Kepala Cabang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Antokan (Tergugat) ;

Kepala Cabang PembangkitListrik Tenaga Air (PLTA) Batang Antokan, beralamat di Lubuk saoKecamatan Tanjung Raya selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh M.Syafei, SH., Neyni Samosir, SH., Adil lbnuHasan, SH., masingmasing adalah pegawai PT. PLN (Persero), beralamat diJl.

pil LLdengan cara menjual kepada saksi DONI IRA WAN Bin JASWADI sehinggabertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan,penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanyadiberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnyapenguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memilikiHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN.Gprkeahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekatsebagai seorang tenaga

Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yang didapat danterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN merupakan sediaan farmasi berupa obatyang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengan keahian dankewenangan yang dimilikinya.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib., ketikaterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN berada di rumahnya di JI. Biliton, RT : 002RW : 013, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab.

Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yang didapat dariterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN merupakan sediaan farmasi berupa obatyang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengan keahian dankewenangan yang dimilikinya.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib., ketikaterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN berada di rumahnya di Jl. Biliton, RT : 002RW : 013, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab.

Kediri;Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaransediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undangundang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimanaketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaituyang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan danmengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan;Terdakwa JONI RUDIONO

Si., Apt., terhadap obat dengan logo "LL" yangdidapat dari terdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN merupakan sediaan farmasiberupa obat yang telah diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengankeahian dan kewenangan yang dimilikinya.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wib., ketikaterdakwa JONI RUDIONO Bin RIDUAN berada di rumahnya di JI. Biliton, RT : 002RW : 013, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab.

Nomor 110 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa yang sebenarnya Penggugat sependapat dengan Surat Anjuran yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin karenasudah sesuai dengan faktafakta hukum kuat.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon sesuai Anjuran DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada Penggugat denganrincian adalah sebagai berikut:a. Uang pesangon: 4 x Rp 12.670.000,00.......... ee = Rp50.680.000,00b. Uang penghargan masa kerja: 2 x Rp 12.670.000,00 = Rp25.340.000,00c.

Oleh karena sangatjelasdan tegas didalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sudahmencantumkan permintaan putusan dalam pokok perkara kepada yang MuliaMajelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah yang pada intinya:Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon sesuai Anjuran DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada Penggugat dengan rincianadalah sebagai berikut:a.

Nomor 110 K/Pdt.SusPHI/2017kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormatmemerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat agar membayar pesangon sesuaiAnjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kepada PemohonKasasi/Penggugatdan Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaBanjarmasin sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang adapada bukti P.1 dan apabilayang Mulia Majelis Hakim dan Anggota MajelisHakim

Kerja Kota Banjarmasin yangdiajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dan selain itu pahal jelas dan tegasPemohon Kasasi/Penggugatdalam mengajukan gugatan juga melampirkanAnjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sebagaimanadimaksud dalam pasal 83 ayat (1) harusnya Judex Facti apabila isigugatanPemohon Kasasi/Penggugat belum sempurna ada kesalahan.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama;3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan menurutPutusan MA RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secarabersembunyi, dalam arti tidak perlu di muka umum, atau perbuatan tidak dilihatoleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh oranglain.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenagadipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dalam arti jika ada yangmenyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadipenggunaan tenaga bersama;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, keterangan Anak, padatanggal 29 Agustus 2021 di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah KecamatanAmurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 01.00 wita

Oleh karena itu perbuatan sebagaimana dalam fakta hukumdilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, yaitu tenaga Anak dengantenaga Saksi;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN AmrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terangterangan dan dengan tenagabersama telah terpenuhi;Ad.3.

Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barangMenimbang, bahwa arti kekerasan adalah mempergunakan tenaga fisikyang tidak kecil secara tidak sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, serta keterangan Anakdidapati fakta hukum bahwa Saksi langsung memukulnya menggunakan papan,lalu Saksi Korban lari menuju Anak dan Anak langsung memukulnya denganmenggunakan bambu yang mengenai bagian kepala Saksi Korban dan jugamemukul

Bahwa, berdasarkan Pasal 59 angka (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Tenaga Kerja), makaperiode kerja Terlawan sejak tanggal 7 Januari 2004 hingga tahun 7Januari 2007 adalah Pekerja dengan ketentuan Perjanjian Kerja WaktuTertentu ("PKWT), (BuktiP.3);3.

Bahwa, berdasarkan UndangUndang Tenaga Kerja Pasal 59 angka (7),maka periode kerja Terlawan sejak tanggal 7 Januari 2007 hingga 4Oktober 2010 demi hukum Terlawan telah menjadi Pekerja denganketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT);4. Bahwa, Terlawan II bekerja pada Pelawan sejak tanggal 15 Januari 2008hingga 4 Oktober 2010, maka Terlawan II adalah Pekerja denganketentuan PKWT, (BuktiP4);Butir (8) dan (4) surat gugatan, dengan alasan:5.

Bahwa, berdasarkan Pasal 93 angka (1) UndangUndang Tenaga Kerja,maka upah tidak dibayar apabila Pekerja/ouruh tidak melakukanpekerjaan;14.

Bahwa, berdasarkan Pasal 168 angka (1) UndangUndang Tenaga Kerja,maka Pekerja/ouruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja secaraberturutturut tanpa memberikan keterangan tertulis dan bukti yang sahserta dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulisdapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkandiri, (BuktiP.7);15.Bahwa, berdasarkan:a. Butir (B) Peraturan Umum yang dikeluarkan oleh Pelawan, (BuktiP.8) ;b.

Bahwa, atas perselisinan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut oleh ParaTermohon Kasasi telah dicatatkan pada tanggal 9 Desember 2010 diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto,yang menghasilkan Anjuran Mediator pada tanggal 3 Maret 2011, yangmenyatakan sebagai berikut:Hal. 9 dari 21 hal.Put.Nomor 773K/Pdt.Sus/2012.Agar Pihak Pengusaha mempekerjakan kembali Sdr. Karnadi dan Sdr.Waras dengan tetap memberikan hakhak Pekerja yang seharusnyaditerima.;7.

Yakni dengandikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Balitertanggal 29 September 2014 No. 560/2484/IV/Disnakertrans. yang menganjurkan agar pihak Tergugat membayar hakhakTETQUG Aj ~~~2nan nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnannnnnnnnennsnnn.

Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja,selanjutnya para Penggugat tidak menyampaikan jawabannya karena padaintinya Penggugat kurang sepaham karena di dalam Anjuran tersebut belummencantumkan kewajiban Perusahaan seperti yang disebutkan dalam pasal156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;.

Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2tersebut di atas Tergugat juga tidak meresponnya sama sekali, hinggamelewati 10 hari batas jawaban anjuran dari para pihak tidak dilakukanTergugat, selanjutnya karena diabaikannya anjuran tersebut maka MediatorDisnakertrans. Provinsi Bali menyarankan agar perselisihan ini dilanjutkanke Pengadilan Hubungan Industrial ;4.

Bahwa sebelumnya, para Penggugat melalui Surat Pengaduan tertanggal 7Agustus 2013 mengajukan pengaduan perselisinan yang dihadapi oleh paraPenggugat ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung danHal 11 dari 20 halaman Putusan No.4/Pdt.SusPHI/2015/PN.Dps.1212selanjutnya diambil alin oleh Mediator Disnakertrans. Provinsi Bali, karenaTergugat belum juga memenuhi hakhak para Penggugat yang telah diputushubungan kerja secaraSepihak; 22 nnn nnn nnn nnn ne nnn ncn ncn.

Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari para Penggugatmaka pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung yangselanjutnya dilimpahkan pada Mediator pada Disnakertrans. Provinsi Balitertanggal 29 September 2014 dengan surat Nomor: 560/2484/IV/Disnakertrans.., mengeluarkan suratJAJA senescent cece neem neem. Bahwa berdasarkan point 7 tersebut di atas Mediator dari Disnakertrans.Provinsi Bali mengeluarkan anjuran sebagai berikut:a.

Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Taiwan dengan Akta Perkawinan tertanggal 08 (delapan) April 2003 (dua ribu tiga) Nomor 44/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;4.

Kepaniteraan PengadilanNegeri Medan pada tanggal 25 Februari 2015, dibawah register Nomor : 96/Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di GerejaBethel Indonesia Jemaat Tanah Perjanjian Allah di Taiwan dan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, perkawinan keduabeiah pihak telah didaftarkan pada dan tercatat dikantor DinasKependudukan Tenaga

Kega dan sebagaimana hal itu di nyatakan dalamKutipan Akta Perkawinan Tertanggal 08 (Delapan) April 2003 (Dua RibuTiga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerjadan Sosial Kabupaten Deli Serdang.Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3(Tiga) orang anak putra yang bemama Stephen Sun, berumur 11 Tahun,Jeremiah Sun berumur 9 Tahun, Bryant Sun berumur 4 Tahun, danseorang anak perempuan yang bernama Vivian Sun berumur 7 Tahun.Bahwa, pada mulanya kehidupan

Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (Desi Natalia) denganTergugat (Suhendry) yang dilangsungkan di Taiwan dengan Aktaperkawinan Tertanggal 08 (Delapan) April 2003 (Dua Ribu Tiga) Nomor442003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerjadan Sosial Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengansegala akibat hukum. 3.

Kutipan Akta Perkawinan No : 44/2003, tertanggal 8 April 2003, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan SosialKabupaten Deli Serdang, diberi tanda P4 ;. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2105/2003 atas nama STEPHEN SUNanak pertama dari suami ister) SUHENDRY dan DESI NATALIA,tertanggal 8 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Kota Medan, diberi tanda P5;.

Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (Desi Natalia) denganTergugat (Suhendry) yang dilangsungkan di Taiwan dengan AktaPerkawinan tertanggal 08 (delapan) April 2003 (dua ribu tiga) Nomor44/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerjadan Sosial Kabupaten Deli Serdang, putus karena perceraian dengansegala akibat hukum;4.

Bahwa pada awalnya Penggugat mendapatkan order ataupermintaan dengan jangka waktu sehingga Penggugatkekurangan pekerja, selanjutnya Penggugat merekrut beberapatenaga kerja untuk dapat membantu menyelesaikan produksisesuai pesanan atau order dari pembeli dengan tepat waktu,sehingga perusahaan mencari tenaga kerja yang mana dari awalpekerja dalam hal ini diberikan imbalan gaji Sepanjang ordertersebut dapat diselesaiakan dengan upah rata rata variatif sesuaidengan keahliannya dan masa kerja yang telah

Pada awalnya proses produksi sepatu lancar sesuai dengan orderyang ada, sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja akantetapi kemudian perusahaan selanjutnya sampai ditahuntahunberikutnya mulai mendapatkan kendala soal order karenaminimnya pesanan, sehingga dengan sangat terpaksaperusahaan mengurangi tenaga kerjanya karena dipandangordernya semakin menurun, sehingga tanpa terelakanperusahaan telah memberhentikan sekitar 35 orang, untukdirumahkan dan perusahaan sudah dari awal menerangkan akanmemberikan

Bahwa pada intinya perusahaan memperkerjakan pekerja bilaperusahaan dapat order dan hal itu ditentukan besar kecilnyaorder yang ada sehingga dengan kata lain semakin order banyakmaka tenaga kerja yang dibutuhnkan semakin banyak dansebaliknya, dan tidaklah mungkin~ bila pekerja maumenandatangani perjanjian kontrak bila pekerja pegawai tetapdan hal itu terbukti selama dalam operasional dan disamping ituperusahaan dalam merekrut pekerja adalah dengan cara untukmembantu bukan dengan cara melamar seperti

Dikarenakan dengan sedikitnya order perusahaan mengalamikekurangan produksi dan hal itu mengakibatkan penguranganpekerja sehingga Perusaahan mengurangi sebanyak 35 orang,dilihat dari kKepentingan tenaga kerja tersebut sesuai kapasitasbagian masing masing, dan hal ini telah menimbulkan masalahbagi para pekerja, yang kKemudian masalah tersebut selanjutnyadibawa oleh para pekerja dengan kuasanya Kantor Hukum IbnuArsal, SH. & Rekan ke Dinas Perantara yang isinya bahwa paraHalaman 5 dari 21 halaman Putusan

Atas surat dari kuasa pekerja selanjutnya Dinas Tenaga Kerjamemanggil perusahaan untuk menghadap akan tetapi karenaperusahaan sedang mengalami pasokan order, dan memandangmasalah pekerja dari awal diketahui bahwa bila ada order adapekerjaan bila tidak maka tidak ada kerjaan hal itu bagiperusahaan dan pekerja telah jelas, mengapa mesti diperpanjangke Disnaker karena sebenarnya masalah ini telah selesai antarapekerja dan pengusaha karena sifat pekerjaan yang dihadapibersama, karena hal itu pengusaha

peraturanperusahaan (lembaga), sembari menunggu dikeluarkannya surat PemutusanHubungan Kerja oleh Tergugat;Bahwa, alasan skorsing karena melakukan kesalahan berat sebagaimanadisebutkan dalam surat tersebut adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum.Karena sampai dengan saat ini tidak ada putusan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap menyangkut kesalahan berat yang dimaksud oleh Tergugat.Tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku yaitu Surat Edaran Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi R.I No.SE.13/MEN/SJHK/1/2005;Bahwa, selanjutnya Pasal 46 UndangUndang Ketenagakerjaan menyebutkan :Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatanjabatan tertentu;Bahwa, akan tetapi surat skorsing tersebut ditandatangani dan diberikanlangsung oleh Scott Aminov yang notabene adalah seorang Tenaga Kerja Asingpemegang paspor USA No. 456766183, dimana tindakan tersebut jelasjelasHal. 3 dari 17 hal.Put.No. 198 K/Pdt.SusPHI/20131213merupakan

Hertauli RoslindaHarianja dengan rincian sebagai berikut :e Uang Pesangon : 2 x Rp.6.719.000, = Rp.13.438.000,e Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.13.438.000, = Rp. 2.015.700.Jumlah = Rp.15.453.700,Agar Pengurus Yayasan Lembaga Fajar Harapan/Yayasan Fondasi Hidup/FoodFor The Hungry dan Pekerja memberikan jawaban tertulis kepada MediatorHubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;16 Bahwa, Penggugat menolak Anjuran

No. 567/2429/DSTKM/2012 tertanggal 29171819Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Medan, dengan alasan bahwa Penggugat sama sekali tidak ada melakukankesalahan sebagaimana disebutkan Tergugat dalam surat PHKnya dan PHKyang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah PHK sepihak, semenamena dan bertentangan dengan prosedur melakukan PHK sebagaimana yangdiatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan;Bahwa, oleh karena berbagai upaya yang

No. 40 Tahun 2012 tentang jabatanjabatan tertentu yangdilarang diduduki tenaga kerja asing;Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti halaman 25 alinea 2 yangmenyebutkan : ... oleh karena terbukti Penggugat telah melakukan beberapapelanggaran yang layak disebut sebagai tindakan indisipliner, oleh karena itudasar hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah ketentuan Pasal161 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, sehingga tindakan skorsingyang dilakukan oleh Tergugat dapat diterima sebagai Surat

19631217 199303 2002, Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas KesehatanKabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadapsampling barang bukti dalam perkara an. terdakwa MAHMUDATUSARISANDI, yaitu obat warna putih jenis Trex logo Y sebanyak 10 (Sepuluh)tablet produksi Yarindo yang dijual oleh terdakwa tersebut tergolong obatkeras, sehingga lebih lanjut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas,melainkan harus diperjualbelikan melalui sarana berijin, yaitu apotek, dandijual oleh tenaga

Untuk pemakaian obat Trihexyphenidilharus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa,sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin sepertiapotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.

Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harusdengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa,sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin sepertiapotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.

WIDJAJANINGSIH, Aptmenyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik,menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepadayang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yangmemiliki keahlian di bidang farmasi;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidakmemiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ataubekerja di apotek.

Kearah Saksi Korban dan mengenailengan atas tangan kanan Saksi Korban hingga menyebabkan luka robekdan mengeluarkan darah, melihat Terdakwa emosi dan tak terbendungSaksi Korban berusaha untuk lari dan menghindar namun Terdakwakembali mengayunkan sebilah parang tersebut dengan sekuat tenaga danmengenai lengan atas tangan sebelah kiri Saksi Korban hinggamengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian SaksiKorban pada akhirnya berhasil menghindar dan lari meninggalkanTerdakwa untuk mengamankan

Karena Sakithati melihat korban ikut campur urusan rumah tangga saya, maka sayalangsung mengayunkan parang panjang dengan tangan kanan saya dengansekuat tenaga hingga mengenai lengan kanan atas yang menyebabkan lukarobek dan mengeluarkan darah. korban hendak lari dan saya kemballimelayangkan lagi perang itu di lengan atas sebelah kiri hinggamengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah. Korban terus berlari kearah rumah karyawan dan saya teruS mengejarnya.

Saksi Korban mau berlari dandiayunkannya lagi perang tersebut dengan sekuat tenaga mengenai lenganatas sebelah lengan kiri hingga mengakibatkan luka gores danmengeluarkan darah, pada saat itu Saksi Korban terus berlari ke arahrumah karyawan untuk mengamankan diri Saksi Korban yang dikejar olehTerdakwa dengan menggunakan sepeda motor tetapi tidak didapatinya.Pada saat Saksi Korban berlari tibatiba saksi sdr.

Cara apapun yang dilakukan harus bertujuan untuk terjadinya sakitatau halangan untuk melaksanakan aktifitas;Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami maksud dari Suatuperbuatan denngan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasasakit berdasarkan Arrest HR 10 Juni 1924 menjelaskan jika barangsiapa dengansengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya kedalam selokan atau kolam merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalahmenimbulkan rasa sakit atau luka;Menimbang, bahwa

Setelahitu Saksi Korban mau berlari dan diayunkannya lagi perang tersebut dengansekuat tenaga mengenai lengan atas sebelah lengan kiri hingga mengakibatkanluka gores dan mengeluarkan darah, pada saat itu Saksi Korban terus berlari kearah rumah karyawan untuk mengamankan diri Saksi Korban yang dikejar olehTerdakwa dengan menggunakan sepeda motor tetapi tidak didapatinya. Padasaat Saksi Korban berlari tibatiba saksi sdr.

pekerjaan tahun 2008 bahwaPenggugat sudah sesuai dengan kemampuan di bidang pengamanan danketertiban di Komplek Taman Buaran Indah RW.014;Bahwa Penggugat untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, Penggugatsudah menempuh berbagai macam cara baik mendatangi ke pihak Tergugatdan seterusnya melaporkan kepada Bapak Lurah Klender Kecamatan DurenSawit Jakarta Timur dengan Nomor 469/07134, dan seterusnya ke LBH(Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta Pusat Nomor 1410/SK/LBJ/XII/2013,dan seterusnya ke Suku Dinas Tenaga

Nomor 2648 K/Pdt/2015pelanggaran tetapi pelanggaran apa yang dimaksud tidak jelas, kalaumemang ada pelanggaranpelanggaran kenapa tidak diselesaikan danpertemukan dengan pihak yang merasa dirugikan dan dimusyawarahkandan dipertemukan dengan pihak korbanya siapa dan di komplek tersebutmampu untuk membayar tenaga tambahan dari TNI dan Kepolisian,keterangan sesuai fakta yang ada diluar kKeamanan Wanra RW 014,sedangkan karyawan yang bekerja tetap di komplek tersebut jumlahnya diatas dua puluh orang;10

.Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi semula Pembanding sudahmelaporkan terkait perkara tersebut kepada Pimpinan Kepala Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dan hanyasatu Kali dipertemukan dengan pihak Termohon Kasasi Il, semulaTerbanding Il. dan untuk selanjutnya menurut keterangan dari PimpinanKepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur baik dengan lisan maupundengan surat keputusan dari Pimpinan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja,Jakarta Timur, bahwa perkara yang

dilaporkan oleh pihak Pemohon Kasasisemula Pembanding, perkara tersebut tidak termasuk hubunganketenagakerjaan sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 1 Angka 15Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggaPimpinan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, tidak memproses sebagaimanamestinya dikarenakan tidak sesuai prosedur Undang Undang Nomor 2Tahun 2004, tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial maka berkas permohonan yang diajukan oleh Pihak PemohonKasasi semua

Bahwadalam hal ini Pemohon Kasasi semula Pembanding sudah berusahamembuat surat agar Pimpinan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja meninjaukembali dan memproses perkara pengaduan tersebut namun tetap tidakmau menerima laporan pengaduan masyarakat kecil, dan keputusan dariKepala Pimpinan Suku Dinas Tenaga Kerja dibenarkan dan dikuatkandengan keputusan surat dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur bahwaPemohon Kasasi semula Pembanding bekerja tidak terdaftar di intansiketenagakerjaan, sehingga tidak dapat diproses

Nusantara Medika Utama Tahun 20132014 yang telahdisahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Propinsi Jawa Timur Nomor 188/512/SK.106.04/2013tanggal 5 Juli 2013, dimana Pasal 63 (dengan penjelasan masuk dalamkategori tata tertib kerja perusahaan), ketentuan panggilan tugas didalamHalaman 11 dari 47 hal. Put.

Nomor 104 K/Pdt.SusPHI/2015dengan gugatan oleh Penggugat), maka dalam gugatannya, Penggugattelah mengakui bahwa Tergugat berstatus sebagai tenaga outsourcingKoperasi Karyawan RS.

Perseroan Terbatas dan Koperasitunduk pada undangundang masingmasing;Bahwa, sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat dalam hal inimerupakan tenaga outsourcing Koperasi Karyawan RS. Toeloengredjo,maka seharusnya yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalahKoperasi Karyawan RS.

Nomor 104 K/Pdt.SusPHI/20157.10.Bahwa, dalil diatas sejalan dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:Pasal 4Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimaldan manusiawi;b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenagakerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dandaerah;c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan; dand. meningkatkan kesejahteraan

, Friedrich Engels menulis dalam die lage der arbeitenden klasse inEngland sebagai berikut:Alasan borjuis ini akhirnya tidak berlaku jika buruh tidak diabstraksikan(disimpulkan dalam teori), sebagai tenaga kerja saja.

Bahwa persyaratan pendirian Kantor cabang telah dipenuhi Tergugat maka Penggugat melanjutkan proses perizinan dan telah diterbitkanyaSurat Izin Penampungan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor:560/Kep.220.bpat/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 dengan penanggungjawab Fuji Febriyanti dan surat Rekomendasi dari Kepala DinasTenaga Kerja Kota Bekasi Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja danHal. 3 dari 24 hal., Putusan No. 477/Pdt/2015/PT SMGTransmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 560/220/PAT/V/2013tertanggal

Kelurahan JakamulyaKecamatan Bekasi Selatan dilakukan penggeledahan dan pendataanCalon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke Negara Singapuradan Taiwan oleh Penyidik Kepolisian Polresta Bekasi dari hasilpendataan tersebut didapat 10 CTKI yang diduga usianya tidaksesuai dengan usia yang sebenarnya ;.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER.O9 /MEN / V / 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor CabangPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.Khususnya dalam BAB II Tata Cara Pembentukan, Pasal 3 ayat disebutkan bahwa Pembentukan kantor cabang PPTKIS harusmendapat izin dari dinas provinsi. Sementara itu surat izin yangdimaksud untuk Penggugat belum keluar ;.

Maju Putra Dewangga tidak bisa melakukan perekrutanterhadap calon tenaga Kerja Indonesia karena sistem onlinelangsung dikunci oleh pihak yang berwenang ;. Bahwa dalil Penggugat dalam point 7 sudah menegaskan bahwaterjadinya kasus tersebut berawal dari adanya penggrebegan /penggeledahan pada tanggal 05 Februari 2014 di penampunganPT.

Bahwa disamping tidak bias mengirim TKI, nama baik ParaPenggugat Rekonpensi menjadi tercemar, hubungan dengan relasiusaha terganggu dan reputasi sebagai pengusaha turun serta telahmengalami kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dan biaya akibatmengurus perkara ini. Kerugian imateriil ini tidak bisa dinilaidengan uang.

(Bukti P6);Bahwa dalam upaya penyelesaian di tingkat mediator di Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Penggugat tidakHalaman 4 dari 20 hal Put Nomor 104 k/Pdt.SusPHI/201719.20.menekan Tergugat untuk harus membayar keseluruhan tuntutan ganti rugiyang diajukan oleh Penggugat atau dengan kata lain Penggugat lebihmengutamakan negosiasi agar ;Bahwa upaya penyelesaian di tingkat Mediator tidak dapat tercapai makaPihak Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta

(Bukti P7);Bahwa setelah dikeluarkan anjuran dari Pihak Suku Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Penggugat telahmengirimkan jawaban tertulis atas anjuran tersebut tertanggal 1 Juni 2016yang pada intinya menyatakan bahwa:Bahwa Pihak Perusahaan telah menerima surat anjuran Nomor991/1.835 pada tanggal 16 Mei 2016; Bahwa sejak Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Barat menerbitkan Surat Anjuran Nomor 991/1.835 tanggal 10Mei 2016 Pihak Perusahaan

tidak ada upaya / itikad baik untukmenyelesaikan permasalahan dengan Pekerja; Bahwa Pekerja melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan SuratPeringatan kepada Pihak Perusahaan, namun Pihak Perusahaan jugatidak memberikan tanggapan atas Surat Peringatan tersebut; Bahwa dikarenakan pihak Perusahaan tidak memiliki itikad baik untukmenyelesaikan Perselisinan Hubungan Industrial, maka dalam hal iniPekerja menyampaikan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat, bahwa Pekerja

Ketentuan mengenaiperaturan perusahaan diatur lebih lanjut pada Pasal 108 sampai denganHalaman 14 dari 20 hal Put Nomor 104 K/Pdt.SusPHI/2017Pasal 115 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Undang Undang Nomor 13/2003) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata CaraPembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan danPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker 16/2011).

Maka berdasarkantugas dan fungsi Mediator sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factiyang memeriksa Perkara aquo Menggunakan serta mempertimbangkananjuran yang dikeluarkan oleh suku dinas tenaga kerja kota administrasiJakarta barat Vide P7 tersebut.

Desa Merembu,Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu terdakwamenjanjikan akan memberangkatkan saksi Sakmah bekerja ke Negara UEAHal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR(Abudhabi) sebagai Asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 1000Dirham Dirupiahkan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uangsaku sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan kontrak kerja selama2 (dua) tahun, dan perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan denganperaturan Menteri Tenaga

Kerja nomor: 260 tahun 2015 tentangpenghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia padaPenggunaan Perorangan di negara Kawasan Timur Tengah sejak tahun2015 ke negara UEA (Abudhabi) dan negara Irak masuk dalam jajarannegara yang terkena Moraturium serta bukan negara tujuan dari pengirimanpekerja Migran Indonesia (PMI) In Formal atau bukan negera PenempatanPekerja Migran Indonesia.

Bahawa keesokan harinya saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukanPenuntutan secara terpisah) yang tidak memiliki Perusahan yang memilikibandan usaha serta tidak memiliki Suarat izin Pengerahan yangdikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja serta tidak memiliki Perjanjian kerjadengan Kedubes RI pada Negar pengguna Pekerja Migran sektor formalmembawa saksi Sakmah dengan menggunakan mobil ke bandaraInternasional Lombok (BIL) untuk diberangkatkan menuju Jakarta diJakarta saksi Sakmah di tampung di sebuah

Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu terdakwamenjanjikan akan memberangkatkan saksi Sakmah bekerja ke Negara UEA(Abudhabi) sebagai Asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 1000Dirham Dirupihakan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uangsaku sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan kontrak kerja selam2 (dua) tahun, dan perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan denganperaturan Menteri Tenaga Kerja nomor: 260 tahun 2015 tentangpenghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja

kerja di luar negeri melalui jalur Informal,hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pengiriman TKI melalui jalurInformal sesuai data dari BNP2TKI tahun 2019 pada saat itu telah mencatatdata penyaluran tenaga kerja keluar negeri secara informal sebesar142.560 (seratus empat puilh dua ribu lima ratus enam puluh) orang,dengan demikian untuk menekan lajunya pertumbuhan penempatanpenyalur tenaga kerja Informal salah satunya dengan melakukanpenindakan dengan cara memberikan hukuman yang setimpal

ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ;Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksimenyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidikadalah benar ;Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS di Balai BesarPengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenagakefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga

(tigapuluh ribu rupiah) per kepingnya ; Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual obat jenis Carnophen/ Zenith tersebut ; Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMA (Tamat) dan Terdakwa bukanlulusan tenaga ahli kefarmasian ; Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembali ; Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjualbebas obatobatan

keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telahdibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejaktanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracikulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlahsebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya sepertidokter,dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan

100 butir / per box dan rencananya obat jenis Carnophen / Zenithtersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.80.000, (delapan puluh ribuHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mrhrupiah) per kepingnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya ;Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenithtersebut tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dariyang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga

kesehatan / tenaga kefarmasiandan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasiankarena pendidikan Terdakwa adalah SMA (Tamat) ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor :36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahanbahan yangberkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang dikeluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak

Putusan Nomor 77 K/Pdt.SusPHI/2016dengan menyatakan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja sudahtidak ada lagi melalui Surat Nomor 0292/PGASDI/LOext/X1/14 tertanggal18 November 2014 (Bukti P6) yang telah diterima oleh Tergugat padatanggal 18 November 2014 (Bukti P7);Bahwa namun demikian, Tergugat telah mengajukan permohonan mediasikepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui surat tanggal 19November 2014 Nomor 084/IDF/X1/2014 perihal Permohonan Mediasi (BuktiP8) dengan menganggap perundingan

paling sedikit 3 (tiga) harikerja, namun Tergugat tetap tidak datang dan bekerja tanpa keteranganyang sah, maka melalui Surat Nomor 0304/PGASDI/LOext/XIl/14 perihalSurat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri tertanggal 10Desember 2014 (Bukti P14) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal10 Desember 2014 (Bukti P15), Tergugat dinyatakan oleh Penggugatdikualifikasikan telah mengundurkan diri;Bahwa mediasi hanya dilaksanakan 1 kali antara Penggugat, Tergugat, danMediator pada Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal23 Desember 2014, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasimengeluarkan Anjuran melalui surat Nomor 567/1045/HISyaker/III/2015tertanggal 25 Maret 2015 (Bukti P16), dimana isi anjuran tersebut sebagaiberikut:1.

Bahwa melalui Surat Nomor 0057/PGASDI/LOext/IV/15 perihal JawabanAnjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 15 April 2015 (BuktiP17) Penggugat menanggapi Surat Nomor 567/1045/HISyaker/III/2015perihal Anjuran tertanggal 25 Maret 2015 (Bukti P16) Penggugat menolakAnjuran yang dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi,dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menyatakansurat Penggugat Nomor 0292/PGASDI/LOext /XII/14 tanggal 18November 2014 perihal terhadap memori pembelaan Perselisihan PHKkepada Tergugat adalah sah; karena surat tersebut bertentangandengan Risalah Perundingan Bipartite (Bukti T6) yang isi telahdisepakati sebagai berikut:Kesimpulan Perundingan:Penyelesaian dilanjutkan ke proses mediasi Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, Apabila tanggapan/sikap perusahaan pada tanggal19 November 2014 tidak

Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap OrangAtau Barang ; ===Ad.1. Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiaporang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitasTerdakwa I SUNARDIN H.

barang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsurdengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; Ad.3.

Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap OrangAtau Barang ; Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dengan tenaga bersama adalahdilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan yang sama ; Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah bendabendaberwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonom1 ; Menimbang, bahwa pada hari Jum/at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,Terdakwa

YASIN ; n none een neeMenimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimanatersebut di atas adalah perbuatan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan KekerasanTerhadap Barang sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi olehperbuatan Terdakwa ; Ad.2.

Unsur Dengan TerangTerangan ; Menimbang, bahwa berdasar uraian pada unsur dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Terdakwa telah terbukti dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, Bahwa pada hari Jum/attanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs.ISMAIL H.

Bahwa Tergugat melalui Manejer dan Senior ManejerPersonalianya menerbitkan Surat Pemutusan WHubungan Kerjayang bertentangan dengan surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE13/MEN/SJHK/I/2005Putusan Mahkama Konstitusi atas Hak Uji Materiil UndangUndangNo.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;8.

memilikiempat (4) orang anak, yang tertua duduk dibangku SMP kelas satu(1) di AmbonMaluku, yang ke dua (2) dan ke tiga (8) masingmasing kelas (4) dan kelas 1 (satu) SD Negeri Kuamki Baru TimikaPapua yang ke empat (4) masih menyusuli;12.Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan surat tanggal 22 Juli2009 No.09/P/PUKFSP KEP/SPSIPSU VII/2009 tentang:Penolakan PHK oleh: (PUK FSPKEP SPSI) PT.Pangansari Utama;13.Bahwa Tergugat tidak menjalankan Anjuran Mediator tanggal, 4Maret 2010, No.565/7/IIl/Anj/2010 Dinas Tenaga

Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan HubunganKerja bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmmigrasi Nomor: No.SE13/MEN/SJHK/I/2005 Tentang: PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No.13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;.

Putusan mediasi/anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimikapada tanggal 4 maret 2010, Pemohon Kasasi dipekerjakan kembali dan suratHal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 747 K/Pdt.Sus/2012risalah dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dalamkesimpulan atau hasil/perundingan menegaskan : "sidang mediasi tanggal4 Maret 2010 tidak tercapai kesepakatan" dan "mediator mengeluarkananjuran kepada para pihak, tetapi dari pihak Perusahaan menolak anjuransedangkan pihak pekerja menerima anjuran dan

pihak perusahaanmenginginkan akan melanjutkan gugatan kepengadilan PPHI sesuai Undang Undang No 2 Tahun 2004, sehingga pendaftaran gugatan di PengadilanHubungan Industrial pada tanggal 19 Januari 2011 secara de facto sudahmemenuhi dasar hukum dan tidak daluarsa mengingat upaya hukum terakhirsebelum obyek perkara diajukan telah diupayakan Pemohon Kasasi terakhirjatuh tempo tanggal 29 maret 2010 (baca surat mediator Dinas Tenaga Kerjakabupaten Mimika);Bahwa Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bagian