Ditemukan 34873 data
10 — 1
sesuai pasal 165 HIR,maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah penduduk Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo termasuk wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Proboling go ; Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat bukantermasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya dapatdijadikan sebagai bahan untuk menyusun
34 — 14
bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaanALTERNATIF, sebagai berikut :e = 6Kesatu :Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;ataue Kedua :Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika ;e 6Ketiga :Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum dalam menyusun
PARULIAN PRAYUDI, S.H.
Terdakwa:
SUYATNO als ANO
20 — 6
didalambungkus rokok sampoerna mild dengan berat netto 0,0714 gram (Sisa Lab0,0549 gram).Barang bukti mana telah disita dan diajukan dipersidangan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka barang buktitersebut dapat diterima guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan akanHal 7 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 919/Pid.Sus/2020/PN Jkt Timmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun
14 — 2
cara nomornomor yang beli (dipasang) dari parapenombok terkumpul direkap pada selembar kertas dan disetorkankepada pengepulnya bernama HASAN (DPO), dan terdakwa mendapatkomisi 20 % dari hasil setoran;e Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatantersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
92 — 19
Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatuMenimbang, bahwa oleh karena pembuat undangundang menyusun unsur inisecara alternatif maka Majelis Hakim hanya wajib untuk membuktikan 1 (satu) pilihanunsur yang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.
64 — 7
terpisahkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakahberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan apakah Terdakwa dapat dipidana atas perbuatandimaksud ;Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terhadap diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwatersebut harus memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
22 — 3
terdakwa, saksi Khasanatinlangsung menunjuk terdakwa bahwa terdakwalah yangmengambil tasnya yang berisi gelang emas tersebut,selanjutnya terdakwa dibawa dipolsek Mayong;Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkandipersidangan;Hal 13 dari 19 halaman, No. 95/Pid.B/2015/PN JpaMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakanTSthaGap GIN TEMASKWaj ~~~~~ nne nnn nnn meneameMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun
22 — 4
saat diumumkan Bandar utamanya maka uang penombokjadi milik bandar ;e Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel satu minggu 5 kali yaituhari Sabtu, Minggu, Senin Rabu,dan Kamis ;e Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalammelakukan perjudian togel ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
26 — 5
hasil penjualan juditogel sebesar 20 % setiap penyetoran; Bahwa dalam satu minggu ada 5 (lima) kali putaran kecuali hari selasadan jum'at libur; Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah buruh tani; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajibdalammelakukan perjudian ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
23 — 10
Bahwa semua keterangan terdakwa didalam BAP semua benar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatanyang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dengandakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum yakni pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12Tahun 1952, yang unsurunsurnya
14 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusantersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telahmelakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu : Peraturanhukum tidak diterapkan atau diterapbkan sebagaimana mestinya, di manasampai kami Jaksa Penuntut Umum menyusun
22 — 4
rupiah) dan untukpemasangan 4 angka dan apabila nomor yang dipasangnya keluarpenombok mendapatkan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), tapai apabilanomor yang dipasang para penombok tersebut tidak keluar maka uangpasangannya dianggap hangus dan diserahkan pada Bandar judi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan prosedurserta tidak pernah melakukan penekanan pada kedua saksi tersebut.Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumbatersebut sebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan padakaidah pemeriksaan kasasi maka alasan atau keberatan yang kami ajukansebagai Pemohon Kasasi maka jelaslan bahwa Majelis Hakim PengadilanNegeri Bulukumba telah melakukan kekeliruan berupa suatu peraturanhukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitudalam membuat dan menyusun
21 — 9
pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentukdakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat memenuhi unsurunsur dari pasaldakwaan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun
28 — 20
akibathukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon menyerahkan surat permohonandan persetujuan untuk beracara secara elektronik yang asli, selanjutnya Hakimmencocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam aplikasi eCourt danternyata sesual dengan aslinya;Bahwa, perkara aquo di daftarkan secara elektronik, maka Hakimmemberikan penjelasan kepada Pemohon terkait hak dan kuwajiban Pemohonterkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim menyusun
19 — 6
benar Terdakwa dan temannya yang melakukan; Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umumkepadanya, maka untuk itu terlebin dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur daridakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun
171 — 108
B.Nurlaeli Hidayati, dokter pemerintah pada PuskesmasPringgasela ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, as dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan DakwaanTunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimanadiatur dan diancam di dalam pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang perubahan atas UndangUndang
60 — 12
menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakantetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dinyatakan bersalah harus orangtersebut memenuhi unsurunsur yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Mempawah dengadakwaan Primair melanggat Pasal 363 ayat (1)ke4 KHUP, subsidiair melanggar Pasal 362KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun
492 — 44
pokoknya sebagai berikut: Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebutkurang dari duapertiga dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum; Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yangdijatunkan terhadap terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, karena salah satu tujuan pemidanaan / hukuman bagi pelakutindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan hanya kepada diriterdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat; Bahwa pemerintah sedang menyusun
108 — 49
Pasal 22 ayat (1) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang berbunyi : PA menyusun Rencana Umum Pengadaanbarang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masingmasing.2. Pasal 22 ayat (3) Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.
Rencana Penganggaran biaya pengadaan.Lampiran Il huruf A nomor 3 poin a nomor 2) sub poin d) Perpres RI No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Berbunyi : dalam menyusun HPS telah memperhitungkan antara lain PPNdan keuntungan serta biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyediamaksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.Lampiran VI huruf B nomor 1 huruf sub poin C) Perpres No. 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang
HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku penggunaanggaran tidak menyusun perubahan Rencana Umum dan Kerangka AcuanKerja sesuai sifat dari pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat yangsemula untuk dilelangkan kepada pihak ketiga, kKemudian berubah menjadiswakelola. Dan tetap menggunakan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerjauntuk dilelangkan dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang rapat yangHalaman 27 dari 165 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.diswakelolakan, sehingga Terdakwa Drs.
HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si selaku penggunaanggaran tidak menyusun perubahan Rencana Umum dan Kerangka AcuanKerja sesuai sifat dari pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat yangsemula untuk dilelangkan kepada pihak ketiga, kemudian berubah menjadiswakelola. Dan tetap menggunakan Rencana Umum dan Kerangka Acuan Kerjauntuk dilelangkan dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang rapat yangdiswakelolakan, sehingga Terdakwa Drs.