Ditemukan 34407 data
AGUS BUDIARSO
Terdakwa:
ARIA
21 — 10
M E N G A D L I :
- Menyatakan terdakwa Aria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan pos jaga dan toilet dengan luas 6 m2 (ukuran 2 x 3 m2) di area showroom dan bengkel PT Batavia Bintang Berlian tanpa izin mendirikan bangunan;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah
Terbanding/Tergugat : Yayasan Darul Hijroh Pinrang
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Yusmiati Yusuf, S.H., M.Kn.)
84 — 63
Syarif Amir kalautujuannya mendirikan Yayasan baru dan ketika itu yang disampaikan M. SyarifAmir oleh Tergugat adalah bahwa M. Syarif Amir bertentangan dalam Aktatersebut untuk mendapatkan dana baik dalam pengembangan pesantrenmaupun untuk diadakan Tablig Akbar pada pesantren sehingga dengan tidakada kecurigaan sedikitoun M.
sekolah terpadu, formal maupuninformal mulai pra sekolah, tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dan di bidangkemanusiaan yayasan menjalankan kegiatan antara lain memberi bantuankepada korban bencana alam, dan di bidang keagamaan yayasan menjalankankegiatan antara lain mendirikan sarana lbadah;Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan di bidang sosial,Yayasan menjalankan kegiatan mendirikan sekolah atau Pondok PesantrenSalafiyyah dan setelah dibuka Pondok Pesantren, Yayasan membutuhkan tenagaguru
Syarif Amir;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terbandingsemula Tergugat dan perbuatan Erwin Gutawan Hafid baik selaku guru padaYayasan Pesantren Salafiah Pinrang maupun selaku Ketua Pembina YayasanDarul Hijroh Pinrang yang mendirikan Yayasan baru dengan bekerjasama denganTurut Tergugat mendirikan Yayasan baru diatas tanah wakaf yang diatasnya telahberdiri Yayasan Pesantren Salafiyyah Pinrang adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Di bidang sosial menjalankankegiatan seperti mendirikan sekolah terpadu, formal maupun informal mulai prasekolah, tingkat dasar sampai perguruan tinggi, 2. Di bidang kemanusiaanmenjalankan kegiatan memberi bantuan kepada korban bencana alam. 3.
sekolah terpadu, formal maupun non formalmulai pra sekalah, tingkat dasar sampai perguruan tinggi, di bidang kemanusiaanmenjalankan kegiatan antara lain memberi bantuan kepada korban bencanaalam, di bidang keagamaan menjalankan kegiatan antara lain mendirikan saranaibadah;Menimbang, bahwa Yayasan dalam menjalankan kegiatan di bidangsosial, Yayasan telah mendirikan Pondok Pesantren yang diberi nama PondokPesantren Syalafiyyah Pinrang dan guna untuk melengkapi sumber dayamanusia pada Pesantren tersebut
19 — 14
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan menurut hukum Pemohon ISKAHA sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7206091508650001 adalah satu orang yang sama dengan TAHANG ISMAIL yang tercatat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2875, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2874, Akta Jual Beli No: 360/VI/TMT/1990, Izin Mendirikan Bangunan No: 1824;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000.- ( seratus tiga puluh ribu
31 — 3
, SH Notaris di Padang (Tergugat II) sebagaimana tertuangdalam Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 tanggal 14 JuniBahwa dalam perjanjian dimaksud secara tegas telah diterangkan bahwa Penggugatsebagai Pihak Pertama bermaksud hendak mendirikan :a 2 (dua) buah Bangunan Rumah dan Toko (Ruko) berlantai 2 (dua), atap corbeton, di atas sebahagian dari bidang tanah sebagaimana yang Penggugatkemukakan pada poin 2 dalil gugatan ini yang menempel pada batas tanahtersebut dan berukuran masingmasing 5
Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 1 Menyatakan Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14 Juni 1994 yangdibuat dihadapan Notaris Hendri Final, SH, adalah sah, kuat dan berharga (fe gehangenen te gedogen), 11Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan di atas tanah sisaseluas lk. 300 M2 di atas tanah milik Penggugat, dan tindakan Tergugat 2 yangmemproses pemecahan serta balik nama atas sisa tanah Sertifikat Hak Milik No. 190 A,menurut Gambar Situasi No. 55/1966
SH di Padang.Bahwa akan tetapi dalam perjanjian mana, objek perkara yang dimaksudkan dalam aktaPERJANJIAN MENDIRIKAN BANGUNAN no. 18 tanggal 14 Juni 1994, NotarisHENDRI FINAL. SH tersebut, bukanlah sebagai mana yang digugat oleh penggugat.Bahwa dalam akta PERJANJIAN MENDIRIKAN BANGUNAN no. 18 tanggal 14 Juni1994, Notaris HENDRI FINAL. SH.
SH di Padang.Bahwa gugatan pengugat tersebut diatas harus ditolak sekurang kurang kurangnya tidakdapat diterima (NO)Bahwa Penggugat memang ada mengadakan perjanjian dengan tergugat 1, dalam AKTAPERJANJIAN MENDIRIKAN BANGUNAN no. 18 tanggal 14 Juni 1994, NotarisHENDRI FINAL. SH di Padang.Bahwa akan tetapi dalam perjanjian mana, objek perkara yang dimaksudkan dalam aktaPERJANJIAN MENDIRIKAN BANGUNAN no. 18 tanggal 14 Juni 1994, NotarisHENDRI FINAL.
SH tersebut, bukanlah sebagai mana yang digugat oleh penggugat.Bahwa dalam akta PERJANJIAN MENDIRIKAN BANGUNAN no. 18 tanggal 14 Juni1994, Notaris HENDRI FINAL. SH.
25 — 4
Mojokerto, terdakwa telah mendirikan perusahaan pemecahan batu , Bahwa benar mulanya terdakwa mencari lahan yang akan digunakan untuk mendirikanperusahaan akhirnya pada tanggal 3 Desember 2008, kemudian terdakwa menyewa lahanmilik H. NAMAN, LEGIMIN, SUMBRA.
batu CV SUMBER JAYA dengan nilaiinvestasi sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan selama pembangunan perusahaan tersebut terdakwa tidak pernah mengurus tjin mendirikan bangunan (IMB) IjinUsaha Industri (IUT) karena perusahaan terdakwa memiliki investasi diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), jin gangeuan (110) karena perusahaan memakai mesinmesinpenggerak dalam produksi dan Ijin Lokasi karena perusahaan tersebut memproduksi batupecahan ; Bahwa benar terdakwa mendirikan perusahaan
Dengan sengaja mendirikan perusahaan industri tanpa Ijin Usaha Industri (IU) ; ad .Barangsiapa;sonnnee= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagaisubyck bukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungJawabkan perbuatannya.
Dengan sengaja mendirikan perusahaan industri tanpa Ijin Usaha Industri(UL);weeeeeee Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Bansor SH, Eka Subagio, Maulud,Bowo Santoso dan Suharsono Drs. Msi serta Ir. Rudy Supriyanto Y, MM dikastkan denganketerangan terdakwa dipersidangan terbukti bahwa sckitar bulan Pebruari 2009 bertempat diDusun Krikil Desa Watesnegoro Kec.
Ngoro Kab, Mojokerto, terdakwa telah mendirikanperusahaan pemecahan batu dan sebelum terdakwa mendirikan perusahaan tersebut mulanyaterdakwa mencari lahan yang akan digunakan untuk mendirikan perusahaan akhimya padatanggal 3 Desember 2008, kemudian terdakwa menyewa lahan milik H.
50 — 5
Deli Serdang dengan caramembangun/mendirikan pagar tembok setinggi 1 (satu) meter;Bahwa maksud dan tujuan pelaku membangun / mendirikan pagartembok setinggi 1 (satu) meter diatas tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjungMorawa Kab.
Deli Serdang dengan caramembangun/mendirikan pagar tembok setinggi 1 (satu) meter;e Bahwa maksud dan tujuan pelaku membangun / mendirikan pagartembok setinggi 1 (satu) meter diatas tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjungMorawa Kab.
Deli Serdang dengan caramembangun / mendirikan pagar tembok setinggi 1 (Satu) meter;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membangun / mendirikanpagar tembok setinggi 1 (satu) meter di; tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjMorawa Kab.
Tanjung Morawa Kab.Serdang;e Bahwa Terdakwa mendirikan tembok tersebut di atas lahan tanahyang dibeli oleh Terdakwa dari Juned/para ahli waris Junedsebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 939 tanggal 9April 1994. atas nama Juned;e Bahwa Terdakwa mendirikan tembok dinding tersebut denganmaksud agar pemilik tanah yang berbatas melakukan pengukuranulang secara bersamasama sebelum mendirikan tembok yang baruagar batas tanah diketahui oleh para pihak yang memiliki;e Bahwa setelah pengukuran
9 April 1994. atas nama Juned;Bahwa Terdakwa mendirikan tembok dinding tersebut dengan maksudagar pemilik tanah yang berbatas melakukan pengukuran ulang secarabersamasama sebelum mendirikan tembok yang baru agar batas tanahdiketahui oleh para pihak yang memiliki;Bahwa setelah pengukuran ulang oleh kantor BPN Kab.
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
instansi yang berwenang untuk memproses perizinan tersebut, makaPenggugat menyepakati atau setuju untuk mengajukan Proses PengajuanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002, Penggugat telah mengurus untukSurat Persetujuan dari tetangga untuk kelengkapan administrasiPermohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut;Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dan menyerahkan seluruhberkas Permohonan lIzin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui KantorPelayanan Perizinan Satu Atap (KPPI
,tertanggal 10 Januari 2004 dengan No. 648/43/2004 yang isinya supayaPenggugat untuk melengkapi gambargambar yang dilampirkan dalamPermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tanggal 27 Januari2004, Penggugat telah mengirimkan gambargambar yang dimaksud untukmelengkapi lampiran Permohonan IMB (zin Mendirikan Bangunan) tersebutdan gambargambar yang telah Penggugat revisi juga diserahkan kepadaKantor KPPI untuk dilampirkan dalam berkas Permohonan IMB;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004, Penggugat
Bahwa menurut Bab VII, Bagian Pertama Pasal 79 ayat (1) PeraturanDaerah No. 6 Tahun 1995, menyatakan Setiap orang atau badan yangakan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan terlebih dahuluharus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dikeluarkan olehBupati Kepala Daerah;3.
Untuk mendirikan bangunan :1) Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy aktapendirian badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum;Hal. 8 dari 19 hal. Put.
Untuk menindaklanjuti penyerahankewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyumasmenetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan,dimana dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiaporang atau badan yang akan mendirikan, atau) mengubah ataumerobohkan bangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin MendirikanBangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah;Dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) tersebut di atas, yang berwenang untukmengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan
JUANDA KUSUMA
Terdakwa:
ZUNAIDI Alias DEDI BADADI
23 — 9
Juman, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanahtempat Terdakwa mendirikan bangunan karena Saksi baru moelihatSertifikat Hak Milik atas nama Saksi Jayus;Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanahtersebut namun Saksi tidak menanyakan atau menegur Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;3.
Kasmadi, didbawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi memiliki tanan berbatasan langsung dengan tanah milikSaksi Jayus;Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut denganmembeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;Hal 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN StbBahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan
Zailani, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi memiliki tanan berbatasan langsung dengan tanah milikSaksi Jayus;Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut denganmembeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanahtersebut namun Saksi tidak menanyakan atau
Saprah, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Terdakwa adalah adik Saksi;Bahwa tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan adalah milik orangtua Terdakwa dan Saksi dan tidak pernah dikuasai atau dimiliki pihak lain;Hal 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN StbBahwa orang tua Saksi memiliki surat tanah yang menunjukkan tanahtersebut milik orang tua Saksi;Bahwa Saksi sendiri juga mendirikan bangunan di tanah tersebut
Sarmin, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Perkotaan Kecamatan SecanggangKabupaten Langkat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi mengetahul Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut dariSdr Ricardo dengan cara membeli kemudian dibuatkan Sertifikat HakMilik;Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Saksi Jayus kurang lebih 7872 (tujuhribu
363 — 625 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012Kembali dahulu Pemohoan Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan positagugatan sebagai berikut:Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan(IMB);Bahwa Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru ditanahpekarangan pabrik miliknya, terdapat bebe masalah, sebagai berikut:1.Dinding tembok sebelah Selatan dengan jetinggian + 9 (sembilan meter)berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernamaAhmad Hilmi, H.
Tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentangRetribusi Ijin mendirikan bangunan;.
PkI tertanggal 28 Mei2008 adalah tentang mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) yangmelanggar PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten PekalonganNomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunandan ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) yang tidak memilikiijin gangguan (HO) adalah melanggar peraturan daerah (PERDA)Kabupaten Pekalongan Nomor: 2 tahun 2000 tentang retribusi ijingangguan.
Mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) dimana dinding sebelah selatanmelanggar perda nomor: 10 tahun 1999;. Ketel uap telah melanggar perda Nomor: 2 Tahun 2000;. Perpanjang HO tidak pernah di perpanjang ijinnya;4.
Indratex telah sesuai dan memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan tentang Ijin mendirikan bangunan danijin Gangguan perusahan kawasan industri;6.
109 — 61
DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan suratgugatannya tertanggal 10 September 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 September 2007 di bawah Register Nomor :10/G.TUN/2007/PTUNKdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20Nopember 2007 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :seBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Nomor 648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan
Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa Tergugat I menyangkali dalildalil yang dikenakan Penggugat, kecuali apayang diakuinya secara tegastegas ; Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor :648/566/IMB/2002 tanggal 27 Septenber 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunanyang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangiwangi atas namaLA SAMSA ; ~nnnneeenn eee Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut
Bangunan tidak ada kegiatan,maka IMB dimaksud batal dengan sendirinya, jadi untuk mendirikan bangunansekarang harus mengurus IMB baru di Dinas Tata Ruang kabupaten Wakatobi dantidak bisa lagi menggunakan IMB Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 SeptemberBahwa dengan terbentuknya Kabupaten wakatobi menjadi Daerah Otonomberdasarkan Undangundang Nomor 29 Tahun 2003 dimana tanah yang dimaksudHalaman 11 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUNKDIdalam surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 648/566
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat I(Bupati Buton) untuk mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi KeputusanBupati Buton (Tergugat I) Nomor 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan / DesaMandati II Atas Nama LA SAMSA sesuai Pasal 28 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan ; 2.
bangunan tersebut berdasarkan Peraturan daerah ButonNomor 6 Tahun 2002 telah batal dengan sendirinya ; 3 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Bupati Wakatobi sebagai pihakTergugat II, karena Bupati Wakatobi tidak bertanggung jawab atas terbitnya SuratKeputusan Izin mendirikan bangunan Nomor 648/566/IMB/2002 Desa/KelurahanMandati IT Kec.
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penataan Ruang disebutkan bahwaIzin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu izin pemanfaatan ruanguntuk pengendalian pemanfaatan ruang;Bahwa karena Izin Mendirikan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan makasengketa kepemilikan tanah/gugatan terhadap kepemilikan tanah tidakdapat serta merta membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunanturut menjadi objek gugatan;Bahwa pembatalan Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat hanyaberdasarkan adanya sangketa tanah, karena berdasarkan Pasal 37UndangUndang
Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut Tergugat II Intervensidiberi tugas dan wewenang untuk mendirikan bangunan dan mengurusiin mendirikan bangunannya;3. Bahwa atas dasar perjanjian sewa menyewa tersebut maka Tergugat IIIntervensi mengajukan permohonan jin Mendirikan Bangunan kepadaTergugat II selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izinHalaman 14 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 222 K/TUN/2015mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, sehingga terbitlah SuratKeputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1248/IMB/DTRB/2013;4. Bahwa permohonan izin yang diajukan Tergugat II Intervensi kepadaTergugat telah memenuhi syaratsyarat yang harus dipenuhi dalampengurusan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu antara lain:a.
Bahwa ketika Tergugat II Intervensi mengajukan permhonan IzinMendirikan Bangunan sampai diterbitkannya Surat Keputusan IzinMendirikan Bangunan Nomor 1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16Desember 2013 kemudian diterbitkannya Surat Izin Pelaksanaan Nomor1217/IP/DTRB/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan selanjutnyaTergugat Il Intervensi mendirikan bangunan sampai selesai 100 %(seratus persen) sekarang ini tidak pernah ada pihakpihak yangmengajukan keberatan;6.
Putusan Nomor 222 K/TUN/2015MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor SK.1248/IMB/DTRB/2013,tanggal 16 Desember 2013, atas nama Riza Arvianti;DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.
BUDHI HERMAWAN, SH., M.Si
Terdakwa:
ASEP WAHYUDIN
35 — 13
Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan ;
2.
Asep Wahyudintelah mendirikan bangunan tanpa izin dan melanggar (Pasal 31 ayat (1) huruf a Perda No. 6 tahun2017) :Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknyamengakui bahwa ia telah Mendirikan bangunan tanpa IMB ;c.
Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi IjinMendirikan Bangunan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
199 — 41
Tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri , dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi ?Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
Umum Kejaksaan Negeri Medanyang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :see Bahwa terdakwa MARSAID YUSHAR PHD Pada hari Kamis tanggal 25 Juni2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni2015 di Jalan Gatot Subroto No.179 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan
ofSumatera.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkanUang tunai sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) Dikembalikankepada saksi SUCIPTOMenetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seriou rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2796/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :7.Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan
Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarangmemberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelarprofesi;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000.
921 — 431 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Daerah Kota Depok No. 2Tahun 2001 tentang Resitribusi Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Pebruari2001 Bab. IV sanksi administrative, bagian pertama, pencabutan/pembatalanIjin Mendirikan Bangunan (IMB), Pasal 12, ayat (1), huruf a : Ijin MendirikanBangunan (IMB) diberikan itu ternyata didasarkan atas keteranganketeranganyang keliru/palsu (bukti P18) jo. Bab.
No. 34 K/TUN/2007sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan angka 9 hal. 5 maka denganmengacu kepada alasan seperti terurai dalam uraian dalam gugatan angka 1sampai dengan angka 8 tersebut di atas, sudah sepatutunya apabila terhadapIjin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT.
Bangunan (obyek sengketa olehTergugat telah tidak cermat dan tidak teliti melanggar undangundang, yakniPeraturan Pemerintah Daerah Kota Depok perihal Ijin Mendirikan Bangunan,yaitu prosedur permohonan dan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan, telahmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (3) dari UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun2004 ;Bahwa Tergugat menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan untuk PT.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanWalikota Depok (Tergugat) No. 644.1/018/IMB/DTB/2005, tanggal 23Pebruari 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. PuriDibya Property ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negaratersebut ;4.
Oleh karena itu gugatan terhadap surat ljin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 6441/018/IMB/DTB/2005 tanggal 23 Pebruari 2005, termasuk dalampembatasan ini sehingga tidak dapat diajukan kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diajukan untuk kasasi, makapermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Hidayat bin H.M.
Muhammad Ikram Arifin
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang
Intervensi:
NG TJU HO
221 — 105
Bangunan, Baliknama surat Izin Mendirikan Bangunan, pemecahan Izin MendirikanBangunan dan pembuatan duplikat/Photo copy Izin Mendirikan Bangunansebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak, danpenyediaan plank Izin Mendirikan Bangunan harus memiliki IMB dariBupati dengan lebih dahulu mengajukan permohonan ;Bahwa dengan demikian, jelas secara hukum tindakan tergugat yangmenerbitkan Surat Nomor: 503.570.648/ 0001/DPMPPTSPDS/I/2018tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB
Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.648/4105/Bg tentangPembeian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 26 Oktober2005 atas nama Ir. Noviar. A, selanjutnya disebut ................:::::re Sace eemewere gaee seRemeemeee game seeaeeERME see eae os Bukti T. Il Intervensi 14 ;15.
Setiap orang pribadi atau badan sebelum melaksanakanpembangunan bangunan atau menambah bangunan, prasaranabangunan, renovasi bangunan, dan/ atau bangunan lainnya yangtidak dapat dihitung luasnya, perubahan/ revisi izin mendirikanbangunan dan/ atau perubahan fungsi izin mendirikan bangunan,Halaman 56 dari 65 hal.Put.56/G/2018/PTUNMdnPasal 6balik nama surat izin mendirikan bangunan, pemecahan izinmendirikan bangunan, dan pembuatan duplikat/ foto copy izinmendirikan bangunan sebagai pengganti izin mendirikan
Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan:Halaman 57 dari 65 hal.Put.56/G/2018/PTUNMdnHuruf c. memasang plank petunjuk izin mendirikan bangunan di lokasi;Pasal 58. Ayat 1.
Izin Mendirikan Bangunan.2. Izin Gangguan (HO).3. dst....Halaman 58 dari 65 hal.Put.56/G/2018/PTUNMdnPasal 6. Ayat 1.
93 — 85
c PeraturanDaerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 TentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah KotaCimahi, sebagaimana kami kutip ;Dokumen / Suratsurat yang terkait dapat berupa :c.Surat Pemberitahuan kepada tetangga tentangpelaksanaan pekerjaan untuk bangunan baru, alihfungsi bangunan yang diketahui oleh RT, RW ;Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, salah satudasar diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan harusadanya bukti tertulis berupa Surat Pemberitahuan kepadatetangga yang merupakan
Perludiketahui pula, setelah Izin Mendirikan Bangunan yangmenjadi objek sengketa dalam perkara ini terbit, ParaPenggugat sangat penasaran dan ingin tahu bagaimanabentuk surat pemberitahuan kepada tetangga yangsebenarnya ?
Bahwa, perbuatan Tergugat dengan menerbitkanSurat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) denganNomor : 503.4/0196A/2076/KPPT/2011 TentangIzin Mendirikan Bangunan tertanggal 15Desember 2011 kepada Jatmiko Arifin untuk danatas nama PT. Adabaruland Anugrah Pratamasebagai perusahaan pengembang (developer)untuk membangun perumahan yang berdekatandengan tempat tinggal Para Penggugat, telahnyatanyata melanggar dan merugikan hakkonstitusi Para Penggugat ;F.
Tentang Pencabutan Surat Izin Walikota Nomor :503.4/0196A/2027/KPPT/2011, Tentang Izin MendirikanBangunan tanggal 5 Desember 2011, Bertentangandengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun2011, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diWilayah KotaCimahi ;Bahwa, Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatanPara Penggugat pada halaman 4 point B dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa, perubahan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.4/0196A/2027/KPPT/2011 oleh Surat Izin MendirikanBangunan
Peraturan Daerah tersebut dimaksud dalam SuratIzin Mendirikan Bangunan Nomor503.4/0196A/2027/KPPT/2011 adalah wilayahkawasan perumahan hal mana ditunjukkan dalamproses pembuktian ;3. Bahwa, dengan demikian dalildalil gugatan tersebutharus ditolak ;E.
118 — 93
Etty Sariwarti untukmelakukan pengurusan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) atas PT.pamindo Tiga T di Badan Pelayanan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2012 ;Pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa mengajukan biaya prosespengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdri.
Anisah Amamah selakubagian keuangan untuk biaya Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) PT. pamindo Tiga T Tangerang KM7 Kelurahan PanungganganKecamatan Pinang Kota Tangerang ;Bahwa Terdakwa melaksanakan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) PT.
Etty Sariwarti untukmelakukan pengurusan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) atas PT.pamindo Tiga T di Badan Pelayanan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2012, sebelumTerdakwa mengundurkan diri dari PT. Pamindo Tiga T tanggal 01September 2012;e Pada tanggal 09 Mei 2012 Terdakwa mengajukan biaya prosespengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdri.
Anisah Amamah selakubagian keuangan untuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) PT. Pamindo Tiga T Tangerang KM7 Kelurahan PanungganganKecamatan Pinang Kota Tangerang ;Bahwa Terdakwa melaksanakan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) PT.
Pamindo Tiga 1 ; 1 (satu) lembar photocopy legalisir surat badan pelayanan modaldan perizinan terpadu pemerintah kota tangerang tentangperhitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan dengantotal biaya sebesar Rp. 45.664.814, ; 1 (satu) lembar photocopy legalisir bukti surat ketetapan retribusidaerah (SKRD) izin mendirikan bangunan tahun 2012 atas namabadan : PT. Pamindo tiga T Jl. MH Thamrin KM 7 Kel.Panunggangan Kec.
115 — 72
Putusan Nomor : 175/G/2015/PTUN.BDGOBYEK GUGATAN....1.Adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0225/IB/BPPT.2,tertanggal 16 Maret 2015 , yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada :PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Jenis bangunan : MenaraAnte na. == == == 22222 nnn enn nnn nnn nnn nn cn cn nn nnn nnn nnn cnn.
ProfesionalTelekomunikasi Indonesia untuk mendirikan dan mengoperasikanmenara antena yang berlokasi di Jalan Mangga Raya Nomor 44,RT. 006/03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan BekasiUtara, Kota Bekasi yang telah merugikan kepentingan Penggugat.TENTANG TENGGANG WAKTU. 27" 0222 222 222 222 22 oneObyek dalam gugatan ini adalah Kepuusan Tata Usaha Negara berupaIzin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal16 Maret 2015 kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia.
Protelindo dengan Nota Dinas Nomor : 640/444DISTAKO, yang isinya menghentikan pembangunan sementarakarena belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan.
Surat Izin Mendirikan Bangunan tanpa dengan teliti mengeceklangsung ke lokasi menara antena yang terletak di Jalan ManggaRaya Nomor 44, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Kaliabang Tengah,Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, hal mana suratizin mendirikan bangunan baru dikeluarkan setelah MENARAANTENA yang didirikan oleh PT. Protelindo BERDIRI ;b.
Protelindo dari dinasdinas dilingkungan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sebutkandi atas sehingga seharusnya TERGUGAT TIDAKMENGELUARKAN Surat IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.Oleh karenanya tindakan TERGUGAT terbukti melanggar ASASKECERMATAN dan LARANGAN BERTINDAK SEWENANGWENANG.
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 523 K/PID/2016Kristiyono dan Rafiudin Musa bukan orang yang berhak untuk mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Ijin Mendirikan Bangunanmelainkan Terdakwa mengetahui rekomendasi keluarnya Surat jinMendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan oleh saksi Eko Supriyanto, M.Si.bin Sutiyo selaku Kasi Pemrosesan pada KPPT Kabupaten Brebes, sehinggaakibat dari perbuatan dari Terdakwa dengan membuat palsu ataumemalsukan Surat Ijin Mendirikan Bangunan untuk digunakan oleh saksi
Putusan Nomor 523 K/PID/2016pemberian jin Mendirikan Bangunan kepada dr.
Soejono dan Surat Keputusan Bupati BrebesNomor: 503.01/KPPT/01986/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentangpemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr.
Arie Indriyantosebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan uangyang diserahkan kepada Terdakwa untuk pembuatan Ijin Mendirikan Bangunanatas nama dr.
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
204 — 83
MENGADILI :
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima seluruhnya ;
DALAM POKOK PERMOHONAN :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan atau menerbitkan Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.
Bhumi KencanaSejahtera ;Fotocopy sesuai asli, Tanda Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online denganNo. Pendaftaran : 1605201810003550, tanggal 16 Mei2018, atas nama Perusahaan PT.
BhumiKencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran1605201810003550, tanggal 21 Mei 2018, denganstatus koreksi ;Fotocopy sesuai asli, List Tracking Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. BhumiKencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran1605201810003547, tanggal 21 Mei 2018, denganstatus koreksi ;Fotocopy sesuai asli, List Tracking Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT.
Bhumi Kencana Sejahtera, yang tidak memperoleh tanggapandari Termohon ; Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi objek permohonan dalamperkara inlitis adalah Permohonan ljin Mendirikan Bangunan PT.
secara delegasi atas pelimpahan wewenangdari Bupati Sidoarjo untuk memproses permohonan perizinan khususnya dalamhal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dari segi Prosedur dan Substansi permohonan pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunanmenyebutkan : Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan
18 Mei 2018,dan terakhir dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Mei 2018 jam 8.29 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunanyang diajukan PT.