Bukti T.IV 4 );5 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 /H / 1/65.

pada intinya Tergugat IVmenyatakan bahwa obyek sengketa berada di wilayah Desa Sungai Tendang, sedangkanTurut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa berada di Kelurahan Kumai Hulu, danhal ini juga menjadi permasalahan bagi Para Penggugat yang merasa bahwa lokasi tersebutberada di Kelurahan Kumai Hulu, namun Tergugat I,IJ, dan II merasa bahwa lokasitersebut berada di Desa Sungai Tendang;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV yaitu FotokopiSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Kalimantan Tengah, No.A110 /990 /H/ I/ 65.Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepada Mistar / Bukti T.TV 1, FotokopiSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah, No.A110 /990 /H/ 1/65.Tertanggal 20 September 1965 yang ditujukan kepada Beraih / Bukti T.IV 2, FotokopiPeta Lahan Sengketa H.Fauzan, Luas 240.000 m2 Desa Sungai Tendang, Kec.Kumai /Bukti T.TV 3, Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Tengah,No.A110 /990 / H / I / 65.

Kementrian Agraria dan TataRuang/ Kepala BPN RI.Cq. Kepala Kantor BPN Jawa Barat. Cq.Kepala Kantor BPN Kab Subang, berkedudukan di Jalan MayjendSutoyo No. 44 Subang, sebagai TURUT TERBANDING IV semulaTURUT TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca:1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7Januari 2020 Nomor 13/PEN/Pdt/2020/PT. BDG, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2.

Bahwa tindakan Turut Tergugat II sebagai PPAT/Camat Pamanukan melanggarsyaratsyarat teknis, formil dan yuridis sebagaimana diatur dalam:1) UU No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;2) PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;4) PPNo. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.03 Tahun 1997 tentangKetentuan

Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 2006 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;7) UU No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;19.

kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatanlain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksuddan tujuannya;(2) Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPATtidak diperbolenkan memuat katakata sesuai atau menurutketerangan para pihak kecuali didukung oleh data formil;(3) PPAT tidak berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasaridata formil:Faktanya ada kesalahan kKepemilikan tanah, data surat tanah, SPPTtanah, dan Persil dan C tanah;Bahwa menurut Pasal 100 Permen Negara Agraria

patut dipertanyakan dan patut diperiksa apakah Penggugatberkewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing, Karena hal tersebutberkaitan dengan ketentuan UdangUndang:Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu:Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebuttanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, baik sendirimaupun bersamasama dengan orang lain serta badanbadan hukum;Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria

PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----------------------------------------------
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 971/Kelurahan Pandang-Pandan tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00557/Pandang-Pandang/ 2009 tanggal 8 Oktober 2009, luas 3083 M² atas nama Hajjah Yusnani Tadjuddin, bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria

Tjulla Dg.Bombong mengajukan permohonan hakpada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Gowa dengan dasar riwayat tanahmerupakan tanah milik Indonesia Persil 2 a DIl Kohir 176 Cl atas tanah yg terletak diDesa Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada tanggal 23Agustus 1976 diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 55 / Katangka tercatat pertamasebagai pemegang hak adalah Sadr. Tjulla Dg.Bombong. Kemudian pada tanggal itujuga ...juga dialinkan kepada Sdr.

Pasal 95 dan Pasal 96Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997.

Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997)sehingga akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti peralihan hak.

/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 ; Menimbang, ...40Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 mengenai Tata CaraPenggantian Sertipikat Hak Atas Tanah Pasal 3 dinyatakan bahwa Dalammelaksanakan penggantian sertipikat Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksasertipikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokannya terhadap buku tanah,surat ukur/gambar situasi, Petapeta, warkah dan daftar isian lain yang bersangkutan

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 971/Kelurahan PandangPandan tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00557/PandangPandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009, luas 3083 M2 atas nama Hajjah Yusnani Tadjuddin,bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah

No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,maka harus tunduk pula kepada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPutusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.MTR.

No. 10 Tahun1961 Tentang Pendaftaran Tanah, "setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai Tanggungan, harus dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Sselanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut Pejabat), Akta tersebut bentuknyaditentukan oleh Menteri Agraria, yang masih berlaku sebelum digantikanoleh ketentuan Pasal 37 ayat

Halaman 14 dari 53 HalamanTergugat tidak menggunakan bukti peralinan hak yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang sekarangdikenal dengan PPAT, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketamelanggar ketentuan pasal tersebut diatas dan oleh karenanya jugasecara hukum sangat beralasan dan berdasarkan hukum ObyekSengketa harus dibatalkan ;8.

