39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untukdiperiksa lebih lanjut;Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal

Penggugat telahmembantah kebenaran tanda tangannya yang terdapat di dalam akta tersebut,adapun Penggugat juga tidak dapat menerangkan identitas Tergugat serta anakPenggugat dengan Tergugat secara bersesuaian dengan gugatan Penggugat,maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa surat kuasa khusus dalam perkara a quo tidak sah, sehingga gugatanyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cacat formil, dikarenakan diajukanoleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum (/egal

Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan perkara a quo;2. Dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)dengan verstek;Pertimbangan penutupMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Amar putusanMENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan J/egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaDicky Fratama bin Ahmad F yang akan dinikahkan dengan calon isterinyabernama Muliani binti Asmadi; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah

, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalahkeinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Dicky Fratama; Bahwa bukti P.5 dan P.6. merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak danjazanh Pemohon yang bernama Dicky Fratama.

untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohonyang menikah pada tanggal 17 Desember 2017, oleh karena itu PemohonHalaman 4 dari 8, penetapan Nomor 6165/Pdt.G/2021/PA.Cbnmempunyai /egal

ditandatangani oleh pihakPemohon prinsipal dan oleh Para Kuasa hukum, dibuat sebelum permohonanperceraian diajukan dan isinya khusus untuk mengajukan perkara perceraian,oleh karena itu surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasahukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acarasumpah Advokat, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebutdinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai /egal

terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuankompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal pihakberperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbgpemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (/egal

cakap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukanoleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohonbelum cakap serta tidak mempunyai kKewenangan untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yangdiajukan oleh pemohon adalah premature dan tidak mempunyai /egal

Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtanita PenQQUgal jessssssserernssssassenscnnssanseennesnsassnennnssnisasenenrnnaaaase nenae Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi

Saksi Kedua : SAKSI Il.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahBude ipar Penggugat jnnnn nnn ne nnn nnn nen nonce nenennnnnese Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran

, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal YYY, makaterbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum PengadilanAgama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama T egal

Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan MahkamahAgung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padangakan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif kompetensi Pengadian Agama Solok, proses pemanggilan,usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan /egal

standing para pihakberperkara kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaanperkara ini patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yang benar dan telahmemenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa sebelum mempelajari dan meneliti berkas perkarayang terdiri dari Surat gugatan, berita acara sidang, suratsurat bukti,keterangan saksisaksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan

cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07Agustus 2014 di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, namunpernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, olehkarenanya, Para Pemohon memiliki /egal

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan untuk sidangPemohon diwakili Kuasanya, dan majelis hakim telah memberikan arahan danmasukan kepada Pemohon, agar mau menunda permohonannya, akan tetapiPemohon melalui kuasanya menyatakan meneruskan perkaranya ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluMajelis Hakim mempertimbangkan hukum formil tentang /egal

PA.Jbg.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti identitaspihakpihak dalam perkara ini, antara Pemohon dan anak yang dimintakandispensasi nikah, ternyata Pemohon bukan merupakan pihak yang dimaksudoleh pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo, UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 6 (enam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon menjadi cacat formal karena error inpesonasebab Pemohon tidak mempunyai /egal

MahakamKencana Merah Padi yang beralamat di Jalan Tales V No.10 Surabaya60244 yang selanjutnya disebut Tergugat;Bahwa dari /egal entity Tergugat atau subyek Tergugat sebagaimanadiuraikan oleh Penggugat tersebut, tidak jelas siapa sebenarnyasebagai sasaran pihak yang digugat atau subyek Tergugat, apakahentity cabang dari suatu badan hukum, dalam perkara ini dinyatakanoleh Penggugat adalah PT. Mahakam Kencana Intan Padi CabangPasuruan yang berkedudukan di Pasuruan?

;Jadi berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas, maka uraiandalam gugatan Penggugat tersebut tidak jelas siapa (/egal entity)sebagai sasaran yang digugat atau subyek Tergugatnya;Dengan demikian gugatan Penggugat ini kabur (obscuur libel) tentangsiapa (/egal entity) sebagai sasaran yang digugat atau subyek Tergugat.Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 269 K/Pdt.SusPHI/2014Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapatditerima;ll.

,Notaris di Gresik, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No.AHU50985.AH.01.02 Tahun 2012tanggal 01 Oktober 2012, /egal entity (badan hukumnya) adalahPT. Mahakam Kencana Intan Padi, berkedudukan di Surabaya;Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) UndangUndang PerseroanTerbatas, maka /egal entity (badan hukum) PT. Mahakam KencanaIntan Padi berbeda dengan PT.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi halhal yang akan diajukan dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonanPemohon PKPU, terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkankedudukan hukum (/egal

standing) para Penggugat, Tergugat dan TurutTergugat;Menimbang, bahwa para Penggugat adalah adalah badan hukum,masingmasing diwakili oleh Direktur / Direktur Utamanya, memberikan kuasakepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus di atas meterai dan telahdisebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka para Penggugat mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatan a quo;Menimbang, bahwa Tergugat adalah perorangan, diwakili oleh Advokatberdasarkan

Surat Kuasa Khusus di atas meterai secukupnya dan telahdisebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatan a quo;Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah Instansi Pemerintah, diwakilioleh Kuasanya, paraAparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Hak Cipta danDesain Industri, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus di atas

meterai dan telahdisebutkan hanya dipergunakan untuk keperluan gugatan a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatan a quo;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.SusHak Cipta/2020.

Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangantersebut, maka para pihak baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugattelah mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara gugatana quo;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Tergugat dan dalam Jawabannya tertanggal 5 maret2020 telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya berisitentang:1. Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum selaku Penggugat (LegalStanding) dalam perkara a quo;2.

Atas dasar ketentuanperundangundangan tersebut, maka permohonan banding Pembandingsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses pemeriksaanperkara ini di Tingkat Pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenanganmengadili dari segi absolut dan relatif Pengadian Agama Padangsidimpuan,pelaksanaan pemanggilan, usaha mendamaikan dan penentuan /egal standingpara pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis

Tingkat Pertamatelah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasanhukum yang tepat, sehingga patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya.

Namun pada bagian pertimbangan hukumnyadipandang perlu menyempurnakannya yang dituangkan pada pertimbanganhukum di bawah ini;Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan koniramemori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie patut memeriksaulang, menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing pihakpihak yangberperkara sebagai persona standi in yudicio, upaya perdamaian, sertapertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kKuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

Kedudukan hukum (/egal/ standing) Penggugat a quo;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubahmenjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwagugatan perceraian diajukan oleh istri atau kKuasanya kepada Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk)terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimanatersebut

berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo;Kedudukan Hukum (legal standing) PenggugatMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebutdi atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan aktaautentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbuktiPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejaktanggal 22 Januari 2012, sehingga dengan demikian Penggugat memilikikedudukan hukum (/egal

standing) untuk bertindak sebagai pihak dihadapan Pengadilan;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kKedudukanhukum (/egal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan aquo maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokokperkara gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya padaalasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2016 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran

Dengandemikian, penerima kuasa tersebut memiliki /egal standing untuk mewakilipemberi kuasa (Pembanding) dalam mengajukan upaya hukum bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo;Menimbang, bahwa Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding dalamberacara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ari Endrartomo, S.H.dan Recky Pernandus Surupandy, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor diRungkut Mapan Tengah VII DF/23 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa

Dengan demikian, penerima kuasa tersebutmemiliki /egal standing untuk mewakili pemberi kuasa (Terbanding) dalamberacara di tingkat banding;Tentang Perubahan Gugatan.Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembagian hartabersama pada tanggal 20 Juni 2017, dan Pembanding mengajukan perubahangugatan tertanggal 15 Nopember 2017 yang disampaikan pada persidangantanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya menambah obyek sengketaharta bersama (vide, berita acara sidang tanggal 15 Nopember 2017);Menimbang

Sungguhpunkuasa Terbanding tidak memiliki /egal standing untuk menandatanganiPernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, namun hal tersebut menurutmajelis tingkat banding tidak berakibat pelaksanaan mediasi tersebut menjadibatal;Tentang Penyitaan.Menimbang, bahwa dalam memrori bandingnya pada point 9 (Sembilan)Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa setelah penyitaan obyeksengketa selesai dilaksanakan, namun sampai sekarang ini obyek sengketayang telah diletakkan sita tersebut belum didaftarkan

.: in Rami PFora,Diputuskan hari ini,,.4M AA... ...tan egal. 202 204.. oleh Hakim dan pada hari ini jugadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibhddiri oleh :Paniteraen =Yd mf fol VN Guetta idoPERN YATAAN TERDAKWASaya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi in judicio)dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugatdan Tergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh

karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah8bersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga

huruf aUndangundang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. sehingga buktibukti Surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akandipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu penduduk kota Bitung a.n Pemohon merupakan akta otentik dengan nilai Kekuatan pembuktian sempurna (volledigbewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukung denganketerangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukumdan/atau mempunyai /egal

standing in yudicio untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu penduduk kota Bitung a.n PemohonIl merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledigbewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukung denganketerangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukumdan/atau mempunyai /egal standing in yudicio untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah pada Pengadilan Agama BitungMenimbang, bahwa

sekolah dasar a.n anak paraPemohon Nomor0072064102, tanggal 28 Mei 2018 alat bukti tersebutmenerangkan bahwa anak para Pemohon telah lulus SLTP sehingga alat buktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kartu penduduk kota Bitung a.n anak paraPemohon merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna(volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) serta didukungdengan keterangan sakssaksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitashukum dan/atau mempunyai /egal

hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokertoyang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempatpengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentangstatus perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasarbukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindaksebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai

talak a quo dan pihakpihak memiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokokpermohonan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atasperkawinan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena kurang lebih 1tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Pemohonsebagai Petani, tidak dapat memenuhi kebutuhan

hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 18Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: Sebelum menjalankanprofesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengansungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya;Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil,Kuasa Hukum/Advokat harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan olehundangundang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (/egal

tidak akan menghadirkanPemohon inperson dengan alasan sudah dikuasakan oleh Pemohon, kemudianMajelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggillangsung Pemohon inperson, namun Pemohon inperson tidak hadir hanya diwakilioleh Kuasa Hukum/Advokat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum/Advokat Pemohon yang belumbersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum domisilinya, tidakmempunyai /egal

standing atau bukan persona standi in judicio dalam perkara a quo,maka berdasarkan ketentuanketentuan yang telah digariskan oleh undang undang,bagi Kuasa Hukum/Advokat yang belum bersumpah di depan Pengadilan Tinggitidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatanperbuatan/tindakantindakanhukum untuk dan atas nama Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan, karenatidak memiliki /egal standing mewakili kepentingan dan menuntut hak sebagaiPemohon.

bersembunyi atauenggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut;buktibuktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebutMenimbang, bahwa oleh sebab perkara ini diajukan dalam rangkamemutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cerai talak,maka majelis hakim perlu mengungkap fakta adanya hubungan perkawinanPemohon dan Termohon sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, agar parapihak memiliki egal

standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makasekalipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbanganpokok perkara khususnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon danTermohon, terlebin dahulu akan mempertimbangkan J/egal standing pihak(status perkawinan Pemohon dan Termohon);Menimbang, bahwa dalam membuktikan terkait status perkawinan antaraPemohon dan Termohon, Pemohon melalui

tersebutharus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan MajelisMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalildalil permohonannya terkait hubungan perkawinan antara Pemohon danTermohon di mana pembuktian tersebut berkaitan erat dengan perkara CeraiTalak ini;Menimbang, bahwa pembuktian mengenai hubungan perkawinan adalahjalan menuju pemeriksaan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melaluikuasanya dan menjadi /egal