SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA;TAUFIK RIGO;

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini RayaNomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara : Sekretaris Jenderal KementErian Luar Negeri Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada

No. : 26/B/2012/PT.TUN.JKT.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri R.I.

,berkantor/beralamat di Jalan Taman PejambonNomor 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 00527A/HI/07/2011/58, tanggal 5Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGATIPEMBANDING 5MELAWANTAUFIK RIGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Sadewa Dalam No. 3 RT.014, RW. 005, Tanah Tinggi, Johar Baru, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. AHMAD ZULKIFLI, S.H.; 2. M.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian LuarNegeri Republik Indonesia, Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011,tertanggal 28 Januari 2011, Tentang Keputusan Atas KeberatanPenjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadapSaudara Taufik RIQO ; 222222 nne enn n enn n eeeMewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris JenderalKementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor : 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011

., MAP : KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; FOREST WATCH INDONESIA

PUTUSANNomor : 123/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarasingkat, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut, dalam perkara antara :SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN' REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala WanabaktiBlok lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.

,dan Afiat Megoaji, S.Sos, kesemuanya PNS padaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl,beralamat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JenderalGatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. KS.7/IIKUM/2015 tanggal 25 Mei 2015,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATANdahulu TERMOHON INFORMAS!

KEMENTERIAN KEUANGAN RI.

Pemohon:
Amik Atmiati
Termohon:
Kementerian Ketenagakerjaan

Gereja Pentakosta VS Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, Berkedudukan diJalan Brigjend Rajamin Purba, SH No.122 KotaPematangsiantar.Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : Drs.

(Bukti P1)Gugatan ini masih tenggang waktu sebagai yang dimaksud Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009.Il KEPENTINGAN PENGGUGAT1 Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama KantorKota Pematangsiantar No.

KW.02/7a/BA.05/1534/2015 Tanggal 21 April2015 dari Kepala Bidang BIMAS Kristen Kementerian Agama Kantor WilayahPropinsi Sumatera Utara (Bukti P2)Selanjutnya Rekomendasi dari:1. KESBANG Pol Linmas Propinsi Sumatera Utara No. 4521253 BKP.PPM Tanggal 07 Mei 2015 (Bukti P3)6.7Kapolresta Pematangsiantar No. REK/02/IV/2015/INTELKAM Tanggal28 April 2015 (Bukti P4)Kementerian Agama Kakan Pematangsiantar No.

(bukti P6);Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kantor Kota PematangsiantarNo.

Foto copy..........Surat Rekomendasi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor : KW.02/6C/BA.05/3111/2012 tanggal 17 Juli20 Descancennsonsunssanessnismsseecsmnennnsnesccensnecennsetes (bukti P13);Surat dari Kementerian Agama Kepala Kantor Kota PematangsiantarNomor : KD.02.17/7/BA.00/588/2012, tanggal 12 Juli 2012 tentangpembatalan surat Rekomendasi (bukti5815.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA vs SUNARIATI, dkk

RAYHAN DUDAYEV, S.H ; KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Dan Jika Diteruskan,Reklamasi Justru Perparah Banjir Jakarta,, diakses 11 Juni 2017);TERDAPAT KOMITE BERSAMA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTALINTAS KEMENTERIAN YANG MENGKAJI KEBNAKAN PROYEKREKLAMASI TELUK JAKARTA;Berkaitan dengan perlu dilakukannya kajian sesuai dengan arahan Presiden,Kementerian Koodinator Kemaritiman di bawah Rizal Ramli pada waktu ituHalaman 5 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KTkemudian membentuk Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakartamelalui Surat Keputusan Menteri

Komite ini diketuai oleh Kementerian Koordinator Kemaritimannamun berisikan anggota tim yang berasal dari Kementerian Kelautan danPerikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PemerintahProvinsi DKI Jakarta, dan lainlain;Atas dasar hasil kerja Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pada 1Juli 2016 Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman memutuskanuntuk membatalkan proyek reklamasi Pulau G, juga Pulau C, D, dan N.Pembatalan tersebut dilandaskan pada kajian yang menyatakan

PLN (Persero), juga dinilai menganggu lalu lintas kapal nelayan(Kementerian Koordinator Kemaritiman: Reklamasi Pulau GDihentikanSelamanya, ,diakses 11 Juni 2017);Sebelum Kemenkomaritim menghentikan reklamasi Pulau G, C, D, dan N diTeluk Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terlebihdahulu menghentikan sementara pembangunan Pulau C, D, dan G melaluisurat keputusan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 6 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KTRepublik Indonesia

;Kajian yang disebutkan oleh Menteri Luhut Panjaitan tersebutlah yang kamiminta kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman namun hanya diberikan 1Halaman 7 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KT(satu) file berjudul Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi PantaiUtara Jakarta yang dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanyaberisi poinpoin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanyakajian apapun;Hasil kerja Komite Bersama hanya rekomendasi 9 (Sembilan) halaman powerpoint

;Bahwa dalam pendapat berbedanya Ketua Majelis Ev Trisulo D. secarajelas mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang mejadidasar rekomendasi yaitu Dokumen review terhadap dokumen izinlingkungan Teluk Jakarta dan Dokumen Master Plan NCICD tahun 2014;Bahwa dijelaskan juga bahwa terdapat dokumen lain yang menjadi dasarrekomendasi yaitu dokumen hasil kajian teknis reklamasi detail (untuk 17Pulau) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;Bahwa dengan pendapat berbedanya, Ketua

Taufik Rigo;Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

P U TT U S$ A NNOMOR: 123/G/2011/PTUN JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan denganpertimbangan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,dalam perkara antaraTAUFIK RIGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia, bertempat tinggal diJalan Sadewa Dalam No. 3 Rt. 014, Rw.005, Tanah

No.123/G/2011/PTUNJKTSEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di JalanPejambon No. 6, Jakarta Pusat. , dalamhal ini memberi kuasa kepada : DIAR NURBINTORO. Direktur HukumKementerian Luar NegerieeRICKY SUHENDAR. Kepala Sub DirektoratPelayan Hukum, Direktorat HukumKementerian Luar NegeriR.l.j eee eee eee eee eeeWAHYU HARI SATRIO. Staf Sub DirektoratPelayanan Hukum, Direktorat HukumKementerian Luar NegeriR.l.j eee ee ee eee eee rereWENDY BUDI RAHARJO.

,M.H;KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

., tanggal 22 April 2015 tentangPenetapan Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 56/PENHS/2015/PTUNJKT tanggal 23 April 2015tentang penetapan hari dan tanggal Persidangan;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon;Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 339/VIVKIPPSA/2014,tanggal 13 Februari 2015 antara Citra Hartati terhadap Kementerian LingkunganHidup

Lampiran peta seluruh Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentangpenetapan IUPHHKHA dan IUPHHKHT merujuk pada lampiran yangdiberikan oleh Kementerian Kehutanan pada permohonan informasisebelumnatas nama ICEL;Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKT4.

Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajibanmenyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yangakurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawahkewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yangdikecualikan sesuai perundangundangan. Sehingga informasi yang akandiberikan adalah peta yang sudah disahkan dan sudah ditandatangani olehpejabat yang berwenang dalam format hardcopy dan hasil digitalisasinyadalam format JPEG dan PDF;b.

Bahwa dalam keterlibatan secara aktif Pemohon dalam mendorongpenggunaan informasi geospasial dapat dilakukan dengan memberikanmasukan secara langsung terhadap Kementerian Kehutanan denganmelihat pada peta resmi yang sudah diberikan dalam format JPG dan PDFHalaman 25 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKTPosterior) dibandingkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5) Apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananmenyebarluaskan IGT yang belum disahkan, maka KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan melanggar ketentuan Pasal 46 joPasal 62 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuanPasal 68 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011;6) Data peta yang boleh disebarluaskan adalah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN lawan FRANSISCA LANA RIANI dkk

PUTUS ANNomor 497/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1.KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2,Jl.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) (Tergugatl) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Adapunalasannya sebagai berikut:a. Bahwa mengenai siapa saja yang akan ditarik oleh Penggugatmemang menjadi hak Penggugat, akan tetapi harus didasari alasanalasan yang benar menurut hukum dan masuk akal;b.

Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016,Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atas namaTergugat I tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) telahHalaman 29 dari 54 Putusan Nomor 497/Pdt/2018/PT SMGdialinkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat )kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat II) berdasarkan Berita Acara Serah TerimaAset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal Soedirman PurwokertoKementerian

Pendidikan dan Kebudayaan kepada UniversitasJenderal Soediman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh Tergugat III;c.

Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat I) seharusnya sudah tidak lagi menjadi Pihak dalam perkaraini Karena aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut telah dialinkankepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(KEMENRISTEKDIKTI) (Tergugat Il) untuk dikelola oleh Tergugat Ill.Dengan adanya dua kementerian (KEMENDIKBUD ~ danKEMENRISTEKDIKTI), maka pengelolaan urusan pemerintahan yangberkaitan dengan Pendidikan Tinggi, yang dulunya berada di bawahKEMENDIKBUD, sekarang

LAILI ANITA VS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TRI SASONO;KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

;Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat dari TimAdvokasi Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu,beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan CikiniRaya Nomor 60 Jakarta Pusat, yang bertindak baikbersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Maret 2015, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan : Gedung Kementerian BUMN,Halaman dari 21Halaman.

TONI LAYITNO VS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI ;

Pembanding/Tergugat : Kementerian ESDM UB Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Terbanding/Penggugat : PT. SANGGA BUANA MINERAL diwakili oleh WIHARDJONO WIDJAJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI CQ. BPSDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ; LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (LSM P3KN).

,M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP); dan9. ARIEF SETIAWAN, S.H.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalahperangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalampemerintahan.Pasal 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008, menyatakan:Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2015,menyatakan:1.

Kementerian Negara terdiri atas:(angka 25) Kementerian Kelautan dan Perikanan.Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor2/G/KI/2017/PTUNJKT.Pasal 56 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2015,menyatakan:Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsiKementerian Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.Berdasarkan dalil tersebut di atas Kementerian Kelautan dan Perikanan R.lI.termasuk dalam kategori Badan Publik Negara sebagaimana ketentuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan cqPPID Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menanggapi permintaaninformasi tersebut, kemudian Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publikmengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 11 November 2015 yangdikirimkan melalui pos pada tanggal 12 November 2015 (vide bukti P5 dalamberkas perkara Komisi Informasi), yang ditujukan juga kepada Kepala BPSDMKementerian Kelautan dan Perikanan cq PPID Kementerian Kelautan danPerikanan;Halaman 49 dari 61 halaman Putusan

di Lingkungan Kementerian Kelautan danPerikanan yang menentukan bahwa atasan PPID adalah Sekretaris JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan juga kekeliruan penyampaian keberatanbukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan akibatperan Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pasif dan tidakresponsif dengan tidak memberikan surat penjelasan apapun mengenai kemanaseharusnya surat keberatan tersebut ditujukan, hal mana menunjukkan tidakadanya pengelolaan dan pelayanan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.

Bambang Sarengat, jabatan Kepala SubDirektorat Organisasi Perguruan Tinggi, DitjenDikti, .Kementerian Pendidikan Nasional ;. Iriyanto Nainggolan, S.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Nasional ; Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H., jabatanKepala Seksi pada Sub Direktorat OrganisasiPerguruan Tinggi, Kementerian PendidikanNasional ; .

Dimpos Batubara, S.E., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, BiroHukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 8. Dyah Kisworini, S.H., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 9.

YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN ; KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

., Jabatan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Organisasi Perguruan Tinggi,Kementerian Pendidikan Nasional ;6. Lusiana Matondang, S.H., Jabatan Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangandan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;7.

., Jabatan Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangandan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;8. Dyah Kisworini, S.H., Jabatan Staf pada Bagian PenyusunanRancangan Peraturan Perundangundangan dan BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional ;9.

., Jabatan Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangandan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret2010;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI VS BUDI PRAYITNO;

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI VS USAHA DAGANG KARYA BUDI;

PUTUSANNomor 298 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, Tempat kedudukan di GedungManggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta,Selanjutnya memberika kuasa kepada :1.10.11.12.Krisna Rya, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ;Supardi, S.H.

Wijayadi Bagus Margono, S.H., Jabatan Staf Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala WanabaktiBlok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/IlKum/2014,tanggal 26 Maret 2014,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/T ergugat;melawan:USAHA DAGANG KARYA BUDI, diwakili oleh pemiliknyaSanto Riadi Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PemilikUD

Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan olehSekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;Bahwa surat dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara memenuhipersyaratan sebagai objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisHalaman 2 dari 33 halaman.

Karya Budi ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan SekretarisJenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S949/IIKEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian SetoranGanti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi AtasNama UD.

Karya Budi ataspengembalian setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT/PNT) dansetoran PSDH Suplisi yang didasarkan pada Putusan MahkamahAgung RI No. 41 P/HUM/2011 tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, karena PutusanMahkamah Agung tersebut ditujukan terhadap pemegang IUPHHKHTsebagaimana telah dieksekusi oleh Kementerian Kehutanan denganterbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.