Peraturan menteri negara agraria Nomor 3Tahun 1997, Tentang tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran ;Tanah di seluruh Indonesia, Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata caraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang menjadi obyek sengketatersebuttelah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakudan sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ( AAUPB )terutama asas kecermatan. ; Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan

Penggugat:
1.Muhibah
2.Beni sintaro
3.Nurcholis Majid
4.Zaenal Zaxtse
5.Dwi Anung Muharini
Tergugat:
1.Mugia Asih
2.Erni Rahayuningsih anak dari Alm Endang Kosyara
3.Pairin
Turut Tergugat:
1.Kantor Desa
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Pangandaran

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Pangandaran, beralamat di Jalan Sidamulih No. 138Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Member!

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR' WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT Cq. KANTORPERTANAHAN KABUPATEN AGAM, beralamat di jalan Sudirman LubukBasung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. SUFARMI, S.H.Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Agam, 2. GLANOVIX ADRYZEB Z, S.H.Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, 3.

Parlindungan, Pengertian Hak Pengelolaanadalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidak ada istilah di dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA). Secara tidak langsung Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria,pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dari hak menguasai darinegara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan, sehingga ada kemungkinandibuka untuk menerbitkan hak baru.

dalam PeraturanMenteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi HakPenguasaan Atas Tanah Negara Dan KetentuanKetentuan TentangKebijaksanaan Selanjutnya;2.

Pemberian hak atas tanah berasal dari tanah negara yang diberikan melaluipermohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;Menimbang, bahwa yang menjadi Kewenangan Subjek Hak PengelolaanPasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang PelaksanaanHalaman 41 PUTUSAN Nomor 30/Pdt.G/2018/PN LbbKonversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan

Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.Menimbang, bahwa Pemberian Hak Pengelolaan Pasal 70 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, lebih lanjut menjelaskan terkait tata cara permohonan HakPengelolaan yaitu permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri melaluiKepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yangbersangkutan.

Kementrian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor WilayahAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi UtaraCq. Kantor Pertanahan Kota Manado, Alamat : JI. Pumorow No. 308 KelurahanTingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado.Selanjutnya disebut Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :MNDHalaman 1 dari 48 halaman putusan Nomor 37/PDT/2018/PT1.

terpenuhinya salah satu syarat tersebut mengakibatkan perjanjian bataldemi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1335 dan Pasal 1337 KitabUndang Undang Hukum Perdata mengenai batalnya suatu perjanjianDapat tergugat jelaskan bahwa sebagaimana jelas tersebut dalam gugatanPenggugat yang secara tegas menyatakan bahwa penggugat adalahberkewarganegaraan belanda , dan sesuai dengan aturan yang termuat dalamdalam Pasal 1 tentang asas kebangsaan sejalan dengan pasal 9 Jo pasal 21ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria

harus menjelaskan terkait dasar dasar atauhak hak dari Penggugat sebagaimana ditentukan dan diatur dalamketentuan perundang undangan di Indonesia mengenai Penanamanmodal asing yakni sebagaimana termuat dalam Undang UndangNomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PenanamanModal), serta terkait jenis usaha Penggugat yang akan menggunakanTanah di indonesia mengingat status Penggugat sebagai warga negaraasing dihubungkan dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok agraria

Penggugat sebagaimana ditentukan dan diaturHalaman 13 dari 48 halaman putusan Nomor37/PDT/2018/PT MNDdalam ketentuan perundang undangan di Indonesia mengenaiPenanaman modal asing yakni sebagaimana termuat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPenanaman Modal), serta terkait jenis usaha Penggugat yang akanmenggunakan Tanah di indonesia mengingat status Penggugat sebagaiwarga negara asing dihubungkan dengan Undang undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok agraria

KepulauanBunaken, hal mana Pendapat Tergugat ini selain berdasarkan padakenyataan yang ada, juga sejalan dengan ketentuan Perundang undangan yang ada di Indonesia, Penggugat sebagaimana diterangkanterkait identitas Penggugat dalam Gugatan Penggugat adalah sebagaiwarga negara belanda, sepengetahuan tergugat juga Penggugat tidakpernah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia,olehnya jelas sebagaimana termuat dalam Undang undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok agraria

>Bahwa saksi tidak tahu sengketa kedua belah pihak tetapi saksi hanyadimintai pendapat mengenai tanah bekas gogol yaitu Persil Nomor 106yang luasnya 1750 m2, Persil Nomor 136, Persil Nomor 139 yangluasnya 5600 m2 dan Persil Nomor 133 yang luasnya 1650 m2 yangtercantum dalam SK Inspeksi Agraria Jawa Timur atas namaTARWIYAH bin P.

TARWITI;Bahwa tanahtanah tersebut terletak di Desa Sugihwaras, KecamatanKalitengah, Kabupaten Lamongan;Bahwa sepengetahuan saksi tanah bekas gogol tersebut adalahdiperoleh berdasarkan rembug Desa dan kemudian diajukan kepadaBapak Bupati dan diteruskan ke Inpeksi Agraria Jawa Timur danterbitlan Surat Penegasan yang namanya tercantum sesuai hasilrembug Desa tersebut;Bahwa kalau ada peralinan hak cukup Surat Keputusan Inspeksi Agrariatersebut yang diajukan oleh Desa ke BPN tanpa dilampirkan Buku CDesa

Tarwiti;Bahwa Buku C Desa yang mengeluarkan adalah IPEDA Bojonegorobukan dari BPN;Bahwa dalam Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur tidak tercantumnama RAIS P.

TARWITItersebut diterbitkan tahun 1964, sedangkan rembug Desanya tahun1963;> Bahwa benar kalau ada yang keberatan rembug Desanya makaKeputusan Inspeksi Agraria tersebut bisa direvisi dengan melakukanrembug Desa ulang karena seharusnya tidak ada perbedaan antaraBuku C Desa dengan hasil rembug Desa;Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalamKesimpulan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR atau Pasal 211 RV untukmemperoleh kejelasan tentang obyek sengketa serta permohonan

Menimbang, bahwa saksi Ganef menerangkan bahwa SK Gubernuradalah surat dengan nilai pembuktian yang kuat dimana dengan adanya SKGubernur tersebut dapat langsung dikonversi menjadi Hak Milik sebagaimanayang terdapat pada pasal VII ayat (1) KetentuanKetentuan Konversi UU Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebutsebagai UUPA).

No. 34/PDT/2016/PT.SMRPejabat Pembuat Akta Tanah, dan proses balik nama dilakukan olehpejabat yang bewenang yakni Kantor Pertanahan Kota Samarinda(Tergugat VI) telah pula sesuai dengan aturan hukum yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan telah memenuhi apayang disyaratkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ;Bahwa sedangkan alas hak (rechstitel) yang menjadi dasar tuntutanPenggugat atas tanah sengketa menurut

No. 34/PDT/2016/PT.SMRNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ;Bahwa Tergugat VI dalam melaksanakan setiap penerbitan pertama kaliatau proses peralihan / balik nama Sertipikat Hak Atas Tanah harusmelihat/ meneliti

apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhiserta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku ;Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan maupun proses peralihan / baliknama Sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah

Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;DALAM POKOK PERKARA : 1.Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi jawaban Tergugat VIdapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini ;Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat Vl) dalam setiapmelakukan penerbitan sertipikat maupun proses balik nama selalumengacu pada aturanaturan yang tidak bertentangan

Aktetersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ;Bahwa apabila segala sesuatunya telah memenuhi dan tidak bertentangandengan aturan yang berlaku, maka proses penerbitan maupun balik namaSertipikat Hak Atas Tanah tersebut tidak bisa dihalanghalangi/ditolak ;Bahwa Hak Milik No.1134/Kelurahan Gunung Kelua, atas nama NY.Kartinah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Kalimantan Timur Nomor 126/HMSMR/PRONA 198485/1986, tanggal 27Maret 1986 ;Hal. 31 dari 43 hal. Put.

Peraturan Menteri Agraria/Kepalawa Nasional No. 3 tahun 1997 tentangwy aan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang< daftaran Tanah Jo.

Tana gendom verponding No. 5338 telah dikonversi menjadiChara Bahwa mengenai kepemilikan tanah Terbanding semulaPenggugat berdasarkan Eigendom Vervonding No. 5338 tidakberalasan dan tidak berdasarkan hukum, karenaterbuktiEigendom Verponding No. 5338 tersebut bertentangan menurutUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria Jo.

Surat Ukur tanggal 27111990 No.sayin 10.020 M2, atas nama Dokter Nyonya Idaiw Rupini, slanjutnya srtitikat tersebut dipecah lagienjadi 2 bagian, yaitu : e Sertifikat Hak Milik No. 5752/Kelurahan Dago, SuratUkur tanggal 05102011 No. 00102/2011 luas 9.990M2, atas nama Dokter Ida Daju (Ayu) Rupini terbittanggal 7102011; Berdasarkan Surat keputusanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 16 tahun 1997tanggal 90121997, diturunkan haknya menjadi HakGuna Bangunan No. 133/Kelurahan Dago, dicatattanggal 25102011; Berdasaran

Harus dicamkan UndangUndang Nomomd tagun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria,baru ber ggal 5 September 1960, karena itu harus ditilik ketentuanketeat ain yang dibuat oleh Negara Republik Indonesia selaku negarayang,berdaulat atas seluruh tanah air Indonesia.Berdasarkan pengamatan Judex Factie Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung UndangUndang Nomor 24 tahun 1954 tentang PemindahanHak tanah dan barang tetap lainnya yang bertakluk pada hukum Eropasebagai UndangUndang yang berkaitan dengan

Rosmala), artinya tanah tersebut masih atas nama FrancoiseJ h Hendri Soesman, maka dengan berlakunya UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, tanahnya jatuhmenjadi tanah negara, atau apabila pemilik lama memenuhi syarat dapatmengkonversi menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana diatur dalamPasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Pokok Agraria;Halaman 62 dari 66 halaman, Pts.No.25/Pdt/2015/PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan