KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI> Setelah membaca dan mencermati Terhadap gugatan PENGGUGATdalam perkara No.14/Pdt.G/2016/PN.Bjb, PENGGUGAT adalah AnggotaSenior dari Partai Persatuan Pembangunan yang pernah menjadi KetuaDPC PPP Kota Banjarbaru Periode 20062011. terhadap gugatantersebut adalah masalah perselisihan internal partai, makapenyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam Partai tersebut,yaitu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PartaiPersatuan Pembangunan, sebagaimana termuat dalam

Karena gugatan PENGGUGAT merupakanpermasalahan internal partai yang penyelesaiannya melalui Partai itusendiri, yaitu Mahkamah Partai, karena gugatan PENGGUGAT belumada penyelesaian di Internal Partai (Mahkamah Partai), namunPENGGUGAT telah langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriBanjarbaru, sehingga gugatan PENGGUGAT adalah Prematur. Olehkarena itu beralasan hukum gugatan PENGGUGAT harus ditolak;7.

dibicarakan dulu melalui intern partai karena permasalahanini terkait juga dengan pencalonan dan surat rekomendasi dari partaiuntuk menjadi PAW;Bahwa penyelesaian masalah internal partai diatur dalam Pasal 20Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP yaitu penyelesaianmelalui Mahkamah partai dimana permasalahan ini menyangkutkewenangan Anggota Dewan Pimpinan dalam membuat suratrekomendasi terkait dengan huruf c dari Pasal 20 tersebut;Bahwa Mahkamah Partai hanya ada di pengurus pusat, sedangkansebelum

berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun2011 Tentang Partai Politik telah diatur bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD danART;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politikmenurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik antara lain sebagai berikut:(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;3) pemecatan tanpa

PPP sebagaisesama anggota partai yang dicalonkan oleh partai dalam pemilu legislatifDPRD Kota Banjarbaru serta peran dari partai yang harus melakukanpengecekan untuk kelengkapan syaratsyarat calon PAW dan memberikanrekomendasi untuk PAW dari fraksinya maka Majelis menilai yang menjadipokok permasalahan dalam perkara ini terkait dengan kewenangan olehAnggota Dewan Pimpinan partai dalam memberikan rekomendasi kepada PAWyang masuk ke dalam ranah masalah perselisinan internal partai politiksebagaimana

dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008 20020 nono non1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART .2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 201 0;4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 201 0;5.

No.282/PDT/2016/PT.DKIsampai dengan 2015 tidak pernah disesuaikan dengan Pasal 2 Ayat 4dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan :Pasal 2 Ayat 4 UU No. 2 Tahun 2011 "(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat paling sedikit : a. asas dan ciri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik ;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen

keanggotaan Partai Politik dan jabatanFIO Kt ~~ mn nn et nch. sistem kaderisasi; nne nnn nn nnn enn nei. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila: a. meninggal dunia; b . mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART .2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), dalam hal ini diwakili oleh M. HATTA RAJASA dan TAUFIK KURNIAWAN masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, DKK

PUTUSANNomor 153/Pdt.G/2014/PN PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :1 Nama : Hj. LUCIANTY,Alamat : Jl. Kol.

Letnan Hadin No. 1865, Km 3,5, Palembang.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014.Lawan:1 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),dalam hal ini diwakili oleh M. HATTA RAJASA dan TAUFIK KURNIAWANmasingmasing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yangberkedudukan di JIn. TB.

Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatanuntuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.2 DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPWPAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN, dalam hal ini diwakili olehISKANDAR, SE dan Drs. H. SUPADMI KOHAR, MM masingmasing sebagaiKetua dan Sekretaris, yang berkedudukan di JIn. Anggkatan 45 Nomor 1941,RT/RW: 039/012, Kel.

LUCIANTY SEBAGAITANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P07);4 SK. Nomor : PAN / A / Kpts / KUSJ / 023 / VIII / 2014, tentangPEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA MARDIANSYAHSEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P08);5 Nomor : PAN / A / Kpts / KUSJ / 024 / VII/2014, tentangPEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA WAHIDIN, SH., S.AGSEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P09);6 Nomor : PAN / A / Kpts / KUSJ / 021/ VIII / 2014, tentangPEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA IR.

RUSTANDI SEBAGAIANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, (P10);7 Surat Nomor : PAN/06/A/KS/044/VIII/2014, perihal: Pengganti CalonAnggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terpilih asal PAN Dapil 9(Kabupaten Musi Banyuasin), tertanggal 15 Agustus 2014, (P11);8 Surat Nomor : PAN/A/KUSJ/063/VII/2014, perihal: PenggantianCalon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN,tertanggal 25 Agustus 2014, (P12).I KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT :2 Bahwa Penggugat I Sdri. Hj.

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui.

Penyelesaianperselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mligdilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebuatan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.25. Bahwa mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik tersebutmenurut Para Tergugat telah diselesaikan melalui proses yaitu:a.

Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai dalam Pasal2 ayat (4) menyebutkan : Keputusan Mahkamah Partai bersifat final danmengikat.

oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Politik yakni SuratTergugat III tanggal 11 Januari 2017 Nomor PAN/O4/A/I/2017, sehingga jelasmerupakan suatu tindakan hukum pimpinan partai politik dan merupakanlingkup perselisinan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuanpenjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik, yang seharusnya terlebin dahulu diselesaikan secarainternal olen suatu mahkamah partai politik bukan Pengadilan Negeri,

Partai Politik;.

(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan

oleh Pengurus Partai Politik danganmenyalahgunakan kewenangan;Bahwa pada Angka 7 dan 8 dalam Pakta Integritas Partai Demokrat,menyatakan sebagai berikut:13.1.

Partai Demokrat, Mahkamah DPP Partai Demokrat, KetuaBPOKK DPP Partai Demokrat, Direktur Eksekutif DPP PartaiDemokrat, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuasin, dan Pemohon,yang pada intinya meminta petunjuk kepada DPP Partai Demokratmengenai kelanjutan proses Penggantian Antar Waktu atas namaPenggugat mengingat proses yang dimaksud telah dilaksanakanpada tingkat DPC PD Banyuasin dan proses administrasiPenggantian Antar Waktu a.n.

Demokrat yang mengusulkan penggantian antar waktuPenggugat dengan Anggota Partai yang lain sebagai akibat daripemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat, yangmerupakan perselisinan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 ayat (1) UndangUndang Parpol; Bahwa oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo oleh karenaperselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai yangkemudian apabila penyelesaian

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain dengan maksud agarketerwakilan partai di DPRK Singkil tetap ada.

tersebut sudah tidak ada lagiBahwa oleh karena Partai Persatuan Daerah (PPD) ataupun Partai Persatuan Nasional (PPN)bukan partai peserta Pemilu 2014, maka dengan sendirinya Surat Pernyataan Tergugat I tanggal111213 Mei 2013 (Form Model BB.5) tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatanhukum setelah adanya Putusan MK No. 39/PUUXI/2013 Tertanggal 31 Juli 2013 tersebut.

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Bahwa Tergugat II membantah dalil posita gugatan Penggugat point 6, 7, 8, 9.dan point 11, danmenanggapinya sebagai berikut :Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat point 1 dan 2, Tergugat I merupakanAnggota DPRK Aceh Singkil Periode 2009 2014 yang berasal dari Partai Persatuan Daerahbukan dari Partai Persatuan Nasional.Bahwa Partai Persatuan Daerah dibentuk tanggal 18 November 2002, sedangkan PartaiPersatuan nasional dibentuk tanggal 29 November 2011.

internalpartai yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Nasional tidak sah dan dan tidak memilikikekuatan hukum.

Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPUDKabupaten Wajo Nomor: 440/PLBA/02/7313/KPUKab/X/2018Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo padaPemilihan Umum Tahun 2019;Bahwa perolehan suara masingmasing partai politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), sebagaiberikut: Tabel 1NomorUrut Nama Partai revorenanPartai1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.604Z Gerakan Indonesia

Raya 3.9423 PDI Perjuangan 3.9304 Partai Golongan Karya 4.8515 Partai Nasdem 2.4256 Partai Gerakan Perubahan 143IndonesiaPartai Kedailan Sejahtera 3.6989 Partai Persatuan Indonesia 1.37710 Partai Persatuan Pembangunan 4.75811 Partai Solidaritas Indonesia 8612 Partai Amanat Nasional 5.20913 Partai Hati Nurani Rakyat 6.707(Hanura)14 Partai Demokrat 3.60519 Partai Bulan Bintang 315 Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atasmenunjukkan posisi Partai Hanura berada pada urutan ke1(

Mks.nya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRDProvinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalahdaftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik,nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urutcalon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dankabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon;Berdasarkan uraian pada poin 1 dan 2 di atas, menimbulkanpertanyaan di satu sisi dalil Gugatan Penggugat mempersoalkan tentang KTUN objek Gugatan in casu, sementara disisi yang

Pasal1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran,Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta PemilinanUmum Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan:Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggotaDPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabunganpartai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;jo.

Pasal 1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 201 /7:Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggotaDPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabu paten/kota.

dengan mengurangi jumlah suara Partai dansuara caleg Sdr.

Politik dan calon Legislatif tidak mungkinmencalonkan diri tanpa adanya partai politik.2.

dan jumlahsuara caleg dalam satu partai yang termuat dalam formulir DAA 1DPRD Kab/kota dan DA 1 DPRD Kab/kota yang ditandatangani olehPPK dan saksi partai yang diberi mandat partai tersebut merupakanperbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 532undangundang RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu selanjutnyajuga patut diduga jika ada yang dengan sengaja melakukanpenambahan dan atau pengurangan jumlah suara partai dan jumlahsuara caleg dalam satu partai yang termuat dalam formulir DAA

politik, maka perseorangantidak akan bisa maju sebagai calon legislatif sehingga majelis hakim sependapatdengan ahli, bahwa calon legislatif merupakan bagian dari peserta pemilu.Menibang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang diperolehdipersidangan penambahan suara calon legislatif Partai PersatuanPembangunan atas nama Doni Rinaldi sebagian diambil atau diperoleh darisuara calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan atas nama SAMSU dansebagian lagi diambil dari suara Partai Politik Partai

Persatuan Pembangunansehingga suara calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan atas namaSAMSU dan suara Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan yang adadidalam dokumen DAA1 dan DA1 menjadi berkurang.Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.RgtMenimbang, bahwa selanjutnya tehadap pembelaan Penasihat Hukumterdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan saksi Doni rinaldi, saksi Masnur,saksi Randa dan saksi Ridwan tidaklah tepat didakwa dengan pasal 532Undang Undang Republik Indonesia

Bahwa karena surat Pengurus harian Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan,surat pengurusharian Dewan Pengurus Harian Partai PersatuanPembangunan Provinsi Jawa Timur dan surat keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunandinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan, maka suratDewan Pimpiinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKota Pasuruan No: 102/Eks/M32/X/2012.

internal partai yang disebut Mahkamah Partai yangmempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyidangkan,serta memutus perkaraperkara/kasus konflik internal partai yangdiajukan oleh anggota/ pengurus partai PPP diseluruh Indonesia.14.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakatluas terkait perselisihan partai politik, maka terhadap UU No.2/Tahun 2008 tentang Partai Politik khusus mengenai upayapenyelesaian perselisihan partai politik Pasal 32 dan 33 telahdilakukan perubahan, dan dengan telah diundangkannya UU No.2Tahun 2011 maka domain atau yurisdiksi perselisihan partai politiksecara tegas merupakan wewenang penuh partai secara internal,in casu= adalah wewenang Mahkamah Partai PersatuanPembangunan.

Bahwa oleh karena objectum litis perkara a quo adalah Perselisihan Partai Politik maka berdasarkan pasal 32ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik, maka yang berwenang untukmenyelesaikan perkara a quo adalah Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;38DALAM POKOK PERKARA1.

partai politik di selesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana di atur di dalam AD dan ART;Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana di maksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai politik.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan berwenangmengadili perkara sengketa/perselisihan dalam partai politik danprosedur ini bisa ditempuh setelah penyelesaian internal partai politik51tidak bisa menyelesaikan

Serta ayat (3)Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan auditdana yang meliputi:a. Laporan realisasi anggaran partai politik;b. Laporan neraca;c.

Jendral DPP Partai Politik atau sebutanlainnya;.

susunankepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten/Kota yang dilegalisir olehketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya;.

Laporan realiasasi anggaran partai politik,b. Laporan neraca, c.

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja danabantuan keuangan partai politik perkegiatanb.

HakimKetua Anggota Anggota II menyatakan Golkar tidak pro Rakyat dan hal ini sangat merugikan PartaiGolkar dimasa Pemilu 2019;Bahwa Terdakwa telah melecehkan Partai Golkar dan menebar kebencianterhadap Partai Golkar Kabupaten Boalemo dan Partai Golkar ProvinsiGorontalo serta Gubernur Gorontalo.

Negative campaign justru mencerdaskanpublic, kebaikan partai tertentu, program partai tertentu justru jelas, ituPutusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tmt Halaman 80 dari 131 halaman ParafHakim Hakim.

MateriKampanye yang disampaikan diantaranya Pembukaan, Perkenalan Calon AnggotaLegeslatif dari Partai PDIP, Visi Misi Calon Anggota Legeslatif dari Partai PDIP danVisi Misi Partai PDIP serta orasi lainnya yang bertujuan untuk menarik simpatimasyakat agar mendapat dukungan dan memilin Caleg dari Partai PDIP;Bahwa khusus bagi Terdakwa Hi.

HakimKetua Anggota Anggota II Adalah bentuk penghinaan Terdakwa kepada Partai Golkar.

dan ditujukan kepada Partai Golkar selaku Peserta Pemilu.

Gokar Munas Ancolyang mengusulkan Pemohon sebagai Calon Bupati KabupatenKepulauan Aru dan menolak Partai Golkar Munas Bali yang mengusulDrs.

Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya;Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang sebagaimanatersebut pada angka ke1 (satu) di atas, maka KeputusanSengketa

Dimyati N., S.H., M.H., M.Si. selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Halaman 28 dari 39 halaman.

Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati, ditandatangani Aburizal Bakrie (Ketua Umum) dan Idrus Marham(Sekretaris Jenderal) (bukti T4);Fotokopi Berita Acara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KepulauanAru, Provinsi Maluku, tanggal 26 Juli 2015, ditandatangani oleh Tim PilkadaPusat Partai Golkar (DPP Partai Golkar Munas Bali dan DPP Partai GolkarMunas Jakarta) (bukti T5);Fotokopi formulir Model B.1KWK PARPOL: Keputusan Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Pusat tentang Persetujuan

Gokar Munas Ancol yangmengusulkan Pemohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Arudan menolak Partai Golkar Munas Bali yang mengusul Drs.

/KIPKabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politikyang lulus Penelitian Administrasi.

dasar hukum Partai Rakyat tidak loloske Faktual sudah dianulir dan dicabut oleh KPU RI.

keadilan saja, sudah sangat jelas Peraturan KPU Nomor 6Tahun 2018 tidak adil dalam hal:1)Tidak diakuinya 7 Partai Politik (PIKA, Partai Idaman, PartaiRakyat, PPPI, Partai Republik, Partai Bhineka, dan Parsindo)yang tidak memenuhi syarat Penelitian Administrasi.

Tidak adasatupun norma di dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018yang mengakui entitas 7 Partai Politik yang sudahmendaftarkan diri dan ikut Penelitian Administrasi di KPU RI.Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak ada satupun pasal yangmemberikan kepastian hukum terhadap status 7 Partai Politiktersebut;4 partai politik baru seperti Perindo, PSI, Partai Garuda, danPartai Berkarya telah menjalani verifikasi faktual yang lebihberat dan lebih ketat sebagaimana dimaksud di dalamPeraturan KPU Nomor 11 Tahun

Sampai kapanpun tidakada keadilan dimana Partai Politik lama tidak diverifikasiFaktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018,berbeda dengan 4 Partai Politik baru tersebut telah menjalaniVerifikasi Faktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11Tahun 2017.

Bahwa oleh karena Partai Patriot tidak lolos vertifikasi sebagai pesertapemilu tahun 2014, Penggugat bermaksud untuk menjadi calonlegeslatif pada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadianggota partai politik yang lolos vertifikasi pada pemilu tahun 2014,yaitu partai Gerindra, untuk menjadi anggota partai Politik yang lolosverifikasi Penggugat harus mengundurkan diri, dari Partai Patriot untukmenjadi anggota Partai Gerindra hal tersebut dilakukan oleh Penggugatdengan surat pernyataan pengunduran

Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebutsudah tidak ada lagi,b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarikoleh Partai politik yang mencalonkannyac. Tidak lagi terdapat calon penggati yang terdaftar dalam DaftarCaton Tetap dari partai yang mecalonkannya."Halaman 7 dari 67.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMD1 Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidakmempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai."Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi,b.

Partai yang mencalonkannya",Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi KalimantanTimur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 39/PUUXI/2013 perihal istruksi pembatalan PAW AnggotaDPRD Kab/Kota se Kaltim dari partai Patriot;Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai PatriotPropinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot KotaBalikpapan mengeluarkan Surat Nomor : 033/DPCPP/Bpp/2013 Perihalpenarikan

dikaitkandengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan PengadilanNegeri;aaa Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah subtansi dariterbitnya obyek sengketa tersebut bersumber dari adanya perselisihan partai politikdalam internal partai politik in casu partai politik Penggugat yakni Partai Patriot?

Politik, gabungan Partai Politik, atauperseorangan.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, dan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatanganioleh ketua Partai Politik dan sekretaris PartaiPolitik tingkat Provinsi disertai Surat KeputusanPengurus Partai Politik tingkat

Pusat tentangPersetujuan atas calon yang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat Provinsi.Dalam hal pendaftaran pasangan calonsebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakdilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkatProvinsi, pendaftaran pasangan calon yang telahdisetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapatdilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkatPusat.(5) Pedaftaran ...(5)(Sa)(6)FDBeyAnAePRESIDENREPUBLIK INDONESIA17Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan CalonWakil Bupati serta pasangan

Calon Walikota danCalon Wakil Walikota oleh Partai Politikditandatangani oleh ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kotadisertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politiktingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkatProvinsi.Dalam hal pendaftaran pasangan calonsebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakdilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkatKabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calonyang telah disetujui Partai Politik

tingkat Pusat,dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politiktingkat Pusat.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur, pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati, serta pasangan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabunganPartai Politik ditandatangani oleh para ketuaPartai Politik dan para sekretaris Partai Politik ditingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkatKabupaten/Kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai

Politik tingkatPusat tentang Persetujuan atas calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkatProvinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkatKabupaten / Kota.15.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 september 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYANDI. ST. M.Sos) yang menerima ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA;Dikembalikan kepada Saksi IIF USFAYANDI. ST. M.Sos; 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang mana bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Ny. Hj.

JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA(IF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN(BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IFUSFAYADI. ST.

JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.

JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansiwarna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST.M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansi warnakuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

BjwUmum Daerah Kabupaten Nagekeo tersebut juga sudah sesuai dengan hasilperhitungan PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) sehinggasaat itu Saksi selaku saksi yang diutus oleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasilperhitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR,DPRDPropinsi, DPRD Kabupaten/kota serta Calon DPD dalam Pemilu tahun 2014 ;Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada rapat penyelesaian sengketa partai baikoleh DPC PDIP

, bahwa Pasal 92 Anggaran Dasar Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Masa Bakti 20152020 menyebutkan :(1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui MahkamahPartai;(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:a. kepengurusan ;pelanggaran terhadap hak anggota Partai ;pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas ;penyalahgunaan kewenangan ;pertanggungjawaban keuangan ;+ Oa 9 8keberatan terhadap keputusan Partai ;(3) Perselisihan yang

diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapanmusyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih ;(4) Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan bersifat final dan mengikat ;(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internalpartai diatur dalam Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Masa Bakti 20152020 menyebutkan :1) Anggota Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian

Bjwsecara tertulis kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai melalui DPCPartai dan/atau DPD Partai ;2) DPC Partai dan/atau DPD Partai melakukan evaluasi terhadap permohonanrehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merekomendasikankepada DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai ;3) DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai memutuskan hasil evaluasi DPC Partaidan/atau DPD Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diajukandan diagendakan pada sidang komisi atau sub komisi dalam Kongres yangmembahas rehabilitasi anggota

Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sebelumPenggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa, seharusnyaPenggugat lebih dulu menempuh upaya penyelesaian perselisihan di internal PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan melalui Mahkamah Partai ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upayapenyelesaian perselisihan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaluiMahkamah Partai sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Pasal 33ayat (1)

H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas namaNurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atasnama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atasnama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia(PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, NomorUrut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo,ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB);2.

Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas namaH.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Stevi RudolfSoeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama AranusManiwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST,Nomor Urut

37/G/2019/PTUN.JPRFredrik Dimomonmau, Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI) menggantikan Cholisnatin, Nomor Urut 3dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama Idham,Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)menggantikan H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas namaAlberd Kiky Wenggy, Nomor Urut 1 dari Partai Demokratmenggantikan Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan atas

Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Cholisnatin, Nomor Urut 3dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) danatas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas namaAranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) danLampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai

Bulan Bintang (PBB), Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 1,CHOLISNATIN dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor Urut 3 DapilSarmi 1 H.TASWIN dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 6Dapil Sarmi 1, NURJANAH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5Dapil Sarmi 2, STEVI RUDOLF SOETING dari Partai Garuda Nomor Urut 1 DapilSarmi 2, ARANUS MANIWA dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) NomorUrut 5 Dapil Sarmi 2, NURDIN dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 2 dariDapil Sarmi 3 dan

Anggaran Dasar Partai PDS pada Pasal 15 ayat 1b dan Pasal 16 ayat 1 ;6.2. Anggaran Rumah Tangga Partai PDS pada Pasal2 ayat 5;6.3. Anggaran Rumah Tangga Partai PDS pada Pasal8 huruf a,c dan d6.4. Peraturan Partai pada Bab Pasal 1 ayat 3, ayat4 dan ayat 5 ;6.5. Peraturan Partai pada Bab II Pasal 2 ;6.6. Peraturan Partai pada Bab III Pasal 3 ;6.7. Peraturan Partai pada Bab IV Pasal 5 dan ;6.8. Peraturan Partai pada Bab IV Pasal 8 ;10107.

Bahwa Gugatan Aquo adalah murni Sengketa Partai Politikoleh karena yang menjadi objek gugatan adalahmenyangkut kepentingan politik pencalonan PemilukadaPENGGUGAT dan dugaan pelanggaran Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) , Sehingga halini adalah merupakan kewenangan internal Partai yangharus menyelesaikannya..

Bahwa Partai Damai Sejahtera memiliki Badan Yudikatifyakni Mahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) yangdibentuk sesuai Surat Keputusan DPP PDS No.004/SKDPP PDS/II/2012 tentang Pembentukan dan Tata Kerja .Mahkamah Partai Damai Sejahtera yang berfungi untukmenyelesaikan semua sengketa di internal partai.165.

Bahwa Mahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) secararesmi belum pernah menerima pelimpahan perkara dariDewan Pimpinan Pusat Partai (DPP PDS) perihal gugatanPENGGUGAT sebagaimana mekanisme yang berlaku diinternal partai dan mahkamah partai..

., selaku pribadi danKetua Umum Partai Damai Sejahtera.e Sahat H.M.T.