KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN VS PT KARUNA SUMBER JAYA

PUTUSANNomor 487 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan di GedungE Lantai 1, 5, 7, Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM,Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2018tentang Tata Cara Penggunaan Cap/Marking/Logo Bagian 3 dalamKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor797/KPTS/KT.240/L/09/2014 tentang Pedoman Registrasi PerusahaanKemasan Kayu SKIM Audit Badan Karantina Pertanian yang digunakanoleh Penggugat;Bahwa cap/marking/logo International Plant Protection Convention (IPPC)merupakan simbul milik Food Agriculture Organization (FAO) yang telahdidaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor Registrasi IDMO00038379

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA BADANKARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 25/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 149/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2017:MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

IRWAN SH Lawan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I Cq UNIFERSITAS HASANUDDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI (Cq. UNIVERSITASHASANUDDIN: LEMBAGA PENDIDIKAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. Prof. DR. M. SUKRY AKUP, S.H., M.H., Umur 57 tahun, agama Islam, PekerjaanDosen Universitas Hasanuddin, bertempat tinggal di Kompleks Dosen UnhasBlok BG Nomor 9 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn;2. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.3. M.

TRI PRABOWO, S.ST ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.1/RW.1, Kelurahan Bajomulyo,Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, 59185;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Juwana, Pati,Jawa Tengah, Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN' REPUBLIKINDONESIA;Tempat kedudukan : Jalan Medan Merdeka Barat

KANDIK KURNIAWAN, S.H., Jabatan Penyusun Bahan BantuanHukumBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaDirektur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.006/1/12/DJPL17, tanggal 19 Mei 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca:1.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktmembebaskan Penggugat untuk tidak diwajibkan dikenakan Pasal 8 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, salah satunya ialah izin untukbercerai, telah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktjabatan mengandung arti yang harus ditulis adalah nama jabatannya, sepertihalnya dalam gugatan Penggugat disebutkan Nama Jabatan: Direktur JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat(8) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,maka tanggung jawab kewenangan (tanggung gugat) ada pada Pemberi Mandatdalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AUSTASIA STOCKFEED.;

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.B, Nomor: 2012.1.011.01.8B.1.000111 tanggal 24 Agustus3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir

OOO111, tanggal 24Agustus 2012 ; 4 Menghukum Tergugat/ Kepala BadanKarantina Pertanian Kementerian PertanianRepublik Indonesia untuk membayar biaya perkaraini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,(Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

SRI SUDIYANTI, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam objek gugatan Il, KewenanganPTUN, huruf b, dikatakan tidak benar karena Penggugat tidak diberhentikan dariPegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan / dipindahkan dari Jabatan GuruHalaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor :224/G/2015/PTUNJKT.menjadi Petugas Protokol pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian AgamaKota Jakarta Utara;.

Bahwa Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) merupakan kewenanganKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, maka kedudukan Tergugatadalah Pengusul Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG);i.

(fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdminisirasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.290/2010, tanggal 14Mei 2010, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd. (fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2008, tentang Pengagkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd.

);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2010, tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/ Kp.07.1/Kep/3121/ 2013,tanggal 03 September 2013, tentang Kenaikan Pangkat Per 01Oktober 2013, atas nama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Nota Persetujuan Teknis

Bukti T13 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru(fotokopi sesuai asili);14. Bukti T14 : Surat Edaran Kementerian Agama Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);15.

Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001;

Penggugat:
Nurmansyah
Tergugat:
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

JKTdidalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Pejabat yangberwenang menghukum Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon Il,mengingat Penggugat adalah ASN di Kementerian Luar Negeri dengangolongan II/d, fungsional tertentu. Sedangkan didalam Keputusan MenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03tertanggal 27 Mei 2019 a.n.

Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan PeraturanMenteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata NaskahDinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri. Bentukpelanggaran yang dimaksud ialah penerbitan Keputusan Menteri LuarNegeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal27 Mei 2019 a.n.

Bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat berencana menjatuhkanhukuman disiplin sesuai dengan Pasal 10 ayat 9 huruf d PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni memberhentikan dengan hormatPenggugat sebagai PNS.10.Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupaPernyataan Tidak Puas Secara Tertulis melalui Keputusan SekretarisDirektorat Jenderal Amerika dan eropa Kementerian Luar Negeri No.

Nurmansyah pada Kantor Kementerian Luar Negeri periodeBulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang terekam secaraHalaman 32 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN. JKTelektronik di dalam system Internal Kementerian Luar Negeri yaitu AttedenceManagement System;Menimbang, bahwa tidak berlebihan apabila Majelis Hakimmempertimbangkan pula adanya fakta berdasarkan bukti T21 berupa rekapabsensi ringkasan kehadiran dan ketidakhadiran Sdr.

Nurmansyah pada KantorKementerian Luar Negeri periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember2016, yang terekam secara elektronik di dalam system Internal Kementerian LuarNegeri yaitu Attedence Management System yang menunjukkan ketidakhadiranPenggugat di kantor lebih dari 46 hari kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian LuarNegeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/

DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA RI VS PENGURUS GEREJA PANTAKOSTA;

PUTUSANNomor 472 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATKRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Jamartuah Purba,SH. : Kepala Sub Bagian Hukum danPeraturan Perundangundangan;2. Asi P.

Maka, gugatan ini diajukan masihdalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndangNomor 51 Tahun 2009;Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Objek GugatanBahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagaiberikut: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian AgamaRepublik Indonesia Nomor DTIII.I/BA.02/107/2011, tertanggal 15 Maret 2011 perihalPenyelesaian Permasalahan

Putusan Nomor 472 K/TUN/201214.15.Pentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/pengakuan tentang hasil Sinode Kerja XXXIII tanggal19 s/d 21 Maret 2010, terutama penggantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinanyang baru, atas nama Pdt. J. Sihombing dkk.

III.I/BA.02/107/2011 tertanggal 15 Maret 2011yang pada pokoknya berbunyi:Agar semua pihak Dewan Pertimbangan dan Pucuk Pimpinan untuk menahandiri, segera kembali duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaikbagi penyelesaian permasalahan yang saat ini terjadi ditubuh sinode GerejaPentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/

Permasalahan ini kemudian menimbulkan adanya dualismeditubuh Gereja Pentakosta sehingga Kementerian Agama RI cq.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAANREPUBLIK INDONESIA; PT. BINA SARANA SUKSES;

Penggugat:
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang merupakaninstansi Pemerintah di Tingkat Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban yangdiberikan Peraturan PerundangUndangan untuk menyelenggarakanpengurusan piutang Negara yang dalam hal ini melaksanakan pelelangan ataspiutang negara sehingga adalah cukup apabila Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang bertindak dihadapan hukum tanpa melibatkan instansilainnya;Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangmerupakan perpanjangan dari Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN, Dkk

Penggugat:
Suradi
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA vs SERLY SIAHAAN

Marudur Sitanggang;Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

WAHID HASYIM No. 12 D, Lantai 23,Jakarta Pusat 10340, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Mel awanSEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan~ di JalanJend. Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. FendyDharma Saputra, SH., LL.M., ~~ Tri HidayatWahyudi, Ak., MBA. , Agus Kurniawan, SH.

Bumi Resources, Tbk., selanjutnya DirektoratKITSDA menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebutkepadaInspektorat Jenderal Kementerian Keuanganuntuk dilakukan audit investigasi lebih lanjutterkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etikdalam penanganan banding PTI.

Bumi Resources, Tbk.Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmerupakan unit kerja di Kementerian Keuangan yangmemiliki tugas dan fungsi diantaranya pengawasan danpenindakan terhadap pelanggaran peraturan disiplinoleh pegawai Kementerian Keuangan sebagaimana diaturdalam Keputusan Menter i Keuangan Nomor462/PMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi OlehInspektorat Bidang Investigasi Pada InspektoratJenderal Departemen Keuangan.Selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmelakukan audit

PP Nomor 53 Tahun 2010 melaluisurat Nomor SR1326/PJ/UP.74/2010 tanggal 3 Agustus2010 hal Tindak Lanjut Hasil Audit InvestigasiInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;Menjawab Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut,Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan30Surat Nomor SR243/lJ/2010 tanggal 12 Agustus 2010hal Penyesuaian Rekomendasi Hukuman Disiplin sesuaiKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010yang menyampaikan rekomendasi antara lain agarDirektur Jenderal Pajak menjatuhkan

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan:b.

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

LAODE SUKANTO, SH. cence cnn eee nce cneennenenennMasidymasing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat /cBBRasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur,Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950), berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Oktober 2015 dan tertanggal 5 Maret 2016,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ; MELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No

IIP HIDAYAT, S.KOM.; 2nnnnn nnn neeMasingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.2, KlurahanSemper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/57512015, tertanggal 03 November 2015, Toronnarancaranarecenscnconae aSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBAN DING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan monconmnnnsccnne neces nae acces

Memerintah kan>kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan dalambentu k SKEiging Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdininistrasi Jakarta Utara, Nomor 118 Tahun 2015 TentangYmberhentian Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiyati, S.Pd.l,tanggal 11 Maret 2015 ; 5Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorKementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 118 TahunHal. 5 dari 9 hal.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mmencabut Surat KeputusanKepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 Tentang Pemberhentandari Jabatan Fungsional Guru Sri Sudiyati, S.Pd.1 ; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugati keJabatan Fungsional sebagai Guru seperti semula vsbelumadanya/diterbitkannya objek sengketa ; .... nan mannan nnn 5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN RI. tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. TANJUNG UNGGUL MANDIRIdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

PUTUSANNomor 74 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di KantorPusat Kementerian Pertanian, Gedung E, Lantai I, V dan VII, JalanHarsono RM. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.

., Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Kementerian Pertanian ;2. drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar Karantina PertanianTj. Priok ;3. MM. Edy Purnomo, SE., MH., Kepala Bagian Hukum dan Humas,Badan Karantina Pertanian ;4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM., Kepala Balai Karantina Pertanian KlsI Bandar Lampung ;5. drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kabid Karantina Hewan BBKP Tj. Priok ;6. drh. Puji Hartono, MP., Kasie Karantina Hewan BKP Kls I BandarLampung ;7. Jhon Indra G.

;Nur Syamsiati Duha, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum IHZA& IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower,Tower A lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Kav.88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Desember 2013 ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;I.Il.Il.dan:DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung C Lantai VI, KementerianPertanian, Jalan Harsono RM.

Yin bongkar diberikan tanggal 02Agustus 2012 dan sapisapi tersebut ditempatkan padakandang karantina di Tanjung Burung, Tangerang(milik Penggugat) ;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan,Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan,Kementerian Pertanian, mengirim tim Pengawas Bibit(Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaanreproduksi (palpasi rectal).

tentang Kedudukan,Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I, Pasal 272 Susunan organisasi eselon I Kementerian Pertanianterdiri atas:a Wakil Menteri Pertanian;b Sekretariat Jenderal ;rDirektorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian;Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;Direktorat Jenderal Hortikultura;Direktorat Jenderal Perkebunan;Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan;Direktorat Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian;Inspektorat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs Hj. KETTY MULYAWATI

PUTUSANNo. 541 PK/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN KEUANGAN' REPUBLIK' INDONESIA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAINLAINPADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Komplek Departemen Keuangan, Gedung SyafrudinPrawiranegara Lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24Jakarta Pusat, dalam

Daya Persada Permai selaku Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat Il, Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta selaku TermohonPeninjauan Kembali IV/Tergugat Ill, Kementerian Keuangan Republik Indonesiac.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara lainLain, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q.Direktorat Kekayaan Negara Lainlain (Tergugat IV) sudah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah upaya untukmengembalikan Keuangan Negara, karena Negara telah memberikan talangandana kepada Bank Nusa Nasional (BBO/BBKU), sehingga untuk megembalikanKeuangan Negara tersebut Kementerian Keuangan c.q. Direktorat JenderalKekayaan Negara c.q.

dijadikan sebagai alat buktiyang sah serta dijadikan dasar pertimbangan hukum guna memutus perkara ini,nyatanyata telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai denganhukum pembuktian, suatu bukti baru dapat diakui sebagai bukti yang otentik danmempunyai kekuatan yang sempurna apabila bukti tersebut dapat ditunjukkanaslinya di persidangan;Bahwa terhadap bukti P3 dan bukti P9 tersebut membuktikan bahwa atasobjek sengketa a quo merupakan kekayaan Negara yang berada dalampengelolaan dan penguasaan Kementerian

Bank Nusa Nasional, tidakmemberikan hak kepada bank untuk melelangnya, karena tidak dibebanidengan hak tanggungan lagi pula, tanah SHM No. 131/Rawa Buaya tersebutbukan aset PT Bank Nusa Nasional, karena itu tidak menjadi aset BPPN/Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal KekayaanNegara cq.

SUGIH INDAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI;

Objek SengketaBahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif negatif,berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindak lanjuti/merespon SuratPenggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (Bukti P1), danditerima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal19 Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi. (Bukti P2).Il.

Sugih Indah Sejati (vide Bukti P1),surat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Sekretariat JenderalT.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari 2014, oleh saudaraRahmi; (vide Bukti P2)Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan adanya sikap diam Tergugatyang tidak menindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (vide Bukti P1), dan diterima olehSekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari2014, oleh saudara Rahmi.

Kehutanan Republik Indonesia No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 telah disampaikan dan diterimaoleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi;Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/egalStanding) sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Ill.

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam rangkamenerbitkan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk usahaperkebunan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tersebut diatur bahwapemegang izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunyaPeraturan Pemerintah ini wajib mengajukan Permohonan KepadaMenteri Kehutanan;.

Bahwa Dinas kehutanan propinsi Riau, Kantor Gubernur propinsi Riaudan Kementerian Kehutanan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam proses pelepasan kawasan hutan berdasarkan PP60 Tahun 2012;e. Bahwa proses permohonan pelepasan yang diajukan terlihat bahwaPenggugat telah melakukan proses pengajuan permohonanpelepasan kawasan hutan di tingkat propinsi sebelum berakhirnyabatas waktu PP 60 Tahun 2012;f.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; ------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; --------

RUSLIN, S.Pd (Penggugat)KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT (Tergugat)

,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempattinggal Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1) Yohanis D. Rihi, SH., 2) Lesly Anderson Lay, SH.

,Kewarganegaraan Indonesia, masingmasing Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alfonsius NisnoniNomor. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangNTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AliAntonius ,SH., MH., berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor2, TDMKupang NTT

YENNY WAHYU CAHYANIvsKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa benar TERGUGAT telah menyetujui Program dari PENGGUGATdengan Mengeluarkan Surat Rekomendasi Kemenpora RI Nomor:05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal: PermohonanRekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudah ditandatanganioleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.8.

Adanya suatu perbuatan.Perbuatan Tergugat yang menerima Proposal Kegiatan dariPenggugat dengan memberikan Surat Rekomendasi Kemenpora RINomor: 05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal:Permohonan Rekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudahditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.2.

DewaBroto,Amar Ahmad,Yuni Kusmiati,Yusup Suparman,Agus Sudjatmoko,SlametRiyanto,Ferdinand Kamariki Tangkudung ,Faza Novrisal, Tuan AferoHarahap,Imam Eko Putranto,Parulian Hasiholan $,Philip Tino MahatmaNafi,Firman Deny Setiawan semuanya Para Pejabat dan Tim Advokasi padaKantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jin.

angka 7 yangpada pokoknya telah dilakukan pembicaraan dengan Pejabat KementerianPemuda dan Olahraga dan terbitnya rekomendasi melalui surat nomor :05004/SET/D.IG5/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015, secara /egal formalbaik tersirat maupun secara tersurat tidak terdapat janji dan/atau bentukbukti perjanjian yang dapat menunjukkan akuntabilitas timbulnya suatukewajiban pembayaran dari TERGUGAT oleh karenanya pertemuan danpembicaraan hanya bersifat personal/semata yang tidak ada kepentinganHukum dengan Kementerian

HERDEMAN, S.PAKMelawanKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bahwa Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian agamaProvinsi atasan kamu berdua di Kementerian Agama Kota Palangka RayaKalimantan Tengah menjawab dengan bersumpah demi Tuhan saya tidakpernah mengusulkan untuk memutasikan kamu berdua. ltu kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.Hal. 7 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.

Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama KotaPalangka Raya menjawab memang benar ini merupakan kebijakan KepalaBidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Tengah Sudjito S. Silai, SH, lalu ditunjukkan bukti memo/nota tulistangan Sudjito S.

Kantor Kementerian agama KotaPalangka Raya. .

Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013. b.

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansivertical (pasal 1 instansi vertical adalah pelaksana tugas dan fungsiKementerian Agama di daerah dan pasal 2 instansi vertical Kementerianagama terdiri dari a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi b.