Ditemukan 56260 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dprd kabupaten kepulauan sula Bupati kepulauan meranti vs juliadi; Johny ughude vs bupati kepulauan talaud; Bupati kepulauan selayar vs rahman r S.sos; Kaomaneng manolang vs bupati kepulauan sangihe; Wfm nasution vs gubernur kepulauan bangka belitung;; Peterson rangkoratat Sh vs bupati kepulauan tanibar; Erwin depari Kepala kepolisian daerah kepulauan riau Kepegawaian Ptdh Kepala kepolisian daerah (kapolda ) kepulauan riau
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-04-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 21-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 3/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 25 Juli 2012 — EDWIN HARJONO DKK MELAWAN GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU
95 — 51
  • EDWIN HARJONO DKK MELAWAN GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU
    ., Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Hotel 89, OrchardOffice hal Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, KotaBatam Privinsi Kepulauan Riau ; SULHAN, SH., Advokat/Penasehat Hukum,alamat di Hotel 89, Orchard Office hal Lt.2 JalanPembangunan Penuin, Kota Batam ProvinsiKepulauan Riau ; MARIYANI EKOWATI, SH., MM, JabatanKepala Biro Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1Tanjung Pinang ;UPIK, SH., MT, Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Pemprov.
    Kepulauan Riau,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1Tanjung Pinang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/Kdh.KepriKuasa/V/2012 tertanggal 02 Mei 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai .............
    Riau Nomor ;Bukti P.2 : Kep.036/PD/F.SP.LEM SPSI tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pengesahan SusunanPengurus Dewan Pimpinan Cabang F.SP.LEM SPSI Batu Ampar dan Sekitarnya periode2009 2014 (sesuai dengan asli) ; Tanda Bukti Pencatatan tanggal 12 Desember 2003 (sesuai dengan asli) ;Bukti P.3 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang Penetapan UpahMinimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (asli ada pada Tergugat) ;Bukti P.4 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
    Riau Nomor 237 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari2012 (asli ada di Tergugat) ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 531 Tahun 2011 tanggal 25 Nopember2011 (asli ada di Tergugat) ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 90 Tahun 2011 tanggal 24 Pebruari 2011(asli ada di Tergugat) ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 534 Tahun 2010 tanggal 09 Desember2010 (asli ada di Tergugat) ; Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.03/G/2012/PTUNTPI Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalildalil
    Surat Walikota Batam Nomor : 063/561/li/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012 (sesuaidengan asli) ; .Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang PenetapanUpah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (sesuai dengan.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 531 Tahun 2011 tanggal 25Nopember 2011 (sesuai dengan asli) ; .Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 237 tahun 2012 tanggal 23Pebruari 2012 (sesuai dengan asl) ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/KI/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — TRIMAWAN JOGO PRIJONO VS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRIMAWAN JOGO PRIJONO VS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
    Tanama Block E Nomor 2,RT 001 RW 004, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, KecamatanBukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;melawan:PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN' RIAU, tempatkedudukan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau,Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah PulauDompak, Tanjungpinang 29124, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Andi Muhammad Asrun,' S.H., M.H.
    Dari uraian tersebutPemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki keraguan dan kerancuanuntuk menyatakan, mengakui, dan menegaskan bahwa areal ObjekBidang Tanah di depan Masjid Raya Dompak merupakan Aset dariPemerintah Provinsi Kepulauan Riau;4.
    Dalam Persidangan Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riaumenurut keterangan yang dijelaskan Saksi Ahli dari BPN Kantor PertanahanKota Tanjungpinang menyatakan bahwa pada waktu dilakukan Pengukuranterhadap objek bidang tanah tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak melampirkan bukti surat kepemilikan atas Objek Bidang Tanah,Pengukuran Objek bidang Tanah tersebut dilakukan berdasarkanpenunjukan batas oleh pegawai dari Kantor Provinsi Kepulauan Riau;6.
    SOP yang mengatur ganti rugi dan tata cara pembayaran objek bidangtanah milik masyarakat di Pulau Dompak yang dijadikan AsetPemerintah Provinsi Kepulauan Riau;c. SOP tata cara untuk mendapatkan rekomendasi status kepemilikanobjek bidang tanah yang belum dibebaskan dan belum menjadi asetPemerintah Provinsi Kepulauan Riau.4.
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor001/I/KIKepriPS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkankeberatan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1556 B/PK/PJK/2024
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
4 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN KIP
Register : 12-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/KI/2017/PTUN.TPI
Tanggal 26 Juli 2017 — TRIMAWAN JOGO PRIJONO Melawan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
138 — 46
  • Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan;------------------------------------------------------------3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima rupiah);------------------------------------------------------------------
    TRIMAWAN JOGO PRIJONO Melawan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
    RT: 001 RW: 004,Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, PekerjaanWiraswasta;Selanjutnya disebut.............................PEMOHON KEBERATAN;Lawan:Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tempat Kedudukan PusatPemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring GedungSultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak Tanjungpinang KodePos 29124; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/kdhKepriKuasa/V/2017tanggal 29 Mei 2017 memberikan Kuasa kepada:1.
