Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Cjr
Tanggal 24 Januari 2018 — Perkebunan Nusantara VIII 3.Perseroan terbatas Menara Group 4.Perseroan terbatas Cigebang Tapos Smpora 5.Pemerintah Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria Kabupaten Cianjur 6.Perseroan Terbatas Kimia Farma Tbk
127 — 42
  • Perkebunan Nusantara VIII3.Perseroan terbatas Menara Group4.Perseroan terbatas Cigebang Tapos Smpora5.Pemerintah Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria Kabupaten Cianjur6.Perseroan Terbatas Kimia Farma Tbk
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 21-12-2023 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm
Tanggal 18 Juli 2024 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
18 — 14
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sbw
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
MANGINDARA
Tergugat:
1.M.NASIR
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPAYEN SUMBAWA BARAT
84 — 30
  • Penggugat:
    MANGINDARA
    Tergugat:
    1.M.NASIR
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPAYEN SUMBAWA BARAT
    Tambora No. 76 RT.02 RW.07,Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 005/SK.HK/V/PN.SUB/2020 Tanggal15 Januari 2020 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sumbawa Besar Tanggal 16Januari 2020 Nomor : 06/SK.PDT/2020/PN.SbwSDAA crouse sxe ears wart ear es aves ace eae exe ete TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong TaliwangKabupaten Sumbawa
    Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 816atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kementnian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat atas PermohonanPenggugat pada Program Agraria Nasional (PRONA) Tahun 2016;5. Bahwa sekitar Juli 2019 Penggugat diwakili oleh saudaranya dan Tergugatbertemu dengan perangkat Desa Desa Beru dan membicarakan masalahtanah bersertifikat atas nama Penggugat sebagaimana disebutkan dalamPosita nomor 1 (satu).
    Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang adil dan patutdalam peradilan yang baik.Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugattersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Februari 2020 danatas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 15-02-2024 — Putus : 13-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mpw
Tanggal 13 Agustus 2024 — Penggugat:
ARIE RINALDI
Tergugat:
JAMILAH
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
5 — 3
  • Penggugat:
    ARIE RINALDI
    Tergugat:
    JAMILAH
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 3/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — REGO DEVILA, M.M
3.DIDI ASMIR
4.ARNEN SRI GEMALA
5.OKNOVIA SUSANTI, ST, M.Eng
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMBAR
2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK
178 — 80
  • REGO DEVILA, M.M
    3.DIDI ASMIR
    4.ARNEN SRI GEMALA
    5.OKNOVIA SUSANTI, ST, M.Eng
    Tergugat:
    1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMBAR
    2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK
    dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 14 Maret 2019,dimana terhadap keberatan (Banding Administratif) dan BandingAdministratif pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional dimaksud, sampai surat gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada respon/tanggapandari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah ProvinsiSumatera Barat ataupun dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional;Bahwa
    karena tidak ada respon/tanggapan dari Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat ataupun dariKemeterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionaldengan demikian Para PENGGUGAT mengajukan GugatanterhadapKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Barat Nomor :204/Pbt/BPN.13/2018tentangPembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1172 Seluas15.130 M2 dan Nomor 1173 Seluas 13.500 yang terletak di Kelurahan NanBalimo
    Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasardasar Pokok Agraria;b). Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanadirubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;c).
    UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.PDG.d).UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi PemerintahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan2. Telah memenuhi norma kepatutan;3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;4. Tidak Ssewenangwenang;5. Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6.
    Bukti T.7Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan (fotokopi dari fotokopi);Putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/PDT.G/2011/PN.SLK. tanggal 28 November 2011.(fotokopi dari fotokopi);Putusan Perkara Perlawanan Pengadilan Negeri Solok No.04/PDT.G/2011/PN.SLK. tanggal 13 Septembe 2012.(fotokopi dari fotokopi);Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 230 PK/Pdt/2013.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
130 — 60
  • Menyatakan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, 4.
    Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;5.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl, tetap sahdan berlaku mengikat sebagai bukti kKepemilikan tanah bagi Para Tergugat.8.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
    Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 05-07-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 06-08-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
QODARMANTO
Tergugat:
SAGIMIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
74 — 8
  • Penggugat:
    QODARMANTO
    Tergugat:
    SAGIMIN
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-07-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
106 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    PUTUSANNomor 44 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.IR.
    Pasal 32 danPasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanHalaman 4 dari 28 halaman.
    berwenangmengadili Permohonan Hak Uji Materiil atas ketentuan Pasal 32 danPasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;Il.
    Memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakantidak berlaku lagi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmencantumkan petikan putusan ini dalam berita negara dan dipublikasikanatas biaya negara;7.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2017 Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalahmengenai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yangtelah inkracht oleh karena adanya ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3)Peraturan Menteri Agraria a quo.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjk
Tanggal 8 Agustus 2023 — H Machmujur -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Mojokerto
60 — 57
  • H Machmujur-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk-Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Mojokerto
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 02-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn
Tanggal 27 Desember 2022 — Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
87 — 20
  • Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata
Register : 07-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrb
Tanggal 14 Maret 2023 — Penggugat:
ISMAIL
Tergugat:
SUWAIBAH
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO
63 — 11
  • Penggugat:
    ISMAIL
    Tergugat:
    SUWAIBAH
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 31-07-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 21 September 2023 — Penggugat:
SUWITO
Tergugat:
SUMARTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
48 — 30
  • Penggugat:
    SUWITO
    Tergugat:
    SUMARTO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Srg
Tanggal 8 Juni 2020 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
170 — 50
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional R. Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BantenCq.Kepala Kantor Pertanahan Serang, berkedudukan di Jl.LetnanJidun No.05 Kelurahan Lontar Kota SerangProvinsi Banten.
    selanjutnya diberi tanda 1129;Sertifikat Hak Milik No.1031/Leuwi Limus Atas nama Tony Prihanto, untukselanjutnya diberi tanda T130;Sertifikat Hak Milik No.01031 atas Nama ToniPrihanto, untuk selanjutnyadiberi tanda T131:Kronologis Sertifikat Hak Milik No.1031 Nomor 015/Med/I&R/VIII/2016,untuk selanjutnya diberi tanda 1132;Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Inwha Indonesia, untukselanjutnya diberi tanda 1133;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria
    Terbatas (PT);Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan tanah dengan status hakmilik sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik yang baru No : 1031Desa Leuwi Limus, Kecamatan :Cikande , Kabupaten : Serang , Banten , Luas :2.954 M2, Nib : 28.01.15.02.00048, Surat Ukur No. : 35/Leuwi Limus /2002,dengan tanggal penerbitan/pengeluaran sertifikat pada tanggal 5 November2002;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 03-05-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Blb
Tanggal 14 Nopember 2023 — Kepala Agraria dan Tata Ruang BPN RI Kabupaten Bandung cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang pertanahan Kab. Bandung
84 — 47
  • Kepala Agraria dan Tata Ruang BPN RI Kabupaten Bandung cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata ruang pertanahan Kab. Bandung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. PETER DAVID (PIETER DAVID PHIE) VS I. NYONYA MARGARETHA TJANDRA., II. DR. HASAN ANOEZ DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;
349 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. PETER DAVID (PIETER DAVID PHIE) VS I. NYONYA MARGARETHA TJANDRA., II. DR. HASAN ANOEZ DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;
    ., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum MuhammadRusli & Partners, beralamat di Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari2018;Termohon Peninjauan Kembali dan Il;DanKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,tempat kedudukan di Jalan A.P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PDT/2020
Tanggal 14 April 2020 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN ) Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) Cq. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab Wonosobo), sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
199 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN ) Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) Cq. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab Wonosobo), sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
    Nomor 217 PK/Pdt/2020DanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (KEMEN ATR/BPN) Cq. KANTORWILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH (KANWILATR/IBPN JATENG) Cq.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 27-06-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tar
Tanggal 18 Januari 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
43 — 32
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-03-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pdt/2022
Tanggal 24 Maret 2022 — SYAHRIAL, DK Lawan WIDI NINGSIH binti ENDANG Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAHRIAL, DKLawanWIDI NINGSIH binti ENDANGDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 02-09-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smd
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
TETEN INDRA ABDILLAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMEDANG
369 — 54
  • Penggugat:
    TETEN INDRA ABDILLAH
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMEDANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-03-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 K/TUN/2018
Tanggal 30 April 2018 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., II. PT. LAGUNA ALAM ABADI;
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., II. PT. LAGUNA ALAM ABADI;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Deddy Setiady, S.H.,jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah danRuang, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 44/SK/XII/2016, tanggal 19 Desember2016;ll.