Panasan Baru, Desa Negresep, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali;2 Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten BoyolaliNo. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentang PemberikanIjin Mendirikan Bangunan ( IMB ) kantor PT Aeroprima yang beralamat di Jl.Kasuari No.318/Dk. panasan Baru, Desa Ngresep, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali;7 Bahwa dengan dikeluarkanya keputusan Tergugat berupa Ijin Gangguan Usahadan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Aeroprima yang

PT Aeroprima yang beralamat di Jl KasuariNo.318/Dk. panasan Baru, Desa Ngresep, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali;2) Keputusan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten BoyolaliNo. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentang PemberikanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor PT Aeroprima yang beralamat di Jl.Kasuari No.318/Dk.

Panasan Baru, Desa Ngresep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali;Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal KabupatenBoyolali No. 503/299/31 Tahun 2011, tanggal 24 September 2011, tentangPemberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor PT Aeroprima yangberalamat di Jl. Kasuari No.318/Dk.

Kedua mengenai pertimbangan hukum persyaratanpersetujuan tetangga guna memperoleh izin mendirikan bangunan.

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim Judex Factidalam penjatuhan putusan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2Tahun 2000, seri B Nomor 1 tanggal 17 Mei 2000 yang mana dalambagian kedua tentang Persyaratan IMB Pasal 5 ayat (1) huruf b poin ke3menyatakan bahwa Permohonan tersebut dilampiri Surat Pernyataan

ASNAWI LATIEF berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku DinasPerijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;Terdakwa dalam mengajukan Surat Permohonan ljin Mendirikan Bangunan sehingga terbitIMB Nomor : 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ditujukan kepada Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Up. kepada Kepala Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan dengan membuat SuratPernyataan dan Kuasa tertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat

ASNAWI LATIEF berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas PerijinanBangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;Terdakwa dalam mengajukan Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunanyang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta UP.

Kepala SukuDinas Tata Ruang Jakarta Selatan sehingga terbit Surat Ijin Mendirikan BangunanNomor: 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dilakukan dengan cara memakai suratpalsu atau yang dipalsukan yaitu dengan melampirkan antara lain Surat Pernyataan danKuasa tertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya tidak benar ataupalsu yang menyatakan bahwa atas bidang tanah yang terletak di Jalan Tebet balam 3Nomor : 16 RT.006 RW.01 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan luas

Kepala Suku DinasTata Ruang Jakarta Selatan yang isinya tidak benar atau palsu tersebut sehingga terbitSurat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 10334/IMB/2009 tanggat 21 Oktober 2009 yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan yangterletak di Jalan Tebet Dalam 3 Nomor : 16 RT.006 RW.01 Kelurahan Tebet BaratKecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas + 2.359 M?, maka pengurus Masjid Jami AlHidayah dengan Nadzir, 1. Ketua H. KARDITO, 2. Sekertaris Drs H.

H.Asnawi Latief tanggal 09 Juni 2009 ; Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor : 0429/GSB/JS/TB/VI/2009tanggal 17 Juni 2009 ;Fotocopy Legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Masjid Jami AlHidayah Nomor : 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;e Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 18 Wakaf, atas namaMasjid Jami AlHidayah;e Fotocopy legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Masjid Jami AlHidayah Nomor 07909/IMB/2006 tanggal 08 Agustus 2006 ;e Asli Surat Pengantar : KK.09.01/10/OT.01/1993/2003

Memerintahkan Termohon Keberatan (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan) melalui PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan Memberikan Informasi yang dimohon Pemohon Keberatan berupa:a) Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon ijin mendirikan bangunan (rumah tinggal dan bukan rumah tinggal) beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap ijin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di wilayah administrasi Pemerintah

Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti atau memprosespermohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT PertiwiLestari (Penggugat) di atas tanah SHGB Nomor 5/Margamulya milikPenggugat di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat,Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dimohonkanberdasarkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana SuratPenggugat Nomor 019/PLEXT/VII/2016 tertanggal 24 Januari 2017perihal : Permohonan IMB Untuk Pembuatan Pagar Batas Kawasan PTPertiwi

Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untukmencabut Surat Nomor 503/48/DPMPTSP tertanggal 24 Januari 2017perihal: Penjelasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pagar;4.

Sehingga objek sengketaharus dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk menindaklanjutipermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/B/LH/2017/PT.TUN.JKT., tanggal8 Februari 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan

Menyatakan batal Surat No. 503/48/DPMPTSP tertanggal 24 Januari2017 Perihal: Penjelasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pagar;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No.503/48/DPMPTSP tertanggal 24 Januari 2017 Perihal: Penjelasan IzinMendirikan Bangunan (IMB) Pagar;4.

Memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti atau memperosespermohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Pertiwi Lestari (Penggugat) di atas tanah Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 5 / Margamulya milik Penggugat yang telah dimohonkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Santoso)telah mendirikan PO Safari Dharma Raya, yaitu perusahan perorangan dibidang pengangkutan orang dan barang, dan hal itu dikuatkan dengan telahditerbitkannya Surat KeputusanBupatiKepalaDaerahTingkatIlTemanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengakutan KepadaPO Safari Dharma Raya yang saat itu diberikan kepada Tn. SantosaDarmoyuwono (Tn. Santoso). (FC SK Terlampir); 3. Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn.

Bahwa ternyata pada saat inventarisasi, baru diketahui jika ternyata AsliSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor:551.2/02/tahun 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan PerusahaanPengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya yang diberikan kepada (alm.)Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso) tidak dapat diketemukan,sedangkan surat keputusan tersebut adalah surat vital guna melanjutkanHal. 4 dari 48, Putusan Nomor:010/P/FP/2016/PTUN.SmgAj.inventarisasi asetaset milik (alm.) Tn.

Santosa telah mendirikan PO SafariDharma Raya dan hal itu dikuatkan dengan telah diterbitnya SuratKeputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor:Hal. 6 dari 48, Putusan Nomor:010/P/FP/2016/PTUN.SmgAj.551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian IzinMendirikan Perusahaan Pengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya yangsaat itu diberikan kepada Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso); Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn.

Santoso); Asas Kemanfaatan Bahwa dengan adanya salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20Februari 1999 tentang Pemberian Ilzin Mendirikan PerusahaanPengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya dapat dipastikan akanmenimbulkan dampak kemanfaatan bagi banyak pihak karena hal ituakan semakin membuat terang manamana aset milik (alm.) Tn.Santosa Darmoyuwono (Tn.

BuktiP2 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat iTemanggung Nomor : 551.2/02/TAHUN 1999, tanggal 20Pebruari 1999 Tentang Pemnerian Izin Mendirikan PerubahanPengangkutan Kepada PO. Safari Dharma Raya (Fotokopisesual dengan bukti yang dilegalisir); 3. BuktiP3 : Akta Nomor O06 tanggal 12 Desember 2011 tentangKeterangan Hak Pewarisan yang dibuat Betty Listyowati, SH,Notair di Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Aj.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat ljin Mendirikan Bangunantidak melaksanakan pengurusan IMB secara terbuka,Tergugatmengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objeksengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangHal 13 dari 66 hal Putusan Nomor : 88/G/2020/PTUN.BDGUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sudah

Bahwa tujuan permohonan Surat ljin Mendirikan Bangunan adalah untukmemberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemohon IMB,tindakan Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunanmengakibatkan rumah Penggugat rusak, jelas telah menyebabkan tidakadanya kepastian hukum dan keamanan, keselamatan dan kenyamananlingkungan bagi Penggugat dengan demikian nyatanyata tindakanTergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang menghendakipejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 tentangPenyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.95Org/IV/2018 tentangPelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;6.

Lim Sin Ha (Sesuai dengan asli);9 Bukti T9 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 9685/503/RE/DPUK. tertanggal 2 September 1993 atas nama PerumPerumnas Unit Bekasi Rawa Tembaga Il (Sesuai denganasli) ;10 BuktiT10 : Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal12 Pebruari 2019 atas nama Lim Sin Ha (sesuai denganasli) ;11.

Dan Keputusan WalikotaBekasi Nomor : 068/Kep.117Distaru/II/2018 Tentang Standar OperasionalProsedur Izin Mendirikan Bangunan Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal DalamPerumahan Pada Kecamatan Kota Bekasi, tanggal 9 Februari 2018 padaLampiran Il Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal Dalam Perumahan angka 7 yangkesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan IMBPerluasan dan / atau renovasi rumah tinggal tunggal di dalam perumahankewenangannya

Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan Surat Izin Kepala Dinas BangunanNomor : 188/402992/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan KepalaDinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepadaDEWI, terletak di Persil Jl.

Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota SurabayaNomor : 188/432292/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan BangunanKepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal10 November 2014 bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalamSurat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud yang nyatanyatamenyebutkan : mengizinkan kepada PIMPINAN DAERAHMUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk mendirikan sebuah bangunanberlantai tujuh dari batu, beton, kayu guna sekolah dengan

;Bahwa secara substansi Tergugat menerbitkan Obyek Sengketadikarenakan adanya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Olehkarena permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahmemenuli............24memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam perda Bangunanmaka secara hukum Tergugat harus menerbitkan Obyek Sengketa dalamperkara a quo.

Azas Keterbukaan : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sesuaidengan azas keterbukaan, karena semua persyaratan dan prosedur dalammenerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah tercantum dalamPeraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentana Tata CaraPeraturan...........Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ;e.

Bahwa jin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/432292/436.6.2/2014 (hakTergugat Il Intervensi) obyeknya telah jelas sesuai dengan gambargambaryang telah disahkan yaitu terletak di persil JI.

OBJEK GUGATAN ; === nnnHal3 Putusan Perkara Nomor : 56/G/2013/PTUNMDNbahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu :Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor :648.1/1233.K.

KEPENTINGAN PENGGUGAT ;bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunanoleh Tergugat dengan Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 648.1/1233.K.

Tgl.8Juni 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaEndang Tjahyantini, dkk Jalan Ismailiyah Sudut Gang Kelurahan Kotamatsum IKecamatan Medan Area Kota Medan karena telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat.Sebab Izin Mendirikan Bangunan tersebut berada diatas tanah hak milikPenggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.16/Kotamatsum I Tgl.25 Nopember 1967terdaftar atas nama Umi Kalsum dan Mohamad Isa, seluas 1.250 M, sesuai denganGambar Grant Sultan No.B.168 Tgl.1 Oktober 1907 dan SK Asisten Wedana

sesuai dengan Gambar Grand Sultan No.B.168Tgl.20 Oktober 1967 objek mana terletak di Jalan Ismailiyah KelurahanKotamatsum I Kecamatan Medan Area Kota6 bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat diatas tanah warisan tersebut telahditerbitkannya izin mendirikan bangunan di lokasi tanah yang masihdisengketakan sehingga Penggugat sangat keberatan sekali atas perbuatanTergugat tersebut sesuai dengan Salinan Keputusan Walikota MedanNomor :648.1/1233.K. tentang Izin Mendirikan Bangunan Tgl.8Juni 2012.

;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan yangditerbitkan oleh Tergugat Walikota Medan dengan Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor :648.1/1233.K.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kiniditaksir sebesar Rp.4.631.000 ; (Empat juta enam ratus tiga puluh saturidbu rupiah).Adapun AlasanAlasan/PerlawananPerlawanan yang Kami/Pelawan ajukandalam Memori Perlawanan ini ialah sebagai berikut :1Bahwa Pelawan adalah pemilik Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012235B/Tahun 2012 tertanggal 29 Pebruari 2012;Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012235B/Tahun 2012 berdiri diatas tanah Hak Milik Nomor

Bahwa Surat ljin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan Keputusan TataUsaha Negara, sehingga baik Penerbitan maupun Pembatalan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;. Bahwa Dalam pasal 53 Undangundang No.5 Tahun 1986 disebutkanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan TataUsaha Negara;.

Bahwa Dengan demikian, berdasarkan halhal yang telah disebutkan diatas,Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012235B/Tahun 2012 adalahKeputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalahpada Pengadilan Tata Usaha Negara;10.Bahwa karena Pengadilan Negeri Kota Pontianak tidak berwenangmengadili, maka Kepala Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan (TurutTergugat Ill) harus memulihkan status Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012235B/Tahun 2012 sehingga IMB 648/127/2012235B/Tahun2012

Putusan PT.TUN Jakarta No.180/B/1994/PT.TUN JKT Tanggal 21 Nopember 1995, Jo.Putusan MA RI Reg No.213 K/TUN/1996, Tanggal 23 April 1998;Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan tidak ada dasar untukmembatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648 / 127 /2012235B/Tahun 2012 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar,karena tindakan Tergugat/Novianty Chandra yang mendirikan bangunanruko berdasarkan Surat Izin Mendirkan Bangunan (IMB)No.648/127/2012235B/Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 di

atastanah milik Terlawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, makakeberadaan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012235Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PTKB/Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 menjadi tidak memiliki kekuatanhukum;5.

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas seperto tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan pelanggaran badan hukum yang mendirikan bangunan tanpa IMB;
2. Menghukum ia dengan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO PURWANTO telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 Perda No.5 Tahun 2010 tentang Peraturan Telekomunikasi Kota Cimahi Jo Pasal 6 dan pasal 69 Perda No.6 Tahun 2011 tentang Penertiban Izin mendirikan bangunan diwilayah kota Cimahi.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Bangunan yang diterbitkan olehTERGUGAT Ill sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat jinMendirikan Bangunan Nomor : 640/1703/35.73.407/2013 tanggal 13Mei 2013 (selanjutnya disebut Ijin Mendirikan Bangunan/IMB),dimana Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut mencabut Surat jinMendirikan Bangunan atas nama RUDY WIJAYA (TERGUGAT Il)Nomor : 640/1082/35.73.314/2008 tanggal 16 April 2008;Bahwa fakta yang ada, pendirian Reklame Bando Jalan yangberhimpitan dengan Tanah dan Bangunan milik PARAPENGGUGAT yang

Bangunan tertanggal 18 Maret2005 dan Surat Min Mendirikan Bangunan Nomor640/1082/35.73.314/8/26/2008 tertanggal 16 April 2008 dan Surat jinMendirikan Bangunan Nomor : 640/1703/35.73.407/2013 tertanggal 13 MeiHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2016/PN Mlg10.11.12.2013, ketiganya diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang, Para Tergugattelah memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan konstruksi Bando Jalan diruang milik jalan (rumija) exsisting dengan ukuran bidang konstruksi 3mx18m,ukuran

Bahwa ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/1703/35.73.407/2013tanggal 13 Mei 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 53 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo.

Fotocopy Surat ie Mendirikan Bangunan Nomor640/1082/35.73.314/8/26/2008 tanggal 16 Apr 2008, yang dikeluarkanDinas Perijinan Kota Malang, diberi tanda bukti T31 ;2.

MelawanHukum (onrechtmatige load) TERGUGAT Ill yang menerbitkan Surat jinMendirikan Bangunan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepadaTERGUGAT & TERGUGAT II karena telah mendirikan Reklame Bando Jalantanpa persetujuaan dan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah danHalaman 31 dari 38 Putusan Nomor : 140/Pdt.G/2016/PN Mlgbangunan yang berhimpitan dengan Reklame Bando Jalan tersebut, PARAPENGGUGAT bukan membatalkan ljin Mendirikan bangunan (IMB) atasReklame Bando Jalan yang diterbitkan oleh

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Mendirikan Tempat Parkir Tanpa Ijin;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari; - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Semarang danketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menyatakan Terdakwa: SAGIMIN Bin KROMO (Alm.) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:*Mendirikan Tempat Parkir Tanpa jin;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp. 50.000, (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) hari;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO PURWANTO telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 Perda No.5 Tahun 2010 tentang Peraturan Telekomunikasi Kota Cimahi Jo Pasal 6 dan pasal 69 Perda No.6 Tahun 2011 tentang Penertiban Izin mendirikan bangunan diwilayah kota Cimahi.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

perencanaan danpembangunan fisik sebagai ketentuan tentang tata cara mendirikan bangunan danmengatur mengenai halhal yang dilarang dalam mendirikan bangunan, faktanyadalam pengajuan serta pembangunan pagar yang dilakukan oleh Penggugatsudah memenuhi syarat dan sama sekali tidak ada yang melanggar ketentuandimaksud ; Bahwa Penggugat juga telah memiliki lampiran berupa siteplan yang sudahmendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tata Kota dan PemukimanPemerintah Kota Surabaya Nomor : 648.3/21/486.5.2

Bangunan, jadi sebagai warga negara yang baik tentunya Penggugatberusaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturandaerah, yaitu untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan sesuai ketentuanyang berlaku : Pasal 5 ayat 3 disebutkan : *Kepala Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota untuk lokasiyang bersangkutan kepada setiap orang dan/atau badan yang akan mengajukanpermohonan Izin Mendirikan Bangunan dalam hal ini permohonan Penggugatsudah sesuai dengan rencana kota

Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukumdan bertentangan dengan fakta, sebab : a Bahwa karena Penggugat terbukti mendirikan bangunan tanpa memilikiIzin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Penggugat telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentangBangunan.....Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 6 Tahun 2013, yakni : Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wayjibmemiliki Izin

Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukumdan bertentangan dengan fakta, sebab : a Bahwa karena Penggugat terbukti mendirikan bangunan tanpa memilikIzin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Penggugat telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013,Setiap.....Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wayjibmemiliki Izin Mendirikan

Bangunan yang masuk secara online, yaitu menelitiapakah persyaratannya sudah lengkap atau belum ;Bahwa saksi pernah menerima permohonan Ijin Mendirikan Bangunandari PT.

Langkat telah dikuasai oleh parapenggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanam tanaman labu,kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tani tersebut.

Sirapit Kab.Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubukserta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tanitersebut.

Saidi bersama dengan anggota Kelompok Tani JayaKembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dari batangpinang dan atap rumbia secara gotong royong dan tujuan mendirikan gubuktersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanamtanaman di atas lahan tersebut; Bahwa tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut berupa tanamanpisang, labu, kacang panjang, jagung dan cabe; Bahwa luas tanah yang digarap oleh Terdakwa .

Saidi(Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali) dan Anggota Kelompok Tani JayaKembali mendirikan gubuk dan menanami tanaman di atas tanah yangterletak di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat; Bahwa Terdakwa Il.

Amal Tani tidak ada memberikan ijin kepada ParaTerdakwa untuk mendirikan gubuk dan menanami tanaman di atas lahanPerkebunan tersebut; Bahwa benar pihak PT.

Bangunan (IMB) Nomor 95/648.DPUD/VII/2009tanggal 29 Juli 2009 dan Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor95/648.DPUD/VII/2009 (Bangunan Tambahan) tanggal 21 Agustus 2010 atasnama pemilik Marthina Baka yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan UmumDaerah Kabupaten Toraja Utara.

Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan milikPemohon Kasasi tersebut lengkap sesuai dengan semua persyaratan yangditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara. Surat IzinMendirikan Bangunan tersebut diterbitkan ketika tanah milik Tergugat padasebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr.

Maria Magdalena Pandiangan, bahkan lorongpun dibelinyatanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan. Jadi tindakan sewenangwenang yangdilakukan oleh Penggugat pada saat melaksanakan pembangunan tanpa landasanSurat Izin Mendirikan Bangunan dengan cara penggalian fundasi bangunannyaHalaman 6 dari 11 hal. Put.

Apakah Judex Facti telah melakukan penelitian secara cermat dan akuratmengenai gambar Kapling Siap Bangun (KSB) dan fisik lokasi pembangunanyang merupakan isi dari Surat Izin Mendirikan Bangunan atas rumah milikTergugat bukan di atas tanah miliknya?;4. Apakah yang dijadikan dasar atau kriteria olen Judex Facti yang menyatakanfisik bangunan Penggugat adalah sah, sedangkan bangunan milik Penggugatdilaksanakan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan?

Penilaian yang bersifat formal mengenai rumusan dalam alas hak buktipemilikan atas tanah dan rumusan Surat Izin Mendirikan Bangunan sudahcukup jelas dan tidak bersifat dubeius;4. Penilaian secara material dalam konteks dari segi hukum apakah bangunanmilik Penggugat itu berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuaidengan kapling siap bangun?

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;

1. Menyatakan TerdakwaAMIN RAIStersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Menyatakan Terdakwa AMIN RAIS tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015tentang Ketertiban Umum;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

.+18Menimbang,: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :: Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1346/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1347/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Tju Binti bulan September 2015 (sesuai asli) ;: Surat Keterangan dari Ir.

Bukti T.I14Menimbang,: Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 202/8922/1959/IMB/BP21T/XV2015 tanggal 23 Nopember 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan Nomor :1345/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1346/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Rekomendasi Tim Teknis lzin Mendirikan Bangunan Nomor :1347/TT/IMB/X1/2015 tanggal 09 November 2015 (sesuai asli); : Permohonan Izin

Izin. mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; (4).

Peraturan Daerah tentang izin mendirikan bangunan, dan; b.

bagian yang tidakterpisahkan; Permohonan izin mendirikan bangunan ditunda jika :a.