Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-03-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN MALANG Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 22 September 2022 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
60 — 34
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 18-07-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN MALANG Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
56 — 29
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 02-11-2022 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbh
Tanggal 15 Maret 2023 — Penggugat:
FAJRI ALHADI
Tergugat:
NELY
130 — 5

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
    3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tahun 1983 Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas
    146 m2 atas nama Nely;
  • Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah yang berhak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tahun 1983 Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 146 m2 atas nama Nely;
  • Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tahun 1983 Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten
    Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 146 m2 atas nama Nely atas nama Nely menjadi atas nama Penggugat;
  • Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
NAZIB MAHRI
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CIBINONG
2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
66 — 0
  • Penggugat:
    NAZIB MAHRI
    Tergugat:
    1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CIBINONG
    2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Cjr
Tanggal 24 Januari 2018 — Perkebunan Nusantara VIII 3.Perseroan terbatas Menara Group 4.Perseroan terbatas Cigebang Tapos Smpora 5.Pemerintah Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria Kabupaten Cianjur 6.Perseroan Terbatas Kimia Farma Tbk
127 — 42
  • Perkebunan Nusantara VIII3.Perseroan terbatas Menara Group4.Perseroan terbatas Cigebang Tapos Smpora5.Pemerintah Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria Kabupaten Cianjur6.Perseroan Terbatas Kimia Farma Tbk
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 27-06-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tar
Tanggal 18 Januari 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
43 — 32
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sbw
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
MANGINDARA
Tergugat:
1.M.NASIR
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPAYEN SUMBAWA BARAT
84 — 30
  • Penggugat:
    MANGINDARA
    Tergugat:
    1.M.NASIR
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPAYEN SUMBAWA BARAT
    Tambora No. 76 RT.02 RW.07,Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 005/SK.HK/V/PN.SUB/2020 Tanggal15 Januari 2020 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sumbawa Besar Tanggal 16Januari 2020 Nomor : 06/SK.PDT/2020/PN.SbwSDAA crouse sxe ears wart ear es aves ace eae exe ete TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong TaliwangKabupaten Sumbawa
    Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 816atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kementnian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat atas PermohonanPenggugat pada Program Agraria Nasional (PRONA) Tahun 2016;5. Bahwa sekitar Juli 2019 Penggugat diwakili oleh saudaranya dan Tergugatbertemu dengan perangkat Desa Desa Beru dan membicarakan masalahtanah bersertifikat atas nama Penggugat sebagaimana disebutkan dalamPosita nomor 1 (satu).
    Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang adil dan patutdalam peradilan yang baik.Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugattersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Februari 2020 danatas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 15-02-2024 — Putus : 13-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mpw
Tanggal 13 Agustus 2024 — Penggugat:
ARIE RINALDI
Tergugat:
JAMILAH
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
5 — 3
  • Penggugat:
    ARIE RINALDI
    Tergugat:
    JAMILAH
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 3/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — REGO DEVILA, M.M
3.DIDI ASMIR
4.ARNEN SRI GEMALA
5.OKNOVIA SUSANTI, ST, M.Eng
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMBAR
2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK
178 — 80
  • REGO DEVILA, M.M
    3.DIDI ASMIR
    4.ARNEN SRI GEMALA
    5.OKNOVIA SUSANTI, ST, M.Eng
    Tergugat:
    1.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMBAR
    2.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK
    dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 14 Maret 2019,dimana terhadap keberatan (Banding Administratif) dan BandingAdministratif pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional dimaksud, sampai surat gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada respon/tanggapandari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah ProvinsiSumatera Barat ataupun dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional;Bahwa
    karena tidak ada respon/tanggapan dari Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat ataupun dariKemeterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionaldengan demikian Para PENGGUGAT mengajukan GugatanterhadapKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Barat Nomor :204/Pbt/BPN.13/2018tentangPembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1172 Seluas15.130 M2 dan Nomor 1173 Seluas 13.500 yang terletak di Kelurahan NanBalimo
    Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasardasar Pokok Agraria;b). Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanadirubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;c).
    UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.PDG.d).UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi PemerintahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan2. Telah memenuhi norma kepatutan;3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;4. Tidak Ssewenangwenang;5. Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6.
    Bukti T.7Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan (fotokopi dari fotokopi);Putusan Pengadilan Negeri Solok No.04/PDT.G/2011/PN.SLK. tanggal 28 November 2011.(fotokopi dari fotokopi);Putusan Perkara Perlawanan Pengadilan Negeri Solok No.04/PDT.G/2011/PN.SLK. tanggal 13 Septembe 2012.(fotokopi dari fotokopi);Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 230 PK/Pdt/2013.
Pengadilan PN TAHUNA Perdata
Register : 25-08-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN TAHUNA Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Thn
Tanggal 9 Februari 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
105 — 33
  • Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN POLEWALI Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pol
Tanggal 16 Februari 2021 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayan / di Jakarta Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badang Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa beralamat di Buntu Kasisi Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat
139 — 45
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayan / di Jakarta Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badang Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa beralamat di Buntu Kasisi Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat
    Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayan/diJakarta Cq. Kementerian Agraria dan TataRuang/Badang Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiBarat di Mamuju, Cq.
    Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional KabupatenMamasa, berkedudukan di Jalan Buntu Kasisi DesaOsango Kecamatan Mamasa, Kabupaten MamasaProvinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat;Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masruddin,S.Sos. dan kawan, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa diJalan Buntu Kasisi Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten MamasaProvinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11November 2020
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
1.Gugun Dimyati
2.Yustika Sari
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
362 — 188
  • Penggugat:
    1.Gugun Dimyati
    2.Yustika Sari
    Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    :(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;b. dibuat Sesual prosedur; danc. substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 40 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUNJKTBahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertananan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/VI/2020 Tanggal862020 i.c. objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannyasebagaimana diatur dalam Pasal
    105 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/VI/2020 Tanggal 862020 /.c. objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diterbitkan sesuai prosedursebagaimana diatur dalam Pasal 116 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala
    Nomor 48 Tahun 2020;6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997;7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016;8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019;Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telahmelanggar asas kecermatan, Mohon Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo mempertimbangkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf dUndangUndang
    Dan pengaturan Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi sengketa dan konflik selainsebagaimana dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan kewenangan kementeriandan menjadi kewenangan instansi lain.Menimbang, bahwa dari segi kKewenangan Majelis Hakim berkesimpulanbahwa sesuai Pasal 115 ayat 3, Pasal 114 Peraturan Menteri Negara Agraria KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 jo Pasal 11 (3) dan (4) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016tentang Penyelesaian
    , Pemanfaatan Ruang dan Tanah yangkemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BadanPertanahan Nasional.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
130 — 60
  • Menyatakan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SEKAR, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH PAGEH, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PONDAL, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, 4.
    Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;5.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl, tetap sahdan berlaku mengikat sebagai bukti kKepemilikan tanah bagi Para Tergugat.8.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
    Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 05-07-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 06-08-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
QODARMANTO
Tergugat:
SAGIMIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
74 — 8
  • Penggugat:
    QODARMANTO
    Tergugat:
    SAGIMIN
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-07-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
106 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    PUTUSANNomor 44 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.IR.
    Pasal 32 danPasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanHalaman 4 dari 28 halaman.
    berwenangmengadili Permohonan Hak Uji Materiil atas ketentuan Pasal 32 danPasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;Il.
    Memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakantidak berlaku lagi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmencantumkan petikan putusan ini dalam berita negara dan dipublikasikanatas biaya negara;7.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2017 Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalahmengenai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yangtelah inkracht oleh karena adanya ketentuan Pasal 32 dan Pasal 57 ayat (3)Peraturan Menteri Agraria a quo.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjk
Tanggal 8 Agustus 2023 — H Machmujur -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Mojokerto
60 — 57
  • H Machmujur-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk-Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Mojokerto
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 02-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn
Tanggal 27 Desember 2022 — Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
87 — 20
  • Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata
Register : 07-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrb
Tanggal 14 Maret 2023 — Penggugat:
ISMAIL
Tergugat:
SUWAIBAH
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO
63 — 11
  • Penggugat:
    ISMAIL
    Tergugat:
    SUWAIBAH
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 31-07-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 21 September 2023 — Penggugat:
SUWITO
Tergugat:
SUMARTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
48 — 30
  • Penggugat:
    SUWITO
    Tergugat:
    SUMARTO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Srg
Tanggal 8 Juni 2020 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
170 — 50
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional R. Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BantenCq.Kepala Kantor Pertanahan Serang, berkedudukan di Jl.LetnanJidun No.05 Kelurahan Lontar Kota SerangProvinsi Banten.
    selanjutnya diberi tanda 1129;Sertifikat Hak Milik No.1031/Leuwi Limus Atas nama Tony Prihanto, untukselanjutnya diberi tanda T130;Sertifikat Hak Milik No.01031 atas Nama ToniPrihanto, untuk selanjutnyadiberi tanda T131:Kronologis Sertifikat Hak Milik No.1031 Nomor 015/Med/I&R/VIII/2016,untuk selanjutnya diberi tanda 1132;Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Inwha Indonesia, untukselanjutnya diberi tanda 1133;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria
    Terbatas (PT);Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan tanah dengan status hakmilik sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik yang baru No : 1031Desa Leuwi Limus, Kecamatan :Cikande , Kabupaten : Serang , Banten , Luas :2.954 M2, Nib : 28.01.15.02.00048, Surat Ukur No. : 35/Leuwi Limus /2002,dengan tanggal penerbitan/pengeluaran sertifikat pada tanggal 5 November2002;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria