ANDALAN FINANCE INDONESIA Cq. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA CABANG PONTIANAK

ANDALAN FINANCE INDONESIA Cq. PT. ANDALAN FINANCEINDONESIA CABANG PONTIANAK berkedudukan di JalanAhmad Yani Komp.Sentra Bisnis Ayani Mega Mall Blok Nomor 12 Pari Tokaya Pontianak Selatan,Dalam hal ini memberi tugas kepada DR. Rirrie Fardiwan,S.H.,M.H, Dkk Departemen Legal Ligitasi PT.

ANDALAN FINANCE INDONESIA CAB.PONTIANAK; Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PTKBahwa di dalam perjanjian tersebut sebagaimana posita 2 disebutkanbahwa Penggugat selaku Konsumen/ Debitur telah berhutang uang kepadaTergugat selaku Kreditur sebesar Rp. 208.800.000, (dua ratus delapan jutadelapan ratus ribu rupiah) , yang terdiri dari hutang Pokok Rp. 143.813.400,(seratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) danBunga Rp. 64.986.600, (enam puluh empat juta Sembilan ratus

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2947/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hendry Y. SetiabudiS.E.

IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00071/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 23 Februari2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00308/207/11/062/15 tanggal 10 Desember 2015 Masa Pajak Juli 2011,atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP 01.343.964.1062.000,Halaman 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 2947/B/PK/Pjk/2019Pajak Juli 2011, atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP01.343.964.1062.000, beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5,Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan., sehinggaperhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 menjadisebagai berikut:2.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113053.16/2011/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SUZUKIFINANCE INDONESIA;2.

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2863/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hendry Y.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116291.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00196/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00065/207/12/062/16 tanggal21 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2012, atas nama PT Suzuki Finance

Mengabulkan selurun Permohonan Banding yang diajukan olehPemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00065/207/12/062/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2012, atasnama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP 01.343.964.1062.000,beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna SaidKav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116291.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SUZUKIFINANCE INDONESIA:2.

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2864/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili olen Hendry Y.

Mengabulkan seluruh Permohonan Banding yang diajukan olehPemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00067/207/12/062/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak September 2012,atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP 01.343.964.1062.000,beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna SaidKav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116293.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SUZUKIFINANCE INDONESIA;2.

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2950/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili olen Hendry Y. SetiabudiS.E.

Mengabulkan seluruh Permohonan Banding yang diajukan olehPemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00059/207/12/062/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Januari 2012,atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP 01.343.964.1062.000,beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna SaidKav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT SUZUKIFINANCE INDONESIA;2.

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2946/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hendry Y. SetiabudiS.E.

19 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113046.15/2011/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00080/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 23 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00037/206 /11/062/15 tanggal 10Desember 2015 Tahun Pajak 2011, atas nama PT Suzuki Finance

Putusan Nomor 2946/B/PK/Pjk/2019atas nama PT Suzuki Finance Indonesia, NPWP01.343.964.1062.000, beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt.5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan., sehinggaperhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 menjadi sebagaiberikut:2.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113046.15/2011/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Peninjauan KembaliPT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2.

MANDIRI TUNAS FINANCE;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1521/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE

Pengadilan Pajak NomorPUT118847.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00773/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance

Putusan Nomor 3800/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00773/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Oktober 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1775/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lantai 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hendry Y.

Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00060/207/12/062/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa PajakFebruari 2012, atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP01.343.964.1062.000, beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5,Jalan Rasuna Said Kav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1775/B/PK/Pjk/20202. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116286.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT SUZUKIFINANCE INDONESIA;2.

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2868/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hendry Y. SetiabudiS.E.

Mengabulkan selurun Permohonan Banding yang diajukan olehPemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00069/207/12/062/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak November 2012,atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP 01.343.964.1062.000,beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna SaidKav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116295.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SUZUKIFINANCE INDONESIA:2.

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

PT.BFI FINANCE INDONESIA,Tbk Melawan PARLIN PURBA

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

SUZUKI FINANCE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2949/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SUZUKI FINANCE INDONESIA, beralamat di GedungAtrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. B 10 11 Jakarta Selatan, yang diwakili olen Hendry Y. SetiabudiS.E.

Mengabulkan seluruh Permohonan Banding yang diajukan olehPemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00061/207/12/062/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2012, atasnama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP 01.343.964.1062.000,beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5, Jalan Rasuna SaidKav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116287.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018,MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SUZUKIFINANCE INDONESIA;2.

MANDIRI TUNAS FINANCE;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1643/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE

Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 90.980.034.574c. Jumlah Seluruh Penyerahan 90.980.034.5742 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b.

Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jl. ImamBonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3733 B/PK/Pjk/20193. 3.

Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JI. Imam Bonjol No.61 Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

MANDIRI TUNAS FINANCE;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1631/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE

Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol No.61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagaiberikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang 51.480.070.170PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan 51.480.070.1702 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b.

Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jl. ImamBonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00003/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas nama:Halaman 3 dari 8 halaman.

Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JI. Imam Bonjol No.61 Menteng,Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

INTAN BARUPRANA FINANCE TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3060/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk, beralamat di JalanRaya Cakung Cilincing Km. 3,5 Jakarta Utara, DKI Jakarta14130, yang diwakili oleh Alexander Reyza, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tiur HennyMonica, S.H., B.K.P., C.R.A dan kawan kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum MIP Law Firm,beralamat

Putusan Nomor 3060/B/PK/Pjk/2018nama: PT Intan Baruprana Finance, Tbk., NPWP: 01.566.660.5703.000,beralamat di JI.

Putusan Nomor 3060/B/PK/Pjk/2018Republik Indonesia Nomor 982/KM.017/1993, tanggal 29 Desember1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PTIntan Baruprana Finance serta dalam pengawasan organisasi yangbergerak di bidang penyelenggaraan Jasa Keuangan pada Otoritas JasaKeuangan, sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan Nomor KEP128/NB.223/2015, tanggal 15 Juni 2015 tentangPemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syarian Pembiayaan Kepada PTIntan Baruprana Finance, Tbk

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86698/PP/M.VB/99/2017, tanggal 13 September 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT INTAN BARUPRANA FINANCE,Tbk;2.

MEGA AUTO FINANCE

Mega Auto Finance Manna,Bengkulu Selatan;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LawanPT. MEGA AUTO FINANCE yang beralamat di Wisma 76 Jalan Jenderal S.Parman Kav. 76 Jakarta;Cq. PT.

Mega Auto Finance danPT.Mega Central Finance;a PT. Mega Auto Finance (MAF)b PT. Mega Central Finance (MCF)2 BuktiP2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK Penunjukan KepalaCabang membuktikan bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang didua perusahaan tergugat, di wilayah Manna Bengkulu Selatan.a SK PT.

Mega Finance;Bahwa setahu saksi prestasi kerja Penggugat baik;Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karenaPenggugat didemosi ke Bengkulu dan hal ini saksi ketahui dari cerita kawankawan dan saksi tidak tahu latar belakangnya;Put. No. 10/Pdt.SusPH1/2014/PN.BglBahwa antara PT. Mega Central Finance dengan PT. Mega Auto Financeadalah satu menajemen dengan kantor Pusat PT. Mega Auto Central Finance;Bahwa saksi selama menjadi pimpinan PT.

MegaCentral Finance Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak Oktober 2013;Bahwa setelah digabung antara PT. Mega Auto Finance dengan PT.

Mega Central Finance karenamengundurkan diri sejak awal 2015;Bahwa jabatan saksi sewaktu bekerja di PT. Mega Central Finance sebagaicolector;Bahwa menurut saksi colector tiap hari masuk kerja dan saksi bekerja di posSelumaBahwa saksi mendapat informasi dari temanteman kalau saksi sudah tidak lagibekerja di PT.

VERENA MULTI FINANCE, TBK

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4230/PJ/2017, tanggal 10 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VERENA MULTI FINANCE

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85615/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 9 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP366/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00087/207/10/054/14 tanggal 04 November 2014, atasnama PT Verena Multi Finance

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP366/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00087/207/10/054/14 Tanggal 4 November 2014, atasnama PT Verena Multi Finance Tbk., NPWP 01.604.618.7054.000,beralamat di Jalan Pecenongan No.84, Gedung Panin Bank Lantai3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

VERENA MULTI FINANCE, TBK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4210/PJ/2017, tanggal 10 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VERENA MULTI FINANCE

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85631/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 9 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP353/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00098/207/11/054/14 tanggal 04 November 2014, atas namaPT Verena Multi Finance

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP353/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011Nomor 00098/207/11/054/14 tanggal 4 November 2014, atas namaPT Verena Multi Finance Tbk., NPWP 01.604.618.7054.000,beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 84, Gedung Panin BankLantai 3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan