dari Partai HANURA.;3.

(1) Undang Undang Nomor : 2 Tahun2011 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik diselesaikandengan cara musyawarah mufakat4.

Ayat (1)Dilakukan Oleh Suatu Mahkamah Partai Politik Atau SebutanLain Yang dibentuk Oleh Partai Politik .

Politik, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai PolitikSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh SuatuMahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Yang DibentukOleh Partai Politik .;14.LF,16.17.18.19.20.73Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mempersoalkan ataumelaporkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai HANURAatau Tergugat perihal perselisihan anggota partai politik, dimanaPartai HANURA memiliki Tim P2 PAW untuk menyelesaikanperselisihan internal partai politik, sehingga Penggugat

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Partai HANURA.

Bahwa sedangkan di dalam dalil gugatanPenggugat juga tampak jelas mempersoalkanKoalisi Koalisi Besar Wonogiri (KBWB) yangdibentuk dan/ atau diusung oleh 3.3 (tiga)Partai Besar di Wonogiri yaitu Partai Golkar,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat(vide dalil gugatan Penggugat point 1).4.

Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Partai GolkarKabupaten Wonogiri yang diwakili oleh KetuaDPD Partai Golkar (Edy Santoso, SH) bersamasama dengan Partai Keadilan SejahteraKabupaten Wonogiri yang saat itu diwakili olehPjs ketua DPD PKS ( Ir.

Bahwa KBWB sebagai forum lintas partai politikyang dibentuk oleh tiga partai politik diWonogiri yang terdiri dari Partai Golkar,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokratyang memiliki tujuan sebagaimana telah21diuraikan di dalam eksepsi adalah betul betulingin menjalin kerjasama dalam prosespenjaringan dan pemenangan pasangan calonBupati dan Wakil Bupati yang disepakati olehKetiga partai politik tersebut.

partai besarmaupun kecil, yaitu H.

Paryanti yang diusungoleh Partai Golkar. Drs. H.

, sebelummengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yangdijelaskan di dalam point kedua Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun2003;Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik

sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat 1.

Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa surat Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang ditujukan kepadaTergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten Magelang dan Tergugat II adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Pusat. yang kesemuanya tunduk pada peraturan perundangundangan yangberlaku, diantaranya tunduk pada UndangUndang No. 2 Tahun 2008

, TentangPartai Politik sebagaimana telah diubah dengan UndungUndang No. 2 Tahun 20 1Tentang Perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008, bahwa di dalam Pasal 32ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1)yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;(2) perselisihan terhadap hak anggota Partai Politik;(3) pemecatan

TentangPartai Politik, tegas dinyatakan Perselisihan internal Partai Politik diselesaikanoleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa yang menjadi obyek perselisihan dalam perkara a quo sampai hari inibelum diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan UndangUndang No. 2Tahun 2008, Tentang Partai Politik, jadi

Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak adalagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehpartai politik yang mencalonkannya;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar CalonTetap dari partai yang mencalonkannya;B.

AndiAnsar Chalid, S.E. yang sebenarnya adalah menjabat sebagai SekretarisDPC Partai Patriot Bintan, sesuai Surat Keputusan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Provinsi Kepri Nomor 2.07/DPW/PATRIOT/ Sl/VII/2008, 25 Juli 2008 tentang Komposisi Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Bintan (Bukti P10);. Bahwa sebenarnya Ketua DPC Partai Patriot Bintan, adalah SyamsulBahri.

Dan dalam Bukti P5, Andi Ansar Chalid, S.E. mempergunakanKop Surat Partai Patriot Bintan dengan Cap atau Stempel Partai PatriotPancasila Bintan. Padahal Partai Patriot dan Partai Patriot Pancasilamerupakan dua Partai politik yang mempunyai badan hukum yangberbeda, dan Partai Patriot Pancasila, bukan sebagai partai pesertapemilu untuk Tahun 2009;.

Padahal Partai Patriot dan Partai PatriotPancasila merupakan dua partai politik yang mempunyai badanhukum yang berbeda, dan Partai Patriot Pancasila, bukan sebagaipartai peserta pemilu Tahun 2009;c. Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yang berwenangmengusulkan PAW terhadap Penggugat bukan DPC PartaiPatriot.

Padahal menurut ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga Partai Patriot, dan surat DPP Partai Patriot, Nomor 570/ SE/DPPPatriot/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang ditujukan kepadaKetua KPU Bintan, tembusannya disampaikan kepada Tergugat,Ketua KPU Kepri, Bupati Bintan dan Ketua DPRD Bintan (BuktiP11). Yang pada intinya disebutkan bahwa, yang berwenang untukmengusulkan dilakukannya PAW adalah DPP Partai Patriot sesuaiAD/ART Partai Patriot.

menerbitkan Surat KeputusanMahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPPHPU/2014 tanggal 16September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun2014 antara Sdr.

partai tidaktercapal, kecuali berkenaan dengan kepengurusan,penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadilisengketainternal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPHalaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya danpengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar.Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukanpembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telahdiatur dalam AD/ART Partai Demokrat; Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentiananggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8yang mengatur

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2).

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya.Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkanusulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRDKabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentiandari DewanPimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam

Selanjutnyadengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat.

Politik yang berbunyi :Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)(1) Perselisthan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD/ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;Pasal 33 Ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.Hal ini mempertegas bahwa putusan Mahkamah partai Politik atau sebutanlainnya yang dibentuk oleh partai Politik tidak bersifat final sehingga sanksipemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah partai Politik tidak dapatdiartikan sebagai keputusan yang mutlak, karena sesuai dengan PeraturanPerundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulandari Pimpinan partai setingkatnya

Umum Anggota Legislatif Partai DemokratTahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakanoleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalputusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, makaDPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untukmelaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPCPartai Demokrat; Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap No. 586/Pdt.G/2015/PNJKT.PST joPerkara

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat mengajukangugatan terhadap Mahkamah Partai dan sdr.

Bupati Seferinus Fenanlambir,S.sos dan Johanis Seralarat terdiri atas : No Nama Partai Politik Jumlah Suara1 2 31 Partai Amanat Nasional 448 suara2 Partai Karya Perjuagan 780 suara Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN 6)7) 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia721 suara(PPPI)4 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 386 suara5 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 334 suara6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia578 suara(PKPI)7 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 518

suara8 Partai Damai Sejahtera (PDS) 383 suara9 Partai Pelopor 397 suara10 Paratai Republik Nusantara 821 suara11 Partai Persatuan Pembangunan 487 suara12 Partai Kebangkitan bangsa (PKB) 521 suara13 Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) 1.071 suara14 Partai Buruh 836 suaraTotal Suara secara keseluruhan 8.281 suara Dengan demikian jika bilangan pembanginya adalah 8.281/49.375x100% = 16.78%. (49.375 adalah jumlah total suara sah secarakeseluruhan di Kab.

Ayat (3) : Partai politik atau gabungan partai politik yang sudahmengajukan bakal pasangan Calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakalpasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuanapabila partai politik dan gabungan partai politik tetapHalaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN9)menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politiktersebut dianggap

politik yang bersangkutan dilarangmengubah atau memindahkan dukungan serta dilarangmengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelahdinyatakan memenuhi syarat administrasi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan BakalPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh gabunganpartai politik yaitu : Partai Amanat Nasional, Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia, Partai Penegak Demokrasi, Partai Pelopor, Partai

PemudaIndonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia, Partai Republikan, Partai Damai Sejahtera, Partai KaryaPerjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai DemokrasiPembaharuan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Buruh untukmenggantikan pasangan calon atas nama Seferinus Fenanlampir, SE danJohanis Seralarat, karena telah menyatakan mengundurkan diri dan adanyasurat pernyataan Penarikan dan Pencabutan berkas dukungan kandidatCalon Bupati atas nama Seferinus

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN BERAU, H. AMIN SUHADI SEKRETARIS DEWAN TAHFIDZ DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU SEKRETARIS DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU; HASIM KHAMSYAH

Bahwa dalam kedudukan Partai Politik di Negara demokratis seperti IndonesiaNegara memberikan kepada Partai Politik hak dan tanggung jawab untukmengelola dan mengatur Partai Politik secara mandiri hal ini sesuai denganUndangUndang RI. Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12;3. Bahwa berdasarkan UndangUndang RI.

Berau, adalah menyalahi aturan partai karena dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan BangsaPasal 23 menyebutkan tata aturan partai :1. Mabda Siyasi;. Angaran Dasar;. Anggaran Rumah Tangga;.

Keputusan Partai;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 4point c menyebutkan : Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai;Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 7tentang Kewajiban Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan Pasal 9 point 3menyebutkan : Anggota atau Kepengurusan partai harus tunduk kepadapimpinan struktur organisasi partai yang lebih tinggi di dalam halhal yangtidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dandisiplin partai lainnya yang diatur dalam peraturan partai;4.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD ART.2.

No. 61 K/Pid/2005menerima surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Jambi yang dalam suratnya menyatakan bahwa DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kerinci mendapatbantuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan diJakarta sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) untuk danaKampanye Pemilu 1999 dan dana tersebut dapat diambil di DPW PartaiPersatuan Pembangunan Jambi, lalu Terdakwa mengatakan kepadaPengurus Partai Persatuan Pembangunan Kerinci

bahwa ia akan mengecekkebenaran bantuan tersebut ke DPW Partai Persatuan Pembangunan Jambidan sepulang dari Jambi Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan DPPPartai Persatuan Pembangunan Jakarta tersebut telah dikembalikan lagi keDPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta oleh DPW Partai PersatuanPembangunan Jambi dan Terdakwa mengatakan akan langsung mengurusdana tersebut ke DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta dan sepulangdari Jakarta Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan tersebut tidakdapat

No. 61 K/Pid/2005Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dengan suratkeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor:0103/SK.DPP/C/IV/1999 tanggal 4 April 1999 Terdakwa selaku Ketua PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci periode 1999 s/d 2003menerima surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Jambi yang dalam suratnya menyatakan bahwa DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kerinci mendapatbantuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Pembangunan Jakarta oleh DPW Partai PersatuanPembangunan Jambi dan Terdakwa mengatakan akan langsung mengurusdana tersebut ke DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta dan sepulangdari Jakarta Terdakwa mengatakan bahwa uang bantuan tersebut tidakdapat diambil karena DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta sedangsibuk mengurus daftar calon legislatif, padahal uang bantuan dari DPP PartaiPersatuan Pembangunan Jakarta tersebut telah Terdakwa terima dari KetuaDPW Partai Persatuan Pembangunan Jambi saksi

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur AD/ART;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melaluiPengadilan atau di luar pengadilan;3.

Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Pada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyatakan: yang dimaksud denganperselisihan Partai Politik meliputi antara lain:a. Perselisinan yang berkenaan dengan kepengurusan;b. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;d. Penyalahgunaan kewenangan;e.

Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan;.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapan hukumkarena penyelesaian di Internal Partai Golkar sudah dilaksanakan karenamemang Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian diMahkamah Partai dari Partai Golkar, namun tidak ada tanggapan/jawabandari Mahkamah Partai dari Partai Golkar tersebut, sehingga PemohonKasasi melakukan upaya gugatan sengketa partai politik ke PengadilanNegeri Labuan Bajo;.

Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politikadalah tidak tepat dan bersifat sangat menyesatkan, sebab Pemohon Kasasitelah melakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Politik dari PartaiGolkar namun tidak berhasil;.

dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

Demokrat ke Partai Sira dan selaintulisan tersebut telah di edit poto Saksi Mahfud sedang menggunakanbaju Partai Sira dan bersama dengan Ketua Partai Sira;Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari selasa tanggal 13November 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Payaundan Kec.

ke Partai Sira.

Sahrul untukmengedit foto Saksi Mahfud untuk di edit dengan foto partai Sira lalu Sdr.Mahfud meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto Partai Sira dan Foto SaksiMahfud untuk diedit oleh Sdr, Sahrul lalu Terdakwa mengetik di googlemenggukanan handphone milik Terdakwa kata Partai Sira dan setelah keluargambarnya lalu Terdakwa memilih Sdr. muhammad Nazar (Ketua Partai SiraProvinsi) yang sedang berdiri berdampingan dengan Sekjen Partai Sira laluTerdakwa download foto tersebut lalu Terdakwa kirim ke Sdr

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008 20020 nono non1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART .2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 201 0;4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 201 0;5.

No.282/PDT/2016/PT.DKIsampai dengan 2015 tidak pernah disesuaikan dengan Pasal 2 Ayat 4dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan :Pasal 2 Ayat 4 UU No. 2 Tahun 2011 "(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat paling sedikit : a. asas dan ciri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik ;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen

keanggotaan Partai Politik dan jabatanFIO Kt ~~ mn nn et nch. sistem kaderisasi; nne nnn nn nnn enn nei. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila: a. meninggal dunia; b . mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART .2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Kasin Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang, karena pada saat ituPENGGUGAT masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Partai KasihDemokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor Tahun 20082003berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor 13.18.2/DPP/1E/03/2011 tentangPengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten AlorProvinsiNusa Tenggara Timur Periode

Pengusulan Pemberhentian terhadap Penggugat yang dilakukan OlehDewan Pimpinan Partai Kasih Demokrasi Indonesia CabangKabupaten Alor sebagaimana tersebut pada poin (a) di atas tidaksesuai prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) butir3.1. Anggaran Dasar Partai Kasin Demokrasi Indonesia dan Pasal 23ayat (2) butir 2.3. serta Pasal 51 ayat (3) butir 3.1. Anggaran RumahTangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

Fakta menunjukan bahwa tidakdilakukannya musyawarah cabang luar biasa dan rapat DewanPimpinan Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasin DemokrasiIndonesia Kabupaten Alor, dan tidak ada Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia tentang Pemberhentian terhadap diri Penggugatsebagai Anggota sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan PartaiKasih Demokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor. Pasal 51 ayat (3)butir 3.1.

2008 menegaskan bahwa pengambilan Keputusan Partai Politikdi setiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, Pasal383 ayat (2) huruf e UndangUndang No. 27 Tahun 2009 menegaskanbahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kotadiberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, apabila huruf e di diusulkan oleh partai politiknya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.

Indonesia Kabupaten Alor adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;Bahwa oleh karena Pemecatan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Nomor01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011, Surat Nomor 02/DPG/PKDI/IV/201 1Perihal Pemecatan dari Keanggotaan Partai, dan Surat Keputusan DewanPimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPO PKD Indonesia)Nomor 02.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang PemecatanKeanggotaan dari Partai

diusulkan oleh Partai Politik atau GabunganPartai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politikatau Gabungan Partai Politik lainnya.3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangsudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak boleh menarik dukungannya.4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) menarik dukunganterhadap bakal pasangan calon

T1 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu suratDewan Pimpinan Daerah partai Karya Peduli Bangsa29. T3.

Bahwa menurut keterangan KPU parpol PKPB mencabutdukungannya pada tanggal 21 Maret 2010.33Bahwa reaksi dari. gabungan partai politik yang lainadalah langsung menambahkan dengan partai pendukungBahwa partai yang masuk ~ adalah Partai HANURA.Bahwa saksi lupa kapan menyerahkan penambahan partaitersebut, pokoknya sebelum batas waktu berakhir,sekitar tanggal 8 April 2010.Bahwa batas akhir pendaftaran adalah pada tanggal 9April 2010.

Bahwa kekurangan persyaratan adalah sebagimanatercantum dalam bukti P7c, P7df, P7e, P 7fBahwa ada surat dari parpol yang mendukung pasangancalon bupati dan wakil bupati dan ditandatangani olehketua dan sekretaris masing masing parpol. 35Bahwa yang ikut mendaftar ke KPU Lombok Tengah adalahsemua partai pengusung yaitu) PPRN, PDK, PPP, PPPI,Bahwa partai pendukung yang tidak hadir pada waktumendaftar ada dua yaitu Partai Matahari Bangsa danPartai Republikan.Bahwa Partai Republikan tidak hadir karena

;At Bahwa saksi tahu sekali partai partai apa saja yangmendukung pasangan SAMASAMA ada delapan partaipolitik yaitu) PPPI, PPP, PPRN, PKPB, PDK, PMB,PPIdanREPUBLIKA.; 2 errr errr eee Bahwa kesepakatan ditanda tangani tanggal 10 Maret2010.

;SATRIO PURWANTO SUBROTO;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA (DPP PPI), ;

Reinhard Samah bukanlah Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Pemuda Indonesia, bahkan bukan lagi menjadi anggota PartaiPemuda Indonesia berdasarkan Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor :001/INT.MP/DPPPPI/IV/2011, tanggal 10 Maret 2011 serta KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia di atas.

No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.12tersebut yang menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensidengan alasanalasan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki legal standing sebagaiKetua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia; Bahwa permasalahan internal Partai Pemuda Indonesia telahdiselesaikan melalui Mahkamah Partai yang telah dilakukan oleh DPPPartai Pemuda Indonesia sesuai dengan ketentuan perubahanUndangUndang Partai Politik baru yaitu dengan

Reinhard Samah (Penggugat); Bahwa ke5 (lima) Pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia yangdirekomendasikan oleh Mahkamah Partai Pemuda Indonesia kepadaDPP Partai Pemuda Indonesia untuk dinonaktfikan dan dicabut hakkeanggotaannya dari Partai Pemuda Indonesia diantaranya Drs.Reinhard Samah (Penggugat) tidak mengajukan upaya hukum denganmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenangsesuai amanat Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Partai Politik; Bahwa dengan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negerisesuai amanat UndangUndang Partai Politik tersebut maka hal ituberarti ke5 (lima) pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia tersebut(termasuk Sdr.

Reinhard Samah telah menerimakeputusan/rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda IndonesiaLEPSCDUL; 222222 none nn nnn nn nnn ene nen renee nen nn een nn enna nn neen nanosBahwa atas dasar itulah kemudian DPP Partai Pemuda Indonesiamenindaklanjuti rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda Indonesiadimaksud dengan mengeluarkan surat keputusan tanggal 8 April 2011yaitu. menonaktifkan/memberhentikan ke5 (lima) Pengurus DPPPartai Pemuda Indonesia dari kepengurusan Partai PemudaINAONCSIA; 220222 neon nn ene nn nen

AS Hikam, VS DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB), DKK DAN 1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI), DKK

Kebangkitan Bangsa denganKartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 035/I/VDT/0305 dan sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsapada Komisil ;Bahwa sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugatsenantiasa menjaga nama baik dan kehormatan Partai, mematuhi AnggaranDasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai dan selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penggugat senantiasa menjaga namabaik dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f dan huruf g UU No.31 Tahun 2002tentang Partai Politik telah dinyatakan bahwa usulan penggantian antarwakiu anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat maupun usulanpemberhentian anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat harussesuai dengan peraturan perundangundangan ;b.

Menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yangbersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain ;b. Diberhentikan dari kKeanggotaan partai politik yang bersangkutan karenamelanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atauc. Melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan = yangmenyebabkan yang bersangkutan diberhentikan ;Hal. 4 dari15 hal. Put.

ANGGARAN RUMAH TANGGA :Pasal 8 huruf a:Setiap anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai ;Pasal 8 huruf d:Setiap anggota Partai berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dariPartai ;Pasal 11 ayat (1) :Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karenamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ataumencemarkan

Partai yang lebih tinggi.

Bahwa Para Penggugat merupakan Calon KepalaDaerah Dan ~~ Wakil Kepala Daerah KabupatenMamberamo Raya Periode Tahun 2010 2015 yangdiusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiGarakan Indonesia Raya, Partai Nasional BantengKerakyatan Indonesia, Partai Peduli RakyatNasional, Partai Persatuan Daerah, Partai PemudaIndonesia dan Partai Demokrat serta dikenal dengaKoalisi SENTUHAN KASIH ;.

Partai Gerakan Indonesia Raya : 2992. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia : 9403. Partai Peduli Rakyat Nasional : 1104. Partai Persatuam Daerah : 1825.

Doom, Amd bahkan tandatangansekretaris partai sdr. Melkianus L. Doom, Amd telahdipalsukan oleh ketua partai sdr.

Partai Politik yaitu.

Partai GerakanIndonesia Raya, Partai Nasional Banteng KerakyatanIndonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, PartaiHal. 45 dari 61 Hal.

Program sosialisasi partai dan pemantapan citra serta kepercayaanmasyarakat kepada PKPB;6. Strategi dan Program Pemenangan Pemilu;7.

Bangsa (PKPB) dan tidak jalannya organisasi Partai dan telahsangat membahayakan masa depan partai karya peduli bangsa (PKPB);Bahwa kerugiankerugian yang diderita oleh Partai Karya Peduli Bangsa(PKPB) selama maa kepemimpinan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill jelasdan nyata berupa tidak lolosnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dalamparlimentary treshold dan telah terhambatnya pembinaan kader dan jaringanPartai, hal mana sudah sering disampaikan oleh Para Penggugat, namun tidakpernah didengarkan

PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA MASA BAKTI 2006 2010dan menata ulang organisasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), tentunya demikemajuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut para Penggugat mohon agarPengadilan Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PROVISI:Hal. 7 dari 19 hal.

Perselisinan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan;aw & ESKeberatan terhadap keputusan Partai Politik;Bahwa jika dicermati posita gugatan dari para Penggugat jelas dan tegasmenyangkut dan berhubungan dengan Penyalahgunaan wewenang' danPertanggungjawaban keuangan serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik,khususnya PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), sehingga walaupunmerupakan

perselisihan internal didalam tubuh Partai Karya Peduli BangsaHal. 15 dari 19 hal.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat;2. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, diwakili oleh Ketua DewanKehormatan/Mahkamah Partai Demokrat Dr. Amir Syamsudin,S.H.,M.H., berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef BBadeoda, S.H.

Lucy Kurniasari (Penggugat) sebagai anggota DPR RIuntuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Partai Demokrat Dapil ProvinsiJatim untuk menggantikan Sdr. Ir.

partai politik tersebut, Mahkamah PartaiPolitik telah menyelesaikan secara internal dengan Putusan Nomor 62/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014;Dalam Provisi:Halaman 2 dari 6 hal.

Nomor 37 PK/Padt.SusParpol/2018 Menolak permohonan provisi Pemohon;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Intergritas Partai Demokrat; Memberhentikan Termohon Sadr. Ir. Fandi Utomo dari Keanggotaan PartaiDemokrat; Menunjuk Pemohon Sdri. Dra.

Lucy Kurniasari sebagai Anggota DPR RIuntuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Partai Demokrat Dapil ProvinsiJatim untuk menggantikan Sdr. Ir.