    Photocopy Bukti Tanda Terima Putusan dari Komisi InformasiProvinsi Kepulauan Riau. 2. Photocopy KTP Trimawan Jogo Prijono.Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/K1I/2017/PTUN.TPI3. Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor001/I/KlKepriPS/2017.
    Kepulauan Riau, bukti Surat Asli HakKepemilikan atas tanah masih berada dengan saya;2.
    oleh Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau.
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan RiauNomor: 001/I/KlKepriPS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 B/PK/PJK/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
7 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 17-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn
Tanggal 7 Juli 2022 — Pemohon:
Richard Chandra
Termohon:
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cq. Direskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung
74 — 47
  • Pemohon:
    Richard Chandra
    Termohon:
    Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cq. Direskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
11 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 17-04-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PTUN MANADO Nomor 11/G/2024/PTUN.MDO
Tanggal 28 Agustus 2024 — Penggugat : YUNITA DINA PANILAN Tergugat : BUPATI KEPULAUAN TALAUD
74 — 58
  • Penggugat : YUNITA DINA PANILANTergugat : BUPATI KEPULAUAN TALAUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-03-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
7 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 14-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067 B/PK/PJK/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/PDT/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — PEMEMRINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq., DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq., KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU selaku PENGGUNA ANGGARAN VS PT WASKITA KARYA (Persero)
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMEMRINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq., DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq., KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU selaku PENGGUNA ANGGARAN VS PT WASKITA KARYA (Persero)
    PUTUSANNomor 322 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHPROVINS KEPULAUAN RIAU cq DINAS PEKERJAANUMUM KEPULAUAN RIAU cq KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM KEPULAUAN RIAU, selaku PENGGUNA ANGGARAN,berkedudukan di Jalan Peralatan Nomor 1, Km 7, KotaTanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Ir.Heru Sukmoro, CES., selaku Kepala
    Bahwa Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau (PembangunanHalaman 1 dari 19 Hal. Put.
    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaucq. Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas PekerjaanUmum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran;Bahwa disini Penggugat secara tegas menggugat Pemerintah RepublikIndonesia, yang berarti adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pendanaanuntuk membangun Masjid Raya dan /slamic Centre Provinsi KepulauanRiau milik Tergugat, pendanaannya adalah dengan dana APBD justrubukan APBN;3.
    DirjenBina MargaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Bahwa dalam kasus ini telah diakui oleh Penggugat, bahwa pendanaanpembangunan Masjid Raya dan /slamic Centre didasarkan pada PerdaNomor 14 Tahun 2007 dan Perda Nomor 19 Tahun 2008 (vide butir 2 suratgugatan Penggugat), karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditujukankepada:Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau cq.Gubernur Kepulauan Riaucq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau;Bahwa dengan demikian jelas sekali subjek
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUANRIAU cq DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU, selaku PENGGUNAANGGARAN tersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281 B/PK/PJK/2024
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6676 B/PK/PJK/2023
Tanggal 27 Desember 2023 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
14 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/PEN-DIS/2016/PTUN.TPI
Tanggal 11 Oktober 2016 — ADHYA TIRTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
67 — 37
  • ADHYA TIRTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
    PENGGUGAT ;yeas a Ss ens es MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad,Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,beralamat di Menteng Square Tower A, No.Ar3,Jin Matraman 30E, Jakarta Pusat ;2.
    TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohonpembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KetuaPengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenangmenetapkan
    TPI.Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon pembatalannya adalahPeraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 TentangNilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah ProvinsiKepulauan Riau yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selakuTergugat yaitu sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objeksengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa yang memenuhikwalitas sebagai suatu
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum ;Menimbang, bahwa objek sengketa berupa :Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan PajakPengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
9 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 06-05-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945 B/PK/PJK/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — BURHANUDDIN, S.Sos VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DK
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BURHANUDDIN, S.Sos VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DK
    GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di GedungPerkantoran Pemprov Kepri, Gedung A1 Lantai IV, Pulau Dompak, TanjungPinang;Il.
    suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objeksengketa) berupa:Surat Keputusan Gubernur Kepulauan
    WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang;ALASAN DAN DASAR GUGATAN:Adapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas halhal sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TanjungPinang dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor 325 Tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009, telah resmidiangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tajung Pinangperiode 20092014;Bahwa Tergugat dengan Surat Kuputusan Gubernur Kepulauan
    Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang merupakankeputusan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan in casu Pasal383 ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009;Bahwa konsideran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota TanjungPinang, bagian mengingat secara eksplisit
    kasasi,sehingga belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dilaksanakanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, maka hal itutentunya sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan hak akangaji dan tunjangan lainnya serta Penggugat akan
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus
Register : 18-12-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2024 — Pemohon:
Idris Ara
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan
31 — 11
  • Pemohon:
    Idris Ara
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan