Ditemukan 15336 data
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
230 — 0
M.M
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
35 — 2
Sudin Perhubungan DKI Jakarta
83 — 7
Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
81 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON, dk
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
144 — 53
PEMIMPIN DIVISI RRD,
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat , sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Capitalinc Finance, telah membeli 2 (dua) Unit kapal dari PT.Capitalinc Finance yaitu Tugboat Widmarine eks Dillan Samudra IXsesual Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4202 tanggal 02112007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSamarinda dan Tongkang Widmarine 2 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta Baliknama Kapal No. 3497 tanggal 02102007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSurabaya, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubunganlaut
Bahwa Penggugat ingin mengoperasikan Kapal Tugboat danTongkang tersebut namun belum dapat dioperasikan karena berkaitandengan kepemilikan dan pendaftaran kapal pada Direktorat Perkapalandan Kepelautan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, hingga saat inikami belum bisa melakukan pendaftaran kapal karena belum melakukantanda tangan JualBeli Kapal dan Balik nama kapal untuk didaftarkan diDirektorat Jenderal Perhubungan laut, sehingga Penggugat sangatdirugikan sekali dengan keadaan ini karena biayabiaya
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dalam kaitannya dengan perkaraini adalah sebagai Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, makaberkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat Ill yang menuntut supayaTergugat III menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Kepada PT.Armada Arung Samudra selaku pemilik yang sah Tugboat Widmarine 1 eksPerkasa 10 eks Dillah Samudra IX sesuai Grosse Akta No. 4202 tanggal 02112007 dan Tongkang Widmarine 2 eks PSPM 10 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, DKK. DAN 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG, DKK.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PTPELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAUKUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, kelurahanAlak, Kecamatan Alak, kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Agung Prasetyo Guritno, dan kawankawan,Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;2.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cqDISTRIK NAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di JalanYos Sudarso, RT 16 RW 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MahmudSengaji, SH.M.Hum., dan kawan, Penyusun ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;7. USMAN SIDI;8. LORENS SUI;9. MIRNA TARHANI;10. ANDERIAS;11. TANEL;12. LUKAS KADJA;13. MAYA;14.
19 — 11
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TERGUGAT / PEMBANDING 2. EDI CASMANTO PENGGUGAT / TERBANDING
PUTUSANNomor : 56 / B/ 2010 / PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaradi tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikutdalam sengketa antaraKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG, berkedudukanJalan HOS.
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.kurnia lesani adnan
Turut Tergugat:
2.Robby Kurniawan.Sh.Mkn
3.direktorat jenderal perhubungan darat kementrian perhubungan darat
14 — 0
Penggugat:
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.kurnia lesani adnan
Turut Tergugat:
2.Robby Kurniawan.Sh.Mkn
3.direktorat jenderal perhubungan darat kementrian perhubungan darat
28 — 12
DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
. ; Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 142/G/2016/PTUNJKTSemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokatpada Kantor Hukum JANTRA KEADILAN, beralamat diRuko Peterongan Plasa Blok C2, Jalan MT Haryono No.719, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai ..eect eee eeeeseeeeeeeaeeeeeeees PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, berkedudukan di Gedung KaryaNo. 12 s,d 17, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. Ir. M. Tohir, M.Si. ;2.
665 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
., dan kawankawan,Advokat pada Kantor Hukum AFF Law Office, beralamat diJalan Proklamasi, Nomor 46, RT 04, RW 21, KelurahanMekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021;Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan PutusanArbitrase;LawanPEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq.DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Syafrin Liputo selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI
1.Khoiri Soetomo
2.Aminuddin Rifai
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
63 — 0
Penggugat:
1.Khoiri Soetomo
2.Aminuddin Rifai
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
191 — 51
Menteri Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
Kementerian Perhubungan RI. Oleh karena PihakPemerintah RI Cq.
UdaraKementerian Perhubungan Nomor 032/3527/BPIII/2016 dan Nomor B A. 133Tahun 2016.
Kementerian Perhubungan Jakarta, 20 Juli2016,yang diberi tanda (T.Il 9) ;10.
Bahwa oleh karenaTanah Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakanPembangunan Bandar Udara Samarinda Baru (BSB) ini sudah diserahkan kepadaDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan incasuPemerintah Pusat maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkanPenggugat untuk tidak menarik dan melibatkan Pemerintah RI Cq. KementerianPerhubungan RI. Oleh karena Pihak Pemerintah RICq.
KALTIM, dan bukan bukan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIACq.Menteri Perhubungan Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMURsebagaimana dimaksud surat gugatan Penggugat; menurut Majelis Hakim, penyebutanPemerintah Negara Republik Indonesia Cq.
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
621 — 787
Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udaracq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bahwakewajiban melakukan Pembinan Penerbangan sebagimana dimaksud padaayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.l.1.
Dan melalui 3 media elektronik Tv diantaranya : Metro TV, TVONE dan SCTV masing masing dengan isi format sebagai berikut : "KAMIDEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI, PERUSAHAAN MASKAPAI ETIHADAIRWAYS DAN PT.
Dan melalui 3 media elektronik TV diantaranya : Metro TV,TV ONE dan SCTV masingmasing dengan isi format sebagai berikut"KAMI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI, PERUSAHAAN MASKAPAIETIHAD AIRWAYS DAN PT.
Komnas melihat hal tersebut menyatakansatu bentuk kriminilasisai dan akan memfasilitasi Penggugat denganitihad di mediasi;Tanggapan Komnas ham adalah masalah tersebut adalah tindakandiskriminasi disabiltas, dan akan memediasi/menindaklanjuti kasusnya,sedang tanggapan perhubungan sangat positif dimana permasalahan ituserius dan perhubungan akan memediasi pertemuan Penggugat danItihad dan memfasilitasinya dan perhubungan juga sudah ada pertemuandengan itihad dan akan mencari jalan keluarnya dan selanjutnyapertemuan
28 — 15
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG;ACENG KODIR DKK ( 22 ORANG )
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN TANGERANG; tempat kedudukan di Jalan Raya Balaraja,Kresek, KM. 2 Balaraja, Kabupaten Tangerang; Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada : 1 DEDEN SYUQRON, S.H., M.H.; 2 20222 oe nce n ences ceceISDAWATL S.H.;ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.; 22 222 n concn cence cnnAMALITYAH, S.H.; WwW NHalaman dari 12 halaman.
Putusan Nomor : 28/B/2013/PT.TUN.JKTe Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318Huk/2012 Tanggal 21Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang UmumAngkutan Perdesaan CikupaPanonganKoreletBugelKatomasPasarGudang Tigaraksa, PP.; e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012,Tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12; 1 Mewajibakan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut Keputusan Tata
;e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012, Tentang PerubahanTrayek Angkutan Perdesaan E. 12; 4.
Pelaksanaan Surat Keputusan objeksengketa a quo; Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan gugatan Para Penggugat; Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Tergugat I danTergugat II berupa: e Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318Huk/2012 Tanggal 21Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang UmumAngkutan Perdesaan CikupaPanonganKoreletBugelKatomasPasarGudang Tigaraksa, PP.; e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
;e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012, Tentang PerubahanTrayek Angkutan Perdesaan E. 12; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini; Bila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya, ex aquo et bono.
1.WAHYU DWI SULISTYO
2.DIKI HARDIKA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
2 — 0
Penggugat:
1.WAHYU DWI SULISTYO
2.DIKI HARDIKA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
77 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek Pembangunan Double-Double Track (DDT) tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 64/PDT/2011/PT.DKI tanggal 6 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 168/PDT.G/2008/PN JKT TIM tanggal 19 Maret 2009;
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek Pembangunan Double-Double Track (DDT)melawanPT. (Persero) JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT.JIEP)danHAJI HARJONO MOEKIRAN, S.H
PUTUSANNomor 642 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/qDirektur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur JenderalPerhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek PembangunanDoubleDouble Track (DDT) yang dahulu dikenal berkedudukandi Gedung Karya Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta 10110 diwakili oleh Menteri Perhubungan EEMangindaan
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah melalui beberapakali pertemuan pembahasan/negosiasi, maka antara Penggugat denganTergugat telah dicapai kesepakatan, baik luas, lokasi/letak maupun hargatanah yang akan dibebaskan dan untuk itu maka Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Konfirmasi Kesepakatan Pembelian Tanah di KawasanIndsustri Pulogadung tanggal 26 Januari 2004 yang pada pokoknya menyatakanbahwa Pihak Pembeli adalah: Depertemen Perhubungan Darat c/q DirektoratPerkeretapian
berdasarkan kedudukan hukumnya melainkan hanyamenyamaratakan saja;Bahwa Departemen Perhubungan adalah instansi Pemerintahan yangdipimpin oleh seorang Menteri yang bertugas membanitu Presiden di bidangperhubungan baik perhubungan darat, perkeretaapian, laut maupun udara.Menteri Perhubungan dalam hal ini adalah Regulator dan pembina teknisdalam kebijakan transportasi baik darat, perkeretaapian, laut maupun udara.Di bidang perkeretaapian Menteri Perhubungan telah menunjuk Ir.
Yoyo Sulaeman selakuPimpro Pembangunan DoubleDouble Track (DDT);13Adalah merupakan salah gugat apabila Menteri Perhubungan RI ikutsebagai pihak mengingat perkara tersebut tidak berkaitan dengan tugas danfungsi Tergugat yaitu sebagai regulator dan pembina teknis dalamkebijakan transportasi baik darat, perkeretaapian, laut maupun udara;Dalam Posita gugatan, Penggugat juga tidak mendalilkan perbuatanTergugat I.
Bahwa proyek Pembangunan DoubleDouble Track akanmembangun 4 (empat) jalur kereta api antara ManggaraiCikarangyang merupakan program Kementerian Perhubungan denganmaksud untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan kereta apibagi masyarakat umum. Tugas ini merupakan salah satu peranKementerian Perhubungan selaku Regulator dan Pembina teknisbidang perkeretaapian;2.
Terbanding/Tergugat I : Bandung Pilot Academy
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara
102 — 35
Pembanding/Penggugat : Prasandi Prasatria
Terbanding/Tergugat I : Bandung Pilot Academy
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara
Terbanding/Tergugat I : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Layanan
40 — 12
,CPCLE
Terbanding/Tergugat I : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
1.Gunung Hendrarto
2.Ny Sartinah
3.Teddy Erwinanto
4.Imam Agnianto
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
25 — 0
Penggugat:
1.Gunung Hendrarto
2.Ny Sartinah
3.Teddy Erwinanto
4.Imam Agnianto
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
YANTO
Tergugat:
TIM PANEL AHLIMAHKAMAH PELAYARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
SUI TIE
88 — 4
Penggugat:
YANTO
Tergugat:
TIM PANEL AHLIMAHKAMAH PELAYARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
SUI TIE